Rangkiang Nagari | Portal Berita

Jakarta (RangkiangNagari) - Komisi XIII DPR RI mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut tuntas siapa pun yang terlibat dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap Nenek Saudah usai menolak tambang ilegal di Pasaman, Sumatera Barat.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya saat membacakan salah satu poin kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI dengan Komnas HAM, Komnas Perempuan, hingga LPSK terkait kasus Nenek Saudah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

“Komisi XIII DPR RI mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan pengusutan tuntas sesuai KUHP terhadap siapa pun yang terlibat atas pelanggaran pidana dan HAM (hak asasi manusia) yang dialami Nenek Saudah yang dilakukan oleh pemilik dan pekerja tambang ilegal di Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat,” ucapnya.

Willy menambahkan, pihaknya juga mendesak APH untuk menertibkan tambang ilegal yang beroperasi di Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, yang sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
Kesimpulan berikutnya, lanjut dia, komisi yang membidangi urusan HAM itu meminta kepada Kementerian HAM RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas HAM, dan Komnas Perempuan untuk mengawal secara bersama-sama proses penegakan hukum dan pemulihan komprehensif hak asasi Nenek Saudah, termasuk memastikan keadilan hukum.
Selain itu, Komisi XIII juga mendorong penyelesaian yang komprehensif lintas komisi terkait penyelesaian masalah secara tuntas.

Terakhir, Willy mengatakan bahwa Komisi XIII berkomitmen akan secara aktif mengawal dan melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap tindak lanjut penanganan kasus Nenek Saudah.

“Serta mendorong Komnas HAM untuk mengambil langkah nyata guna memastikan negara hadir dan bertanggung jawab dalam melindungi hak asasi warga negara,” sambungnya.
Diketahui, seorang lansia bernama Saudah menjadi korban penganiayaan yang diduga karena menolak aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Pasaman pada 1 Januari 2026.

Dalam kasus ini, telah ditetapkan satu orang tersangka yang berinisial IS alias MK oleh Polres Pasaman.

#Rn

PADANG (RangkiangNagari) - Kolaborasi Dinas Pendidikan Pemprov.Sumatera Barat dengan Universitas Bung Hatta menggelar seminar Strategi Lulus Perguruan Tinggi Negeri Melalui SNBT, SNPB, & Seleksi Mandiri di Gedung Bung Hatta Convention Hall, Kampus 1 Universitas Bung Hatta, Ulak Karang, 31/1/2026.

Kegiatan yang diikuti oleh ratusan Kepala Sekolah dan Guru Bimbingan Konseling Siswa se-Sumatera Barat tersebut menghadirkan narasumber Ketua Umum Penaggung Jawab SNPMB 2004 sampai sekarang Prof.Dr.Eduart Wolok, ST.MT., Kepala Dinas Pendidikan Pemprov.Sumbar Habibul Fuadi, S.Pd.,M.Si dan Prof.Ganefri.P.hD, Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB 2002-2004.

Rektor Universitas Bung Hatta Prof.Diana Kartika dalam sambutannya menyampaikan, bahwa seminar yang digelar memiliki makna strategis karena dalam masuk masuk perguruan tinggi saat ini yang menuntut kesiapan akademik, literasi numerasi, penalaran, serta pemahaman yang baik terhadap sistem seleksi yang terus berkembang.

Disebutkan Rektor, kepala sekolah dan guru menjadi sangat penting dalam membimbing siswa agar dapat mempersiapkan diri secara optimal, terarah, dan berintegritas.
Rektor menambahkan bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan sekolah menengah merupakan kunci dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang berkelanjutan. Universitas Bung Hatta berkomitmen dan terus berperan aktif dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Sumatera Barat, baik melalui kegiatan akademik, pengabdian kepada masyarakat, maupun penguatan jejaring dengan sekolah-sekolah menengah
Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026, Prof. Dr. Ir. Eduart Wolok, S.T., M.T., dalam paparannya menyampaikan sejumlah poin penting terkait prinsip, jalur, kuota, dan jadwal pelaksanaan seleksi mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN) tahun depan.

Menurutnya SNPMB 2026 akan tetap mengacu pada pada tahun 2025 dan akan tetap menggunakan dua jalur seleksi, Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP)dan Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT).

Ia juga menekankan pentingnya dukungan pihak sekolah, khususnya dalam pelaksanaan SNBP. Ia mengimbau agar sekolah yang sudah memiliki akun SNPMB dan menghimbau kesungguhan dan supporting dari pihak sekolah untuk menyukseskan SNBP.
Sementara itu Kabid PSMA/SLB Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat Mahyan, S.Pd. MM memaparkan dukungan kebijakan dan Program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Penguatan Kesiapan Peserta Didik Menghadapi Seleksi Masuk PTN.

Menurutnya Seleksi masuk PTN yang semakin kompetitif diperlukan kebijakan dan program sistematis dan peran strategis Pemprov Sumbar. Ia menegaskan, bahwa komitmen pemerintah Pendidikan sebagai investasi daerah, kesetaraan akses pendidikan tinggi, peningkatan daya saing peserta didik, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
Dalam paparannya ia menyimpulkan, bahwa Penguatan kesiapan peserta didik menghadapi seleksi masuk PTN merupakan agenda strategis daerah, Penguatan literasi menjadi fondasi utama kesiapan seleksi dan keberhasilan studi lanjut, Kebijakan daerah diarahkan secara sistemik, berkeadilan, dan berbasis data, Pendampingan sekolah diposisikan sebagai penguatan sistem, bukan sekadar bimbingan akademik, Kolaborasi lintas pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan kebijakan, Program pendukung melengkapi kebijakan inti untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan.

Ketua Yayasan Pendidikan Bung Hatta Prof.Ganefri.P.hD yang juga Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB 2002-2004 dalam kesempatan itu memaparkan tentang Menuju Pendidikan Tinggi yang Tepat: Dari SNBP, SNBT, Seleksi Mandiri hingga Pilihan “Perguruan Tinggi Swasta Berkualitas”.
Dalam kesempatan itu Prof.Ganefri memaparkan sejarah Universitas Bung Hatta dan Perkembangannya dan capaiannya sampai saat ini antara lain Perguruan Tinggi Swasta yang meraih akreditasi Unggul pertama kali diwilayah LLDIKTI X.

Dipaparkan juga, bahwa dari 2.743 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) aktif di Indonesia, sekitar 170 PT telah memperoleh peringkat Akreditasi Unggul, atau setara dengan sekitar 6,20% dari total perguruan tinggi yang ada.
Langganan koran digital

“Bagi PTS, capaian Unggul bukanlah hal mudah, melainkan bukti pemenuhan standar kualitas pendidikan tinggi yang tinggi dan berkelanjutan”, jelasnya.

Ditegaskan Prof.Ganefri, bahwa Universitas Bung Hatta masuk 26 Perguruan Tinggi berperingkat Unggul di Sumatera Dari 546 PTN/PTS. Fakta tersebut menunjukkan bahwa dari 546 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Pulau Sumatera, hanya 26 perguruan tinggi yang berhasil mencapai peringkat UNGGUL (kurang dari 5% PT di Sumatera mampu menembus standar mutu tertinggi yang ditetapkan oleh BAN-PT).

Bagi PTS, tantangannya bahkan lebih kompleks, dengan keterbatasan dukungan fiskal negara, ketergantungan pada kepercayaan publik, serta dinamika keberlanjutan institusi, PTS yang mampu meraih status UNGGUL membuktikan dirinya sebagai institusi yang tangguh, adaptif, dan dikelola secara professional.

Dijelaskan, dari 36 program studi yang ada di Universitas Bung Hatta, 9 program studi berakreditasi Unggul, 24 program studi lainnya berakreditasi Baik Sekali dan dalam persiapan peringkat Ungggul.

“Saat ini Universitas Bung Hatta juga sedang mempersiapkan Fakultas Kedokteran dan sudah datang tim dari Kemenkes RI dan Konsil Kesehatan Indonesia dapat menjadi landasan memperkuat penyusunan dokumen pengajuan pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Bung Hatta kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi” imbuhnya.

Prof Ganefri juga menyampaikan, bahwa ada beberapa program studi vokasi di Universitas Bung Hatta yang sangat dibutuhkan dunia kerja kedepannya seperti Prodi Teknologi Rekayasa Energi Terbarukan, Teknologi Rekayasa dan Komputer dan Jaringan di Fakultas Teknologi Industri serta Pendidikan Profesi Guru (PPG) di FKIP serta 8 Program Magister.
Diakhir penyampainnya Prof Ganeri menegaskan, bahwa lulusan PTS dan PTN memiliki tingkat employability yang sebanding “tidak terdapat perbedaan signifikan dalam kemampuan, keterampilan, maupun peluang kerja”. Perbedaan keberhasilan kerja lebih banyak ditentukan oleh faktor individu, antara lain keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, pengalaman magang atau praktik selama kuliah, kemampuan komunikasi dan kerja sama, serta kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri. 

#Rn

Padang (RangkiangNagari) - Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai kedatangan jajaran pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat ke Sumatera Barat menjelang pelantikan Pengurus PWI Sumbar periode terbaru, Selasa (3/2/2026) pagi ini di auditorium istana gubernur.

Sejumlah petinggi organisasi wartawan tertua di Indonesia itu telah tiba sejak, Senin (2/1/2026) sore dan langsung disambut jajaran pengurus PWI Sumbar dalam nuansa kekeluargaan.

Terlihat hadir Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir bersama Sekretaris Jenderal Zulmansyah Sekedang, Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Atal S. Depari, serta rombongan pengurus Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Pusat.

Kedatangan mereka menjadi penanda bahwa agenda pelantikan PWI Sumbar bukan sekadar seremoni, tetapi momen penting konsolidasi organisasi pers di daerah.
Rombongan PWI Pusat disambut langsung Ketua PWI Sumbar Widya Navies, Sekretaris Firdaus, Penasehat PWI, Basril Basyar, Ketua SIWO PWI Sumbar Syaiful Husein, pengurus PWI Rusdi Bais, Ketua IKWI PWI Sumbar, serta jajaran pengurus lainnya.
Suasana penyambutan berlangsung cair, bahkan diisi dengan agenda santai makan durian bersama sebagai simbol keakraban antara pusat dan daerah.

Pelantikan Pengurus PWI dan IKWI Sumbar dijadwalkan berlangsung di Istana Gubernuran mulai pukul 08.30 WIB. Kegiatan ini dikemas dalam tajuk besar “Pelantikan PWI, IKWI Sumbar dan Diskusi Kebencanaan untuk Sumbar Bangkit” ini menunjukkan bahwa organisasi pers juga ingin mengambil peran strategis dalam isu-isu krusial daerah.

Rangkaian acara tidak hanya berisi prosesi pengukuhan pengurus, tetapi juga diskusi kebencanaan selain dihadiri Ketua Umum PWI Pusat dan menurut rencana juga bakal dihadiri gubernur Sumbar sebagai pembicara utama.
Tema ini dipilih karena Sumbar merupakan salah satu daerah rawan bencana, sehingga peran media dalam edukasi, mitigasi, dan penyebaran informasi akurat menjadi sangat vital.

Ketua PWI Sumbar Widya Navies sebelumnya menyampaikan bahwa pelantikan ini memang sempat tertunda, meski Surat Keputusan kepengurusan dari PWI Pusat sudah lama diterima.
Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti pernikahan yang sudah sah, namun resepsi baru bisa digelar belakangan karena berbagai pertimbangan teknis dan waktu.

Menurutnya, kehadiran langsung sejumlah pengurus inti PWI Pusat menunjukkan perhatian besar terhadap dinamika organisasi di daerah. Selain memperkuat legitimasi kepengurusan, momen ini juga diharapkan mempererat koordinasi program kerja antara PWI Sumbar dan pengurus pusat ke depan.
Panitia pelantikan telah mematangkan persiapan secara detail melalui sejumlah rapat internal. Tugas-tugas dibagi berdasarkan bidang, mulai dari penanggung jawab lokasi, penerimaan tamu, materi pelantikan, konsumsi, hingga dokumentasi dan publikasi. Profesionalisme penyelenggaraan menjadi perhatian utama agar kegiatan berjalan tertib dan berkesan.

Sejumlah elemen pendukung juga disiapkan untuk menambah kemeriahan, seperti tampilan videotron bertema pelantikan dan kebencanaan, pembaruan visual Mars PWI, serta photobooth berlatar logo mitra dan sponsor. Kehadiran pagar ayu dan pembawa pataka turut dipersiapkan secara khusus guna menjaga nuansa sakral dan khidmat prosesi pelantikan.
Daftar undangan mencerminkan skala besar acara ini. Selain Gubernur Sumbar, turut diundang unsur Forkopimda, pimpinan TNI–Polri, kepala daerah se-Sumbar, pimpinan DPRD, tokoh pers nasional dan daerah, pimpinan BUMN dan perbankan, rektor perguruan tinggi, hingga organisasi profesi. Hal ini menunjukkan posisi PWI sebagai mitra strategis dalam ekosistem informasi daerah.

Melalui pelantikan ini, PWI Sumbar diharapkan semakin solid sebagai rumah besar wartawan serta mampu mengambil peran lebih luas, tidak hanya dalam penguatan profesionalisme jurnalistik, tetapi juga dalam isu publik seperti kebencanaan, pembangunan, dan kebangkitan daerah.

Momentum ini menjadi penegasan bahwa pers tetap berdiri di garda depan, mengawal informasi sekaligus memberi kontribusi nyata bagi Sumatera Barat.

#Rn