Pengadaan Fisik Dikebut, Pejabat Pengadaan Diminta Berkantor di Ruang Bupati

Solsel (Rangkiangnagari) - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengebut     persiapan pengadaan seluruh kegiatan fisik yang dilakukan      seluruh  OPD yang  ada .  Bahkan ,  untuk mempercepat proses tersebut , para pejabat pengadaan di seluruh perangkat daerah          diminta untuk berkantor di ruang Bupati untuk mempercepat proses pengadaan tersebut .         

 

Hal  ini disampaikan Bupati Solok  Selatan H.  Khairunas dalam    Apel Gabungan  ASN di  Lingkungan Pemerintah Kabupaten   Solok  Selatan yang  bertempat  di  Halaman  Kantor  Bupati Senin  (23/2 ). 

Masih banyak kemungkinan persiapan mengenai kegiatan fisik .      Saya minta Sekda dan Asisten 2 serta seluruh panitia seperti PA ( Pengguna Anggaran ), KPA ( Kuasa Pengguna Anggaran ), semuanya berkantor sampai selesai di ruang Bupati ,” kata Khairunas pagi ini .            

   

Memfokuskan seluruh pengadaan di satu tempat , selanjutnya , ditujukan untuk memetakan kendala hingga tantangan yang menghadang sehingga jalan keluarnya bisa segera ditemukan .                    

 

Belum lagi dengan tugas pemerintah sebagai pelayan      masyarakat ,  ditambah dengan anggaran yang semakin menipis    maka  proses  pembangunan seharusnya bisa dilaksanakan   lebih cepat . 

 

Jam  kerja  di  bulan  Ramadhan yang  juga berkurang , dinilai akan   mempengaruhi  proses  pengadaan pekerjaan fisik .  

 

"  Kami mohon doanya agar secepat mungkin bergerak , kita       evaluasi . Jadi sampai selesai kita dinas di ruang bupati . APBD ini harus jalan , pertumbuhan harus dikejar ,' tutupnya .                

 

Usai mendapat Arahan Bupati , Sekdakab Dr. H. Syamsurizaldi      bersama Asisten terkait langsung membenarkannya .    Syamsurizaldi memimpin memimpin Rapat Kerja ( Raker ) dengan jajaran Kepala OPD dan pejabat pengadaan OPD di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati .          

      

Data  Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setdakab Solok Selatan, M Yudi menyebut , per 23 Februari 2026 progres pengadaan barang dan jasa pemerintah secara                    secara keseluruhan masih dibawah 5 persen dari perse      tidak sesuai  total  pengadaan .  (Dt )

[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.