Bukittinggi (Rangkiangnagari) - Menjalani Reses Masa Sidang III Tahun 2024/2025, Ir. Hj. Rahmi Brisma, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Guguak Panjang, melaksanakan temu konstituen di Lapangan depan Balai Adat RT 01 RW 06 Kelurahan Pakan Kurai, Minggu (3/8/25).
Kegiatan ini merupakan bagian dari mekanisme kerja anggota DPRD untuk menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung di daerah pemilihan masing-masing.
Dalam reses tersebut, beberapa isu penting mengemuka, mencakup keagamaan, infrastruktur, ekonomi, kesehatan, serta pendataan bantuan sosial dan keadilan akses layanan pemerintah
Warga menyampaikan berbagai usulan dan masukan, Ernita, warga Simpang Aua Dalam, mempertanyakan mekanisme pendataan bangunan yang diduga belum sepenuhnya merata.
Menanggapi hal tersebut, Rahmi Brisma, menyampaikan, bahwa hal tersebut akan segera dikonsultasikan dengan Dinas Sosial, termasuk memastikan keakuratan basis data melalui peran aktif RT dan RW.
Susilawati, warga Pakan Kurai, mengusulkan adanya pembinaan dan pelatihan untuk pelaku UMKM, sebagai langkah strategis pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Terhasap hal itu, Rahmi Brisma, menyampaikan, bahwa program pelatihan dan pembinaan UMKM dapat diarahkan untuk mendukung potensi pariwisata lokal melalui pembentukan kelompok usaha berbasis destinasi wisata kelurahan.
Gusmeylani, mengajukan, kebutuhan bantuan dana usaha katering. Dijelaskan bahwa mekanisme bantuan UMKM diarahkan kepada kelompok usaha, sehingga warga diimbau untuk membentuk kelompok, menyusun proposal usaha, dan mengajukannya secara resmi ke kelurahan atau kecamatan.
Sementara itu, Epa dari RT 2 RW 4 menyoroti soal ketidaksetaraan dalam proses pendataan bantuan karena bukan penduduk asli. Rahmi Brisma, menjelaskan, bahwa seluruh proses pendataan sosial dilakukan berdasarkan data statistik dan validasi program seperti PKH (Program Keluarga Harapan). Masyarakat diminta untuk berkoordinasi aktif dengan RT/RW agar tidak tertinggal dalam proses verifikasi.
Aspirasi yang disampaikan oleh warga pada kegiatan reses tersebut secara umum selaras dengan program prioritas Pemerintah Kota Bukittinggi, terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat, validasi dan integrasi data penerima bantuan sosial, serta peningkatan kualitas sektor UMKM sebagai bagian dari strategi pembangunan inklusif dan berkelanjutan.
Mengakhiri kegiatan, Hj. Rahmi Brisma, menyampaikan harapan agar masyarakat semakin aktif menyampaikan aspirasi secara langsung melalui kanal-kanal resmi pemerintahan, serta menjaga semangat gotong royong dan kepedulian sosial.
“Kita semua merindukan keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat perlu menghindari praktik-praktik diskriminatif dan koruptif, serta membangun komunikasi yang baik dengan RT, RW, dan aparat kelurahan,” pesannya.
Rangkaian reses ini diharapkan dapat menjadi media efektif dalam menjaring aspirasi masyarakat secara partisipatif dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah ke depan. (rul)