Rangkiang Nagari | Portal Berita

Limau Manis, Rangkiang Nagari  - Ditengah bencana yang datang  silih  berganti, Universitas terus mencarikan solusi dan upaya agar masyarakat selalu siap dan siaga terhadap segala bentuk bencana. 

Berbagai kajian guna mengatasi persoalan dan dampak yang terjadi dibahas dan dirumuskan dalam seminar   The 5th International Conference on Disaster Management (ICDM) 2026 yang digelar di Convention Hall Universitas Andalas (Unand), Selasa-Rabu (29-30/9/2026).

Tujuan utamanya bagaimana terjadi penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Seperti diketahui bencana itu selalu berulang dan bisa datang setiap saat.

Konferensi internasional yang berlangsung secara hibrida itu  mengangkat tema Integrating Technology and Local Wisdom for Sustainable Disaster Management.

Forum ini mempertemukan akademisi, pemerintah, praktisi kebencanaan, serta peserta dari sejumlah negara untuk membahas pengelolaan risiko bencana yang tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga pengetahuan dan kearifan masyarakat setempat.

Rektor Unand Efa Yonedi mengatakan, pendekatan berbasis teknologi perlu berjalan beriringan dengan aspek sosial dan kearifan lokal dalam upaya mengurangi risiko bencana.

Sejumlah hasil riset yang dipresentasikan dalam ICDM 2026 menunjukkan bahwa kesiapsiagaan masyarakat menjadi bagian penting dalam menghadapi potensi bencana.

"Tahun ini yang berbeda adalah fokus konferensi yang memadukan antara teknologi dan sosial kemasyarakatan berupa kearifan lokal dalam mengurangi risiko bencana," kata Efa.

Ia menyebut, berbagai riset yang masuk dalam konferensi tersebut memperkuat pentingnya kombinasi teknologi dan kearifan lokal.

Sebab, menurut Efa, teknologi saja tidak cukup apabila masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana belum memiliki kesiapan untuk merespons ketika bencana terjadi.

"Untuk mengurangi risiko bencana ini tidak hanya dibutuhkan teknologi, tapi juga kearifan lokal menyiapkan masyarakat sehingga ketika terjadi bencana dapat diminimalisir, jatuhnya  korban dan kehilangan harta benda," ujarnya.

ICDM 2026 juga mendapat dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Australia melalui program SIAP SIAGA, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam.

Dukungan tersebut, kata Efa, tidak hanya diarahkan untuk pelaksanaan konferensi, tetapi juga penguatan kapasitas mahasiswa Program Magister Manajemen Bencana Unand.

Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis mengatakan, pengalaman menghadapi bencana pada November 2025 menjadi pembelajaran penting bagi daerahnya dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.

Ia menilai, salah satu kekuatan yang masih melekat di tengah masyarakat Padang Pariaman adalah semangat gotong royong.

Menurutnya, nilai tersebut dapat menjadi bagian dari kearifan lokal yang diperkuat dalam sistem penanggulangan bencana.

"Yang perlu saya apresiasi itu semangat kerja sama, semangat gotong royongnya. Alhamdulillah di Padang Pariaman semangat kerja sama dan gotong royong itu masih sangat baik," kata John Kenedy.

Sementara Bupati Afam Benni Warlis menyampaikan pengalamannya dalam menghadapi bencana. Agam daerah etalase bencana. Berbagai bentuk bencana alam terdapat di Agam.(*01).

Suasana Lecture Learning Session Series #47 di Pascasarjana Unand menghadirkan Prof Dr Syamsul Maarif MSi 

Padang, Rangkiang Nagari - Pascasarjana Universitas Andalas menyelenggarakan Lecture Learning Session Series  (LLSS) #47. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat kedudukannya sebagai lembaga Perguruan Tinggi yang terus berkiprah di tengah masyarakat.

Lecture Learning kali ini menghadirkan Prof Dr Syamsul Maarif MSi dosen Universitas Pertahanan Republik Indonesia dan Kepala BNPB periode 2008-2015.

Para pejabat kebencanaan,  dosen, mahasiswa yang hadir

Kuliah pembelajaran ini dilaksanakan di Gedung Utama Lt.3 Pascasarjana Universitas Andalas, Senin (28/09). Moderator dipercayakan kepada Dr Ir. Basril Basyar MM, Dosen Pascasarjana dan Wartawan Senior di Sumatera Barat. 

Mengawali kuliah kebencanaan dengan judul "Disaster  Risk Assesment in Indonesia " atau Kajian Kebencanaan  di Indonesia,  Syamsul Maarif mengatakan, bila terjadi bencana di suatu daerah, pemangku kepentingan jangan hanya mencatat berapa korban jiwa, kerugian harta dan infrastruktur yang rusak.

Bukan seperti itu pekerja seorang pejabat atau pimpinan terhadap bencana alam. Pelajari setiap peristiwa bencana, apa sebab musababnya, lakukan kajian sekaligus, kenapa peristiwa ini terjadi dan langkah antisipasi apa yang dilakukan ke depan.

Mindset saat ini diubah, sehingga akibat bencana bisa ditekan seminimal mungkin. Purnawirawan Mayor Jenderal TNI ini juga menceritakan pengalaman semasa menjadi kepala BNPB dan menghadapi berbagai bencana. 

Jangan mudah percaya dengan laporan staf atau jajaran, katanya. Sang Dosen Unhan ini tak segan-segan turun ke bawah, menginap di lokasi seperti yang ia alami ketika tsunami Mentawai.

Sebagai seorang prajurit yang digembleng pada berbagai kesatuan di mulai dari lembah Tidar, pria kelahiran 26 September 1950 memahami betul tingkah laku berbagai elemen masyarakat, terutama dalam peristiwa bencana alam. Oleh sebab itu ia tidak segan-segan mendadak muncul di tengah bencana. 

Peristiwa gempa bumi besar yang melanda kota Padang dan sekitarnya memberikan kesan yang mendalam bagi dirinya. Ia mengaku, jiwa kebersamaan dan gotong royong masyarakat minang luar biasa. Saya merasa sangat terbantu selama menangani gempa di daerah ini.

Hebatnya apresiasi dan ucapan terima yang disampaikan juga sangat luar biasa. Pernah suatu ketika, acara syukuran dengan adat Minangkabau diselenggarakan di kediaman saya di jakarta,  katanya. Hal itu membuat ia terkesan dan tidak akan pernah lupa.

Prof Dr Syamsul Maarif hakekatnya adalah seorang tentara, lulusan Akabri 1973, pernah jadi Danrem Bhaskara Jaya Surabaya, Aster Kasum Abri dan Kapuspen TNI di era Reformasi. Walaupun murni tentara, tetapi punya jiwa sosial yang luar biasa, mudah bergaul dan suka bercanda. 

Gayanya cocok menanggapi bencana, karena disenangi masyarakat. Tidak mengherankan bila hampir tujuh tahun memimpin  BNPB. 

Dalam ceramah yang berlangsung hampir dua jam, Syamsul mengurai berbagai teori yang ia dalami.  Ia menyebut teori sapu lidi, dimana ia harus menggerakkan semua elemen masyarakat.

Putra kelahiran Kediri Jawa Timur ini juga menguraikan pentingnya komunikasi kebencanaan. Setiap informasi harus dipastikan dapat dipahami semua orang, utamanya di daerah ditimpa bencana.

Lecture Learning Session Series #47 dibuka secara resmi Direktur Pascasarjana Prof. apt. Henny Lucida , PhD. Dalam sambutannya Henny menyambut baik kegiatan ini, apalagi mendatangkan nara sumber yang luar biasa.

Sebagai lembaga Perguruan Tinggi,  Sekolah Pascasarjana akan terus memperkuat kapasitas agar memberikan manfaat kepada masyarakat.  Kebencanaan adalah hal penting dalam kehidupan masyarakat,  karena Sumbar adalah daerah yang rawan bencana dan selalu berulang, katanya.

Lecture Learning diikuti para dosen, mahasiswa, pemangku kepentingan kebencanaan di daerah ini, BMKG, BPBD se-Sumbar, relawan bencana dan komunitas kebencanaan lainnya.

Sebelum sesi Lecture Learning dimulai, Ketua Panitia ICDM-ke-5 Prof Abdul Hakam menyampaikan laporan dan apresiasi terhadap yang hadir. (*01).

Kegiatan High Level Meeting (HLM) dan ETPD Capacity Building Forum serta ETPD Award 2026 di Hotel Mercure Padang, Jumat (25/9).

Padang, Rangkiang Nagari - Peran bank pembangunan daerah tidak lagi sebatas menjadi tempat pemerintah daerah menyimpan dan menyalurkan dana. Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, perbankan dituntut hadir lebih aktif membangun ekosistem transaksi yang terintegrasi.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumatera Barat, Sudarta, menilai peran aktif Bank Nagari dalam mendukung pemerintah daerah menjadi salah satu bagian penting dalam memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) di Sumatera Barat.

Menurutnya, perluasan digitalisasi penerimaan daerah tidak cukup hanya dengan menambah pilihan kanal pembayaran. Yang lebih penting adalah memastikan kanal tersebut benar-benar dimanfaatkan masyarakat sekaligus terhubung dengan sistem pemerintah daerah.

"Jangan sampai kita hanya memperbanyak pilihan pembayaran, tetapi pemanfaatannya belum maksimal," ujar Sudarta dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) dan ETPD Capacity Building Forum serta ETPD Award 2026 di Hotel Mercure Padang, Jumat (25/9).

Sudarta menekankan, integrasi data menjadi bagian penting dalam pengembangan ETPD. Informasi transaksi yang berasal dari perbankan, menurut dia, perlu tersambung dengan sistem pemerintah daerah agar pencatatan dan pemantauan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi transaksi pemerintah daerah bukan semata soal menghadirkan teknologi pembayaran. Lebih jauh, digitalisasi menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola keuangan daerah yang dapat dipantau, terdokumentasi, dan terintegrasi.

Dalam konteks itu, Bank Nagari mengambil posisi strategis sebagai bank pembangunan daerah yang berhadapan langsung dengan kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat Sumatera Barat.

Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, mengatakan karakteristik setiap daerah yang berbeda membutuhkan solusi layanan perbankan yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah maupun masyarakat.

"ETPD adalah bagian dari upaya membangun pengelolaan keuangan daerah yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan inklusif," kata Gusti.

Dari Penerimaan hingga Pengeluaran Daerah

Bank Nagari kini mengembangkan berbagai layanan untuk membangun ekosistem digital keuangan daerah. Pada sisi penerimaan, misalnya, terdapat layanan e-retribusi, Nagari Portal Payment (NPP), hingga host to host yang mendukung integrasi dengan sistem pemerintah daerah dan mitra.

Sementara pada sisi pengeluaran, Bank Nagari menyediakan Nagari Cash Management (NCM), SP2D Online yang terintegrasi dengan SIPD RI, serta integrasi Siskeudes untuk transaksi nontunai.

Digitalisasi juga diperluas melalui berbagai kanal pembayaran. Masyarakat dan dunia usaha dapat melakukan pembayaran pajak dan retribusi melalui Super Apps Ollin by Nagari, ATM/CRM, EDC, QRIS, virtual account, teller, internet banking, Agen Bank Nagari Link hingga POS Android.

Rangkaian layanan tersebut menunjukkan bahwa peran perbankan dalam ETPD mulai bergerak dari sekadar penyedia sarana pembayaran menuju bagian dari infrastruktur pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Bank Nagari juga mengembangkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) melalui co-branding dengan Bank Mandiri, Nagari Digital Masjid, serta integrasi layanan dengan Samsat dan badan layanan umum daerah (BLUD), termasuk rumah sakit umum daerah.

Gusti mengatakan, digitalisasi tidak seharusnya dimaknai sebatas memindahkan transaksi dari tunai menjadi nontunai.

"Yang ingin dibangun Bank Nagari bukan sekadar sistem pembayaran, melainkan sebuah ekosistem digital keuangan daerah yang terintegrasi, mulai dari penerimaan daerah, pengelolaan kas, sampai dengan pengeluaran daerah," ujarnya.

Dengan transaksi yang tercatat secara elektronik, pemerintah daerah memiliki data yang dapat digunakan untuk melakukan pencatatan dan pemantauan. Pada saat yang sama, masyarakat memperoleh pilihan pembayaran yang lebih beragam.

Menjawab Tantangan Kemandirian Fiskal

Penguatan ETPD juga tidak dapat dilepaskan dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kapasitas fiskal.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Agus Fatoni, menekankan pentingnya pemerintah daerah mengoptimalkan kapasitas fiskal yang tersedia.

Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), kata dia, dapat dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan inovasi daerah.

Data juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah didorong memastikan data yang digunakan dalam pengelolaan keuangan selalu diperbarui dan memiliki tingkat akurasi yang baik. Data tersebut menjadi salah satu unsur penting dalam proses penerimaan Dana Transfer ke Daerah (TKD).

Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi Kemenko RI, Puji Gunawan, turut menyoroti pentingnya pembangunan ekosistem digital secara menyeluruh.

Menurutnya, penguatan tersebut mencakup ketersediaan layanan sinyal, digitalisasi UMKM, peningkatan investasi daerah, penguatan regulasi, hingga optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

Artinya, digitalisasi transaksi pemerintah daerah tidak berdiri sendiri. Infrastruktur, sumber daya manusia, data, regulasi, dunia usaha, hingga layanan perbankan menjadi bagian dari ekosistem yang saling berkaitan.

KKPD Masih Menjadi Pekerjaan Rumah

Di tengah perkembangan digitalisasi tersebut, implementasi KKPD di Sumatera Barat masih menghadapi tantangan.

Dari pemerintah daerah di Sumatera Barat, baru tujuh daerah yang telah menerbitkan KKPD. Namun, berdasarkan pemaparan dalam forum tersebut, baru tiga daerah yang telah menggunakan instrumen tersebut dalam transaksi, yakni Kabupaten Dharmasraya, Kota Bukittinggi, dan Kota Padang.

Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Simon Saimima, mengatakan penggunaan KKPD masih perlu diperluas.

Terdapat 17 pemerintah daerah di Sumatera Barat yang belum melakukan transaksi menggunakan KKPD, yakni Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam, Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, serta Kota Padang Panjang, Pariaman, Payakumbuh, Sawahlunto dan Solok.

KKPD sendiri merupakan instrumen pembayaran pemerintah daerah yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas belanja daerah.

Penggunaan instrumen tersebut juga dapat mengurangi transaksi tunai. Setiap transaksi tercatat secara elektronik sehingga lebih mudah ditelusuri dan menjadi bagian dari proses pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Kolaborasi Menjadi Kunci

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, yang mewakili Gubernur Sumbar, mengatakan penguatan ETPD membutuhkan sinergi seluruh pihak.

Digitalisasi transaksi pemerintah daerah diharapkan tidak berhenti pada perubahan metode pembayaran, tetapi
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, yang mewakili Gubernur Sumbar, mengatakan penguatan ETPD membutuhkan sinergi seluruh pihak.

Digitalisasi transaksi pemerintah daerah diharapkan tidak berhenti pada perubahan metode pembayaran, tetapi memberikan manfaat nyata bagi tata kelola pemerintahan sekaligus pelayanan kepada masyarakat.

Direktur Keuangan Bank Nagari, Roni Edrian, menambahkan keberhasilan ETPD tidak hanya bergantung pada kesiapan sistem dan teknologi. Kolaborasi antara pemerintah daerah, regulator, Bank Indonesia, Bank Nagari, dan seluruh pihak dalam ekosistem transaksi pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memastikan digitalisasi dapat berjalan secara efektif.

"Keberhasilan implementasi juga ditentukan oleh kolaborasi antara pemerintah daerah, regulator, Bank Indonesia, Bank Nagari, dan seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem transaksi pemerintah daerah," kata Roni.

Komitmen tersebut kemudian mendapat ruang dalam ETPD Award 2026, yang memberikan penghargaan kepada sejumlah pemerintah daerah berdasarkan capaian dan inovasi digitalisasi.

Untuk kategori Peningkatan Implementasi ETPD 2025, penghargaan diberikan kepada Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang.

Kategori Transaksi Retribusi Daerah Tertinggi 2026 periode Januari-Juni diraih Kota Bukittinggi dan Kabupaten Tanah Datar. Sementara Transaksi Pajak Daerah Tertinggi diraih Kota Padang dan Kota Bukittinggi.

Adapun penghargaan Optimalisasi Dana Pemda pada CASA Bank Nagari 2026 diberikan kepada Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Untuk kategori Inovasi Digitalisasi Pendapatan Asli Daerah, penghargaan diberikan kepada Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pesisir Selatan.

Sedangkan penghargaan Pemda Teraktif dalam Pengembangan Digitalisasi Daerah 2026 diberikan kepada Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam.

Rangkaian penghargaan tersebut menjadi gambaran bahwa transformasi digital keuangan daerah mulai berjalan dengan berbagai tingkat capaian. Tantangan berikutnya bukan sekadar memperbanyak layanan digital, tetapi memastikan seluruh layanan tersebut digunakan secara optimal dan terhubung dalam satu ekosistem.

Di titik inilah peran Bank Nagari menjadi semakin penting. Sebagai bank pembangunan daerah, dukungan terhadap pemerintah daerah tidak hanya diwujudkan melalui layanan perbankan, tetapi juga melalui penyediaan infrastruktur transaksi yang memungkinkan penerimaan, pengelolaan kas, hingga belanja daerah berlangsung secara lebih terintegrasi

Pada akhirnya, ETPD bukan hanya tentang bagaimana uang berpindah dari tunai ke nontunai. Lebih dari itu, digitalisasi menjadi bagian dari upaya menghadirkan pengelolaan keuangan daerah yang tercatat, dapat dipantau, dan terintegrasi—sebuah fondasi bagi tata kelola pemerintahan daerah yang semakin transparan dan akuntabel.(rel.01).