Pameran Perumahan Bersubsidi Dibuka, Pemkab Pessel dan Bank Nagari Teken MoU
Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni mengguncang pita pertanda akan dimulai pembangunan rumah bersubsidi sebagai kerjasama dengan bank Nagari
Painan, Rangkiang Nagari - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan memperkuat upaya penyediaan hunian layak bagi masyarakat dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Bank Nagari Cabang Painan.
Penandatanganan kerjasama ini terkait dukungan pembiayaan rumah bersubsidi. Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung bersamaan dengan pembukaan Pameran Perumahan Bersubsidi yang diselenggarakan Forum Developer Pesisir Selatan, Senin (20/7/2026).
Kerja sama ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Bupati Pesisir Selatan, H. Hendrajoni, S.H., M.H., mengatakan penyediaan rumah layak huni tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Menurutnya, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang agar kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang terjangkau dapat terpenuhi.
“Kami menyampaikan apresiasi kepada Bank Nagari yang telah menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mendukung pembiayaan rumah bersubsidi. Sinergi ini diharapkan semakin memperluas kesempatan masyarakat untuk memiliki rumah yang layak,” ujar Hendrajoni.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga memperoleh dukungan dari pemerintah pusat melalui alokasi kuota sebanyak 1.000 unit rumah bersubsidi pada tahun 2026. Kuota tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan sehingga manfaat program dapat dirasakan secara langsung.
Melalui skema KPR FLPP, masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh sejumlah kemudahan, antara lain suku bunga tetap sebesar 5 persen per tahun, uang muka yang ringan, serta cicilan yang relatif terjangkau. Pemerintah berharap skema tersebut mampu meningkatkan angka kepemilikan rumah pertama di Kabupaten Pesisir Selatan.
Selain memberikan manfaat bagi masyarakat, program rumah bersubsidi juga dinilai memiliki dampak ekonomi yang lebih luas. Pembangunan perumahan berpotensi mendorong pertumbuhan sektor konstruksi, meningkatkan permintaan terhadap industri bahan bangunan, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
Data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan masih terdapat sekitar 3.432 aparatur sipil negara (ASN) yang belum memiliki rumah pribadi. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk terus memperluas akses pembiayaan, tidak hanya bagi ASN, tetapi juga anggota TNI, Polri, serta masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi ketentuan program.
Sementara itu, Kepala Divisi Kredit dan Mikro Banking Bank Nagari, Busnel Watson, menyatakan bahwa program KPR FLPP dirancang untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah memiliki rumah dengan skema pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau. Menurutnya, Bank Nagari berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan perumahan.
Sementara itu, Kepala Divisi Kredit dan Mikro Banking Bank Nagari, Busnel Watson, menyatakan bahwa program KPR FLPP dirancang untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah memiliki rumah dengan skema pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau. Menurutnya, Bank Nagari berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan perumahan.
Di sisi lain, realisasi target penyediaan rumah bersubsidi akan bergantung pada sejumlah faktor, seperti kesiapan pengembang menyediakan unit sesuai spesifikasi, kelengkapan persyaratan calon penerima, proses verifikasi, hingga penyaluran pembiayaan oleh perbankan. Karena itu, pemerintah daerah berharap seluruh pihak dapat menjalankan perannya secara optimal agar program berjalan tepat sasaran.
Melalui sinergi antara Pemkab Pesisir Selatan, Bank Nagari, Forum Developer Pesisir Selatan, dan pemerintah pusat, pameran perumahan bersubsidi diharapkan tidak hanya menjadi sarana promosi, tetapi juga memberikan informasi yang komprehensif mengenai pilihan hunian, persyaratan administrasi, serta mekanisme pengajuan KPR FLPP.
Kolaborasi tersebut diharapkan mendukung percepatan penyediaan rumah layak huni sekaligus menyukseskan program nasional pembangunan tiga juta rumah.(rel.bn).



