Bukittinggi (Rangkiangnagari) - Masalah PBB, Zonasi Pendidikan, dan Pemanfaatan Lahan Hibah, menjadi sorotan pada Reses Persorangan Anggota DPRD Kota Bukittinggi dari Fraksi Demokrat, Yerri Amiruddin.
Yerry Amiruddin, yang melaksanakan reses masa sidang III tahun 2024/2025 dengan menjaring aspirasi warga Kelurahan Ladang Cangkiah, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Bukittinggi, yang berlangsung di Lapangan Takraw RW 01 halaman masjid istiqamah sumua, Minggu pagi (3/8/25).
Dihadiri oleh tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, serta sejumlah perangkat daerah terkait, sejumlah isu krusial mencuat dalam kegiatan tersebut, mulai dari keluhan atas tingginya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), ketimpangan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB, hingga hambatan teknis dalam sertifikasi tanah secara online.
“PBB kami terlalu tinggi dan tidak mencerminkan kondisi bangunan. Ini sangat memberatkan,”kata Ibu Mellita, salah seorang warga, yang juga menyoroti sistem zonasi pendidikan yang membuat anak-anak sulit masuk ke sekolah terdekat.
Aspirasi lain datang dari Ibu Mardiah, yang menyampaikan kesulitan warga lansia dalam mengakses program sertifikasi tanah berbasis sistem online. Sementara itu, RW Doni, mengusulkan perbaikan saluran air (drainase) yang kerap menjadi sumber genangan di lingkungan RW 01.
Isu pemanfaatan lahan hibah juga turut disuarakan. Ibu Rina, warga lainnya, mengusulkan agar lahan hibah yang ada di wilayah mereka dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum seperti ruang terbuka hijau atau balai warga.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Yerri Amiruddin, berkomitmen, untuk mengawal seluruh masukan hingga ke meja pembahasan DPRD, baik dalam bentuk rekomendasi, pokok-pokok pikiran, maupun pengawasan langsung ke instansi terkait.
“Kami tidak hanya datang untuk mendengar, tapi memastikan bahwa setiap suara warga ini masuk dalam mekanisme resmi DPRD. Isu-isu seperti PBB, pendidikan, dan pengelolaan lahan harus dikawal serius,” tegasnya.
Selain permasalahan teknis, warga juga menyuarakan dukungan terhadap program pemberdayaan seperti bank sampah, pemanfaatan lahan tidur untuk ekonomi kreatif, serta penyaluran bantuan langsung kepada petani dan pelaku UMKM agar lebih tepat sasaran.
Kegiatan reses ini berlangsung hangat dan terbuka, dengan warga menyampaikan langsung harapan-harapan mereka kepada wakil rakyat di hadapan OPD teknis yang turut hadir. (rul)