LIMAPULUH KOTA (RangkiangNagari) – Karut marut pengelolaan data kasus positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Limapuluh Kota, mengundang pertanyaan dari masyarakat. Banyak kalangan menilai, pemerintah daerah itu tidak serius dan tidak mampu dalam menghadapi wabah ini.
Tidak hanya itu, kurangnya koordinasi antar tim yang berada dalam Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, membuat data yang seharusnya bisa diketahui masyarakat jadi amburadul. Akibatnya, masyarakat yang seharusnya bisa waspada terkait wabah ini, jadi tidak bisa apa-apa.Setelah Tim Gugus Tugas memberikan pengumuman, Wabup juga mengeluarkan penyataan dan Pemprov pun sebagai pusat informasi juga mengeluarkan rilis. Data yang dikeluarkan ketiga sumber itu berbeda. Hal ini membuat warga Limapuluh Kota pusing. Tidak tentu mana yang akan didengarkan.
Pemerhati Luak Limopuluah Yudilfan Habib, kepada Singgalang, Senin (11/5), mengatakan, seharusnya Tim Gugus Tugas satu suara dalam mengeluarkan data. Sebelum merilis hasil yang akan disa.paikan, harus seiya sekata dulu. Baru kemudian disampaikan kepada masyarakat.
“Nah ini kesannya mereka berjalan sendiri-sendiri. Dan yang kita sayangkan juga, bupati sebagai ketua Tim Gugus Tugas tidak mau bertanggung jawab. Dan terkesan menyerahkan kepada bawahan. Dan lebih mementingkan untuk turun kelapangan yang tujuannya tidak jelas,” ujarnya.Menurutnya, Wabup sebagai Wakil Ketua Tim Gugus tidak seharusnya juga memberikan data diluaran. Jadi terkesan tidak ada kecocokan tim ini dalam mengurus masyarakat. Padahal yang dihadapi ini adalah wabah dan menyangkut nyawa masyarakat Limapuluh Kota.
“Seharusnya para pejabat di Limapuluh Kota itu bisa meniru Kota Payakumbuh. Dimana ketika pak walikota tidak bisa memberikan keterangan terkait perkembangan Covid-19 ini, yang maju adalah wakilnya. Kalau keduanya berhalangan hadir, masih ada juru bicara Tim Gugus Tugas yang menyampaikan rilis. Begitu seharusnya sebuah tim. Jadi jelas data dan perjalanan datanya,” tambahnya.Data yang menajdi polemik itu adalah ketika Tim Gugus Tugas mengumumkan ada penambahan satu kasus positif dari hasil yang dikirimkan labor FK Unand. Tidak lama berselang, Wabup Ferizal Ridwan membantah data yang disampaikan oleh Tim Gugus Tugas itu. Disampaikaan Wabup, bahwa seharusnya kasus positif di Limapuluh Kota sudah lima bukan dua, jarena ada tiga orang ber KTP Limapuluh Kota yang ditangani oleh Pemko Payakumbuh.
Karut marut data ini akhirnya diambil alih oleh pihak Pemprov Sumbar. Melalui Juru Bicara Covid-19 Sumatera Barat, Jasman Rizal membuat siaran pers, Minggu (10/5), soal penambahan 2 orang positif Covid-19 di Limapuluh Kota. “Ada satu lagi penambahan baru, jadinya sudah ada tiga. Kemudian, jika ditambahkan dengan kasus dua orang yang ditangani oleh Pemko Payakumbuh, jadinya sudah lima yang positif di Limapuluh Kota,” katanya.
Tidak hanya itu, kurangnya koordinasi antar tim yang berada dalam Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, membuat data yang seharusnya bisa diketahui masyarakat jadi amburadul. Akibatnya, masyarakat yang seharusnya bisa waspada terkait wabah ini, jadi tidak bisa apa-apa.Setelah Tim Gugus Tugas memberikan pengumuman, Wabup juga mengeluarkan penyataan dan Pemprov pun sebagai pusat informasi juga mengeluarkan rilis. Data yang dikeluarkan ketiga sumber itu berbeda. Hal ini membuat warga Limapuluh Kota pusing. Tidak tentu mana yang akan didengarkan.
Pemerhati Luak Limopuluah Yudilfan Habib, kepada Singgalang, Senin (11/5), mengatakan, seharusnya Tim Gugus Tugas satu suara dalam mengeluarkan data. Sebelum merilis hasil yang akan disa.paikan, harus seiya sekata dulu. Baru kemudian disampaikan kepada masyarakat.
“Nah ini kesannya mereka berjalan sendiri-sendiri. Dan yang kita sayangkan juga, bupati sebagai ketua Tim Gugus Tugas tidak mau bertanggung jawab. Dan terkesan menyerahkan kepada bawahan. Dan lebih mementingkan untuk turun kelapangan yang tujuannya tidak jelas,” ujarnya.Menurutnya, Wabup sebagai Wakil Ketua Tim Gugus tidak seharusnya juga memberikan data diluaran. Jadi terkesan tidak ada kecocokan tim ini dalam mengurus masyarakat. Padahal yang dihadapi ini adalah wabah dan menyangkut nyawa masyarakat Limapuluh Kota.
“Seharusnya para pejabat di Limapuluh Kota itu bisa meniru Kota Payakumbuh. Dimana ketika pak walikota tidak bisa memberikan keterangan terkait perkembangan Covid-19 ini, yang maju adalah wakilnya. Kalau keduanya berhalangan hadir, masih ada juru bicara Tim Gugus Tugas yang menyampaikan rilis. Begitu seharusnya sebuah tim. Jadi jelas data dan perjalanan datanya,” tambahnya.Data yang menajdi polemik itu adalah ketika Tim Gugus Tugas mengumumkan ada penambahan satu kasus positif dari hasil yang dikirimkan labor FK Unand. Tidak lama berselang, Wabup Ferizal Ridwan membantah data yang disampaikan oleh Tim Gugus Tugas itu. Disampaikaan Wabup, bahwa seharusnya kasus positif di Limapuluh Kota sudah lima bukan dua, jarena ada tiga orang ber KTP Limapuluh Kota yang ditangani oleh Pemko Payakumbuh.
Karut marut data ini akhirnya diambil alih oleh pihak Pemprov Sumbar. Melalui Juru Bicara Covid-19 Sumatera Barat, Jasman Rizal membuat siaran pers, Minggu (10/5), soal penambahan 2 orang positif Covid-19 di Limapuluh Kota. “Ada satu lagi penambahan baru, jadinya sudah ada tiga. Kemudian, jika ditambahkan dengan kasus dua orang yang ditangani oleh Pemko Payakumbuh, jadinya sudah lima yang positif di Limapuluh Kota,” katanya.
#Ryan