APBD Solsel Kian Ramping Akibat Dana Transfer Daerah Berkurang
Solsel (Rangkiangnagari) - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menyebutkondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuktahun 2026 kian ramping lantaran adanya kebijakan pengurangandana transfer ke daerah dari pusat. Kondisi yang telah dimulai sejak2025 ini masih berlanjut hingga tahun depan dengan besaranpenurunan yang lebih tajam.
Ketua DPRD Solok Selatan Martius mengatakan dengan kondisikeuangan saat ini diharapkan dapat menjadi momentum agar daerahtak lagi terlalu bergantung pada dana transfer dan mengoptimalkanpendapatan asli daerah (PAD).
"Kita bersama-sama harus menjadikan PAD sebagai modal utamauntuk pembangunan daerah. Untuk itu, DPRD mengharapkankepada OPD-OPD terkait untuk merubah mindset dan paradigmauntuk dapat meningkatkan penerimaan PAD, baik melalui inovasi, digitalisasi, ektensifikasi dan intensifikasi," ungkapnya. Kamis(31/10).
Bersamaan dengan penyerahan RAPBD ini, Pemerintah Kabupatenjuga menyerahkan Nota Pengantar Ranperda tentangpenyelenggaraan bangunan gedung.
Aturan baru ini diterbitkan salah satunya untuk meningkatkan dayasaing daerah dan menarik minat investasi yang lebih besar di Kabupaten Solok Selatan.
Poin penting dari rancangan aturan baru ini adalah berubahnyaRetribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi RetribusiPersetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ini juga merupakan amatdari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Peralihan dari IMB ke PBG ini menitikberatkan pada kemudahandalam pengurusan dalam pendirian banguan gedung di daerah. Kinipersetujuan untuk pendirian bangunan bisa dilakukan saat bangunandibangun atau bahkan setelah bangunan didirikan dan beberapapenyederhanaan prosedur lainnya.
Meski begitu, menurut aturan ini bangunan tersebut harusmeningkatkan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan fungsibangunan.
Rancangan ini baru akan dibahas oleh pemerintah bersama denganDPRD sebelum nantinya ditetapkan menjadi aturan.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Solok Selatan H. Yulian Efimengatakan berkurangnya dana transfer ke daerah ini berdampakpada kelanjutan pembangunan dan program prioritas daerah yang sudah tercamtum dalam Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) 2025-2029.
Selain itu rasio ketimpangan fiskal semakin tinggi serta kita belumbisa memenuhi amanat peraturan perundang-undanganpengalokasian belanja Mandatory dan Earmark seperti belanjaSPM, belanja infrastruktur minimal 40% dan belanja lainnya," kata Yulian dalam Rapat Paripurna penyerahan Nota Pengantar RAPBD 2026 di Kantor DPRD Solok Selatan.
Jumlah dana transfer yang berkurang tersebut berdampak padaturunnya nilai APBD tahun depan senilai Rp 193,89 miliar darinilai APBD 2025.
Penurunan tersebut terdiri dari nilai pendapatan menjadi senilai Rp729,45 miliar atau turun 16,78% dari Rp 885,32 miliar di tahun ini. Kemudian untuk belanja turun menjadi Rp 726,55 miliar atauberkurang 20,26% dari Rp 956,26 miliar di tahun ini.
Nilai pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungananggaran (Silpa) tahun anggaran berjalan pun ikut terseret turun53,32% dari Rp 70,92 miliar ke anga Rp 37,82 miliar saja.
Rapat Paripurna DPRD Solok Selatan dihadiri olehForkopimda Solok Selatan beserta OPD di lingkunganPemkab Solok Selatan. (DT)