Bukittinggi (Rangkaiannagari) - Para pengemudi angkutan umum, khususnya Ikatan Kekeluargaan Bermotor (IKABE) menyampaikan uneg-uneg dan keluhan ke DPRD Bukittinggi. Hal itu, terkait situasi transportasi atau kondisi “Manambang” saat ini.
Ketua Badan Pengawas IKABE Bukittinggi, Afdal Dt. Sampono Sati, menyebut, para sopir angkutan umum mengeluhkan maraknya transportasi online, odong-odong yang masuk ke jalan raya, dan mengisi penumpang serta masalah trayek angkutan desa.
"Banyaknya transportasi online, menimbulkan persaingan tidak sehat. Selain itu, odong-odong tidak ada izin, namun sekarang bebas melewati jalan raya kota. Malah, odong-odong juga “padat” penumpang dan justru “membunuh” angkutan umum,” katanya.
Dia menilai, Pemerintah Kota, khususnya Dinas Perhubungan tidak bisa menindak odong-odong. Padahal, jelas-jelas odong-odong itu ilegal. “Kami menilai, ada semacam pembiaran dari pemerintah terhadap odong-odong tersebut,”ujar Afdal kepada Wartawan, usai audiensi/audiensi bersama DPRD Bukittinggi di ruang rapat DPRD, Kamis (7/5/26).
Menurut Afdal, apabila situasi ini tidak juga disikapi dan dibiarkan, tentunya akan merugikan pengemudi angkutan umum. Untuk itu, mereka meminta adanya perhatian dan sentuhan pemerintah dalam hal ini.
Saat ini, IKABE melayani 24 trayek. Sedangkan, kondisi “manambang” sangat sulit, karena adanya transportasi online, odong-odong dan trayek angdes. Bahkan, angdes ikut menaikkan penumpang di dalam kota. Lalu, bagaimana nasib angkutan umum di Bukittinggi ini, baik itu IKABE, Kopajag dan sebagainya. Karena itu, kami juga meminta pemerintah kota, khususnya Dishub harus mengambil kebijakan tegas,”ungkapnya.
Sopir angkutan umum menanyakan keberadaan transportasi online baik Go-Car atau Go-Jek untuk dibatasi. Kemudian, jaringan trayek harus diperbarui. Saat ini, odong-odong pun sudah mengambil alih jalur trayek angkutan umum. “Jadi, kami mohon tolong perhatikan nasib kami,” sebut Afdal.
Sekaitan itu, Ketua Organda Bukittinggi Syafrizal, berpendapat, masalah jalur trayek ini perlu ditetapkan lintasan jaringan, mencari simpulnya serta diatur.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Elza Aulia, menjelaskan, untuk angkutan pedesaan banyak masuk kota, tapi tidak boleh menaikkan penumpang.
"Kita sudah coba koordinasi dengan Dishub Agam, namun belum ada tindak lanjut untuk angkutan pedesaan ini. Secara aturannya, angkutan pedesaan hanya boleh melewati kota saja. Jalur trayek angdes juga tidak jelas, Mereka tidak boleh menaikkan penumpang. Tapi, kondisi sekarang, banyak angdes melanggar jalur," jelas Elza.
Elza, mengungkapkan, banyaknya transportasi online membuat angkutan kota sepi penumpang. Untuk odong-odong tidak pernah minta izin ke Dishub Bukittinggi. Dishub tidak memiliki peran yang memberi izin odong-odong. Menurut aturannya, odong-odong tidak boleh melewati jalan-jalan pusat kota. “Odong-odong tidak ada regulasinya dan bukan resmi untuk angkutan umum,” sebut Elza.
Kabid Angkutan Dishub Bukittinggi Eko Herdinandes Haswat, menyampaikan, odong-odong memang tidak bisa dibolehkan. Tentang masalah transportasi online, harus ada antisipasi agar tidak semakin membludak.
Sekaitan itu, Anggota DPRD Bukittinggi, Andre Kresna Saputra, menyampaikan keluhan khusus sopir angkutan kota IKABE tersebut.
"Para sopir mengeluhkan trayeknya diganggu odong-odong. Odong-odong bukan transportasi dan hanya kendaraan modifikasi, Odong-odong hanya beroperasi di lokasi tertentu, seperti Lapangan Wirabraja," ujarnya.
Di Bukittinggi, katanya, ada semacam pembiaran terhadap odong-odong, bahkan merambat sampai ke pusat kota. "Kami meminta kepada Dishub membuat surat edaran bahwa odong-odong tidak boleh masuk ke jalan-jalan pusat kota atau trayek angkot. Odong-odong tidak diperbolehkan di jalan raya. Buat surat edaran agar odong-odong tidak mengganggu akses jalan dari angkutan kota. Di sini kami mengamati banyaknya pembiaran untuk transportasi ini termasuk transportasi online," tegas Andre Kresna.
Andre juga menyinggung soal progul Angkot Sekolah Gratis yang belum terealisasi, sedangkan anggaran sudah disiapkan.
“Sekarang pilihannya, kami akan mempertahankan angkutan kota atau binasakan angkutan kota ini,” tegas Andre.
Sedangkan anggota DPRD lainnya, Nur Hasra, Dewi Anggraini, dan Amrizal, menanyakan, apakah sudah ada pendataan dari Dinas Perhubungan untuk transportasi ini. Lalu, anggota DPRD menyarankan penertiban angdes dan juga mengkaji keberadaan odong-odong serta bus pariwisata.
Ketua DPRD Bukittinggi, Syaiful Efendi, mengungkapkan, pihak Dishub harus segera menanggapi keluhan para ssopir angkutan kota ini. Dinas terkait dapat mengkaji keberadaan transportasi online dan bagaimana aturannya.
"Kita minta percepat program Angkot Gratis. Odong-odong harus diatur dan ditertibkan, dan Angdes harus dinegokan dengan Pemkab Agam. Masalah transportasi sudah sangat berulang. Dishub harus memikirkan apa solusi cepatnya, Odong-odong juga ada dari luar Bukittinggi," kata Syaiful.