JAKARTA (RangkiangNagari) - Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menyampaikan kondisi fiskal daerah dan kebutuhan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) kepada Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Annisa menjelaskan tekanan fiskal Dharmasraya yang salah satunya dipengaruhi tingginya proporsi belanja pegawai. Menurut dia, rasio belanja pegawai daerah telah mencapai sekitar 55 persen, atau lebih tinggi sekitar 25 persen dari rasio ideal.
Kondisi tersebut, kata Annisa, telah terbentuk sejak sekitar lima tahun terakhir sehingga sebagian besar bahkan seluruh Dana Alokasi Umum (DAU) terserap untuk membiayai belanja pegawai.
"Struktur belanja pegawai yang terbentuk sebelumnya tentu menjadi tantangan bagi kami. Saat ini sebagian besar DAU terserap untuk belanja pegawai, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan menjadi sangat terbatas," ujarnya.
Ia mengatakan tingginya jumlah tenaga non-ASN yang kemudian ditata menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu turut meningkatkan kebutuhan belanja pegawai.
Menurut Annisa, kondisi tersebut berdampak pada keterbatasan anggaran untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik, termasuk alokasi dana desa, BPJS Kesehatan, infrastruktur, serta sektor lainnya.
Meski demikian, pemerintah daerah tidak tinggal diam menghadapi tekanan fiskal tersebut. Sejak dilantik, Pemkab Dharmasraya melakukan sejumlah langkah efisiensi, termasuk moratorium rekrutmen pegawai dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
"Alhamdulillah, sejak kami dilantik, kami tidak berpangku tangan dan terus mencari solusi dari warisan persoalan ini. Kami melakukan moratorium rekrutmen pegawai dan terus melakukan efisiensi," katanya.
Ia menyebutkan upaya peningkatan PAD telah menghasilkan tambahan sekitar Rp45 miliar. Selain itu, dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) mencapai sekitar Rp36 miliar yang turut dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan di berbagai sektor.
"Dengan upaya tersebut kami masih dapat membangun di berbagai sektor, termasuk PU, pertanian, dan UMKM," jelas Annisa.
Annisa menegaskan optimalisasi PAD dan efisiensi belanja rutin akan terus dilakukan. Pemerintah daerah, antara lain, menekan perjalanan dinas serta belanja yang dinilai tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Namun, ia menilai peningkatan PAD saja belum cukup untuk mengimbangi besarnya kebutuhan belanja pegawai yang telah terbentuk selama beberapa tahun terakhir.
Karena itu, Annisa berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dapat memberikan dukungan berupa tambahan TKD untuk Dharmasraya pada 2027.
Menurut dia, tambahan dukungan fiskal tersebut diperlukan agar pemerintah daerah tetap mampu memenuhi belanja wajib sekaligus mempertahankan keberlanjutan pembangunan.
"PAD terus kami genjot, tetapi peningkatannya juga harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Karena itu, dukungan fiskal dari pemerintah pusat tetap dibutuhkan agar pembangunan dapat berjalan dengan baik," katanya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat menghasilkan solusi atas tekanan fiskal yang dihadapi Dharmasraya sehingga pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal.