Rangkiang Nagari | Portal Berita

Padang (Rangkiangnagari) - Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menerima piagam penghargaan dari Menteri Hukum Supratman Andi Agtas atas dukungan dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) hingga tingkat desa dan kelurahan.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian acara peresmian Posbankum nagari, desa, dan kelurahan se-Sumatera Barat yang berlangsung di Auditorium Gubernur Sumbar, Senin (30/03/2026).

Zulmaeta menegaskan komitmen Pemko Payakumbuh untuk komitmen Arahan pemerintah pusat agar Posbankum benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami di daerah siap menyampaikan arahan Bapak Menteri Hukum dan Bapak Gubernur. Posbankum harus benar-benar hadir sebagai solusi, bukan sekadar program. Kami akan memastikan layanan ini aktif, mudah diakses, dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia khawatir bahwa kehadiran Posbankum harus menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.

“Jangan sampai Posbankum hanya menjadi formalitas. Masyarakat harus merasakan langsung pendampingan hukum yang cepat, tepat, dan berkeadilan,” katanya.

Zulmaeta juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat fungsi Posbankum di daerah.

“Kami akan memperkuat sinergi dengan unsur adat, tokoh agama, aparat keamanan, serta perangkat kelurahan agar penyelesaian persoalan hukum bisa dilakukan secara damai dan mengedepankan keadilan,” ujarnya.

Ia menambahkan, peran lurah dan perangkat daerah juga harus dioptimalkan dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat.

“Pendidikan hukum itu penting. Masyarakat perlu diberikan pemahaman agar tidak mudah terjebak dalam persoalan hukum, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum secara berkelanjutan,” katanya.

Menurutnya, Pemko Payakumbuh juga berkomitmen mendukung program nasional tersebut melalui penguatan kapasitas aparatur serta pemanfaatan layanan teknologi hukum.

“Kami akan mendorong peningkatan kapasitas aparatur dan memanfaatkan teknologi agar layanan bantuan hukum semakin mudah diakses,” ujarnya.

Ia berharap kehadiran Posbankum mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

“Kami ingin Posbankum ini menjadi jembatan keadilan, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta menciptakan kehidupan sosial yang lebih tertib, adil, dan harmonis,” katanya.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyebut pembentukan Posbankum sebagai langkah strategis dalam memperluas akses keadilan.

Ia menegaskan Posbankum bukan hanya soal layanan hukum, tetapi juga penguatan nilai-nilai sosial di tengah masyarakat.

“Posbankum ini tidak hanya memperkuat penyelesaian konflik non-litigasi, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai kearifan lokal,” katanya.

Menurut dia, pembentukan Posbankum hingga ke pelosok desa dan nagari merupakan bagian dari agenda prioritas nasional.

“Ini adalah bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, bagaimana keadilan bisa benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali,” ujarnya.

“Hingga saat ini sudah terbentuk sebanyak 83.980 Posbankum di seluruh Indonesia, dan ini akan terus kita kembangkan,” ujarnya.

Di sisi lain, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menilai Posbankum merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin keadilan bagi masyarakat.

“Pos Bantuan Hukum menjadi sarana penting agar hukum tidak hanya berpihak pada yang kuat, tetapi juga melindungi yang lemah,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa fungsi Posbankum tidak hanya menyelesaikan suatu perkara, tetapi juga mencegah timbulnya permasalahan hukum baru.

“Posbankum juga berperan dalam edukasi dan pencegahan melalui penyuluhan hukum kepada masyarakat, sehingga persoalan hukum bisa diminimalisir sejak dini,” tutupnya. (Rn)

Payakumbuh (Rangkiangnagari) - Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, melalui Wakil Wali Kota, Elzadaswarman, menekankan lima prioritas utama pembangunan daerah yang menjadi fokus pada tahun 2027.

Hal tersebut disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 sekaligus Rembuk Stunting Tahun 2026 yang digelar di Aula Joserizal Zain, Lantai 3 Balai Kota Payakumbuh, Senin (30/03/2026).

Dengan mengusung tema “Transformasi Sosial Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing Melalui Penguatan Kualitas SDM serta Kualitas Layanan Publik,” kegiatan ini menjadi forum strategi dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan secara berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, perangkat daerah hingga tingkat kota, sehingga selaras dengan arah pembangunan provinsi dan nasional.

Penyusunan perencanaan dilakukan melalui pendekatan bottom-up, top-down, partisipatif, teknokratik, dan politis, serta mempedomani target-target imperatif yang telah ditetapkan.

Dalam berbagai hal, Elzadaswarman menyampaikan bahwa secara umum pencapaian indikator makro Kota Payakumbuh menunjukkan kinerja yang cukup baik. 

“Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 tercatat sebesar 3,55 persen, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Barat sebesar 3,37 persen, meskipun masih berada di bawah capaian nasional sebesar 5,11 persen,” ujarnya.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 81,62, melampaui rata-rata provinsi dan nasional. Tingkat kemiskinan berada pada angka 4,95 persen, lebih rendah dari provinsi dan nasional, dengan tingkat kemiskinan sebesar 4,96 persen, indeks gini 0,271, serta PDRB per kapita sebesar Rp66,037 juta.

Ia juga menjelaskan, tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Payakumbuh 2025–2029 yang fokus pada lima prioritas pembangunan daerah.

Prioritas pertama adalah peningkatan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, berkualitas, dan berdaya saing. Prioritas kedua, Peningkatan perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi.

“Sedangkan, Prioritas ketiga menitikberatkan pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkualitas. Hal ini sejalan dengan komitmen Kota Payakumbuh sebagai kota percontohan antikorupsi,” jelasnya.

Elzadawarman juga menjelaskan Prioritas keempat adalah penguatan kehidupan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan falsafah adat Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai kearifan lokal masyarakat Minangkabau. 

Sementara itu, prioritas kelima adalah peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna mendukung pelayanan publik yang optimal.

Selain itu, Pemko Payakumbuh juga berkomitmen mendukung berbagai program strategi nasional, seperti penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta program prioritas lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Elzadaswarman juga menekankan bahwa setiap rencana pembangunan harus benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat serta mampu menjawab berbagai permasalahan daerah secara tepat sasaran.

“Melalui forum ini, diharapkan seluruh pihak dapat berkontribusi dalam penyempurnaan dokumen RKPD Tahun 2027 serta memperkuat langkah bersama dalam percepatan penurunan stunting,” ujarnya.

Sementara itu Ketua DPDR Wirman Putra menilai tema RKPD 2027 tentang transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berdaya saing sudah relevan, namun perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

“Kami berharap RKPD 2027 menjadi dokumen yang realistis, terukur, dan selaras dengan kebijakan provinsi maupun nasional,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya efisiensi belanja serta peningkatan belanja publik agar pembangunan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Harapan kami sederhana, setiap rencana yang disusun hari ini benar-benar hadir menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menjadi bukti nyata bahwa negara hadir di tengah kehidupan warga,” tutupnya. 

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Gubernur Sumatera Barat yang disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Hidup Sumatera Barat, Bupati Lima Puluh Kota, Ketua Komisi A, B, dan C DPRD Kota Payakumbuh, Forkopimda Kota Payakumbuh, Ketua TP-PKK Kota Payakumbuh, Ketua GOW, Ketua DWP, Jajaran Pemko Kota Payakumbuh, KAN 10 nagari, Bundo Kanduang serta undangan lainnya. (Rn)

SolSel (Rangkiangnagari) - Keberadaan UMKM menjadi salah satu prioritas yang diunggulkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Ribuan pelaku UMKM telah mendapatkan berbagai bantuan dari pemerintah sejak tahun 2021 silam.    

Dari 12.768 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ada di Solok Selatan, sebanyak 1.769 pelaku usaha mikro di tujuh kecamatan telah diberikan pelatihan dan pendampingan dan sebanyak 1.323 pelaku usaha telah diberikan bantuan peralatan usaha.

Kemudian sebanyak 5.804 pelaku UMKM telah difasilitasi pemerintah dalam memperoleh sertfikasi halal, Nomor Induk Berusaha (NIB) dan merek usaha. Program ini juga berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, Kemenag, Bank Indonesia serta Pusat Kajian Halal LDPM Bukittinggi. 

Plt. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Solok Selatan Musferi Hendra mengatakan berbagai jenis bantuan ini merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk membuat UMKM Naik Kelas. Sesuai dengan namanya, program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas, kualitas, dan daya saing pelaku UMKM. 

“Program UMKM Naik Kelas merupakan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi masyarakat. Pemerintah memfasilitasi melalui berbagai pelatihan dan pelatihan, bantuan peralatan UMKM, kita ingin UMKM Solok Selatan semakin berkembang dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas sekaligus memberikan kontribusi dalam peningkatan ekonomi,” kata Musferi dalam keterangannya pada Selasa (17/03 ).  

Setelah bergulir sejak masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan, H. Khairunas dan H. Yulian Efi pada periode pertama, perkembangan UMKM menunjukkan  dampak positif bagi perekonomian masyarakat.  Selain membuka lapangan kerja baru, sektor ini juga menjadi ruang pemberdayaan bagi perempuan dan generasi muda yang memiliki keterampilan di bidang kerajinan, bordir, sulaman hingga usaha makanan dan minuman.

Hal ini tak lepas dari upaya pemerintah untuk memberikan dukungan berkelanjutan mulai dari pelatihan, konsultasi, pendampingan usaha, maupun kunjungan langsung ke lokasi usaha.

Kepala Bidang Koperasi dan UKM pada Disperindagkop dan UKM Azizah Mutia mengatakan UMKM di Kabupaten Solok selatan tersebar pada tujuh sektor usaha yaitu penyedia investasi makan minum, perdagangan, industri pengolahan, jasa, kerajinan, pertanian dan peternakan. 

Dia melanjutkan, dengan dukungan yang diberikan pemerintah secara bersamaan, kini produk UMKM Solok Selatan telah menembus pasar internasional.

Misalnya, komoditas kopi telah dipasarkan ke beberapa negara seperti Jepang, Australia, Amerika Serikat, dan Korea.Lalu produk makanan seperti rendang Uni Lili telah menjangkau pasar Eropa. Hasil kerajinan sulaman juga telah menjangkau negara tetangga dan Timur Tengah. 

Program ini  akan  terus dilanjutkan sejalan dengan telah dimasukkannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan menjadi bagian dari visi dan misi pemerintah daerah.

Sebagai gambaran, untuk tahun ini pemerintah melalui Disperindagkop dan UKM telah menganggarkan Rp 817,8 juta dengan target 420 pelaku UMKM mendapatkan peningkatan kapasitas usaha.

Bersamaan, saat ini sejumlah UMKM juga tengah memproses 400 sertifikat halal melalui Pusat Kajian Halal LDPM Bukittinggi.  (Dt)