Rangkiang Nagari | Portal Berita

Para guru besar dikukuhkan Rektor Universitas Andalas Dr Efa Yonnedi, SE,  MPPM., Akt

Padang, Rangkiang Nagari - Universitas Andalas menambah enam guru lagi yang dikukuhkan dalam sidang pengukuhan di Convention Hall Limau Manis, Sabtu (14/11). Hadir Rektor Dr. H. Efa Yonnedi, S.E., MPPM., Akt., CA dan Ketua Senat Akademik Universitas  (SAU) Prof Dr Busyra Azheri,SH, MH.

Prof Dr Ir Reflinaldon MSi  bersama keluarga

Dengan tambahan enam guru besar, Universitas Andalas telah memiliki 231 orang profesor, jabatan akademik tertinggi yang sudah diraih oleh enam terpelajar ini di  lembaga pendidikan tinggi.

Pengukuhan sebanyak enam guru besar ini dilakukan langsung Rektor Universitas Andalas Dr Efa Yonnedi,  SE, MPPM., Akt., CA didampingi Ketua Senat Prof Dr Busyra Azheri, MH yang sekaligus melingkarkan selempang guru besar kepada profesor baru.

Guru besar yang dikukuhkan ini tiga dari Fakultas Pertanian, Prof Dr Ir. Reflinaldon MSi, Prof Dr Ir Warnita, MP, Prof Dr Aprizal Zainal, SP, MP,. Fakultas Teknik Prof Ir Afrinaldi, ST, M. Eng,  PhD,  Prof Dr Khairani, SH, MH Fakultas Hukum dan Prof Dr Emil Huraini, S. Kp, MN.dari Keperawatan.

Keenam guru ini menyampaikan orasi ilmiah, sesuai kepakaran  masing-masing. Mereka hanya diberikan alokasi waktu sekitar 20 menit.

Dalam orasi ilmiah pengukuhan Reflinaldon menyampaikan judul orasi "Resiliensi Agroekosistem Perlu Dibangun Melalui Optimalisasi Jasa Ekologi dan Transformasi Menuju Smart Agriculture Berbasis Pertanian Organik"

Orasi ini berangkat dari hasil penelitian yang dilakukan Wakil Direktur II bersama tim di daerah ini, tepat di Sentra Sayuran Lembah Gumanti. Ia mengatakan bahwa pertanian masa depan akan menghadapi tantangan ganda yaitu meningkatkan ketersediaan pangan sekaligus juga memulihkan kualitas lingkungan yang menopang produksi pertanian itu sendiri.

Alumni S.2 dan S.3 IPB Bogor  ini mengatakan bahwa produktivitas tidak dapat dipisahkan dari kesehatan tanah, keberadaan musuh alami, kecukupan air dan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Apabila hasil meningkat tetapi mekanisme ekologi melemah, itu berarti hanya keberhasilan jangka pendek dan ingat,  menyimpan keretanan jangka panjang.

Profesor ini menawarkan agar diperkuat dengan teknologi pertanian cerdas yang sejalan dengan prinsip pertanian organik dan berkelanjutan. 

Dengan demikian, kecerdasan digital tidak bisa menggantikan kecerdasan alam. Keduanya bekerja bersama untuk menghasilkan sistem pertanian yang produktif, adaptif dan bertanggung jawab.

Guna memperkuat argumentasi itu, Reflinaldon menguraikan lima pokok pembahasan dalam irasi ini yaitu  krisis agroekosistem, peran Jasa Ekologi, kontribusi pengendalian hayati, transformasi smart organik agriculture serta arah riset yang berdampak bagi Universitas. 

Sang Profesor mengaku bahwa perjalanan ini berangkat dari persoalan nyata di lapangan, menuju sintesis ilmiah dan agenda inovasi yang diuji.

Pengukuhan Guru Besar berlangsung dalam suasana kidmad dan meriah, begitu beberapa keberhasilan sang profesor diumumkan. Kehadiran orang-orang dekat dan berjasa dalam perjalanan menuju jabatan akademik tertinggi ini ikut mewarnai suasana pengukuhan.

Hadir di barisan depan para Rektor pada masanya Prof Dr Musliar Kasim, Prof Werry DartaTaifur, pimpinan fakultas, para dosen dan mahasiswa serta keluarga besar orang-orang yang dikukuhkan.(*01).

‎Kabupaten Solok (Rangkiangnagari) - Bupati Solok Dr.(HC) Jon Firman Pandu, SH memfasilitasi pembahasan penyelesaian persoalan batas wilayah administratif antara Nagari Saniang Baka dan Nagari Muaro Pingai yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Guest House Bupati Solok, Arosuka, Selasa (10/11).
‎
‎Pertemuan ini dihadiri Kapolres Solok, Kepala DPMN Hendrianto, Camat Junjung Sirih dam X Koto Singkarak, Wali Nagari Muaro Pingai Dodi Hermen, Wali Nagari Saniang Baka Dakhpriadi, tokoh adat dan tokoh masyarakat dari kedua nagari, unsur pemuda, serta Tim Pusat Kajian Studi Universitas Negeri Padang (UNP).
‎
‎Dalam arahannya, Bupati Solok menyampaikan bahwa persoalan batas administratif kedua nagari telah berlangsung sekitar 23 tahun dan melewati beberapa periode kepemimpinan kepala daerah. Berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan, namun hingga saat ini belum menghasilkan kesepakatan bersama.
‎
‎Bupati berharap pembahasan kali ini dapat menjadi langkah penting untuk mengakhiri persoalan yang telah berlarut-larut tersebut. Ia mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan pikiran yang jernih, menahan ego masing-masing nagari, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
‎
‎"Kita pasti ada jalan keluar, pasti ada jalan terbaik yang bisa kita lakukan secara bersama, tentu dengan pikiran yang tenang," ujar Bupati.
‎
‎Ia juga mengingatkan bahwa dalam proses penetapan batas sebelumnya terdapat dinamika yang cukup tinggi dan menimbulkan dampak yang merugikan berbagai pihak. Karena itu, penyelesaian hendaknya tidak sampai berkembang ke ranah hukum maupun kepolisian.
‎
‎Bupati turut menegaskan pentingnya memahami perbedaan antara batas wilayah administratif pemerintahan dengan wilayah tanah ulayat. Menurutnya, penetapan batas administrasi ditujukan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, bukan untuk mengubah atau menentukan kepemilikan tanah ulayat.
‎
‎Terkait proses penyelesaian, Bupati menyampaikan bahwa hasil kajian dan kesepakatan yang telah melalui proses sebelumnya akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk menjadi bahan pengambilan keputusan.
‎
‎"Akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan," ungkapnya.
‎
‎Sementara itu, Wali Nagari Muaro Pingai Dodi Hermen dalam penyampaiannya menekankan bahwa penetapan dan penegasan batas administrasi harus berpedoman pada dasar hukum serta dokumen pendukung yang jelas. Ia menilai hasil kajian tim masih perlu ditelaah lebih lanjut, khususnya terkait kekuatan peta dasar yang digunakan sebagai rujukan.
‎
‎Dodi Hermen juga menyampaikan sejumlah dokumen historis dan peta wilayah yang dimiliki Nagari Muaro Pingai sebagai bahan pembanding dalam proses pengkajian batas administrasi kedua nagari. Menurutnya, dokumen tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan agar penetapan batas memiliki dasar hukum dan kekuatan pembuktian yang jelas.
‎
‎Di sisi lain, Wali Nagari Saniang Baka Dakhpriadi berharap persoalan batas tersebut dapat segera memperoleh penyelesaian. Ia menyampaikan bahwa kondisi di lapangan, termasuk aktivitas pembangunan yang diduga telah memasuki wilayah Nagari Saniang Baka, perlu diperiksa dan dicocokkan kembali berdasarkan data serta fakta yang ada.
‎
‎Meski demikian, Dakhpriadi menegaskan pentingnya menjaga hubungan baik antarmasyarakat kedua nagari dan menghindari munculnya konflik sosial. Musyawarah, komunikasi, dan semangat persaudaraan diharapkan tetap menjadi landasan dalam mencari penyelesaian.
‎
‎Dalam kesempatan yang sama, tokoh masyarakat Saniang Baka, Ustaz Rusmadi, memaparkan kronologi persoalan batas yang menurut keterangannya telah berlangsung sejak 2003. Ia menjelaskan bahwa berbagai pertemuan dan perundingan telah dilaksanakan, termasuk proses pematokan batas sementara oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada 4 Oktober 2003 di titik A1 hingga A11.
‎
‎Namun, hasil pematokan tersebut kemudian mendapat penolakan dalam musyawarah Nagari Muaro Pingai pada 9 Oktober 2003. Kondisi itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan persoalan batas kedua nagari belum menemukan titik temu hingga saat ini.
‎
‎Menutup arahannya, Bupati Solok kembali mengingatkan bahwa keputusan yang diambil nantinya harus benar-benar mencerminkan kesepakatan bersama dan dapat diterima oleh kedua nagari.
‎
‎"Nah, keputusan ini bukan hanya keputusan politik, tapi menjadi keputusan kita bersama," tegas Bupati.
‎
‎Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok berharap proses penyelesaian batas administratif Nagari Saniang Baka dan Nagari Muaro Pingai dapat terus berjalan secara objektif, mengedepankan data dan ketentuan yang berlaku, serta tetap menjaga persatuan dan hubungan baik masyarakat kedua nagari

Kabupaten Solok (Rangkiangnagari) - Bupati Solok Dr.(HC) Jon Firman Pandu, SH meninjau progres pelaksanaan program revitalisasi pembangunan SDN 22 Kotobaru, selasa (10/11), di kawasan SDN 22 Kotobaru.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Solok didampingi Bunda PGRI Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu, Kabid Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar Disdikpora Hendri Usman, M.Pd, Kepala SDN 22 Kotobaru, serta tokoh masyarakat setempat.

Berdasarkan laporan Kepala SDN 22 Kotobaru, program revitalisasi sekolah tersebut mencakup pembangunan delapan ruang belajar yang terdiri dari empat ruang di lantai satu dan empat ruang di lantai dua.

Bupati Solok menyampaikan bahwa program revitalisasi sekolah merupakan wujud nyata perhatian Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

“Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Solok, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas perhatian dan dukungan melalui program revitalisasi sekolah ini,” ungkap Bupati.

Menurutnya, program tersebut sangat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, mengingat keterbatasan kemampuan APBD untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan sekolah.

Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa pada tahun 2026 kurang lebih 80 sekolah tingkat SD dan SMP di Kabupaten Solok telah mendapatkan program revitalisasi. Sementara itu, pada tahun 2027 mendatang, Pemerintah Kabupaten Solok berharap dapat melanjutkan program tersebut dengan tambahan sekitar 200 sekolah.

Ia berharap melalui program revitalisasi ini, fasilitas pendidikan di Kabupaten Solok semakin baik sehingga dapat menunjang kenyamanan proses belajar mengajar serta meningkatkan kualitas pendidikan bagi generasi penerus daerah