Rangkiang Nagari | Portal Berita

Padang Aro (Rangkiangnagari) – Pemerintah Kabupaten Solok Selatan melalui Tim Penggerak PKK resmi memperkenalkan SIMO dan SIMI sebagai maskot resmi aplikasi Sistem Informasi Dasawisma Langsung, Bermanfaat, Inovatif, dan Mandiri (SIMSALABIM).

Kedua Maskot ini diluncurkan bersamaan dengan kegiatan penandatangan Nota Kesempahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Pemerintah Kabupaten dengan BPS Solok Selatan sekaligus pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Aula Sarantau Sasurambi Kantor Bupati Solok Selatan, Senin (22/6/2026).

Kehadiran kedua maskot ini menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data yang akurat, terpadu, dan berkelanjutan dalam mewujudkan Solok Selatan Satu Data.

Ketua TP PKK Kabupaten Solok Selatan, Hj. Erniati Khairunas, mengatakan bahwa SIMO dan SIMI bukan sekadar karakter atau maskot, melainkan representasi semangat bersama dalam menghadirkan data yang akurat dan berkualitas.

“SIMO dan SIMI hadir sebagai simbol keharmonisan, persatuan, adat dan budaya Minangkabau, sekaligus menggambarkan generasi modern yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi. Keduanya menjadi wajah dari gerakan Solok Selatan Satu Data yang ramah, dekat dengan masyarakat, dan mudah dipahami oleh semua kalangan,” kata Erniati.

Menurutnya, SIMO dan SIMI memiliki tugas utama sebagai duta edukasi dan pendamping masyarakat dalam pelaksanaan pendataan melalui aplikasi SIMSALABIM. Kedua maskot ini menggambarkan semangat petugas dan kader yang turun langsung ke masyarakat untuk memastikan data yang dihimpun benar, lengkap, dan mutakhir.

SIMO digambarkan sebagai sosok yang bersemangat, optimis, dan mampu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi yang akurat. Sementara SIMI hadir dengan karakter santun, inovatif, dan penuh kepedulian dalam mendampingi proses pendataan.

“Melalui karakter SIMO dan SIMI, kita ingin menyampaikan bahwa pendataan bukan sekadar mengisi formulir. Pendataan adalah upaya bersama untuk mengenali kondisi masyarakat, mengetahui kebutuhan keluarga, dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan,” imbuhnya.

50 menit Dalam pelaksanaannya, SIMO dan SIMI menjadi representasi kader dan petugas pendata yang mendatangi masyarakat, melakukan verifikasi data, serta menginput informasi melalui aplikasi SIMSALABIM. Data yang dikumpulkan mencakup berbagai aspek yang diperlukan pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan keputusan dan penyusunan program pembangunan.

Dengan data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah dapat memastikan bahwa program pelayanan publik, bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, hingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih tepat sasaran.

SIMO dan SIMI juga menjadi simbol bahwa budaya dan teknologi dapat berjalan beriringan. Keduanya membawa pesan bahwa Solok Selatan adalah daerah yang menjunjung adat dan budaya, namun tetap maju dan siap menghadapi era digital demi mewujudkan Solok Selatan Satu Data. 

Kabupaten Solok (Rangkiangnagari) - Pemerintah Kabupaten Solok menggelar Apel Siaga Sensus Ekonomi Tahun 2026 di Lapangan Kantor Bupati Solok, Senin (22/06).

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam meneguhkan komitmen bersama seluruh unsur pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Solok.

Apel dipimpin langsung oleh Bupati Solok, Dr. (HC) Jon Firman Pandu, SH dan didampingi oleh Wakil Bupati Solok H. Candra, S.HI., Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Ny. Kurnia Jon Firman Pandu, S.Si., M.Si., Forkopimda, Pj. Sekretaris Daerah Jefrizal, S.Pt., MT, Kepala BPS Kabupaten Solok Bambang Suryanggono, S.ST., M.Ec.Dev, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, pimpinan BUMN dan BUMD, kepala OPD, camat, wali nagari se-Kabupaten Solok, serta petugas sensus dan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

Dalam arahannya, Bupati Solok menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan perjuangan bersama seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.

“Apel ini bukan sekedar kegiatan rutin, namun merupakan wujud komitmen Kabupaten Solok dalam menyukseskan agenda Sensus Ekonomi nasional 2026. Seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Solok memiliki satu tujuan, yaitu menyukseskan pelaksanaan sensus ini,” ujar Bupati.

Bupati menekankan pentingnya data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan. Menurutnya, data yang baik akan melahirkan kebijakan yang tepat, kebijakan yang tepat akan menghasilkan pembangunan yang bermanfaat, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung petugas sensus dengan menerima petugas yang datang ke lapangan serta memberikan jawaban yang benar dan lengkap saat proses pendataan dilakukan.

Menurut Bupati, keberhasilan sensus tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, instansi vertikal, pemerintah nagari, hingga seluruh pemangku kepentingan.

Bupati Solok juga menyampaikan bahwa Kabupaten Solok memiliki potensi ekonomi yang sangat besar di sektor perdagangan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, konstruksi, dan pariwisata. Ribuan pelaku usaha menjadi penggerak perekonomian daerah sehingga seluruh potensi tersebut harus dapat terdata dengan baik.

“Potensi yang tidak terdata tidak akan terlihat dalam perencanaan pembangunan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyatakan komitmen Kabupaten Solok untuk menjadi daerah terbaik dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 serta meminta seluruh OPD memberikan dukungan penuh kepada BPS.

Secara khusus, Bupati mengatur Dinas Kesehatan untuk memastikan seluruh fasilitas kesehatan terdata, perangkat daerah yang membidangi UMKM memastikan seluruh pelaku usaha terdata, Dinas Pendidikan mencatat seluruh lembaga pendidikan, serta Dinas PUPR memastikan perusahaan konstruksi dan jasa terkait ikut terdata.

Kepada para pelaku usaha, Bupati mengimbau agar memberikan data yang benar dan lengkap. Sementara kepada petugas sensus, Bupati berpesan agar menjalankan tugas dengan ramah, santun, menghormati adat istiadat masyarakat, serta menjaga nama baik BPS dan Pemerintah Kabupaten Solok.

“Tidak boleh ada wilayah yang tidak terjangkau dan tidak boleh ada pelaku usaha yang tidak terdata dalam Sensus Ekonomi 2026,” tegas Bupati.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Solok, Bambang Suryanggono, S.ST., M.Ec.Dev dalam laporannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Solok atas dukungan yang telah diberikan sejak tahun 2025 hingga saat ini.

Ia menyebutkan bahwa dukungan yang diberikan tidak hanya berupa surat imbauan, namun juga diwujudkan melalui kolaborasi nyata antara pemerintah daerah, Forkopimda, serta seluruh unsur terkait dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026.

Sebagai tanda dimulainya pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026 di Kabupaten Solok, kegiatan dilanjutkan dengan penyematan atribut secara simbolis kepada petugas sensus.

Melalui semangat kolaborasi dan kebersamaan antara pemerintah, BPS, dan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Solok optimistis pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan sukses dan menghasilkan data yang berkualitas demi mendukung pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera.(Lz)

‎Kabupaten Solok (Rangkiangnagari) - Bupati Solok, Dr.(HC) Jon Firman Pandu, SH, membuka Rapat Evaluasi Penetapan Status Bencana Hidrometeorologi Kabupaten Solok yang dilaksanakan di Aula Gedung C Setda Kabupaten Solok, Senin (22/06). 

Kegiatan tersebut menghadirkan Wakil Bupati Solok H. Candra, SHI, Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu, SH, unsur Forkopimda, Pj. Sekda Kabupaten Solok Jefrizal, S.Pt, MT, Kepala BPS Kabupaten Solok, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, kepala OPD, serta camat se-Kabupaten Solok.

‎Dalam perayaannya, Bupati Solok menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi momentum penting untuk memancarkan sekaligus menentukan langkah bersama terkait penetapan status darurat bencana di Kabupaten Solok. Menurutnya, bencana hidrometeorologi yang terjadi telah menyebabkan kerugian yang diperkirakan mencapai hampir Rp1,9 triliun, sehingga diperlukan percepatan penanganan dan pemulihan secara terpadu.

‎Bupati menegaskan bahwa seluruh data dan dokumen yang telah disusun, termasuk rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, harus terus dilanjutkan sebagai dasar dalam upaya pemulihan pascabencana. Ia juga mengharapkan masukan dan saran dari unsur Forkopimda serta instansi vertikal guna menghasilkan keputusan bersama yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Solok.

‎“Melalui forum ini, kami berharap dapat melahirkan langkah-langkah strategi untuk mempercepat penyelesaian penanganan kebencanaan di Kabupaten Solok,” ujar Bupati.

‎Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa penanganan dampak bencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Solok menargetkan seluruh dokumen dan usulan yang telah dituangkan dapat terealisasi secara bertahap hingga tahun 2028 sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya warga yang terdampak.(Lz)