Rangkiang Nagari | Portal Berita

Kabupaten Solok (Rangkiangnagari) - Memasuki hari kedua pelaksanaan Jambore Kader PKK Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 pada hari Rabu, (02/09) kontingen Kabupaten Solok terus menunjukkan semangat dan kekompakan dalam mengikuti berbagai rangkaian kegiatan dan perlombaan.

Salah satu kegiatan yang diikuti kontingen Kabupaten Solok adalah lomba yel-yel kader PKK. Dengan penuh semangat dan percaya diri, para kader menampilkan yel-yel yang mengangkat semangat kebersamaan, kekompakan, serta komitmen dalam mendukung gerakan PKK di Kabupaten Solok.

Penampilan tersebut berlangsung meriah dengan dukungan seluruh anggota kontingen. Berbagai gerakan, suara, dan kreativitas dipadukan menjadi penampilan yang menggambarkan kekompakan dan semangat para kader PKK Kabupaten Solok.

Ketua TP PKK Kabupaten Solok, Ny. Nia Jon Firman Pandu, menyampaikan apresiasi atas semangat dan kekompakan seluruh kader yang telah tampil maksimal dalam mengikuti rangkaian jambore.

“Yang paling penting dalam kegiatan ini adalah kebersamaan dan kekompakan. Saya berharap seluruh kader dapat mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan penuh semangat, bukan hanya untuk mengejar prestasi, tetapi juga untuk menambah pengalaman dan mempererat silaturahmi,” ujarnya.

Menurutnya, Jambore Kader PKK menjadi momentum penting untuk memberikan motivasi kepada para kader agar semakin aktif dan kreatif dalam menjalankan tugas serta mendukung program-program pemberdayaan keluarga di tengah masyarakat.

Lomba yel-yel juga menjadi salah satu wadah bagi kader untuk menunjukkan kreativitas sekaligus membangun kekompakan antarsesama anggota kontingen.

Kontingen Kabupaten Solok membawa semangat sekaligus menunjukkan bahwa kader PKK memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam pemberdayaan keluarga dan masyarakat.

Dengan semangat kebersamaan yang terus terjaga, kontingen Kabupaten Solok berkomitmen mengikuti seluruh rangkaian Jambore Kader PKK Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 dengan maksimal dan memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Solok.

JAKARTA (RangkiangNagari) - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyerahkan proposal pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur dan Pelabuhan Muara Padang kepada COO Danantara yang juga Kepala BP BUMN Dony Oskaria di Wisma Danantara, Jakarta, Kamis (3/9). Proposal itu disertai surat gubernur Nomor 552.4/195/DISHUB-SB/2026 tertanggal 1 September 2026, dengan tembusan kepada Dirjen Perhubungan Laut dan KSOP Kelas II Teluk Bayur.

Untuk Teluk Bayur, pemprov meminta delapan pekerjaan didahulukan. Reklamasi terminal curah tahap pertama 2,32 hektare, pembangunan Dermaga 08 dan Dermaga 09 masing-masing 30 kali 23 meter, pemasangan pipa CPO 363,68 meter, perubahan zona kantor Pelindo 0,75 hektare, perubahan zona curah kering 2,75 hektare, penataan permukiman di dalam pelabuhan 6,36 hektare dan perpanjangan pemecah ombak 558 meter. Untuk Muara Padang, dua hal, pembangunan Gedung Maritime Centre dan kajian bisnis kawasan.
Dalam surat itu Mahyeldi menyebut Teluk Bayur pelabuhan terbesar, tertua dan tersibuk di pesisir barat Sumatera, urat nadi yang menghubungkan komoditas Sumbar dengan pasar nasional dan luar negeri. Muara Padang di Batang Arau disebut pusat wisata bahari, penyeberangan ke Mentawai dan kawasan cagar budaya.
Data Pelindo yang dilampirkan menunjukkan Teluk Bayur sekarang punya dermaga petikemas 348 meter dan dermaga non petikemas 850,5 meter, dengan daya tampung 345.600 TEUs, curah cair 4,63 juta ton dan curah kering 4,74 juta ton setahun. Tujuh perusahaan memakai tangki timbun CPO di sana dengan produksi 2025 lebih 3,15 juta ton. Terbesar PT Padang Raya Cakrawala 1,16 juta ton (37 persen), disusul PT Wilmar Nabati Indonesia 737 ribu ton (23 persen), PT Incasi Raya 547 ribu ton (17 persen), PT Wira Inno Mas 381 ribu ton, PT Asianagro 142 ribu ton, PT Teluk Bayur Bulk Terminal 126 ribu ton dan PT Agromuko 56 ribu ton.
Lahan HPL Pelindo di Teluk Bayur 82,2 hektare. Tiga perempatnya terpakai. Sisanya, 20,4 hektare, ditempati warga Teluk Bayur dan Gaung. Tiga perusahaan sawit sudah minta tambahan lahan, Wilmar 2 hektare, Apical 10 hektare dan Mewah 5 hektare.
Rencana Pelindo dibagi tiga tahap. Jangka pendek 2026 sampai 2030 berisi delapan pekerjaan yang diminta gubernur. Jangka menengah sampai 2035, Dermaga 10, pipa CPO 249 meter dan pemecah ombak sisi timur 460 meter. Jangka panjang sampai 2045, reklamasi tahap dua 6 hektare di area Wilmar, tahap tiga 7,77 hektare di area Gaung, Dermaga 11 dan 12, pipa CPO 232 meter, perubahan areal Pasar Gaung 11,21 hektare dan pemecah ombak sisi selatan 700 meter.

Yang mengganjal adalah tata ruang. Perda RTRW dan RDTR Kota Padang 2023-2043 masih menetapkan Teluk Bayur sebagai zona transportasi, belum menampung kegiatan industri. Keduanya harus direvisi. Jalan nasional yang berdiri di atas HPL pelabuhan diusulkan jadi penyertaan modal negara kepada Pelindo. Rekomendasi gubernur sudah keluar 23 Juli 2024, rekomendasi wali kota 16 Oktober 2024, tapi penetapan Rencana Induk Pelabuhan oleh Menteri Perhubungan masih berjalan. Rapat dengan DPRD dan PUPR Kota Padang digelar 17 Juli 2026, rapat kesesuaian RDTR di PTSP 20 Agustus 2026.
Di Muara Padang, rancangan Rencana Induk Pelabuhan sudah mendapat pertimbangan teknis Kementerian Perhubungan sejak 6 Februari 2025. Gedung Maritime Centre sudah mengantongi izin sumber daya air dan Amdal, dokumen lelangnya diperbarui 31 Agustus 2026, tinggal persetujuan bangunan gedung. Empat perusahaan sudah minta tempat, PT Mentawai Anugerah Sejahtera untuk kapal penyeberangan, PT Gunung Mas Inti Sejahtera untuk kapal wisata dan restoran, PT Jakhavra Food Production dan PT Muara Marina Selaras untuk restoran. Kendalanya sama, sebagian kawasan di RDTR masih zona transportasi, perlindungan setempat dan cagar budaya, belum zona perdagangan dan jasa.

Dalam pertemuan itu Dony menyatakan rencana kawasan Teluk Bayur harus diselaraskan dulu dengan Pelindo dan pemda, lalu dikunci lewat kebijakan pusat agar resmi masuk tata ruang.

JAKARTA (RangkiangNagari) - Kelangkaan solar yang berulang di Sumbar bukan disebabkan kurang, tapi disikat oknum untuk tambang liar. Tak masuk akal jika petugas SPBU tidak tahu.

“Kita minta data tak dapat-dapat, sudah kirim surat ke Pertamina juga tak diberi, padahal kita tahu mobil bolak-balik ambil solar ke SPBU. Kita tahu ada mobil bolak-balik itu, sudah lama Pak Dony,” kata Gubernur Mahyeldi kepada COO Danantara Dony Oskaria di Jakarta, Kamis (3/9).

Patgulipat soal solar di Sumbar sudah jadi pantun. Bahkan jadi dendang para sopir truk. Dirazia, lancar. Tak lama kemudian terjadi lagi. Habis akal pemerintah Sumbar, dilaporkannya ke Danantara.

Didapat kabar, Patra Niaga segera meluncur ke Padang guna membahas hal tersebut. Jika tak besok, lusa.
Dalam pertemuan dengan Gubernur, COO Danantara Dony memang menyatakan akan memanggil Patra Niaga. Beberapa jam saja, selesai diurus.
Tambang emas liar di Sumbar jumlahnya ratusan. Melibatkan ribuan orang. Ratusan alat berat bekerja siang malam. Untuk alat berat itulah solar diperlukan. Tak ada cara lain, kecuali membeli ke SPBU secara diam-diam.

Tambang emas itu merusak lingkungan, menyisakan alam yang binasa dan menghanyutkan merkuri. Tambang itulah yang akan ditata dengan benar oleh Danantara. Sayang izin-izinnya di kementerian lain belum tuntas.

Menurut Mahyeldi, pemprov sudah mengajukan usulan wilayah pertambangan rakyat ke pusat. Dokumen yang diperoleh menunjukkan surat gubernur soal usulan tersebut.
Surat pertama bernomor 540/249/MB/III/DESDM-2025, tertanggal 13 Maret 2025, ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara di Jakarta Selatan. Isinya usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) seluas 13.354,69 hektare di tujuh kabupaten. Agam 9 blok, 68,81 hektare, sirtu dan batu gamping. Pasaman Barat 18 blok, 1.584,69 hektare, emas. Solok Selatan 183 blok, 5.588,52 hektare, emas dan sirtu. Solok 19 blok, 360,92 hektare, emas, tembaga, pasir dan batu. Sijunjung 131 blok, 5.625,06 hektare, emas, mangan dan batuan. Kepulauan Mentawai 16 blok, 93,87 hektare, sirtu dan tanah urug. Tanah Datar 12 blok, 32,82 hektare, sirtu. Surat itu ditembuskan kepada Menteri ESDM.

Surat kedua bernomor 540/563/BP/DESDM-2025, tertanggal 30 Juni 2025, menjawab surat Dirjen Minerba tanggal 15 Mei 2025. Gubernur menambah usulan WPR seluas 4.278,86 hektare. Dharmasraya 90 blok, 2.777,15 hektare, emas, bijih besi, mangan, sirtu, pasir dan batu gamping. Pasaman Barat 2 blok, 189,37 hektare, emas. Pasaman 17 blok, 1.312,34 hektare, emas, bijih besi, mangan dan timah hitam.
Dengan dua surat itu, pemprov mengusulkan 497 blok WPR seluas 17.633,55 hektare di sembilan kabupaten. Sebagian besar untuk emas.