Rangkiang Nagari | Portal Berita

Bukittinggi (Rangkiangnagari) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Arnis Malin Palimo, S.Pd, Sabtu (2/8/25) melaksanakan reses masa sidang III tahun 2024/2025 di kawasan Jl. Pendidikan, Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguak Panjang. 

Kegiatan yang menjadi momentum untuk menjemput aspirasi warga, khususnya terkait kebutuhan infrastruktur, pendidikan, dan pemberdayaan sosial itu 

juga dihadiri oleh Perwakilan OPD terkait se Kota Bukittinggi, Camat diwakili Sekcam, Lurah, RT/RW, Niniak Mamak, Bundo Kanduang, Tokoh Masyarakat, Warga, kader, simpatisan daerah pemilihan. 

H. Arnis, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kehadiran dan antusiasme warga masyarakat yang mengikuti kegiatan dengan penuh semangat. Forum ini menjadi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan konstituennya, yang secara langsung menyampaikan keluhan, masukan, serta harapan untuk kemajuan lingkungan dan masyarakat.

“Seluruh aspirasi dari tamu hadirin dan tokoh masyarakat kita tampung dengan baik. Intinya adalah tentang upaya bersama menuju masyarakat yang lebih maju dan sejahtera, bagaimana pembinaan generasi muda dan masyarakat dapat dijalankan melalui dukungan terhadap masjid, penguatan peran keluarga, serta peningkatan sarana prasarana yang dibutuhkan,” katanya.

Beberapa pokok aspirasi yang disampaikan, diantaranya, menyoroti perlunya penataan operasional tempat hiburan malam, seperti karaoke dan kafe, mendorong prioritas bagi anak-anak yang berdomisili dekat sekolah untuk diterima di sekolah tersebut, serta percepatan pengaspalan jalan.

Sementara itu, Sekretaris Camat turut mengusulkan alokasi dana pokok pikiran (pokir) untuk penyelesaian pembangunan Masjid Jami' di kawasan setempat. 

Di sisi lain, Gindo Ali, Ketua RT, menyoroti masalah saluran drainase yang sempit dan butuh pelebaran serta pembersihan.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan Dinas PUPR, Des, menjelaskan bahwa pembangunan selokan dari Jembatan Besi telah masuk dalam perencanaan tahun 2025. 

Beberapa item seperti krosing genangan jalan dan perbaikan trotoar juga telah dirancang namun masih menunggu realisasi anggaran. Dalam bidang sosial, Ibu Yusrida dari RW 2 Tarok Dipo mengangkat pentingnya pelatihan masyarakat berbasis data DTKS, termasuk memperluas akses pelatihan bagi masyarakat yang belum terdata namun memiliki minat. 

H. Arnis, merespon dengan komitmen untuk melakukan pendataan ulang DTKS serta mendata anak-anak kurang mampu dan fakir miskin, guna mendukung program sosial yang lebih adil.

Aspirasi dari Ibu Satria, di RT 4 RW 5 Sumurapak, menyentuh persoalan zonasi pendidikan yang menyulitkan anak-anak di wilayah tersebut masuk sekolah terdekat. 

Menjawab hal ini, perwakilan Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa penempatan siswa didasarkan pada SK Walikota dan data Dapodik, serta keterbatasan kuota di sekolah-sekolah terkait.

Di sisi lain, terkait pengadaan fasilitas senam lansia seperti mikrofon dan speaker, H. Arnis, menyatakan, akan mengalokasikan dana pokir dan mengusulkan kebijakan berbasis kearifan lokal untuk mendukung kegiatan posyandu lansia.

Keselarasan dengan Prioritas Pemko Aspirasi warga yang mencuat di titik reses ini secara umum sejalan dengan program prioritas Pemerintah Kota Bukittinggi, khususnya dalam hal peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan, akses pendidikan, dan penguatan jaminan sosial berbasis data akurat.

Namun, H. Arnis menyampaikan bahwa persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) perlu dipecahkan bersama, termasuk meninjau ulang sistem berdasarkan domisili, afirmasi, mutasi, dan jalur prestasi. 

Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan kearifan lokal dan aspirasi ninik mamak agar sistem penerimaan siswa lebih berkeadilan.

Menutup sesi reses, H. Arnis Malin Palimo, mengajak warga untuk terus aktif menyampaikan aspirasi melalui forum resmi, serta mengawasi pergaulan anak-anak baik di lingkungan rumah maupun di luar, sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam membangun karakter generasi muda. (rul) 

Bukittinggi (Rangkiangnagari) - Masalah PBB, Zonasi Pendidikan, dan Pemanfaatan Lahan Hibah, menjadi sorotan pada Reses Persorangan Anggota DPRD Kota Bukittinggi dari Fraksi Demokrat, Yerri Amiruddin. 

Yerry Amiruddin, yang melaksanakan  reses masa sidang III tahun 2024/2025 dengan menjaring aspirasi warga  Kelurahan Ladang Cangkiah, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Bukittinggi, yang berlangsung di Lapangan Takraw RW 01 halaman masjid istiqamah sumua, Minggu pagi (3/8/25).

Dihadiri oleh tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, serta sejumlah perangkat daerah terkait, sejumlah isu krusial mencuat dalam kegiatan tersebut, mulai dari keluhan atas tingginya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), ketimpangan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB, hingga hambatan teknis dalam sertifikasi tanah secara online.

“PBB kami terlalu tinggi dan tidak mencerminkan kondisi bangunan. Ini sangat memberatkan,”kata Ibu Mellita, salah seorang warga, yang juga menyoroti sistem zonasi pendidikan yang membuat anak-anak sulit masuk ke sekolah terdekat.

Aspirasi lain datang dari Ibu Mardiah, yang menyampaikan kesulitan warga lansia dalam mengakses program sertifikasi tanah berbasis sistem online. Sementara itu, RW Doni, mengusulkan perbaikan saluran air (drainase) yang kerap menjadi sumber genangan di lingkungan RW 01.

Isu pemanfaatan lahan hibah juga turut disuarakan. Ibu Rina, warga lainnya, mengusulkan agar lahan hibah yang ada di wilayah mereka dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum seperti ruang terbuka hijau atau balai warga.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Yerri Amiruddin, berkomitmen, untuk mengawal seluruh masukan hingga ke meja pembahasan DPRD, baik dalam bentuk rekomendasi, pokok-pokok pikiran, maupun pengawasan langsung ke instansi terkait.

“Kami tidak hanya datang untuk mendengar, tapi memastikan bahwa setiap suara warga ini masuk dalam mekanisme resmi DPRD. Isu-isu seperti PBB, pendidikan, dan pengelolaan lahan harus dikawal serius,” tegasnya.

Selain permasalahan teknis, warga juga menyuarakan dukungan terhadap program pemberdayaan seperti bank sampah, pemanfaatan lahan tidur untuk ekonomi kreatif, serta penyaluran bantuan langsung kepada petani dan pelaku UMKM agar lebih tepat sasaran.

Kegiatan reses ini berlangsung hangat dan terbuka, dengan warga menyampaikan langsung harapan-harapan mereka kepada wakil rakyat di hadapan OPD teknis yang turut hadir. (rul) 

Bukittinggi (Rangkiangnagari) - Enam Anggota Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD) Kota  Bukittinggi, melaksanakan reses kelompok masa sidang III tahun 2024/2025, di halaman kantor camat Mandiangin Koto Selayan (MKS), Jumat (01/08/25).

Persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), khususnya di tingkat SMA, jadi topik terhangat yang muncul dalam reses tersebut.

Enam Anggota DPRD Bukittinggi, dari Daerah Pemilihan (Dapil) MKS, yang melaksanakan reses kelompok tersebut, yakni Yundri Refno Putra (Gerindra), Neni Anita (Nasdem), Berliana Betris (Golkar), Dede Suryadi Harahap (PAN), Linda Wardiyanti (PKS) dan Dedi Fatria (PPP). Sementara, wakil rakyat dari dapil MKS lainnya, melaksanakan reses secara perorangan.

Anggota DPRD Bukittinggi, Dedi Fatri, menjelaskan, aspirasi terkait PPDB, khususnya di tingkat SMA, memang masih jadi persoalan untuk sejumlah pelajar. Ada sejumlah anak anak Bukittinggi, yang masih belum diterima atau tidak tertampung di tingkat SMA sederajat.

“Beberapa warga memberikan pertanyaan mengarah pada persoalan penerimaan peserta didik baru, khususnya di SMA. Ini jadi masalah hampir setiap tahun,” katanya.

Menyikapi hal itu, Dedi Fatria, bersama anggota dewan lainnya, menyampaikan, persoalan ini memang sedang jadi pembahasan serius bagi pemerintah kota dan provinsi Sumatra Barat. Sistem yang ditetapkan untuk penerimaan, melalui jalur afirmasi dan mutasi persen sedangkan prestasi 35 persen.

“Ini yang akan kita bahas lagi bersama pemerintah daerah, agar hal serupa tidak terulang lagi di tahun yang akan datang. Sementara, persoalan yang ada saat ini, sudah mulai diselesaikan, termasuk dengan memasukkan anak Bukittinggi ke sekolah yang ada di daerah tetangga,” ujar Dedi.

Selain masalah pendidikan, sejumlah aspirasi warga juga diungkapkan dalam reses ini. Diantaranya, masalah infrastruktur dan sosial yang menjadi kepentingan umun di tengah masyarakat. (rul)