Rangkiang Nagari | Portal Berita

Payakumbuh (Rangkiangnagari) - Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta meminta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak menjadikan rutinitas sebagai ukuran keberhasilan, tetapi memastikan setiap tugas menghasilkan kinerja yang berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat.

“Ketika menjadi ASN, kita tidak cukup hanya hadir dan bekerja sesuai rutinitas. Setiap pekerjaan harus memberikan hasil dan manfaat bagi masyarakat,” kata Zulmaeta saat membuka Orientasi Klasikal PPPK Kota Payakumbuh Tahun 2026 Angkatan II di Aula SKB, Kelurahan Balai Jaring, Rabu (2/9/2026).

Ia mengatakan orientasi tersebut menjadi bagian dari pembekalan PPPK agar memahami nilai, tugas, fungsi, dan etika sebagai aparatur sipil negara (ASN), sekaligus membantu peserta beradaptasi dengan kepatuhan lingkungan dan memahami tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.

Orientasi berlangsung selama dua hari dan diikuti 124 PPPK dari berbagai bidang, termasuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

Menurut Zulmaeta, nilai dan etika ASN harus menjadi dasar dalam menjalankan tugas. PPPK, kata dia, harus menempatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai orientasi utama, bukan kepentingan pribadi.

“Nilai dan etika ASN harus menjadi dasar dalam menjalankan tugas. Kita ingin PPPK memahami sejak awal bahwa organisasi mereka adalah memberikan pelayanan, bukan mengejar kepentingan pribadi,” ujarnya.

Ia tekanan pelayanan publik membutuhkan kesiapsiagaan aparatur dalam berbagai kondisi. ASN harus mampu hadir ketika masyarakat membutuhkan pelayanan, termasuk dalam situasi darurat, serta menjalankan tugas dengan tanggung jawab tanpa mengeluh.

Zulmaeta juga mengingatkan PPPK mengenai pentingnya disiplin sebagai bagian dari akuntabilitas aparatur. Jam kerja standar di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh dimulai pukul 07.30 hingga 16.00, dengan waktu istirahat pukul 12.00-13.00. Khusus hari Jumat, waktu kerja berakhir pukul 13.30.

“Disiplin terhadap waktu kerja merupakan bentuk tanggung jawab kita. Delapan jam kerja harus kita isi dengan pekerjaan yang produktif sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan tanggung jawab kita,” katanya.

Lebih lanjut, Zulmaeta membedakan kerja dengan kinerja. Kerja merupakan aktivitas yang dilakukan, sedangkan kinerja menunjukkan hasil yang dicapai dari aktivitas tersebut.

“Jangan merasa sudah tampil hanya karena sudah bekerja. Yang kita lihat adalah hasil akhirnya,” ujarnya.

Selain berfokus pada pelayanan dan hasil kerja, Zulmaeta mendorong PPPK membangun kepedulian sosial melalui zakat, infak, dan sedekah sesuai kemampuan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.

Ia juga meminta PPPK menjaga loyalitas kepada negara dan instansi serta terus meningkatkan kompetensi melalui berbagai program pengembangan kapasitas dan sistem manajemen talenta.

“Jadilah ASN yang loyal, disiplin, terus belajar dan selalu siap melayani. Ukuran keberhasilan kita bukan sekadar sudah bekerja, tetapi seberapa besar hasil kerja itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutupnya.

Dalam orientasi tersebut, peserta juga memperoleh materi pengenalan fungsi dan tugas ASN melalui sistem pembelajaran berani Massive Open Online Course (MOOC), serta materi mengenai nilai dan etika di lingkungan instansi pemerintah.

Pemerintah Kota Payakumbuh berharap pembekalan tersebut dapat memperkuat kapasitas PPPK sehingga mampu menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil pelayanan publik. 

Kabupaten Solok (Rangkiangnagari) - Pengelolaan sampah di Kabupaten Solok memasuki babak baru. 20 Forum Pengurus Bank Sampah Kabupaten Solok resmi diluncurkan dan dikukuhkan sebagai forum bank sampah pertama di Sumatera Barat, yang diinisiasi oleh PT Tirta Investama AQUA Solok bersama PKBI Sumatera Barat Selasa, (01/09).

 Inisiatif pembentukan Forum Bank Sampah Kabupaten Solok juga menunjukkan pentingnya peran dunia usaha dan organisasi masyarakat semakin sipil dalam mendukung agenda pembangunan lingkungan, khususnya di tengah penguatan efisiensi dan efektivitas pemerintah.

Keterbatasan sumber daya pemerintah tidak berarti agenda lingkungan harus dihentikan. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Bapak Zaitul Ikhlas menyatakan bahwa kondisi tersebut mendorong lahirnya model kolaborasi yang lebih kuat. Dunia usaha dan LSM mengambil peran sebagai mitra pemerintah dalam menggerakkan masyarakat, memperkuat kelembagaan, membangun kapasitas, serta menghadirkan inovasi di tingkat komunitas.

Hingga tahun 2026, Kabupaten Solok telah memiliki 1 Bank Sampah Induk (BSI) dan 11 Bank Sampah Unit (BSU) yang aktif dalam kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pemanfaatan kembali sampah. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya komitmen masyarakat dalam mengurangi sampah sejak dari sumbernya. Namun penguatan koordinasi dan jejaring antarbank sampah masih diperlukan agar berbagai inisiatif yang telah tumbuh dapat berkembang secara lebih terarah dan berkelanjutan.

“Forum Bank Sampah Kabupaten Solok diharapkan menjadi ruang bersama untuk menyatukan visi, memperkuat kapasitas kelembagaan, membangun komunikasi antarbank sampah, serta berkontribusi dalam penurunan volume sampah yang dibuang ke TPA, ujar Deden selaku kepala pabrik AQUA Solok.

PT Tirta Investama AQUA Solok melalui program CSR menjadi salah satu pihak yang secara konsisten mendukung pengembangan bank sampah dan pemberdayaan masyarakat. Sementara PKBI Sumatera Barat berperan sebagai mitra pelaksana dalam penguatan kelembagaan, edukasi kesehatan lingkungan, pemberdayaan komunitas, dan pengembangan kolaborasi multipihak.

Sekretaris Pengurus PKBI Sumatera Barat, Firdaus Jamal, dalam kegiatan ini menyampaikan dukungan terhadap penguatan kelembagaan bank sampah sebagai bagian dari upaya mendorong perubahan perilaku masyarakat sekaligus menciptakan nilai tambah dari sampah.

Rangkaian kegiatan ini, menghadirkan talkshow melalui tiga perspektif penting. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok membahas kebijakan dan kolaborasi menuju Solok bebas sampah. Program Manager Susdev Danone Indonesia membahas praktik ekonomi sirkular dan tanggung jawab dunia usaha.

 Akademisi dari Teknik Lingkungan Universitas Andalas mengangkat peran masyarakat, inovasi, dan melakukan praktik pengelolaan sampah dari sumbernya dengan baik.

Dengan dikukuhkannya Forum Bank Sampah Kabupaten Solok sebagai forum pertama di Sumatera Barat, Kabupaten Solok diharapkan dapat menjadi contoh bahwa pengelolaan sampah tidak harus sepenuhnya bertumpu pada pemerintah.

 Kolaborasi pemerintah, LSM, dunia usaha, nagari, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci untuk membangun gerakan lingkungan yang mandiri dan berkelanjutan.

Kabupaten Solok (Rangkiangnagari) - Bupati Solok Dr.(HC) Jon Firman Pandu, SH dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Solok periode 2026–2031 dalam Musyawarah Daerah (Musda) DPD HKTI Provinsi Sumatera Barat, Selasa (01/09), di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat.

Pengukuhan tersebut dilakukan bersama Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC HKTI Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Pada kesempatan yang sama, Musda juga melantik Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman, SIP sebagai Ketua DPD HKTI Provinsi Sumatera Barat periode 2026–2031.

Untuk DPC HKTI Kabupaten Solok, kepengurusan terdiri dari Dr.(HC) Jon Firman Pandu, SH sebagai Ketua, Nofri Perdana Ario sebagai Sekretaris, dan Joni Krisnopel sebagai Bendahara.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Harian DPN HKTI Prof. Dr. Ir. H. Andi Muhammad Syakir, MS, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Ruseimy, ST, Ketua DPD HKTI Sumatera Barat terpilih Evi Yandri Rajo Budiman, SIP, Wali Kota Pariaman Yota Balad, S.STP., M.Si, Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra, SIP, jajaran pengurus DPD HKTI Sumatera Barat serta para pengurus DPC HKTI Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Dalam sambutannya, Ketua Harian DPN HKTI Prof.Dr.Ir. H. Andi Muhammad Syakir, MS menyampaikan bahwa sektor pertanian memiliki strategi dalam posisi pembangunan Indonesia. Menurutnya, sebagai negara agraris dengan sumber daya dan keunggulan komparatif yang besar, pertanian harus menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menegaskan, HKTI memiliki tujuan yang sejalan dengan pemerintah, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, HKTI diharapkan mampu menjadi katalisator yang memperkuat berbagai program strategi pemerintah di bidang pertanian.

“Keberhasilan pembangunan pertanian bukan hanya swasembada, tetapi bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani,” menjadi salah satu penekanan dalam Arahnya.

Selain ketahanan pangan, Prof. Syakir juga menyoroti pentingnya penguatan akses pasar, hilirisasi produk pertanian, mekanisasi, serta keterlibatan generasi muda. Menurutnya, perkembangan teknologi dan mekanisasi pertanian perlu dimanfaatkan untuk mendorong regenerasi petani sekaligus membuka peluang baru bagi generasi muda.

Sementara itu, Ketua DPD HKTI Sumatera Barat terpilih Evi Yandri Rajo Budiman, SIP menyampaikan bahwa Sumatera Barat memiliki potensi pertanian yang sangat besar, didukung sumber daya alam yang subur dan tradisi pertanian yang kuat. Namun masih terdapat sejumlah tantangan seperti harga komoditas, ketersediaan pupuk dan sarana produksi, akses permodalan, teknologi, regenerasi petani, serta kepastian pasar.

Ia menegaskan, HKTI Sumatera Barat ke depan harus hadir bukan hanya sebagai organisasi yang bergerak di bidang pertanian, tetapi sebagai organisasi yang bekerja bersama petani untuk mewujudkan kesejahteraan.

Hal ini juga menekankan pentingnya hilirisasi agar hasil pertanian Sumatera Barat tidak hanya dipasarkan sebagai bahan mentah, tetapi mampu diolah menjadi produk dengan nilai ekonomi lebih tinggi.

“Ukuran keberhasilan pembangunan pertanian bukan hanya meningkatkan produksi, namun bagaimana peningkatan produksi tersebut benar-benar meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani,” ujarnya.

Ia juga berkomitmen memperkuat sinergi antara petani, pemerintah, dunia usaha, perbankan, perguruan tinggi, lembaga penelitian, serta seluruh ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir. Regenerasi petani menjadi salah satu perhatian, sehingga sektor pertanian dapat terus diminati generasi muda.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Ruseimy, ST menyambut positif konsolidasi HKTI di Sumatera Barat. Ia berharap HKTI dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menggerakkan sektor pertanian sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, besarnya ketergantungan masyarakat Sumatera Barat terhadap sektor pertanian menjadikan penguatan kapasitas petani dan ekosistem pertanian sebagai hal yang penting. HKTI diharapkan mampu merangkul berbagai pihak, termasuk para pakar, akademisi, praktisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

Vasco juga mengingatkan agar HKTI tidak berhenti pada kegiatan seremonial, namun melahirkan program konkret yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

Ia mendorong kepengurusan HKTI Sumatera Barat yang baru untuk membangun sebuah gerakan bersama guna meningkatkan kegiatan dan produktivitas sektor pertanian di seluruh wilayah Sumatera Barat.

Dengan terbentuknya kepengurusan DPD dan DPC HKTI se-Sumatera Barat periode 2026–2031, diharapkan sinergi antara HKTI dan pemerintah semakin kuat dalam menghadapi berbagai tantangan pertanian, memperkuat ketahanan pangan, serta mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani di Sumatera Barat, termasuk di Kabupaten Solok.