Rangkiang Nagari | Portal Berita

Pertemuan Pengurus PWI Pusat dan Ketua DPD RI Sultan Najamudin di kantor DPD RI Jumat, (21/11)

Jakarta, Rangkiang Nagari  (Nop) – DPD RI dan PWI Pusat sepakat menjalin kerjasama untuk mendorong kampanye Green Democracy sebagai respons terhadap krisis iklim global. 

Kesepakatan ini dicapai dalam audiensi antara Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, didampingi Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai, dengan Ketum PWI Pusat, Akhmad Munir dan jajaran pengurus PWI di Gedung DPR/MPR RI, Jumat (20/11).

Sultan Najamudin, menjelaskan gagasan Green Democracy adalah paradigma pembangunan baru yang menempatkan keseimbangan antara kebutuhan manusia, kelestarian lingkungan hidup, dan masa depan berkelanjutan. Ini adalah konsep politik yang berupaya menyelaraskan tujuan bernegara dengan prinsip-prinsip ekologis, sehingga setiap kebijakan tidak hanya memperhatikan kesejahteraan rakyat. "Tetapi juga menjaga keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang," jelas Sultan.

Sultan yang pernah menjabat Wakil Gubernur Bengkulu menambahkan bahwa isu perubahan iklim dan Green Democracy sangat relevan dengan kebijakan pembangunan Presiden Prabowo serta generasi muda. 

"Jika PWI fokus pada isu ini, maka akan banyak generasi muda yang tertarik berkontribusi," tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan, Sultan Najamudin menyatakan kesiapannya untuk berkontribusi langsung pada rangkaian acara HPN 2026 di Banten.

Kontribusi yang direncanakan meliputi menjadi pembicara dalam dialog nasional tentang Green Democracy, serta mendukung lomba jurnalistik yang mengangkat tema kontribusi DPD di daerah, isu pemanasan global, dan konsep green ecology. "Tolong Pak Kabiro Humas ini ditindaklanjuti," katanya.

Sementara itu Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, atau yang akrab disapa Cak Munir, menyambut baik usulan tersebut dan berkomitmen membawa isu Green Democracy ke panggung nasional.

"PWI melihat Green Democracy sebagai isu strategis yang relevan dengan masa depan bangsa. Kami berkomitmen menjadikannya salah satu isu dari kampanye saat Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang akan dipusatkan di Serang, Banten, pada 9 Februari 2026 mendatang," ujarnya.

Cak Munir menambahkan, PWI akan memanfaatkan momentum HPN untuk memastikan publik, khususnya generasi muda, teredukasi dan tergerak untuk berkontribusi pada pelestarian lingkungan.

Cak Munir menjelaskan bahwa fokus PWI pada isu pelestarian lingkungan bukanlah hal baru. Ia mencontohkan inisiatif ekologis PWI di beberapa HPN sebelumnya. 

"Pada HPN 2020 di Kalsel, kami mewajibkan PWI Daerah membawa tiga jenis tanaman asal daerahnya. Lalu, saat HPN Jakarta, kami menanam mangrove dan menyumbang 10.000 pohon kepada pengelola Ancol," tutur Munir, yang juga Direktur Utama LKBN Antara.

Dalam pertemuan ini Cak Munir didampingi oleh Sekjen Zulmansyah Sekedang bersama Ketua Dewan Kehormatan Atal S Depari, Ketua Bidang Kemitraan dan Kerjasama KS Ariawan, Ketua Bidang Multi Media dan IT, Hilman Hidayat, Wasekjen Iskandar Zulkarnain, Ketua Departemen Parlemen, Ade Candra, Ketua Departemen Kajian dan Litbang, Akhmad Sefuddin, Wakil Ketua Departemen Hankam dan Polri, Musrifah serta Wakil Ketua Departemen Humas Akhmad Dani.(*rel).

Jakarta (Rangkiangnagari) - Pemko Payakumbuh memperkuat arah kebijakan dengan menyelaraskan agenda reformasi birokrasi nasional setelah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2025 yang digelar BKN di Pullman Central Park, Jakarta, Kamis (19/11/2025).

Kehadiran Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, dalam forum nasional tersebut menjadi penanda bahwa Payakumbuh siap bergerak mengikuti arah kebijakan yang dicanangkan pemerintah pusat, khususnya dalam mewujudkan Asta Cita ke-4.

Zulmaeta menyebut sembilan kebijakan baru BKN dan data terbaru kondisi ASN nasional menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang lebih modern dan adaptif.

“Reformasi birokrasi tidak boleh berhenti di tataran pusat. Payakumbuh akan menindaklanjuti seluruh arahan BKN untuk memperkuat tata kelola kepegawaian, memetakan talenta ASN secara lebih terstruktur, serta mempercepat automasi layanan kepegawaian,” kata Wako Zulmaeta.

Ia menegaskan bahwa layanan kepegawaian yang cepat dan responsif kini menjadi kebutuhan mendesak, terutama bagi kota yang sedang bergerak memperkuat pembangunan infrastruktur, layanan dasar, dan sektor ekonomi.

“Kebijakan seperti automasi kenaikan pangkat, penyederhanaan uji kompetensi, dan penguatan manajemen talenta akan segera kami adaptasi. Ini penting untuk memastikan ASN Payakumbuh bekerja dalam ritme baru yang efisien dan berbasis kinerja,” ujarnya.

Menurut Zulmaeta, sejumlah kebijakan yang disampaikan Kepala BKN, mulai dari pemetaan talenta hingga independensi seleksi JPT, akan berdampak langsung pada efektivitas birokrasi di tingkat daerah.

Rakornas 2025 menegaskan kembali bahwa jumlah ASN nasional saat ini mencapai 5.588.245 orang, dengan komposisi 64 persen PNS dan 36 persen PPPK.

Data tersebut menjadi dasar bagi daerah seperti Payakumbuh untuk memperkuat perencanaan kebutuhan ASN dan redistribusi tugas.

Zulmaeta menilai bahwa Asta Cita, terutama agenda reformasi birokrasi, menjadi peluang bagi daerah untuk memperbaiki kualitas pemerintahan.

“Birokrasi yang kuat akan menghasilkan pelayanan publik yang kuat. Payakumbuh akan menempatkan reformasi ini sebagai agenda prioritas daerah,” katanya.

Dalam forum tersebut, sejumlah tokoh nasional, termasuk Ignatius Jonan dan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, memberikan perspektif global mengenai kebutuhan birokrasi yang adaptif, inovatif, dan responsif.

Zulmaeta menilai perspektif yang disampaikan sejumlah tokoh tersebut sangat penting bagi daerah.

“Kota seperti Payakumbuh tidak boleh menunggu perubahan. Kami harus membaca arah kebijakan pusat dan bergerak cepat. Rakornas ini memberikan peta jalan yang jelas,” tutupnya.

Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa BKN tengah mengakselerasi implementasi Asta Cita ke-4, yakni reformasi hukum, birokrasi, dan tata kelola pemerintahan.

Reformasi yang dimaksud diarahkan untuk melindungi, memudahkan, dan membahagiakan masyarakat melalui perubahan regulasi dari pendekatan represif menuju responsif.

Ia mencontohkan transformasi sistem keuangan dari wesel pos hingga era keuangan digital, serta revolusi telekomunikasi yang memungkinkan komunikasi anytime, anywhere melalui smartphone.

“Reformasi itu nyata dan terus bergerak. Birokrasi harus mampu mengikuti laju tersebut,” pungkasnya. (Rn) 

Tangerang (Rangkiangnagari) – Pemko Payakumbuh mulai menyiapkan lompatan besar dalam reformasi manajemen aparatur sipil negara (ASN) menjelang implementasi penuh Manajemen Talenta ASN pada Januari 2026.

Keseriusan itu ditunjukkan dengan membangun kolaborasi strategis bersama Pemerintah Kota Tangerang dalam penerapan manajemen talenta ASN.

Upaya ini menjadi bagian dari respons cepat Payakumbuh terhadap agenda nasional yang didorong Badan Kepegawaian Negara (BKN), menyusul arahan tegas pada Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian 2025.

Kunjungan Wali Kota Payakumbuh yang diwakili Sekretaris Daerah Rida Ananda pada Kamis (20/11/2025) tersebut, menandai keseriusan daerah dalam mempersiapkan implementasi penuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKN.

“Payakumbuh harus bergerak cepat. Waktu implementasi tinggal beberapa bulan lagi, dan Kota Tangerang adalah contoh yang telah membuktikan efektivitas manajemen talenta dalam memperkuat tata kelola SDM aparatur,” kata Sekda Rida Ananda.

Kota Tangerang menjadi salah satu daerah paling progresif dalam pengembangan manajemen talenta.

Sejak 2019, kota ini sudah menata sistem identifikasi dan pengembangan talenta ASN secara komprehensif.

Bahkan, sejak 2022, mekanisme open bidding (Seleksi Terbuka) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi tidak lagi digunakan.

Pengisian jabatan strategis dilakukan sepenuhnya berdasarkan data potensi dan performa ASN dalam sistem manajemen talenta.

Konsistensi itu membuat Tangerang kembali meraih BKN Award kategori Pemerintah Kota terbaik nasional pada rakornas kepegawaian tahun ini, yang mempertegas posisi Tangerang sebagai benchmark nasional.

“Kami mengucapkan selamat kepada Pemerintah Kota Tangerang atas pencapaian BKN Award. Keberhasilan itu menjadi alasan kuat bagi kami untuk belajar langsung di sini,” ujarnya.

Di tengah tuntutan reformasi ASN yang semakin mengikat, daerah-daerah dituntut tidak sekadar patuh regulasi, tetapi mampu menyiapkan sistem yang benar-benar terukur, berbasis data, dan berorientasi pada kinerja.

Rida menegaskan bahwa Payakumbuh melihat manajemen talenta sebagai instrumen kepemimpinan masa depan, bukan sekadar kewajiban administratif.

“Penerapan manajemen talenta adalah strategi untuk memastikan ASN terbaik berada di posisi kunci. Ini menyangkut masa depan organisasi, bukan sekadar pengisian jabatan,” ucapnya.

Sebagai langkah konkret, Pemko Payakumbuh menyerahkan draf kerja sama daerah kepada Pemko Tangerang.

Payakumbuh meminta dukungan serta pendampingan teknis dalam membangun dan mengeksekusi sistem manajemen talenta yang sesuai standar nasional.

“Kami berharap kerja sama ini dapat menguatkan kapasitas SDM, menghindarkan kesalahan desain, dan mempercepat kesiapan Payakumbuh menghadapi implementasi 2026,” imbuhnya.

Selain menindaklanjuti instruksi BKN, Payakumbuh menempatkan pengembangan SDM aparatur sebagai prioritas tata kelola ASN.

Ke depan, Payakumbuh berharap kerja sama ini menjadi pintu masuk penguatan lebih luas, mulai dari integrasi data SDM, pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan jabatan, hingga desain suksesi kepemimpinan.

“Harapan kami, inisiatif ini bukan hanya menjawab tuntutan regulasi, tetapi benar-benar meningkatkan kualitas birokrasi Payakumbuh,” tutup Rida.

Pertemuan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Tangerang Herman Suwarman, Kepala BKPSDM, Kepala Bappeda, Kepala Diskominfo, dan sejumlah pejabat Kota Tangerang lainnya. Herman menyambut baik inisiatif kolaborasi tersebut.

“Kami siap berbagi pengalaman. Semoga sinergi ini dapat memberi manfaat nyata bagi kedua daerah,” pungkasnya. (Rn)