(RangkiangNagari) - Waktu pelaksanaan rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 mulai menemui titik terang. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin mengatakan, pendaftaran akan dimulai pada bulan Oktober mendatang. “Sudah disampaikan, nanti bulan sepuluh (Oktober),” ujarnya usai pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin (2/6).
Syafruddin menjelaskan, dari sekitar 250 ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang direkrut tahun ini, alokasi untuk CPNS disediakan 100 ribuan. Sementara sisanya untuk alokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “PPPK sudah kemarin tahapan pertama di Januari. Tahapan kedua ini akan dilakukan kira-kira 17 Agustus atau bulan sembilan,” imbuhnya.
Terkait sistem rekrutmen CPNS tahun ini, mantan Wakapolri itu enggan membeberkan lebih dahulu. Yang pasti, kata dia, akan dibuat sistem yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai kompetensi. Tahun ini, kata dia, fokus rekrutmen masih di bidang skill seperti guru, tenaga kesehatan, dan ahli-ahli lainnya. “Tenaga administratif akan kita kurangi,” terangnya.
Kemudian untuk PPPK, pemerintah memprioritaskan untuk mengangkat pegawai honorer. Sebab, berbeda dengan CPNS yang dibatasi umur 35 tahun, PPPK bisa diikuti pegawai hingga usia dua tahun jelang pensiun.
Untuk diketahui, komposisi antara CPNS dan PPPK tahun ini diatur dalam surat Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 tentang Pengadaan ASN Tahun 2019 bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Untuk pemda, alokasi CPNS hanya 30 persen dan 70 persen sisanya untuk PPPK. Sementara untuk instansi pemerintah pusat, mendapat 50 persen untuk CPNS dan 50 persen untuk PPPK.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Mudzakir mengatakan, proses rekrutmen CPNS masih finalisasi formasi. Hingga kemarin, belum semua daerah menyampaikan usulan formasinya. “Masih proses, ada daerah yang belum,” ujarnya. Namun, dia belum bisa merinci berapa jumlah konkretnya.
Selain menunggu usulan dari daerah, Kemenpan juga tengah menyelesaikan Peraturan Menpan (Permenpan) yang menjadi dasar hukum sekaligus petunjuk teknis pelaksanaannya. “Nanti akan ditetapkan, sedang dalam proses. Kita tunggu saja,” pungkasnya.
Di sisi lain, pemerintah berniat menuntaskan masalah honorer K2 dalam lima tahun ke depan, lewat mekanisme rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dan CPNS bagi yang masih memenuhi persyaratan. Alasannya, pemerintah butuh peningkatan indeks daya saing global yang salah satunya didorong dari kinerja birokrasi yang mumpuni.
Tuntaskan Honorer
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, pemerintah mau tidak mau harus memberikan batas waktu penyelesaian honorer K2 maupun nonkategori. Mengingat PP Manajemen PPPK usianya sudah mau setahun.
Saat ini, masih diberikan kesempatan bagi honorer K2 maupun nonkategori karena masa transisi. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut dan harus ada ending-nya. “Pokoknya, 2024 tutup buku untuk honorer K2 dan nonkategori. Proses rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) baik PNS maupun PPPK harus lewat jalur umum. Tidak ada jalur khusus lagi,” kata Bima, Selasa (2/7).
Dia menegaskan, pihaknya tidak akan sepakat bila nanti keran honorer K2 dibuka lebar. Sebagai lembaga teknis yang mengurusi manajemen kepegawaian, BKN sudah cukup repot menghadapi PNS yang berlatar honorer. Pasalnya dari sejutaan yang diangkat PNS sebagian besar kompentensinya rendah. “Jangan boleh dong kerannya dibuka, nanti semua honorer masuk, pusing saya,” selorohnya.
Dia kembali mengingatkan, rekrutmen PPPK maupun PNS bukan untuk memberikan pekerjaan kepada orang tapi mencari SDM profesional. “Jangan bicara dalam skop kecil, bicara untuk kepentingan bangsa. Bagaimana bangsa bisa maju kalau dikelola SDM yang tidak andal,” tandasnya.
Dia mengingatkan kepala daerah yang mengajukan usulan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghitung dengan cermat sesuai analisa jabatan dan beban kerja. Secara pribadi, Bima menginginkan usulan daerah terbanyak untuk PPPK. Dia pun meminta kepala daerah menyamakan visi bahwa rekrutmen PPPK maupun CPNS bukan memberikan orang pekerjaan. Namun, bagaimana membawa Indonesia maju ke depan.
“Usulan kebutuhannya bukan karena ingin meloloskan semua honorer K2. Harus diingat, kebijakan ini bukan untuk memberikan orang pekerjaan. Birokrasi butuh tenaga andal. Honorer K2 maupun nonkategori bisa ikut berkompetisi dengan pelamar umum lainnya.
Syafruddin menjelaskan, dari sekitar 250 ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang direkrut tahun ini, alokasi untuk CPNS disediakan 100 ribuan. Sementara sisanya untuk alokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “PPPK sudah kemarin tahapan pertama di Januari. Tahapan kedua ini akan dilakukan kira-kira 17 Agustus atau bulan sembilan,” imbuhnya.
Terkait sistem rekrutmen CPNS tahun ini, mantan Wakapolri itu enggan membeberkan lebih dahulu. Yang pasti, kata dia, akan dibuat sistem yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai kompetensi. Tahun ini, kata dia, fokus rekrutmen masih di bidang skill seperti guru, tenaga kesehatan, dan ahli-ahli lainnya. “Tenaga administratif akan kita kurangi,” terangnya.
Kemudian untuk PPPK, pemerintah memprioritaskan untuk mengangkat pegawai honorer. Sebab, berbeda dengan CPNS yang dibatasi umur 35 tahun, PPPK bisa diikuti pegawai hingga usia dua tahun jelang pensiun.
Untuk diketahui, komposisi antara CPNS dan PPPK tahun ini diatur dalam surat Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 tentang Pengadaan ASN Tahun 2019 bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Untuk pemda, alokasi CPNS hanya 30 persen dan 70 persen sisanya untuk PPPK. Sementara untuk instansi pemerintah pusat, mendapat 50 persen untuk CPNS dan 50 persen untuk PPPK.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Mudzakir mengatakan, proses rekrutmen CPNS masih finalisasi formasi. Hingga kemarin, belum semua daerah menyampaikan usulan formasinya. “Masih proses, ada daerah yang belum,” ujarnya. Namun, dia belum bisa merinci berapa jumlah konkretnya.
Selain menunggu usulan dari daerah, Kemenpan juga tengah menyelesaikan Peraturan Menpan (Permenpan) yang menjadi dasar hukum sekaligus petunjuk teknis pelaksanaannya. “Nanti akan ditetapkan, sedang dalam proses. Kita tunggu saja,” pungkasnya.
Di sisi lain, pemerintah berniat menuntaskan masalah honorer K2 dalam lima tahun ke depan, lewat mekanisme rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dan CPNS bagi yang masih memenuhi persyaratan. Alasannya, pemerintah butuh peningkatan indeks daya saing global yang salah satunya didorong dari kinerja birokrasi yang mumpuni.
Tuntaskan Honorer
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, pemerintah mau tidak mau harus memberikan batas waktu penyelesaian honorer K2 maupun nonkategori. Mengingat PP Manajemen PPPK usianya sudah mau setahun.
Saat ini, masih diberikan kesempatan bagi honorer K2 maupun nonkategori karena masa transisi. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut dan harus ada ending-nya. “Pokoknya, 2024 tutup buku untuk honorer K2 dan nonkategori. Proses rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) baik PNS maupun PPPK harus lewat jalur umum. Tidak ada jalur khusus lagi,” kata Bima, Selasa (2/7).
Dia menegaskan, pihaknya tidak akan sepakat bila nanti keran honorer K2 dibuka lebar. Sebagai lembaga teknis yang mengurusi manajemen kepegawaian, BKN sudah cukup repot menghadapi PNS yang berlatar honorer. Pasalnya dari sejutaan yang diangkat PNS sebagian besar kompentensinya rendah. “Jangan boleh dong kerannya dibuka, nanti semua honorer masuk, pusing saya,” selorohnya.
Dia kembali mengingatkan, rekrutmen PPPK maupun PNS bukan untuk memberikan pekerjaan kepada orang tapi mencari SDM profesional. “Jangan bicara dalam skop kecil, bicara untuk kepentingan bangsa. Bagaimana bangsa bisa maju kalau dikelola SDM yang tidak andal,” tandasnya.
Dia mengingatkan kepala daerah yang mengajukan usulan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghitung dengan cermat sesuai analisa jabatan dan beban kerja. Secara pribadi, Bima menginginkan usulan daerah terbanyak untuk PPPK. Dia pun meminta kepala daerah menyamakan visi bahwa rekrutmen PPPK maupun CPNS bukan memberikan orang pekerjaan. Namun, bagaimana membawa Indonesia maju ke depan.
“Usulan kebutuhannya bukan karena ingin meloloskan semua honorer K2. Harus diingat, kebijakan ini bukan untuk memberikan orang pekerjaan. Birokrasi butuh tenaga andal. Honorer K2 maupun nonkategori bisa ikut berkompetisi dengan pelamar umum lainnya.
#Ryan