Rangkiang Nagari | Portal Berita

Dharmasraya (Rangkiangnagari) - Pernyataan keras itu datang hanya beberapa hari setelah kursi Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya didudukinya. Sumanggar Siagian, SH., MH, tidak memilih kata-kata halus. Di hadapan para jurnalis, Selasa (11/11/2025), ia langsung membuka kartu penegakan hukum di Dharmasraya selama ini terlalu sering terjebak dalam “ruang abu-abu” kepentingan. Dan itu, menurutnya, harus dihentikan.

“Saya tidak ada yang saya takutkan, selain yang di atas itu. Ini soal komitmen kerja,” ucapnya. Kalimat pendek yang terdengar seperti peringatan awal bagi siapa pun yang selama ini nyaman bermain di balik meja perkara.

Sumanggar menegaskan, ia datang bukan untuk menambah daftar pejabat yang sekadar “menghabiskan masa dinas”, melainkan untuk mengembalikan marwah institusi Kejaksaan. Ia menyebut secara eksplisit bahwa tidak akan ada toleransi untuk praktik tutup mata, barter perkara, hingga lobi-lobi gelap tragedi hukum yang kerap mencederai keadilan.

“Haram bagi saya menutup kasus yang sudah masuk tahap penyidikan,” tegasnya.

Pernyataan itu bukan sekadar ajakan moral. Ia membuka pintu bagi media dan masyarakat untuk mengawasi langsung perilaku internal jajarannya.

“Jika ada anggota saya yang main-main dalam kasus, tolong disampaikan informasinya. Saya akan tindak tegas,” ujarnya, sebuah komitmen yang, jika benar dijalankan, berpotensi mengguncang jaringan kepentingan lama yang mungkin sudah bercokol bertahun-tahun.

Sikap terbuka ini langsung disambut PWI Dharmasraya. Plt Ketua PWI, Yahya, mengingatkan bahwa komitmen yang baru diumumkan itu harus diikuti dengan tindakan nyata.

“Kita mendukung, tapi dukungan itu akan dibarengi pengawasan. Media tidak akan sekadar mencatat, tetapi juga menguji,” katanya. “Kran informasi harus dibuka. Jika tertutup lagi, publik akan tahu siapa yang menutupnya.”

Pernyataan Yahya menegaskan satu hal hubungan Kejaksaan dan media bukan hubungan seremonial, tapi tarik-menarik antara transparansi dan kekuasaan.

Kini, bola berada di tangan Kejaksaan Negeri Dharmasraya. Apakah janji tegas itu akan menjelma menjadi reformasi penanganan perkara? Atau hanya menjadi slogan yang perlahan merapuh di tengah tekanan politik dan jaringan kepentingan lokal?

Masyarakat menunggu. Media menyorot.

Satu hal yang pasti, setelah pernyataan ini, tidak ada lagi ruang untuk bekerja dalam gelap.(St) 

Payakumbuh (Rangkiangnagari) - Pemko Payakumbuh akan menindaklanjuti seluruh pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman mengatakan, seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD merupakan bagian penting dari proses penyusunan anggaran agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kami menghargai seluruh pandangan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD. Semua akan kami pelajari secara cermat dan dijawab secara resmi pada rapat paripurna berikutnya,” kata Wawako Elzadaswarman di DPRD Payakumbuh, Selasa (11/11/2025).

Ia menegaskan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci dalam menjaga kualitas perencanaan pembangunan, terutama di tengah dinamika fiskal nasional dan terbatasnya ruang fiskal daerah.

“Kami berharap pembahasan RAPBD 2026 berjalan lancar dan tetap mengedepankan kolaborasi serta prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas,” ucapnya.

Sebelumnya, tujuh fraksi di DPRD Kota Payakumbuh telah menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan RAPBD 2026 dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Wirman Putra.

Dalam pandangan tersebut, sejumlah isu menjadi sorotan. Mulai dari Fraksi Golkar yang menilai pelaksanaan Car Free Day perlu dievaluasi dan lokasinya dipindahkan ke Jalan Soekarno–Hatta.

Fraksi NasDem menyoroti ketidakteraturan pungutan retribusi di Pasar Ibuh, sementara Fraksi PKS menekankan perlunya penanganan serius terhadap kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba.

Fraksi Demokrat meminta pemerintah menjaga kualitas layanan publik terutama BPJS Kesehatan. Fraksi PAN mendukung digitalisasi pajak dan retribusi.

Sedangkan Fraksi PPP mendorong efisiensi anggaran melalui lelang kendaraan dinas serta pembayaran insentif bagi RT/RW dan guru TPA.

Elzadaswarman menyebut, seluruh pandangan tersebut menunjukkan komitmen DPRD dalam mengawal pembangunan Kota Payakumbuh agar tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Masukan dari DPRD sangat berharga. Ini bagian dari proses demokrasi yang sehat untuk memastikan setiap kebijakan berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya. (Rn) 

Pasaman (Rangkiangnagari) - Rapat yang berlangsung usai upacara peringatan Hari Pahlawan itu membahas sejumlah persoalan terkait kerja sama media, sekaligus menindaklanjuti pemberitaan yang sempat menyorot kredibilitas Ketua DPRD Pasaman dalam hal kontrak langganan media online.

Ketua DPRD Pasaman, Nelfri Asfandi, S.P, membuka rapat dengan menjelaskan bahwa pertemuan ini digelar untuk meluruskan informasi dan menyampaikan kondisi riil keuangan DPRD.

“Rapat ini untuk menyampaikan kondisi sebenarnya, termasuk komitmen pimpinan dewan untuk tetap mengakomodir kerja sama media di lingkungan DPRD Pasaman,” ujar Nelfri Asfandi.

Ia menegaskan bahwa sejak awal pembahasan anggaran 2025, dirinya sudah menginstruksikan Sekretaris Dewan agar memastikan anggaran kerja sama media tidak terhapus.

“Kalau tidak bisa lebih dari tahun kemarin, minimal sama dengan anggaran 2024,” tegasnya.

Pria yang akrab disapa Pak Adel PKS itu juga menegaskan pentingnya peran media dalam memperkuat fungsi lembaga politik seperti DPRD.

“Kami sangat paham fungsi strategis media. Justru kami yang lebih butuh kerja sama ini, bukan sebaliknya. Artinya DPRD lebih membutuhkan wartawan, bukan wartawan yang butuh DPRD,” ucapnya, disambut tawa santai para peserta.

Nelfri menambahkan, pihaknya tidak memiliki niat untuk menunda-nunda realisasi kerja sama media. Namun, karena adanya dinamika anggaran daerah, realisasi kontrak baru bisa dilakukan menjelang akhir tahun.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Pasaman, Yusrizal, S.H, M.Hum, menjelaskan bahwa Ketua DPRD sudah berulang kali menekankan agar anggaran media tetap masuk dalam DPA tahun 2025.

“Namun tahun ini ada refocusing anggaran DPRD hingga Rp3,6 miliar. Beberapa pos seperti makan minum rapat, pemeliharaan gedung, dan rumah dinas pimpinan ikut terpangkas,” jelas Yusrizal.

Meski begitu, pihak sekretariat telah melakukan efisiensi di berbagai kegiatan sehingga masih bisa mengamankan sejumlah anggaran untuk kerja sama media online tahun 2025.

“Kami akan berupaya maksimal merealisasikan kerja sama sesuai kemampuan anggaran. Kami juga berharap rekan-rekan wartawan segera melengkapi administrasi kontrak,” tambahnya.

Dalam rapat yang juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Eka Hariani Sandra (Golkar) dan Harissuddin (Demokrat) itu, berlangsung diskusi hangat seputar pola kerja sama media dan rencana program peningkatan kompetensi wartawan di Pasaman.

Suasana pertemuan berlangsung akrab dan terbuka. Seperti biasa, Ketua DPRD Nelfri Asfandi menanggapi setiap pertanyaan wartawan dengan tenan g dan penuh senyum—menciptakan suasana yang cair di tengah diskusi serius siang itu.(Tio).