Rangkiang Nagari | Portal Berita

Padang. Rangkiang Nagari – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat, Syukriah HG melakukan kunjungan ke DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Kunjungan ini dalam rangka kolaborasi dan sinergitas pengelolaan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan secara baik dan optimal.

“Jangan kegiatan – kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) terutama DAK fisik dilakukan diakhiri tahun, seharusnya dilakukan diawal tahun agar pencairan anggaran kegiatan pembangunan tersebut mampu menumbuhkan perekonomian daerah,” ujarnya diruang kerja Ketua DPRD Sumbar, Selasa, (7/1/2925)

Kepala Kanwil DJPb Sumbar juga menyampaikan, silaturrahmi ini sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, agar anggaran yang ditransfer dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

“Bersinergi dengan pemerintah daerah sangat penting agar dana yang ditransfer dari pemerintah pusat untuk penyelenggaraan pemerintahan dapat memberikan dampak yang nyata, terutama dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat. Untuk tahun 2025, kami berharap penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien, serta memastikan dana bantuan dari pusat sampai tepat sasaran kepada masyarakat,” kata Syukriah.

Lebih lanjut, Syukriah menjelaskan bahwa pengawasan yang baik terhadap aliran dana serta sinergi yang terjalin akan membantu memastikan bahwa anggaran digunakan secara tepat, dengan hasil yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam hal program-program yang mendukung kesejahteraan dan pembangunan daerah.

“Dari data yang ada saat ini Sumatera Barat memiliki sumber-sumber produk ekspor yang belum terkelola dengan baik, terutama bahan-bahan perkebunan dan pertanian, namun belum ada data yang jelas tentang hal tersebut karena ekspor dilakukan oleh eksportir dari Medan. Kedepan kita berharap muncul tokoh eksportir dari Sumbar sendiri dengan memanfaatkan Teluk Bayur pelabuhan terbesar di kawasan Indonesia bagian barat,” ujarnya .

Syukriah HG juga mengatakan sesuai arahan Presiden RI bahwasanya Negara- Negara di Benua Afrika telah meminta ke Indonesia untuk dapat mensupplai bahan pangan dan hasil perkebunan lainnya ke Benua Afrika dan pelabuhan Teluk Bayur adalah akses terdekat ke Benua Afrika.

Ia juga menambahkan kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif dalam menyusun serta mengawasi penggunaan anggaran. Dengan adanya kolaborasi dan sinkronisasi yang lebih baik, diharapkan pengelolaan anggaran dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Sumatera Barat.

Dalam kesempatan itu Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menekankan bahwa untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan pengelolaan anggaran, diperlukan pemahaman yang jelas mengenai peran dan fungsi masing-masing stakeholder. Tanpa adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, serta instansi terkait lainnya, pengelolaan anggaran tidak akan berjalan efektif dan efisien.

“Penting bagi kita untuk bersama-sama memahami peran masing-masing dalam pengelolaan anggaran. Kolaborasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pihak terkait sangat menentukan agar anggaran yang ada bisa digunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah,” ujar Muhidi.

Muhidi juga menambahkan, kolaborasi dan sinergi yang disampaikan Kepala Kanwil DJPb Sumbar memberikan gambaran bahwa ada keterbukaan koordinasi yang baik dalam menumbuhkan kemajuan pembangunan Sumbar yang lebih baik lagi kedepannya. (**01)

Padang  Rangkiang Nagari - Pasca Rapat pleno penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) terpilih di Pilkada 2024, Kamis (9/1/2025), KPU Sumbar menyerahkan hasil keputusan, dan mengusulkan pengesahan dan pengangkatan calon terpilih pada DPRD Sumbar untuk diteruskan ke Presiden melalui Mendagri.

Surat pengusulan dan pengangkatan nomor 13/PL.02.7.SD/13/2025, diserahkan langsung ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen didampingi Kordiv Tehnis Ori Sativa Syakban, serta kabag Tehnis dan hukum Sutrisno, juga kasubag tehnis Rahman. Surat diterima langsung ketua DPRD Sumbar Muhidi didampingi wakil ketua Eviyandri Rajo Budiman serta juga kabag hukum dan perundang-undangan Zardi Syahrir, disaksikan Bawaslu Sumbar, Jumat (10/1/2025).

Sesuai aturan berlaku, KPU harus menyerahkan hasil penetapan dan usulan pada DPRD sehari setelah pleno penetapan, untuk dilanjutkan prosesnya oleh DPRD.

Penyerahan berkas usulan pengesahan dan pengangkatan calon terpilih pada pilkada 2024, diterima pimpinan DPRD diruang kerja ketua DPRD Sumbar.

“Sesuai aturan berlaku, kami wajib menyerahkan hasil keputusan pleno pada DPRD, maka saat ini kami serahkan, dan alhamdulillah diterima langsung oleh ketua dan wakil, semua berjalan lancar dengan rasa kebersamaan,” tutur ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen didampingi Ori Sativa.

Hal senada juga disampaikan Ori, dimana semua proses yang disampaikan pada DPRD Sumbar tanpa ada kendala, dan pimpinan sangat wellcome serta humanis dengan senyuman tanpa henti.

“Pimpinan DPRD Sumbar sangat humanis dan terbuka, dari awal kita datang sampai penyerahan tampak senyuman dan wajah ceria,” tambah Ori.

Sekalian dengan penyerahan surat usulan tersebut, ketua DPRD Sumbar Muhidi, mengatakan, segera memproses sesuai dengan aturan berlaku, sehingga semua berjalan baik dan tidak ada kendala dikemudian hari.

Muhidi juga mengatakan, semua surat yang masuk ke DPRD Sumbar akan selalu disikapi dengan cepat, termasuk juga usulan pengesahan dan pengangkatan calon gubernur-wakil gubernur terpilih pada pemilu kada 2024 lalu.

“Kita segera melakukan proses pengesahan dan pengangkatan sesuai aturan perundang-undangan, sehingga semua berjalan baik tanpa ada kendala di kemudian hari,” tegas Muhidi didampingi wakil ketua Eviyandri dan kabag hukum dan perundang-undangan Zardi.

Muhidi juga menegaskan, semua proses harus dilakukan dengan cermat, sehingga tidak ada keterlambatan dalam jadwal pelantikan nantinya, dan proses pemerintahan tetap berjalan baik, untuk kepentingan masyarakat Sumatera Barat.

“Kita tidak akan pernah mengabaikan semua proses, sehingga berjalan sesuai jadwal, dan itu semua untuk kepentingan masyarakat Sumatera Barat,” tambah Muhidi.

Ia juga meminta agar semua komponen masyarakat kembali bergandengan tangan dalam mendukung program pemerintah ke depan, karena setelah ditetapkan diharapkan tidak ada lagi perbedaan dan perdebatan, sehingga memiliki efek positif pada pembangunan yang akan dirasakan semua komponen masyarakat.

“Mari kembali kita bergandengan tangan dan menghilangkan persaingan masa lalu dalam pilkada untuk bersama-sama membantu dan mendukung gubernur terpilih dalam menjalankan program, yang nantinya akan dirasakan semua komponen, Sehingga Sumatera Barat bisa maju dan berkembang lebih cepat tanpa ada kendala,” tutup Muhidi. (*01))

Kabupaten Solok (Rangkiangnagari) - Tak tanggung-tanggung, selain mengunjungi Kementerian Perhubungan, Wakil Bupati Solok, Jon Firman Pandu,  bersama Kepala  Dinas Pariwisata, Armen A.P, dan sejumlah Kepala OPD  juga mendatangi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) di Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta, Selasa (07/01/2025).

Selain Kepala Dinas Pariwisata, Wabup Solok Jon Firman Pandu juga didampingi oleh Kadishub Muhammad Djoni, Kasatpol PP DAMKAR,  Elafky, Kadis DLH, Asnur, Kadis PU PR, Efia Vivi Fortuna, Kepala Barenlitbang, Desmalia Rahmadhanur, Kepala Dinas Pangan dan Perikanan, Syoufitri, dan sejumlah pejabat eselon III lainnya. 

Di Kemenparekraf, Wabup Jon Firman Pandu disambut oleh Direktur Manajemen Investasi, Zulkifli Harahap, dan Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Titik Lestari.

Wabup Jon Firman Pandu menyampaikan terima kasihnya atas sambutan dari pihak Kemenparekraf.

“Ini kesempatan terbaik, dimana diawal tahun 2025 kita ingin persiapan-persiapan di bidang pariwisata ini dimatangkan. Kabupaten Solok memiliki potensi wisata yang cukup besar dan tentunya ini betul-betul dikelola secara maksimal,” kata Jon Firman Pandu.

Selanjutnya dikatakan Jon Firman Pandu bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok, sangat butuh kolaborasi dan kerjasama dengan Kemenparekraf. Diakui Jon Firman Pandu, sebelumnya Pemerintah Kabupaten Solok telah melakukan banyak hal dalam pengembangan dan memajukan pariwisata di Kabupaten Solok.

“Seperti pembinaan terhadap Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan potensi-potensi lainnya. Tentunya kita butuh petunjuk pihak Kemenparekraf bagaimana persiapan Kabupaten Solok kedepannya,” paparnya.

Lebih lanjut menurut Jon Firman Pandu  pariwisata Kabupaten Solok harus terkoneksi dengan sapta pesona, karena pariwisata tidak hanya tentang banyaknya wisatawan (pengunjung) saja, namun juga lingkungan, tentunya juga menjadi prioritas agar kenyamanan berwisata bisa terjaga di Kabupaten Solok.

“Pengelolaan sampah dan infrastruktur sebagai penunjang kemajuan pariwisata, tentunya juga menjadi perhatian yang harus didiskusikan dengan Kemenparekraf. Sehingga semua unsur terkoneksi dalam memajukan pariwisata di Kabupaten Solok,” ujarnya.

Menurutnya, banyak hal-hal besar yang harus dibicarakan bersama Kemenparekraf untuk kedepannya. Pemerintah Kabupaten Solok siap membuka ruang seluas-luasnya terkait investasi, serta pengelolaan pariwisata agar lebih maksimal lagi.

“Mudah-mudahan pada pertemuan bersama Kemenparekraf ini, Pemerintah Kabupaten Solok mendapat petunjuk agar pariwisata Kabupaten Solok masuk dalam rencana induk, dan bidang pariwisata ini dapat meningkatkan pendapatan daerah,” pungkasnya.

Menanggapi paparan Wakil Bupati Solok,  Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf, Titik Lestari mengatakan bahwa wisata bersih juga menjadi target dari Pemkab Solok dan itu tentunya sejalan dengan program berkelanjutan dari Kemenparekraf.

“Program tersebut terkait dengan peningkatan daya saing destinasi, dimana tentunya jika kita punya pemikiran daya saing maka kita harus memikirkan kualiti,” ujar Titik Lestari.

Dikatakan Titik Lestari lagi,  untuk program ini Kemenparekraf telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Wisata Bersih. Hal itu juga untuk diimplementasikan, tempat wisata bersih, toilet bersih dan sebagainya.

“Program tersebut bisa diselaraskan dengan program wisata Kabupaten Solok dan itu saat ini menjadi fokus kami,” tutupnya.

Sementara itu, Direktur Manajemen Investasi Kemenparekraf, Zulkifli Harahap menyebutkan, kemajuan pariwisata Kabupaten Solok tak lepas dari komitmen Kepala Daerah.

“Ini tentunya harus diapresiasi, jika Kabupaten Solok ingin memiliki peluang dan potensi wisata yang besar tentunya harus didukung oleh seluruh pihak,” kata Zulkifli Harahap.

Ditegaskannya, Kemenparekraf selalu mendukung dan mendorong destinasi skala prioritas. 

"Selain itu, kita juga ingin yang diluar skala prioritas menjadi primadona dan menjadi dorongan ekonomi untuk Indonesia.

Silahkan teman-teman dari Kabupaten Solok untuk hadir ke Kemenparekraf, agar Kabupaten Solok ini menjadi destinasi investasi baik itu dari ‘Foreign investment’ ataupun Domestik investment,” paparnya.

Dikatakannya, kunjungan ke Sumbar cukup tinggi dan bidang pariwisata ini tentunya perlu kita dorong yang disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten Solok. 

“Terkait investasi wisata kita bukan hanya bicara tentang investasi hotel, restoran sedangkan di Kabupaten Solok didominasi oleh agri kultur, sehingga investor bisa kita tarik untuk agro wisata,” pungkasnya. (Lz)