Rangkiang Nagari | Portal Berita

Jakarta,  Rakyat Sumbar Minggu  - Pemerintah menghentikan sementara praktik pembakaran lahan dengan metode kearifan lokal di daerah. Pemerintah pusat minta pemerintah daerah menyetop ketentuan yang memberikan ruang bagi pembakaran lahan untuk kepentingan lokal tersebut.

"Ada yang diistilahkan sebagai kearifan lokal. Bahwa ada boleh melakukan pembakaran itu untuk warga-warga setempat, untuk kepentingan-kepentingan lokal dengan luasan daerah dua hektare. Itu pun sudah kita komunikasikan dan kita hentikan," kata Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, dalam pertemuan dengan para pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di Jakarta, dilansir Antara, Senin (7/9/2026).

Djamari menyebut penghentian praktik itu berlaku di seluruh pemerintah daerah sebagai langkah pencegahan selama kondisi risiko karhutla masih tinggi. Menurutnya, pemerintah akan mengevaluasi dan mengatur kembali ketentuan tersebut setelah kondisi memungkinkan.

"Di seluruh pemda, hentikan. Semua berhenti dan kami akan coba perbaiki semuanya itu. Kelak mungkin kita atur kembali masalah-masalah itu. Tapi hal ini berhenti," ujar dia.

Djamari juga mengingatkan para pemegang HGU ikut mencegah terjadinya kebakaran di wilayah yang menjadi tanggung jawab mereka.

Pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga dalam penanganan karhutla, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Selain itu, dia menegaskan pemerintah memperketat penegakan aturan untuk mencegah peningkatan karhutla seiring kondisi El Nino yang masih berlangsung.

Menurut Djamari, pemerintah tidak ingin kondisi karhutla yang saat ini masih relatif terkendali membuat seluruh pihak lengah, mengingat Indonesia belum mencapai puncak El Nino.

"Yang melatarbelakangi kita berhadapan dengan para pengusaha ini adalah yang pertama bahwa ini kita belum sampai ke puncaknya El Nino," ucap Djamari.

Dia mengatakan kondisi karhutla di sejumlah wilayah mulai menunjukkan peningkatan. Meskipun masih dapat dikendalikan, kondisi tersebut perlu segera ditangani untuk mencegah kebakaran meluas ketika El Nino mencapai puncaknya.

"Hal ini tidak berarti bahwa tingkat semacam itu memberikan kesempatan atau memberikan ruang kita untuk berleha-leha, kami segera menanganinya dengan cepat," ujarnya.

Djamari menegaskan pemerintah akan memperkuat penegakan hukum terhadap tindakan yang memicu kebakaran, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian.

"Kami juga berusaha untuk menegakkan aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ucapnya.

Ia mengatakan sejumlah pelanggaran yang ditemukan di lapangan telah masuk proses hukum. Langkah tersebut sekaligus menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran.

"Beberapa dari yang kita lihat itu dan pelanggar-pelanggar pun sudah mulai diproses, diproses hukum berjalan," ujar Djamari.(ant.01).

PADANG (RangkiangNagari) - Penerbangan rute Jakarta dari dan ke Bandara Internasional Minangkabau (BIM) kembali dibuka Selasa (8/9/2026). Operasional bandara itu kembali dimulai karena telah dibukanya lagi dua bandara tujuan di Jakarta.
Kementerian Perhubungan RI telah membuka kembali operasional Bandara Internasional Soekarno Hatta pada pukul 00.30 WIB dan Bandara Halim Perdanakusuma pada pukul 00.40 WIB. Otomatis, rute penerbangan di BIM dari dan ke kedua bandara itu juga kembali dibuka.

Seperti diketahui aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau telah berdampak pada penutupan sementara operasional Bandara Internasional Soekarno Hatta dan Halim Perdanakusuma Jakarta. Kondisi itu jiga menyebabkan penerbangan di BIM ikut dibatalkan. Tercatat sejak Minggu (6/9/2026) hingga Senin (7/9/2026) ada 56 penerbangan datang dan berangkat ke Jakarta dibatalkan di Bandara Kebanggaan Urang Minangkabau itu. Dari 56 penerbangan terdapat 7.736 penumpang rute Jakarta yang dibatalkan keberangkatan dan kedatangannya ke BIM.
General Manager PT. Angkasa Pura Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Minangkabau, Dony Subardono menegaskan, manajemen PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Minangkabau terus berkoordinasi dengan pihak maskapai dan instansi terkait memastikan pelayanan dan operasional seluruh rute penerbangan yang kini telah berangsur normal. Tentunya dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan bagi para pengguna jasa.

Kembali normalnya konektivitas penerbangan rute Jakarta di Bandara Internasional Minangkabau pada Selasa (8/9) pagi ini telah beroperasi penerbangan keberangkatan pertama menuju Jakarta yaitu Lion Air JT 353 rute Padang (PDG)–Jakarta (CGK) dengan jadwal keberangkatan pukul 06.05 WIB dan penerbangan kedatangan pertama dari Jakarta yaitu Super Air Jet IU 908 rute Jakarta (CGK)–Padang (PDG) dengan jadwal kedatangan pukul 08.15 WIB.
Bagi masyarakat yang akan berpergian melalui Bandara Internasional Minangkabau, Dony kembali mengimbau untuk memastikan status dan jadwal penerbangan terkini dengan menghubungi kanal resmi atau Contact Center Maskapai Penerbangan dan/atau menghubungi Contact Center Injourney Airports 172 untuk informasi kebandarudaraan.
"Manajemen PT. Angkasa Pura Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandara Internasional Minangkabau senantiasa bersinergi dengan seluruh stakeholder bandara guna memberikan pelayanan sepenuh hati bagi seluruh pengguna jasa bandara," tegasnya.

PADANG (RangkiangNagari) - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak penurunan kualitas udara di sejumlah wilayah. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat pemantauan kualitas udara serta mengambil langkah antisipatif untuk melindungi masyarakat.
Arahan tersebut dituangkannya dalam Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 660/975/SE/BPBD-2026 tentang Antisipasi Dampak Penurunan Kualitas Udara.

Gubernur Mahyeldi mengatakan, langkah antisipasi perlu dilakukan karena hasil evaluasi pemantauan kualitas udara ambien berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), khususnya parameter PM2,5 menunjukkan kondisi yang fluktuatif hingga berada pada kategori Sangat Tidak Sehat.
“Kita perlu meningkatkan kewaspadaan dan melakukan langkah antisipatif. Yang paling penting adalah memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar mengenai kondisi kualitas udara dan mengetahui langkah yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan,” ujar Mahyeldi di Padang, Senin (7/9/2026).
Menurutnya, pemerintah kabupaten dan kota perlu melakukan pemantauan kualitas udara ambien secara berkala di wilayah masing-masing. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan sesuai kondisi kualitas udara di wilayahnya.
“Informasi mengenai ISPU harus tersedia secara cepat, tepat dan terbuka. Masyarakat harus bisa mengetahui kondisi kualitas udara di daerahnya sehingga dapat menyesuaikan aktivitas, terutama ketika kualitas udara berada pada kategori yang tidak sehat,” tegasnya.

Selain pemantauan, Mahyeldi meminta pemerintah daerah memperkuat upaya pencegahan, khususnya dengan mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran terbuka dalam pengelolaan lahan, sampah maupun jerami. Aktivitas tersebut, menurutnya, berpotensi memperburuk kualitas udara.
Gubernur juga mengimbau masyarakat menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan serta mengurangi aktivitas fisik dalam waktu lama di luar ruangan saat kualitas udara memburuk. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada masyarakat yang sensitif terhadap kualitas udara.

“Kelompok rentan harus mendapat perhatian lebih, seperti bayi, anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta masyarakat yang memiliki asma, PPOK, penyakit jantung dan penyakit penyerta lainnya. Perlindungan terhadap mereka harus menjadi prioritas,” tegas Mahyeldi.
Sejalan dengan itu, Gubernur meminta Dinas Kesehatan, puskesmas, rumah sakit dan laboratorium kesehatan meningkatkan pemantauan kasus, deteksi dini, tata laksana serta rujukan. Kesiapan logistik kesehatan, termasuk masker penyaring PM2,5, obat-obatan, oksigen, nebulizer, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai juga diminta untuk dipastikan.

Mahyeldi juga meminta pemerintah kabupaten dan kota mengintensifkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memantau ISPU, mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara tidak sehat, menggunakan masker yang tepat serta menjaga kualitas udara di dalam rumah.
“Kita ingin masyarakat tetap dapat beraktivitas dengan aman. Karena itu, kebijakan pemerintah harus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, termasuk dalam pelaksanaan proses belajar mengajar apabila kualitas udara di suatu wilayah membutuhkan penyesuaian,” jelasnya.
Mahyeldi menekankan bahwa surat edaran tersebut merupakan langkah pencegahan agar dampak penurunan kualitas udara dapat diminimalkan. Ia mengajak seluruh pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan kewaspadaan serta menjadikan informasi kualitas udara sebagai salah satu pertimbangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Kita tidak ingin menunggu kondisi memburuk baru bertindak. Dengan pemantauan yang baik, informasi yang terbuka dan kepedulian bersama, kita bisa mengambil langkah lebih awal untuk melindungi kesehatan masyarakat,” pungkasnya.