Rangkiang Nagari | Portal Berita

LubukBasung, Rangkiang Nagari - Bupati Agam H. Benni Warlis, M.M., Dt. Tan Batuah menyambut baik program RPL ( Rekognisi Pembelajaran Lampau) Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas yang disampaikan  Wakil Direktur  Prof Dr Reflinaldon MSi dalam pertemuan dengan seluruh unsur pimpinan dan ASN di lingkungan Kabupaten Agam, Rabu (17/6) pagi di Lubuk Basung.

Bupati mengatakan program ini akan sangat membantu para ASN yang akan melanjutkan pendidikan pada strata 2 dan S.3, katanya menanggapi tawaran yang disampaikan pimpinan Unand kepada seluruh pimpinan dan ASN Agam.

Benni mengaku baru mengetahui ada program rekognisi atau pengakuan terhadap tugas-tugas ASN di Universitas Andalas. Selama ini,  penyelenggaraan pendidikan dianggap seperti program lama atau klasik yang memakan waktu selama empat semester atau dua tahun. Saat ini sudah dipangkas menjadi dua semester.

Kalaulah lebih awal diketahui, mungkin akan banyak para calon mahasiswa dari ASN ikut program ini. Tidak memilih negara tetangga Malaysia sebagai negara tujuan belajar S.2, katanya. Benni mengajak standar memanfaatkan kesempatan ini. Sebab untuk menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Benni sengaja memanggil beberapa pejabat setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama mengambil kesempatan emas ini.

Saat ini memang ada beberapa ASN yang sedang mengikuti jenjang pendidikan S.2 di negara jiran Malaysia dengan program RPL. Sebagian besar proses pembelajaran melalui rekognisi dan daring.

Diakui program ini tergolong baru di Andalas. Universitas kebanggaan ranah minang ini salah satu dari tiga perguruan di Sumatera yang diberikan kepercayaan menyelenggarakan program RPL.

Prof  Reflinaldon mengatakan RPL  diterapkan secara bertahap di Universitas Andalas seiiringvdengan kesiapan sarana dan SDM. Dan di tahun 2026 ini sudah dibuka untuk seluruh jenjang S.2 dan S.3. Bahkan untuk S.3 by riset cukup dengan mengajukan topik penelitian.

Sosialisasi program S.2 dan S.3 Unand dihadiri ratusan  ASN dan pejabat pimpinan pratama atau setingkat kepala dinas. Wakil Direktur didampingi Kaprodi S.2  PWD ( Pembangunan Wilayah Pedesaan) Dr. Widya Fitriana, IPKP ( Ilmu Penyuluhan dan Komunikasi) Dr Sri Wahyuni, Dr Harisson dar Profesi Insinyur  serta Dr Basril Basyar dosen Pascasarjana.(B).

PADANG (RangkiangNagari) – Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memastikan stok dan penyaluran BBM subsidi jenis Biosolar di Kota Padang berada dalam kondisi aman dan terus berjalan guna memenuhi kebutuhan energi masyarakat.
Terkait kepadatan antrean kendaraan di SPBU 13.251.503 Kayu Gadang, Pertamina mencermati bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh karakteristik konsumen di SPBU yang didominasi kendaraan bermuatan besar. Proses pengisian BBM pada kendaraan jenis ini umumnya membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan kendaraan lainnya, sehingga dapat memengaruhi durasi antrean di jam-jam tertentu.
Meski demikian, Pertamina memastikan tidak terdapat gangguan distribusi maupun pengurangan kuota Biosolar di SPBU tersebut. Stok BBM berada dalam kondisi aman dan penyaluran terus dilakukan secara berkala untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat.
Selain itu, Pertamina terus melakukan monitoring dan koordinasi dengan pengelola SPBU guna memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal serta distribusi BBM subsidi dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pertamina mengimbau masyarakat untuk melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan dan turut mendukung penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran. Apabila masyarakat menemukan indikasi penyalahgunaan maupun pelanggaran dalam penyaluran BBM, masyarakat dapat melaporkannya melalui Pertamina Contact Center 135 untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

PADANG (RangkiangNagari) - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengumpulkan sejumlah aktivis dalam forum dialog di Sreca Coffee Eatery, Padang, Jumat (12/6/2026). Dalam pertemuan tersebut, Mahyeldi memaparkan berbagai isu strategis daerah, mulai dari distribusi dan pengawasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, penanganan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), sektor pendidikan, hingga penguatan ketahanan sosial berbasis keluarga, masyarakat, dan nagari.
Pada kesempatan itu, Mahyeldi menyampaikan sejumlah wacana dan rencana. Seperti biasa, hanya wacana dan rencana saja. Dia menyebutpenanganan PETI harus dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, aktivitas tambang ilegal tidak dapat diselesaikan hanya melalui penertiban di lapangan, melainkan harus menyasar akar persoalan yang mendukung praktik tersebut.

“Kalau ingin menyelesaikan persoalan, jangan hanya melihat masalah di muaranya. Kita harus masuk ke sumber persoalannya. Untuk yang berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal, salah satu titik kendalinya adalah distribusi BBM dan pengawasan di SPBU,” ujarnya.
Meski telah berdialog dengan aktivis dan menyampaikan berbagai rencana penanganan persoalan daerah, langkah tersebut tidak meredam aksi mahasiswa yang menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumbar.
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumatera Barat tetap menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumbar, Senin (15/6/2026). Massa menyuarakan tuntutan terkait transparansi penggunaan APBD, penutupan aktivitas PETI, percepatan penanganan pascabencana, serta persoalan ekonomi dan pendidikan.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 16.00 WIB itu mendapat pengawalan ketat dari ratusan personel Polresta Padang. Mahasiswa berorasi di Jalan Sudirman tepat di depan Kantor Gubernur Sumbar karena gerbang kantor ditutup dan dijaga aparat keamanan.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa kembali menyoroti penggunaan APBD untuk renovasi rumah dinas pejabat pemerintah daerah. Massa meminta pemerintah provinsi membuka informasi penggunaan anggaran secara transparan kepada publik.
Demonstrasi berlangsung hingga sore hari dengan pengamanan ketat aparat kepolisian. Mahasiswa menegaskan tuntutan mereka mencakup transparansi pengelolaan APBD, penuntasan aktivitas PETI, percepatan pemulihan pascabencana, serta perhatian lebih besar terhadap kondisi ekonomi dan pendidikan masyarakat Sumatera Barat.