Rangkiang Nagari | Portal Berita

PAYAKUMBUH (RangkiangNagari) - Rencana Pemko Payakumbuh untuk membangun masjid yang representatif terus berjalan. Saat ini, proses pembangunan Masjid Agung Kota Payakumbuh pada lahan seluas 4,8 hektar di kawasan Sawah Kareh, Kelurahan Pakan Sinayan, Payakumbuh Barat, sudah masuk pada tahap pemancangan lahan.

''Pemancangan baru dilakukam kemarin. Pemancangan ini dalam artian menentukan patok batas tanah antar pemilik lahan dan menentukan titik koordinatnya,'' ujar Lurah Pakan Sinayan Zailendra, Rabu (31/7/2019).

Bahan dari hasil pemancangan ini yang akan dibawa Pemko ke BPN untuk pembuatan peta bidang. ''Kemudian peta bidang ini yang diajukan kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) ataupun konsultan appraisal untuk melakukan kajian harga,'' ucap Zailendra.

Dikatakan oleh Lurah Teladan Payakumbuh 2016 itu, dirinya bersama Dinas PUPR sebagai pemilik anggaran terus berupaya agar kajian harga tanah terbit pada Juli sampai September ini. ''Baru nanti dilakukan pembayaran kepada pemilih lahan pada Oktober sampai Desember dengan total anggaran sebesar Rp 6,4 milyar. Sisanya dibayarkan 2020 dimana pada RKAnya sudah dianggarkan Rp 10 milyar untuk pembebasan lahan,'' tuturnya.

Di sisi lain, Zailendra mengaku pihaknya masih terkendala dengan adanya seorang warga yang belum mau menjual tanahnya kepada Pemko dengan alasan ekonomi. ''Dari 29 pemilik lahan ada satu yang belum mau menjual lahannya yang berupa sawah dengan alasan sawah tersebut satu-satunya harta yang tinggal,'' ucapnya.

Komunikasi dan upaya persuasif telah dilakukan Pemko kepada pemilik lahan,  hingga menawarkan tukar guling dengan sawah di lokasi yang lain, namun upaya tersebut masih menemui jalan buntu. ''Pertemuan dengan yang bersangkutan sudah 3 kali dilakukan yakni Februari, April, dan Mei lalu, namun belum setuju juga lahannya dijual,'' ucap Zailendra.

Ke depan, Lurah bersama Dinas PUPR akan melakukan pertemuan lagi dengan menghadirkan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang akan menjelaskan dari segi pendekatan hukum. ''Harapan kami semua warga mendukung pembangunan masjid ini. Sebab ini adalah investasi akhirat untuk kepentingan umat,'' ujar Zailendra.

#Ryan #E2

PAYAKUMBUH (RangkiangNagari) - Pantau kesiapan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam mengoperasionalkan Mall Pelayanan Publik (MPP), Asisten Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Noviana Andrina, SH, M.AP mengunjungi Balaikota Payakumbuh, Rabu (31/7/2019). Asdep KemenpanRB tersebut disambut Wakil Walikota Erwin Yunaz didampingi Sekda Rida Ananda dan Kadis DPM-PTSP Hermayunis.

''Kami ingin melihat kesiapan Mal Pelayanan Publik Payakumbuh sebelum nanti dilounching. Kita ingin berkolaborasi menata dan membenahi pelayanan yang akan diberikan di MPP nantinya,'' ujar Novi sapaan akrab Noviana Andrina saat diwawancarai Humas diruang kerja Sekdako.

Dikatakan, dari pantauan langsung ke lokasi MPP yang terletak di lantai 1 Balaikota Payakumbuh, Novi melihat proses pembangunan sudah cukup baik, hanya ada beberapa sarana prasarana penunjang yang mesti dilengkapi.

''Sebenarnya sih semua sudah ada, tinggal meningkatkan dari sisi yang belum sepenuhnya ada dan selesai dikerjakan, contohnya toilet untuk difabel, maklumat pelayanan, peralatan IT belum terpasang, mobiler serta penempatan posisi konter layanan yang perlu dibenahi lagi,'' ujar Novi.

Dijelaskan Novi, MPP diadakan untuk  memberikan pelayan cepat, mudah dan nyaman kepada masyarakat. Saat ini baru 15 MPP yang diresmikan di Indonesia dan ada 27 Pemda yang sudah tanda tangan komitmen mendirikan MPP tahun ini, termasuk Kota Payakumbuh.

''MPP ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena layanan sudah mudah, berada dalam satu tempat dan mereka bisa menerima layanan tidak hanya satu tapi banyak,'' timpal Novi.

Sementara Kadis DPM-PTSP Hermayunis mengatakan saat ini pihaknya hendak masuk ke tahap pengisian sarana prasarana MPP setelah tahap bangunan fisik selesai dilaksanakan beberapa waktu lalu. 

''Untuk kegiatan fisik sudah di PHO kan (serah terima,red). Kita sedang dalam tahap memasukkan mobiler untuk kelengkapan saran prasarana, karena seluruh peralatan pelayanan tersebut kita yang sediakan,'' terang Inyiak, sapaan akrab Hermayunis.

Dikatakan, rencananya pada akhir bulan Agustus akan dilakukan ujicoba pengoperasionalan MPP dan pada pertengahan September akan dilakukan Soft Lounching oleh Deputi KemenpanRB.

''Insya Allah Soft Lounching akan diadakan pada pertengahan September dan Grand Lounching diadakan bertepatan dengan HUT Kota Payakumbuh, 17 Desember mendatang, langsung oleh Menteri PanRB,'' terang Inyiak. 

MPP Kota Payakumbuh nanti akan menampung 13 perangkat daerah plus 14 instansi vertikal yang akan memberikan layanan publik. Instansi vertikal itu antara lain imigrasi, Samsat, kepolisian, BNN, Balai POM, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dll.

''Kita sangat bersyukur dengan tingginya minat instansi vertikal membuka konter di MPP. Ini sangat membantu masyarakat kita. Contohnya imigrasi, mereka siap memberi layanan membuat pasport baru. Ini tidak hanya akan dinikmati masyarakat Payakumbuh saja, tapi juga daerah tetangga seperti Limapuluh Kota,  Batusangkar, dan lain lain,'' pungkas Inyiak.

#Ryan #E2

PAYAKUMBUH (RangkiangNagari) - Wakil Wali Kota Payakumbuh Erwin Yunaz menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Payakumbuh di Ruang Sidang Utama, Gedung DPRD Payakumbuh, Rabu (31/7/2019). Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Suparman itu beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terkait Ranperda APBD-P 2019.

Kedelapan fraksi menyampaikan pandangannya secara tertulis kepada Pemko. Salah satunya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) melalui jubirnya Nasrul yang mengapresiasi kerja keras Pemko untuk menaikkan PAD Payakumbuh selama ini. Namun FPKS mengingatkan Pemko lebih mengoptimalkan lagi kegiatan-kegiatan keagamaan.

''Karena investasi utama itu adalah pendidikan dan budi pekerti yang luhur. Kami harap Pemko berupaya meningkatkan kegiatan agama seperti mendukung adanya rumah tahfiz satu per kelurahan,'' ucap Nasrul.

Kemudian Fraksi PPP melalui jubirnya Edward DF mengharapkan Pemko lebih maksimal dalam perencanaan  sehingga efektif dalam menentukan skala prioritas penganggaran khususnya pada pembiayaan daerah.

Sementara, Fraksi Bintang Nasdem melalui jubirnya Djafilus mengapresiasi Pemko yang lebih awal menyampaikan rancangan perubahan APBD 2019. ''Ini lebih cepat dibandingkan tahun lalu. Semoga hasilnya juga lebih terukur sehingga 9 Agustus nanti bisa disahkan,'' ujarnya.

Apresiasi Fraksi Bintang Nasdem bukannya tanpa kritik dan masukan. Djafilus mengingatkan agar Pemko melalui setiap OPD agar meningkatkan realisasi anggaran sehingga menuju akhir tahun tidak terkesan kejar tayang. Selain itu mendorong Pemko agar memberikan semangat kerja lebih kepada aparatur kelurahan khusunya dalam menggunakan Alokasi Dana Kelurahan (ADK).

''Soalnya kami lihat masih adanya semacam ketakutan dan was-was dalam pelaksanaan ADK. Kami dorong Pemko menanggulangi hal tersebut sehingga efek psikologis pada aparatur kelurahan tak ada lagi,'' ucapnya.

Direncanakan, Pemko akan menjawab  secara tertulis semua pandangan umum fraksi-fraksi tersebut pada Rapat Paripurna Jumat mendatang (2/8/2019).

#Ryan #E2