Jakarta (RangkiangNagari) - Bupati Lima Puluh Kota, Safni Sikumbang menegaskan bahwa ideologi Pancasila tidak hanya tataran simbolis, melainkan harus diwujudkan dalam semangat keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Pancasila telah disepakati para pendiri bangsa untuk menjadi ideologi bangsa. Jadi sudah jelas bahwa NKRI adalah harga mati. Tapi lebih dari itu, Pancasila harus melambangkan keadilan sosial yang nyata," ucap Bupati Safni usai mengikuti Sarasehan Kebangsaan bertajuk “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menghadapi Tantangan Global Menuju Indonesia Raya” yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, MPR RI, Senayan, Selasa, (20/05/2025).
Kegiatan itu digelar bertujuan dalam upaya memperkuat peran pemerintah daerah sebagai ujung tombak penjaga nilai-nilai kebangsaan yang digelar oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP RI) sekaligus menjadi wadah strategis bagi para pemimpin dan pemangku kebijakan untuk berdiskusi serta bertukar gagasan dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat, khususnya dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.
Bupati Safnimenyampaikan, pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berkomitmen untuk terus mendukung dan mengimplementasikan berbagai program yang sejalan dengan penguatan ideologi Pancasila di tingkat daerah.
“Melalui pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat, OKP, ormas, pelajar, mahasiswa, penguatan anggota Paskibraka, tentunya kami terus berupaya menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat,” kata Bupati usai mengikuti kegiatan.
Bupati Safni menyoroti bahwa nilai-nilai dalam lima sila Pancasila, seperti gotong royong, religiusitas, kemanusiaan, dan demokrasi, bukan hanya sebagai pengingat historis tetapi harus diterjemahkan dalam kebijakan nyata, khususnya dalam konteks pembangunan daerah seperti di Kabupaten Lima Puluh Kota.
“Harapan kita, ideologi Pancasila ini bukan hanya slogan. Sila kelima, keadilan sosial, harus benar-benar dirasakan, terutama di daerah-daerah yang masih memerlukan perhatian pusat,” tambahnya.
Sebelumnya, Kepala BPIP, Prof. Yudian Wahyudi, menjelaskan bahwa forum ini merupakan bagian dari penguatan ketahanan nasional dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang kian kompleks.
“Sarasehan ini penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis menghadapi perubahan geopolitik dan memperkuat kolaborasi lintas wilayah,” ungkap Prof. Yudian.
#Rn