Rangkiang Nagari | Portal Berita

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Pasaman periode 2025-2030.

Pasaman (Rangkiangnagari) - Acara yang diselenggarakan di Hotel Emir Lubuk Sikaping, Minggu (16/11). dihadiri langsung Ketua DPD Golkar Provinsi Sumbar, H. Khairunnas, Anggota DPR RI Dapil Sumbar II, Benny Utama, Anggota DPRD Provinsi Sumbar Dapil IV Zulkenedi Said, pengurus DPD Golkar Provinsi, Ketua DPD Golkar Pasaman periode 2020 - 2025, Drs. Syahrizal Yusuf, Para ketua DPD Golkar se Sumbar, Wakil Bupati Pasaman yang juga Ketua DPD Nasdem, Pasaman Parulian, Ketua Parpol lainnya, serta undangan lainnya 

Terpilihnya toko muda partai Golkar itu, karena mendapatkan dukungan penuh dari 12 Pimpinan Tingkat Kecamatan (PTK) Partai Golkar, organisasi sayap seperti Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), serta organisasi yang mendirikan dan didirikan Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPD AMPI) Kabupaten Pasaman dan PDK Kosgoro 1957.

Dalam sambutannya, Ketua DPD Golkar terpilih, Tommy Irawan Sandra mengucapkan terima kasih kepada seluruh PTK dan organisasi sayap yang telah mendukung penuh dirinya menjadi ketua DPD Golkar Pasaman periode 2025-2030.

"Selaku ketua terpilih, saya bertekad akan membesarkan partai Golkar ini di ranah Pasaman. Semoga partai Golkar menjadi pemenang pemilu pada periode mendatang," tegasnya.

Ia juga mengakui, jabatan ketua ini bukan hanya sekedar jabatan saja melainkan amanah yang diberikan kepada dirinya untuk membawa kejayaan partai berlambang pohon beringin itu di Kabupaten Pasaman 

"Tugas berat telah menanti kita bersama. Oleh karena itu saya menghimbau kepada seluruh kader golkar untuk bersama-sama kembali meraih kemenangan partai Golkar pada pemilu 2029 mendatang," harapnya. (Tio) 

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Barat, H.Khairunas,secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kabupaten Pasaman yqng mengusung  tema " Golkar Solid Indonesia Maju.

Musda tersebut turut dihadiri tokoh-tokoh penting Partai Golkar, di antaranya Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI H.Benny Utama, Wakil Bupati Pasaman, H.Parulian, Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumbar, Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Pasaman, pimpinan DPRD dari Partai Golkar, unsur pimpinan partai politik, serta PTK dan PTN Partai Golkar se-Kabupaten Pasaman.

Dalam sambutannya, H. Khairunas menekankan bahwa Musda merupakan momentum penting bagi konsolidasi internal dan ajang mendengar aspirasi kader serta masyarakat.

"Musda ini adalah forum evaluasi perjalanan partai selama lima tahun terakhir, sekaligus merumuskan dan arah kerja kedepan," ujarnya 

Khairunas yang juga menjabat sebagai Bupati Solok Selatan menegaskan bahwa ketua terpilih nantinya memiliki tanggung jawab besar untuk mengembalikan kejayaan Partai Golkar di Pasaman.

"Kabupaten Pasaman adalah lumbung suara Golkar pernah memimpin daerah dan DPRD. Ketua terpilih harus mampu merebut kembali kejayaan itu dan memenangkan pileg 2029," tegasnya

Anggota DPR RI, H.Benny Utama, dalam sambutannya menekankan pentingnya konsolidasi menyeluruh hingga tingkat kecamatan dan nagari.

" Ketua terpilih harus merangkul kembali seluruh kader, termasuk yang selama ini tidak aktif, baik ditingkat kecamatan maupun nagari, demi kemenangan Golkar pada pileg 2029,"ujarnya.

Wakil Bupati Pasaman, H. Parulian, menyebut Musda bukan sekadar agenda rutin, tetapi forum penting untuk merumuskan langkah strategis pembangunan daerah dan menjawab tantangan politik ke depan.

" Peran partai politik, termasuk Partai Golkar, sangat penting sebagai pilar demokrasi. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan elemen partai politik," tegasnya.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasaman membutuhkan sinergi dengan seluruh partai politik untuk memastikan pembangunan berjalan berkeadilan, berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat

Musda XI Partai Golkar Kabupaten Pasaman ini diharapkan menjadi titik awal penguatan kembali soliditas kader dan kemenangan Golkar pada Pemilu mendatang.(Tio)

Pasaman (Rangkiangnagari) - Pendaftaran Bakal Calon Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pasaman untuk periode 2025–2030 resmi ditutup pada Sabtu, 15 November 2025 pukul 16.00 WIB. Hingga batas waktu penutupan, hanya satu nama yang masuk sebagai bakal calon, yakni Bendahara Umum DPD Golkar Kabupaten Pasaman, Tommy Irawan Sandra.

Ketua Pengarah Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kabupaten Pasaman, M.Mardina,  menyampaikan hal tersebut kepada sejumlah awak media di Emire Hotel Lubuksikaping, Sabtu (15/11/2025).

Menurutnya, sampai waktu pendaftaran berakhir tidak ada kandidat lain yang mengambil formulir ataupun menyerahkan berkas pencalonan.

“Berdasarkan hasil verifikasi bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Pasaman periode 2025–2030 yang dilaksanakan pada 15 November 2025, sesuai tahapan penjaringan yang diatur dalam Juklak-02/DPP/GOLKAR, hanya satu calon yang memenuhi syarat, yaitu Tommy Irawan Sandra,” ujar M. Mardinal.

Ia menjelaskan bahwa Tommy Irawan Sandra mendapat dukungan kuat dari struktur partai, yakni 12 Pimpinan Tingkat Kecamatan (PTK)  serta empat organisasi sayap yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar.

Dengan dukungan tersebut, Panitia Pengarah Musda XI secara resmi menetapkan Tommy Irawan Sandra sebagai Calon Tunggal Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pasaman Periode 2025 - 2030.

Dengan demikian, nama Tommy Irawan Sandra menjadi satu-satunya kandidat yang akan dibahas dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI Golkar Pasaman yang digelar pada Minggu, 16 November 2025 di Emire Hotel Lubuksikaping.

Musda XI Partai Golkar Kabupaten Pasaman rencananya akan dihadiri oleh Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Barat, Khairunas,  beserta jajaran pengurus dan DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota. Selain itu, sejumlah tokoh penting juga dijadwalkan hadir, di antaranya Anggota DPR RI H.Benny Utama, Zigo Rolanda, Bupati Pasaman,  unsur Forkompinda, serta perwakilan partai politik di Kabupaten Pasaman.(Tio) 

Kabupaten Solok (Rangkiangnagari) - Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Ekosistem Media pada Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, Farida Dewi Maharani, mengapresiasi kunjungan rombongan Wartawan Kabupaten Solok bersama Dinas Kominfo Kabupaten Solok yang menyambangi Kantor Komdigi, di Jalan Medan Merdeka Barat, No 9, Jakarta Pusat, Selasa (11/11).

Farida Dewi Maharani merasa ‘surprise’ (terkejut) dengan kehadiran 52 orang Wartawan Kabupaten Solok. Dan pendamping dari Dinas Kominfo Kabupaten Solok, dengan jumlah total sebanyak 60 orang.

Yang hondoh pondoh, bergeduru memenuhi Ruangan Rapat Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, yang dipimpin oleh Menteri Meutya Hafid itu.

Biasanya, wartawan yang datang berkunjung sekitar dua puluhan orang saja, kali ini dari Kabupaten Solok hadir lima puluh dua wartawan. Alhamdulilah, berarti hubungan kemitraan Dinas Kominfo Kabupaten Solok dengan rekan-rekan wartawan, sangat baik dan harmonis sekali ” tutur Farida Dewi Maharani.

Mendengar tutur kata itu, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Solok Safriwal dan Kabid IKP Deby Laretta beserta jajaran, juga seluruh rombongan Wartawan Kabupaten Solok, langsung tersenyum sumringah.

Seraya mengucap terima kasih, atas sambutan hangat Plt Direktur Ekosistem Media pada Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komdigi, Farida Dewi Maharani.

Karena ditengah jadwal agendanya yang super padat, masih berkenan menerima kunjungan tamu rombongan Wartawan dan Dinas Kominfo dari Kabupaten Solok Nan Indah itu.

Dalam audiensi penuh makna, bagi rombongan Wartawan Kabupaten Solok dihadiri Sekretaris PWI Kabupaten Solok Syafriadi, S.Pt , Ketua Forum Wartawan Solok (FORWAS) yang juga Dewan Penasehat PWI Kabupaten Solok, Riswan Jaya, SH, Ketua MOI, Wahyu Yudistira, dan sejumlah Ketua organisasi wartawan Solok lainnya itu, Farida Dewi Maharani juga memaparkan banyak hal.

Khususnya yang berkaitan dengan ekosistem dan regulasi syarat-syarat kerja sama, antara Dinas Kominfo dengan media. Khususnya media lokal di Kabupaten Solok.

Lebih lanjut Farida Dewi Maharani menegaskan bahwa, syarat kerja sama Kominfo dengan media, lebih ditekankan kepada regulasi yang berlaku. Seperti di antaranya, media yang harus terferifikasi di Dewan Pers.

Selain itu, ujarnya, didorong agar Wartawan nya juga sudah ikut Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

” Dengan media yang sudah terverifikasi dan wartawan yang sudah berkompeten, tentunya kapasitas dan kredibilitas media termasuk wartawanya, sudah tidak diragukan lagi ” tutur Farida Dewi Maharani.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Solok, Safriwal, mengucapkan terima kasih, atas kesediaan Direktur Ekosistem Media pada Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, Farida Dewi Maharani, yang berkenan menerima kunjungan Wartawan Kabupaten Solok.

Safriwal mengatakan bahwa, Orientasi Lapangan Wartawan Kabupaten Solok bersama Dinas Kominfo Kabupaten Solok, dilaksanakan selama lima hari, dari tanggal 9 sampai dengan 13 November 2025.

Dengan agenda, pertama mengunjungi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI dan kedua berkunjung ke Dewan Pers.

Terima kasih kepada Ibu Direktur, semoga pengalaman dan informasi berharga yang diperoleh rombongan Wartawan Kabupaten Solok dan Dinas Kominfo Kabupaten Solok di Komdigi RI, dapat menjadi bahan referensi dan menambah wawasan kedepanya ” ucap Safriwal.(Lz) 

Kabupaten Solok (Rangkiangnagari) - Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers, Jul Kipli, apresiasi Upaya Pemerintah Kabupaten Solok dalam memperkuat kualitas dan profesionalitas media lokal,hal ini disampaikan saat menerima kunjungan resmi rombongan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Solok di Kantor Dewan Pers, Rabu (12/11).

Kami sangat mengapresiasi perhatian pemerintah daerah terhadap dunia pers. Verifikasi media bukan hanya soal administrasi, tetapi wujud komitmen menjaga profesionalitas dan kredibilitas informasi di tengah masyarakat,” ujar Jul Kipli.

Menurutnya, Dewan Pers terus mendorong agar setiap media, khususnya di daerah, dapat segera melakukan verifikasi perusahaan pers. Hal ini penting agar media memiliki dasar hukum yang kuat serta terlindungi dalam menjalankan aktivitas jurnalistiknya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Derajat, Tenaga Ahli Dewan Pers, yang memberikan pemaparan teknis mengenai prosedur, manfaat, dan dampak positif verifikasi bagi lembaga media.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Solok, Safriwal, S.Si., M.CIO, menyampaikan kondisi terkini media di Kabupaten Solok. Ia menjelaskan bahwa masih terdapat beberapa media yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers, dan pihaknya akan terus melakukan pembinaan agar seluruh media di daerah tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan.

“Kami berkomitmen untuk membantu media lokal agar semakin profesional, terverifikasi, dan berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui pemberitaan yang akurat dan berimbang,” terang Safriwal.

Kegiatan yang berlangsung di Hall Dewan Pers, Jakarta, ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Dewan Pers. Melalui pertemuan ini, diharapkan lahir kolaborasi nyata dalam membangun ekosistem pers yang sehat, kredibel, dan beretika, sejalan dengan semangat mewujudkan pemerintahan yang transparan dan informatif. 

Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, JulKipli menyampaikan rasa terima kasih atas langkah proaktif yang dilakukan Diskominfo Kabupaten Solok dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan lembaga pers nasional. (Lz) 

Payakumbuh (Rangkiangnagari) - Pemko Payakumbuh memperkuat peran koperasi sebagai instrumen ekonomi mikro melalui Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus Koperasi Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Tahun 2025.

Kegiatan selama tiga hari, 14–16 November 2025, di Hotel Mangkuto Syariah Payakumbuh itu diikuti 94 pengurus dari 47 koperasi kelurahan.

Pelatihan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan koperasi di tingkat kelurahan mampu berfungsi sebagai lembaga keuangan dan unit usaha yang efektif bagi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan rumah tangga.

Kegiatan dibuka oleh Asisten III Setdako Payakumbuh, Ifon Satria, mewakili Wali Kota Payakumbuh. Hadir pula Kepala Dinas Koperasi dan UMKM M. Faizal, Kabid Koperasi Ade Vianora, serta seluruh pengurus koperasi kelurahan.

Ifon Satria menekankan pentingnya peran koperasi dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di tingkat paling kecil, yaitu rumah tangga.

“Pelatihan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas pengurus dalam manajemen keuangan, digitalisasi usaha, dan tata kelola organisasi. Dengan tata kelola yang kuat, koperasi bisa menjadi penyangga ekonomi warga ketika menghadapi kebutuhan mendesak atau modal usaha,” kata Ifon, Jumat (14/11/2025).

Ia menilai koperasi di tingkat kelurahan sangat relevan dalam mendukung aktivitas ekonomi mikro, termasuk usaha rumahan, pedagang kecil, hingga kelompok-kelompok ekonomi produktif.

Menurut Ifon, perubahan pola pasar dan persaingan dengan lembaga keuangan lain menuntut koperasi untuk melakukan inovasi agar tetap relevan.

“Inovasi dan diversifikasi usaha menjadi satu-satunya jalan agar koperasi dapat bertahan. Koperasi harus adaptif terhadap kebutuhan ekonomi mikro yang dinamis,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa keberadaan 47 KDKMP di seluruh kelurahan memberikan peluang luas bagi pengembangan layanan ekonomi yang dekat dengan masyarakat.

“Jika dikelola secara profesional, koperasi kelurahan akan memiliki peran signifikan dalam meningkatkan pendapatan warga dan memperkuat ekonomi rumah tangga,” katanya.

Ifon mengingatkan para pengurus koperasi bahwa keberhasilan koperasi sangat bergantung pada komitmen pengelola.

Ia berharap pelatihan ini menjadi kebangkitan bagi para pengurus untuk mendedikasikan tenaga dan pikiran bagi kemajuan koperasi di wilayah masing-masing.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Payakumbuh, M. Faizal, mengatakan keberadaan KDKMP harus dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini kerap kesulitan mengakses layanan permodalan atau pendampingan usaha.

“Kami mendorong KDKMP menjadi pusat layanan ekonomi mikro di kelurahan. Koperasi harus mampu menyediakan akses permodalan yang mudah, aman, dan terjangkau bagi pelaku UMKM dan usaha kecil,” ujarnya.

Faizal menambahkan bahwa KDKMP juga dapat memperluas unit usaha berbasis kebutuhan lokal seperti penyediaan sembako, jasa simpan pinjam, hingga layanan digital yang dapat menunjang aktivitas ekonomi warga.

“Pengurus yang memahami manajemen modern akan lebih cepat membaca peluang usaha dan bergerak melayani kebutuhan anggotanya. Inilah yang kami inginkan: koperasi hadir sebagai solusi ekonomi sehari-hari,” pungkasnya. (Rn) 

Payakumbuh (Rangkiangnagari) - Di tengah meningkatnya kebutuhan layanan makanan bergizi yang aman, Pemko Payakumbuh memperkuat standar higiene dan sanitasi di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Langkah ini dipandang sebagai fondasi penting untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar memenuhi prinsip keamanan pangan bagi puluhan ribu penerima manfaat.

Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menyatakan keseriusannya saat menerima kunjungan Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) dan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) di Aula Ngalau Indah, Balai Kota Payakumbuh, Jumat (14/11/2025).

Kunjungan dua lembaga tersebut dinilai memberi dukungan teknis sekaligus memperkuat implementasi Aksi Nyata Laik Higiene Sanitasi (LHS) di lapangan.

“Melalui aksi ini, kita tidak hanya meningkatkan kesadaran akan pentingnya higiene dan sanitasi, tetapi juga menumbuhkan budaya hidup bersih dan sehat di tengah masyarakat,” kata Wako Zulmaeta.

Ia menegaskan bahwa LHS bukan sekadar formalitas, tetapi instrumen penting dalam memastikan seluruh makanan yang disajikan SPPG aman, bebas kontaminasi, dan memenuhi standar kebersihan.

Menurutnya, aspek keamanan pangan tidak dapat dipisahkan dari upaya meningkatkan status gizi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Penguatan standar ini juga disebut sebagai bagian dari intervensi spesifik pemerintah untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

Hingga saat ini terdapat 14 SPPG beroperasi di Kota Payakumbuh yang melayani 44.347 jiwa.

Dua di antaranya telah memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yakni: Yayasan Badunsanak Anugerah Barokah, Kelurahan Koto Baru dan Yayasan Nurul Huda, Kelurahan Kapalo Koto Ampangan.

Sebanyak 12 SPPG lainnya sedang dalam proses penilaian untuk memperoleh sertifikat yang sama.

Zulmaeta menegaskan bahwa sertifikat tersebut tidak boleh dimaknai hanya sebagai dokumen, tetapi harus diterapkan sepenuhnya dalam penyelenggaraan layanan harian SPPG.

Selain menyoroti higiene dan keamanan pangan, Pemko Payakumbuh juga memperhatikan pengelolaan limbah dari kegiatan SPPG.

Saat ini, limbah makanan telah diolah menjadi pakan ternak, makanan magot, serta pupuk organik yang dimanfaatkan Dasawisma di sekitar lokasi SPPG.

Sementara minyak jelantah disalurkan kepada pengepul untuk didaur ulang kembali.

“Alhamdulillah, Program MBG di Payakumbuh memberi dampak positif, mulai dari meningkatnya gizi dan ekonomi masyarakat hingga kehadiran, konsentrasi, serta prestasi belajar siswa,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan MBG tidak terlepas dari peran aktif Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang secara rutin melakukan pembinaan dan monitoring ke seluruh SPPG.

Kolaborasi lintas sektor disebut menjadi kunci agar program ini berjalan berkelanjutan dan semakin berkualitas.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Asisten I Nofriwandi, kepala OPD terkait, Ketua AKKOPSI dan HAKLI, Wakil Regional BGN Sumatera Barat, Koordinator Wilayah BGN Payakumbuh, serta para Ketua Yayasan dan Kepala SPPG di Kota Payakumbuh. (Rn) 

Payakumbuh (Rangkiangnagari) - Pemko Payakumbuh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kembali menertibkan bangunan tanpa izin yang berdiri di atas lahan milik pemerintah.

Penertiban kali ini dilakukan terhadap bangunan semi permanen yang berdiri di kawasan Jalan Imam Bonjol, Padangdata Tanahmati, Kamis (13/11/2025).

Langkah tegas ini dilakukan setelah pemilik bangunan mendapatkan surat penyegelan dan perintah pembongkaran namun tidak diindahkan.

Pasalnya, lahan tersebut sejatinya diperuntukkan sebagai fasilitas umum, namun justru dialihfungsikan menjadi tempat usaha pribadi.

Kepala Dinas PUPR Kota Payakumbuh, Muslim, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi pembangunan ilegal di atas lahan pemerintah.

Ia menilai tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap tata ruang dan peraturan daerah.

“Seperti bangunan ini, pemilik mendirikan bangunan tanpa izin dari Pemko dan tidak sesuai peruntukannya. Ini lahan fasilitas umum, bukan tempat mendirikan bangunan pribadi, apalagi untuk berjualan,” kata Muslim di sela pembongkaran.

Dia menjelaskan, penertiban tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah (Perda) Tata Ruang dan Perda Bangunan Gedung.

Pemerintah daerah, katanya, memiliki kewenangan memberikan sanksi administratif hingga tindakan pembongkaran terhadap bangunan yang melanggar ketentuan izin.

“Kita sudah lalui seluruh prosedur. Teguran, penyegelan, hingga surat perintah bongkar sudah diberikan. Karena tak diindahkan, maka kita lakukan pembongkaran,” tuturnya.

Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak mendirikan bangunan di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya. Selain melanggar tata ruang, tindakan itu juga dapat dikenakan sanksi hukum.

“Kami tegaskan kepada masyarakat, jangan coba-coba mendirikan bangunan tanpa izin. Ini bukan hal sepele, bisa berujung pada sanksi berat, bahkan pidana,” tegasnya.

Sementara itu, salah seorang warga yang melintas di lokasi pembongkaran, Ryan (35), mengaku setuju dengan langkah tegas yang diambil Pemko Payakumbuh.

Menurutnya, keberadaan bangunan liar kerap membuat kawasan tersebut terlihat semrawut bahkan bisa membahayakan pengguna jalan.

“Bagus juga dibongkar. Kalau dibiarkan, nanti banyak yang ikut-ikutan mendirikan bangunan tanpa izin. Nanti kota kita jadi kelihatan kumuh,” ujarnya.

Aksi pembongkaran tersebut menjadi perhatian warga sekitar yang selama ini mengeluhkan munculnya bangunan liar di atas lahan pemerintah.

Selain mengganggu keindahan, bangunan tanpa izin itu juga dianggap menghambat akses publik dan menyalahi aturan tata ruang.

Dengan langkah ini, kata Muslim, pemerintah daerah menegaskan komitmennya menjaga ketertiban tata ruang Kota Payakumbuh.

"Pesannya jelas: jangan coba-coba menantang aturan, karena setiap pelanggaran pasti berujung tindakan," pungkasnya. (Rn) 

Payakumbuh (Rangkiangnagari) - Pemko Payakumbuh menegaskan komitmennya memperkuat kerja sama dengan DPRD dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Payakumbuh melalui Sekretaris Daerah, Rida Ananda, saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2026, dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (13/11/2025).

“Pandangan umum fraksi merupakan bentuk masukan dan kritik membangun yang sangat berarti sebagai bahan evaluasi bagi kami. Kami berkomitmen untuk menindaklanjutinya demi perbaikan kinerja pemerintah daerah,” kata Sekda Rida.

Ia menambahkan, pemerintah daerah sepakat dengan DPRD bahwa arah pembangunan Payakumbuh harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan publik.

Menanggapi pandangan Fraksi Golkar, yang menyoroti pelanggaran jam operasional kafe yang masih marak terjadi di sejumlah titik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, kegiatan usaha kafe dibatasi hingga pukul 00.00 WIB.

“Masih ada pelaku usaha yang beroperasi melebihi batas waktu. Satpol PP telah memberi teguran dan melakukan penertiban, tetapi sebagian kembali beroperasi setelah petugas meninggalkan lokasi,” terangnya.

Ia menyebutkan, pemerintah akan memperkuat sosialisasi perda kepada masyarakat dan pengelola kafe, serta meningkatkan patroli rutin dan razia mendadak untuk menegakkan ketertiban umum.

Terkait usulan pemindahan Car Free Day (CFD) dari kawasan wisata Batang Agam ke Jalan Soekarno-Hatta, pemerintah berencana melakukan koordinasi dengan berbagai pihak sebelum menetapkan lokasi baru agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan pelaku UMKM.

Sementara itu, menanggapi Fraksi NasDem, pemerintah akan menertibkan parkir liar yang marak di pasar dan pusat keramaian.

Dinas Perhubungan bersama Satpol PP dan kepolisian akan melakukan pengawasan langsung di lapangan.

Rida juga menjelaskan bahwa sistem pemungutan retribusi daerah kini telah menggunakan perangkat digital Point of Sale (POS) yang terhubung dengan aplikasi e-retribusi.

Pada 2026, Pemko akan mengembangkan sistem terpadu bernama “SIM Pasar” atau Sistem Informasi Manajemen Pasar untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemungutan retribusi.

“Kami mengakui masih ada pungutan liar di lapangan. Dengan penerapan sistem digital, kami berharap pengelolaan retribusi menjadi lebih tertib dan transparan,” ujarnya.

Dalam menanggapi Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR), Pemko Payakumbuh berkomitmen untuk mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Pemerintah berencana memangkas kegiatan yang bersifat seremonial dan mengalihkan anggaran ke program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Adapun kepada Fraksi Demokrat, pemerintah menjelaskan bahwa tingkat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Payakumbuh telah mencapai 97,67 persen (Universal Health Coverage) dengan tingkat keaktifan 84 persen.

“Jika ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan namun kartunya tidak aktif, dapat dilakukan pengaktifan darurat melalui kuota yang tersedia. Pengusulan peserta baru juga terus dilakukan setiap bulan,” jelasnya.

Dalam menanggapi Fraksi PKS, Rida menyebutkan bahwa penutupan objek wisata Ngalau Indah disebabkan oleh sengketa lahan antarkaum adat sejak Januari 2024.

Pemerintah telah memfasilitasi mediasi melalui Kerapatan Adat Nagari Koto Nan IV, namun belum mencapai kesepakatan.

Selain itu, Rida juga menyoroti permasalahan sosial seperti LGBT, pergaulan bebas, dan kenakalan remaja yang masih menjadi perhatian. Menurutnya, keluarga memiliki peran utama dalam pengawasan anak-anak dan remaja.

“Melalui kegiatan karang taruna dan pelatihan seni tradisional, kami berupaya menekan perilaku negatif di kalangan remaja. Pemerintah juga terus memperkuat peran sosial masyarakat dalam pembinaan generasi muda,” katanya.

Menanggapi Fraksi PPP, Rida menyampaikan bahwa Pemko Payakumbuh telah mengajukan proposal pembangunan kembali Pasar Payakumbuh yang terbakar ke Kementerian Perdagangan dan Kementerian PUPR.

Namun, proses pembangunan masih menunggu penyelesaian status kepemilikan tanah yang melibatkan kaum adat setempat.

Pemerintah juga telah membangun 200 unit kios penampungan sementara menggunakan dana bantuan donasi dan BTT, yang ditargetkan rampung pada awal Desember 2025.

Selain itu, usulan Fraksi PPP terkait lelang kendaraan dinas yang kurang dimanfaatkan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk menekan biaya operasional.

Kepada Fraksi PAN, pemerintah menyampaikan dukungan atas target pendapatan daerah yang dinilai realistis dan mencerminkan kemandirian fiskal.

Pemerintah berkomitmen memperkuat basis pajak dan retribusi melalui digitalisasi serta pengawasan yang ketat terhadap potensi PAD.

Di bidang pendidikan, program beasiswa untuk siswa kurang mampu tetap dialokasikan dalam APBD 2026.

Pemko juga bekerja sama dengan Baznas Kota Payakumbuh, Bank Nagari, dan pihak swasta untuk membantu siswa yang belum terakomodasi melalui program pemerintah pusat.

“Kami ingin memastikan tidak ada anak Payakumbuh yang terhambat dalam melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi,” tuturnya.

Sekda Rida Ananda menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD atas pandangan dan masukan yang diberikan.

“Kami memiliki persepsi dan komitmen yang sama terhadap aspirasi masyarakat. Dengan kemitraan sejajar, sinergi antara pemerintah dan DPRD harus terus diperkuat demi kemajuan dan kesejahteraan warga Payakumbuh,” pungkasnya. (Rn) 

Payakumbuh (Rangkiangnagari) - Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, menegaskan pentingnya peran sekretaris Tim Penggerak PKK sebagai pusat data dan penggerak koordinasi dalam mendukung keberhasilan berbagai program pemberdayaan keluarga di daerah itu.

Hal tersebut disampaikan Elzadaswarman saat membuka Pelatihan Sekretaris TP-PKK Kota Payakumbuh bertema “Optimalisasi Peran Sekretaris PKK dalam Mendukung Keberhasilan Program TP-PKK” di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Payakumbuh, Rabu (12/11/2025).

“Sekretaris memiliki posisi strategis dalam menjaga kelancaran administrasi dan komunikasi organisasi. Semua kegiatan, laporan, serta koordinasi lintas bidang bergantung pada ketelitian dan kecepatan sekretaris dalam menyajikan informasi yang akurat,” kata Wawako Elzadaswarman.

Ia menambahkan, di era digital saat ini, kemampuan menguasai teknologi informasi menjadi keharusan bagi sekretaris PKK.

Dengan sistem administrasi yang tertib dan terdokumentasi, proses evaluasi dan pengembangan program dapat dilakukan dengan lebih mudah dan transparan.

“Dengan kemampuan manajemen data yang baik, program-program PKK bisa lebih mudah dievaluasi dan dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Pelatihan yang digagas oleh Tim Penggerak PKK Kota Payakumbuh tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dan profesionalitas sekretaris PKK di seluruh tingkatan agar mampu menjalankan fungsi administrasi secara efektif dan efisien.

Kegiatan ini turut dihadiri Staf Ahli PKK Kota Payakumbuh Ny. Yeni Elzadaswarman, Ketua Bidang Pokja II Ny. Elfriza Zaharman, Ketua Bidang IV dr. Yone, serta Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Hurisna Jamhur.

Dalam kesempatan yang sama, Yeni Elzadaswarman menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

Ia menilai pelatihan ini merupakan langkah konkret memperkuat peran sekretaris dalam mendukung tugas-tugas ketua dan bidang kerja di lingkungan PKK.

“Sekretaris yang andal bukan hanya mampu mencatat, tetapi juga menjadi sumber informasi dan penggerak koordinasi di setiap kegiatan PKK,” ujar Yeni.

"Harapan kita, melalui kegiatan ini, seluruh sekretaris PKK di Kota Payakumbuh semakin memahami tugas pokok dan fungsinya, serta mampu memberikan kontribusi dalam mendukung keberhasilan program kerja TP-PKK di semua tingkatan," pungkasnya. (Rn)

Payakumbuh (Rangkiangnagari) - Pemko Payakumbuh meresmikan pemakaian Kantor Lurah Koto Panjang yang baru sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan.

Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Asisten I Setdako Payakumbuh Nofriwandi yang mewakili Wali Kota Payakumbuh, pada Rabu (12/11/2025).

Acara itu juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Hurisna Jamhur, Camat Payakumbuh Timur Hepi, lurah serta sejumlah tokoh masyarakat setempat.

Nofriwandi mengatakan pembangunan kantor lurah baru tersebut merupakan bentuk apresiasi Pemko Payakumbuh terhadap Kelurahan Koto Panjang, yang berhasil meraih peringkat III Kelurahan Terbaik Nasional Tahun 2024.

“Kita (Pemko Payakumbuh - red) memberikan penghargaan atas prestasi Kelurahan Koto Panjang, kami telah mengalokasikan anggaran pembangunan kantor lurah baru pada tahun 2025 ini. Empat bulan setelah peletakan batu pertama, kini kita meresmikan penggunaannya,” kata Nofriwandi.

Ia menjelaskan, meskipun pemerintah daerah tengah melakukan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Pemko Payakumbuh tetap berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana pelayanan yang layak.

“Kita masih mampu mengalokasikan anggaran untuk pembangunan kantor lurah ini. Karena itu, kami berharap aset ini dijaga dan dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Untuk mewujudkannya dibutuhkan perjuangan dan waktu yang panjang,” ucapnya.

Menurut Nofriwandi, dengan kehadiran kantor lurah baru ini, mampu memperkuat dan memberikan pelayanan publik yang prima. Karena kelurahan adalah wajah pemerintah di hadapan masyarakat.

“Baik buruknya pelayanan pemerintah tercermin di kelurahan, karena kelurahan adalah ujung tombak pelayanan publik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Nofriwandi berharap bangunan baru itu menjadi pemacu semangat bagi aparatur kelurahan untuk lebih berinovasi dan beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi.

“Peresmian kantor lurah ini adalah langkah awal menuju pelayanan publik yang lebih modern, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Dikesempatan itu juga, Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Hurisna Jamhur menyampaikan apresiasi kepada Pemko Payakumbuh atas pembangunan kantor lurah yang representatif dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami di DPRD selalu mendukung program pembangunan pemerintah daerah yang berpihak kepada masyarakat. Kantor ini adalah bukti nyata sinergi antara legislatif dan eksekutif,” katanya.

Senada dengan itu, Camat Payakumbuh Timur Hepi menilai keberadaan kantor baru tersebut akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja aparatur kelurahan.

“Kantor yang lebih representatif akan membuat pelayanan semakin nyaman bagi masyarakat. Kami juga berharap kantor lurah yang lama bisa dimanfaatkan untuk kantor Koperasi Merah Putih Kelurahan Koto Panjang,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KAN Payobasuang, S Datuk Mangguang Pirawan, menyampaikan terima kasih kepada Pemko Payakumbuh atas terealisasinya pembangunan kantor lurah yang telah lama diidamkan masyarakat.

“Harapan kami berikutnya, kantor Camat Payakumbuh Timur juga bisa segera dibangun. Pemilik tanah bahkan sudah bersedia menghibahkan lahannya untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (Rn) 

Payakumbuh (Rangkiangnagari) - Transformasi kesehatan bukan sekadar slogan, tetapi gerakan nyata untuk mewujudkan layanan kesehatan yang mudah diakses, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, bertindak selaku Inspektur Upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 di halaman kantor Balai Kota Payakumbuh, Rabu (12/11/2025).

Dengan mengusung tema “Gerakan Sehat, Masa Depan Hebat ” HKN tahun ini menjadi seruan dan pengingat bagi seluruh masyarakat bahwa kualitas kesehatan hari ini menentukan peradaban bangsa di masa depan.

Dalam kesempatan tersebut, Elzadaswarman , membacakan Amanat tertulis Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin.

“Tema Hari Kesehatan Nasional tahun ini mengingatkan kita bahwa 84 juta anak Indonesia akan memasuki usia produktif pada tahun 2045. Kita hanya memiliki dua dekade untuk memastikan mereka tumbuh menjadi generasi yang sehat, tangguh, dan unggul,” ujar Wawako saat membacakan amanat Menteri Kesehatan.

Dalam amanat tesebut juga disampaikan bahwa peringatan HKN menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran pemerintah dan tenaga kesehatan untuk merefleksikan berbagai capaian strategis, serta memperkuat sinergi dalam mempercepat transformasi sistem kesehatan nasional.

“Transformasi kesehatan nasional harus terus digelorakan agar masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan dengan akses yang mudah, mutu yang baik, dan biaya yang terjangkau,” tambahnya.

Menteri Kesehatan juga menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat tujuh pilar transformasi kesehatan nasional, yang meliputi transformasi layanan primer sebagai layanan paling dekat dengan masyarakat, transformasi layanan rujukan dengan fokus peningkatan mutu dan pelayanan rumah sakit serta transformasi sistem ketahanan kesehatan menunjang ketersedian.

Selanjutnya, transformasi pembiayaan kesehatan untuk memastikan pembiayaan yang cukup adil efektif dan efesien, sementara transformasi SDM kesehatan yang menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan, transformasi teknologi kesehatan sebagai lompatan pelayanan kesehatan yang beradaptasi dengan perkembangan teknologi dunia serta transformasi budaya kerja.

“Saya berharap seluruh pegawai dan pejabat pemerintah, dapat melakukan gerakan perubahan cara pikir dan cara kerja menuju birokrasi yang kompeten, akuntabel, dan selaras dalam mengawal serta menyukseskan transformasi kesehatan,” kata Wawako mengutip amanat Menkes.

Lebih lanjut, Menteri Kesehatan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan di Indonesia atas dedikasi dan pengabdiannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di daerah terpencil dan pelosok.

Ia berpesan agar momentum HKN ke-61 menjadi pengingat pentingnya menjaga kesehatan mulai dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

“Mari terus membangun kesehatan dimulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat sekitar, di tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi, hingga seluruh Indonesia. Dari individu dan keluarga yang sehat raga dan jiwanya, akan lahir masyarakat yang kuat, demi menyongsong tercapainya Indonesia Emas 2045,” demikian isi sambutan Menteri Kesehatan.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, dilakukan penyerahan sertifikat penghargaan bidang kesehatan. Nurhayati, Kader Posyandu Belimbing I Kelurahan Balai Kandih yang meraih Juara 1 Kader Posyandu Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Penghargaan juga diberikan kepada SPPG yang dinyatakan laik sehat, yakni Yayasan Nurul Huda Aua Kuniang, YB Dt. Parmato Alam (SPPG Kapalo Koto Ampangan dan SPPG  dan SPPG Kapalo Koto Ampangan 2, Payakumbuh Selatan)  serta Yayasan Badunsanak Anugrah Barokah, Erillia Bonita Yos (SPPG Koto Baru Payakumbuh Timur)

Dalam penilaian Forum Kota Sehat, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori berhasil meraih Juara 1, disusul Kecamatan Payakumbuh Timur sebagai Juara 2, dan Kecamatan Payakumbuh Selatan sebagai Juara 3. (Rn) 

Kabupaten Solok (Rangkiangnagari) - Wakil Bupati Solok H. Candra, menghadiri Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025 yang digelar di lapangan apel kantor Bupati Solok di Arosuka pada Senin (10/11).

Upacara berlangsung dengan khidmat dan penuh semangat kebangsaan, dipimpin langsung oleh Dandim 0309/Solok Letkol Kav Sapta Raharja, S.I.P selaku Pemimpin Upacara, dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, perwakilan TNI, Polri, Kejaksaan, Kejari, para Staf Ahli, para Asisten, serta seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

Rangkaian upacara diawali dengan pengibaran Bendera Merah Putih oleh pasukan Polres Arosuka, diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Seluruh peserta berdiri tegak dengan semangat nasionalisme, dilanjutkan dengan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa.

Pada kesempatan tersebut, Dandim 032/Solok Letkol Kav Sapta Raharja, S.I.P membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia dengan tema “Pahlawanku Teladanku : Terus Bergerak, Melanjutkan Perjuangan.”

Amanat tersebut mengingatkan bahwa Hari Pahlawan merupakan momentum penting untuk meneladani semangat juang para pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga demi kemerdekaan Indonesia. 

“Hari ini, di bawah langit Indonesia yang merdeka, kita menundukkan kepala penuh hormat mengenang para pahlawan bangsa. Mereka bukan hanya nama yang terukir di batu nisan, tetapi cahaya yang menerangi jalan kita sampai hari ini,” demikian petikan amanat yang dibacakan.

Dandim 032/Solok juga menekankan pentingnya meneladani nilai-nilai kepahlawanan, kesabaran, semangat kebangsaan, dan pandangan jauh ke depan, serta mengubah semangat perjuangan menjadi tindakan nyata di masa kini, melalui kerja keras, pengabdian, dan kepedulian terhadap masyarakat.

“Hari Pahlawan bukan sekadar seremoni, tetapi ajakan bagi kita semua untuk melanjutkan semangat perjuangan dengan bekerja tulus, berdedikasi, dan berintegritas. Pahlawanku Teladanku bukan hanya slogan, tapi panggilan untuk terus bergerak dan berdampak positif bagi bangsa,” ujarnya.

Setelah kegiatan upacara bendera, acara dilanjutkan dengan tabur bunga di Makam Pahlawan Arosuka. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Dandim 032/Solok Letkol Kav Sapta Raharja, S.I.P, yang juga melakukan peletakan karangan bunga, penaburan bunga, sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur.

Kegiatan ini juga dihadiri langsung Wakil Bupati Solok H. Candra, Kepala Disdikpora, Kepala Dinas Sosial, perwakilan Pengadilan Negeri, dan Kejaksaan Negeri.

Kegiatan tabur bunga ini menjadi simbol penghormatan dan wujud nyata rasa syukur atas perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan segalanya demi kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Upacara Hari Pahlawan di Kabupaten Solok tahun ini ditutup dengan doa dan foto bersama seluruh peserta, sebagai bentuk tekad bersama untuk melanjutkan perjuangan dan menjaga semangat kepahlawanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.(Lz) 

Kabupaten Solok (Rangkiangnagari) - Semangat pelestarian budaya dan adat istiadat kembali tumbuh subur di Nagari Tikalak. Hal itu terlihat saat Wakil Bupati Solok, H. Candra, menerima audiensi Panitia Alek Nagari Tikalak di ruangannya pada Senin (10/11).

Audiensi ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan budaya bertajuk “Mangirai di Tapian”, yang sepenuhnya diinisiasi oleh generasi muda nagari tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati Solok memberikan apresiasi tinggi atas semangat anak-anak muda Tikalak yang berupaya menghidupkan kembali nilai-nilai adat dan budaya leluhur di tengah arus modernisasi. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi bukti nyata bahwa generasi muda Kabupaten Solok tidak kehilangan jati diri dan terus berkomitmen menjaga warisan budaya daerah.

“Kegiatan ini sangat luar biasa karena muncul dari semangat anak nagari sendiri. Pemerintah daerah tentu memberikan dukungan penuh agar acara ini berjalan maksimal, tertata dengan baik, dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Tikalak dan Kabupaten Solok secara umum,” ujar H. Candra.

Kegiatan Alek Nagari “Mangirai di Tapian” ini mendapat dukungan luar biasa dari Kementerian Kebudayaan, baik dari segi pendanaan maupun pendampingan kegiatan. Dukungan tersebut menjadi bukti bahwa semangat budaya yang digerakkan oleh masyarakat di nagari-nagari tetap mendapat perhatian di tingkat nasional.

Wabup juga menegaskan pentingnya kesiapan panitia dalam setiap tahap pelaksanaan. Ia berpesan agar seluruh elemen masyarakat, tokoh adat, pemuda, dan pemerintah nagari berkolaborasi erat agar acara ini berlangsung sukses dan berkesan.

“Kepada adik-adik panitia, saya berpesan supaya tidak ada hal penting yang terlewatkan. Semua harus terencana dan terkoordinasi dengan baik. Kalau ada yang tertinggal, jemput kembali. Kunci sukses itu ada pada sinergi dan kebersamaan,” tegasnya.

Turut hadir dalam audiensi tersebut perwakilan Dinas Pariwisata Kabupaten Solok, yang juga memberikan masukan dan arahan kepada panitia agar kegiatan ini tidak hanya menjadi perayaan budaya semata, tetapi juga dapat menjadi magnet wisata yang mengangkat potensi lokal Nagari Tikalak.

Rencananya, Alek Nagari “Mangirai di Tapian” akan digelar pada 22–23 November 2025 di Tanah Muaro, Jorong Pasir, Nagari Tikalak. Beragam kegiatan adat, seni, dan budaya tradisional akan ditampilkan, termasuk prosesi mangirai, kesenian tradisional, serta kegiatan yang melibatkan masyarakat lintas generasi.

Wakil Bupati berharap kegiatan ini menjadi momentum kebangkitan budaya di Kabupaten Solok sekaligus ruang bagi anak muda untuk berkreasi dan mengekspresikan kecintaan mereka terhadap nagari.

“Kita doakan bersama, semoga Alek Nagari Mangirai di Tapian ini berjalan dengan sukses dan lancar. Saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Solok, baik yang di kampung maupun di rantau, untuk datang dan menyaksikan kegiatan ini. Mari bersama-sama kita dukung anak-anak muda Nagari Tikalak yang telah berbuat nyata untuk nagarinya,” tutup Wabup.

Melalui kegiatan ini, semangat gotong royong, cinta adat, dan rasa kebersamaan masyarakat Nagari Tikalak diharapkan terus hidup dan menjadi teladan bagi nagari-nagari lain di Kabupaten Solok.(Lz) 

Pasaman (Rangkiangnagari) - Bangga memakmurkan masjid berbasis Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK) adalah salah satu program unggulan (Progul) Pasangan Bupati Welly Suhery dan Wakil Bupati H Parulian dalam membangun Pasaman.

Hal tersebut dapat dipacu dimulai dari kegiatan-kegiatan berbasis agama dan adat ditengah masyarakat. Ini disampaikan Wakil Bupati Pasaman H. Parulian saat membuka Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-24 Tingkat Nagari Koto Rajo Tahun 2025, di Jorong VII Batu Tinggi, Nagari Koto Rajo, Rabu (12/11/2025).

Wakil Bupati. H. Parulian menyampaikan bahwa pelaksanaan MTQ bukan sekadar ajang perlombaan membaca Al-Qur’an, melainkan sarana untuk memperbaiki diri, melahirkan generasi yang cinta Al-Qur’an, serta mempererat Ukhuwah Islamiah dan Ukhuwah Wathoniah di tengah masyarakat Pasaman.

 “Melalui MTQ yang kita selenggarakan setiap tahun ini, mari terus kita tingkatkan Ukhuwah Islamiah dan Ukhuwah Wathoniah. Bila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bergetarlah hatinya,” ujar Wabup seraya mengutip Surat Al-Anfal ayat ke-2.

MTQ ke-24 Tingkat Nagari Koto Rajo tahun ini mempertandingkan 11 cabang lomba, di antaranya Tilawah, Tartil, Syarhil, Fahmil, Khutbah Jumat, Pildacil, Bintang Qasidah, 1 Juz Tilawah, dan 1 Juz Non Tilawah, dengan total peserta 120 orang.

Wakil Bupati H. Parulian mengingatkan para peserta agar menjadikan MTQ sebagai sumber kesejukan dan motivasi.

“Akan ada yang menang dan ada yang kalah, tetapi jangan pernah berhenti. Jadikan ini sebagai awal untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya,” pesan Wabup.

Kepada Dewan Hakim, Wabup menekankan pentingnya menjunjung tinggi keadilan dan profesionalitas dalam penilaian. Ia juga mengapresiasi antusiasme masyarakat Nagari Koto Rajo yang turut memeriahkan pelaksanaan MTQ ke-24 tersebut.

Lebih khusus Wabup mengatakan, jika momentum MTQ ke-24 Nagari Koto Rajo ini adalah bagian dari upaya membangun pondasi ABS SBK yang di implementasikan ditengah masyarakat pasca kegiatan MTQ.

"Jangan hanya pada saat MTQ saja kita ramaikan masjid, setelah MTQ pun harus tetap di isi dengan kegiatan-kegiatan kedepan, sehingga pondasi spiritual semakin semarak di tiap-tiap nagari," Ujarnya.

Ia mengatakan tentu ini bukan di Nagari Koto Rajo saja, akan tetapi diseluruh kenagarian yang ada di Kabupaten Pasaman. Wabup yakin dan Optimis jika hal tersebut terlaksana, maka upaya percepatan perwujudan Nagari Bangkit di Pasaman dengan bangga memakmurkan masjid berbasis ABS-SBK akan terelasisasi.

Usai membuka secara resmi kegiatan MTQ, Wabup H. Parulian bercengkarama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat dengan menikmati makanan khas Rao berupa Panggang Pacak dan Asam Lauak, dilanjutkan dengan Katan Durian serta Kopi hangat sebagai hidangan penutup. (tio).

Pasaman (Rangkiangnagari) - Kabupaten Pasaman memang menyimpan sejuta pesona dan kekayaan alam yang belum terjamah. Daerah bersejarah dijuluki Ranah Tuanku yang berada persis di lintasan khatulistiwa ini menyimpan Sumberdaya Alam (SDA) yang belum tergarap maksimal.

Disinilah Bupati Welly Suhery dengan jeli melirik, jika Pasaman Bangkit bukan sekedar slogan, Bupati Welly melihat potensi besar ini sebagai harapan kesejahteraan masyarakat dimasa mendatang. Untuk itulah ia bertekad, jika segala potensi yang ada di bantaran wilayah bukit barisan ini bisa tergarap dengan maksimal sebagai kebangkitan kesejahteraan rakyat di Pasaman.

Kini, Kabupaten Pasaman menjadi salah satu target pendanaan program kelestarian hutan dari KfW (Kreditanstalt fur Wiederaufbau), bank pembangunan asal Jerman.

Dukungan finansial senilai 20 juta Euro atau lebih dari Rp 200 miliar itu untuk enam Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) di Sumbar dan difokuskan pada peningkatan aktivitas monitoring dan perlindungan kawasan hutan.

Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar, Bambang Suyono, mengonfirmasi hal tersebut. "Tim ingin mendapatkan masukan lebih dari Pemkab Pasaman. Karena Pasaman menjadi salah satu daerah yang akan didukung dengan pendanaan," ujar Bambang dalam pertemuan di ruang kerja bupati Selasa (11/11).

Ia menjelaskan, kerjasama dari dana hibah Jerman ini akan difokuskan untuk pelestarian kawasan hutan guna mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu juga difokuskan pada kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan dan sejumlah program penunjang kegiatan kehutanan lainnya.

Sementara itu perwakilan dari KfW, Hubertus Kraienhorst, Senior Forestry Expert mengatakan, KfW memiliki sejarah panjang lebih dari 25 tahun mendukung program-program kehutanan di Indonesia. Setelah fokus di Kalimantan, Jambi, dan Sumatera Utara, kerja sama kini meluas ke Sumatera Barat.

Menurutnya Pasaman menjadi salah satu daerah yang sangat potensial untuk mendapat dana hibah dalam program yang akan dijalankan. Untuk itu ia berharap kerjasama nantinya dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Merespons positif hal ini, Bupati Pasaman Welly Suhery menyatakan bahwa 58 persen lebih wilayahnya merupakan kawasan hutan yang menjadi sumber hidup masyarakat. 

"Kami di Pasaman sudah bisa merasakan manfaat dari program-program yang ada dalam pemanfaatan hutan, seperti perhutanan sosial dan program lainnya," kata Bupati Welly.

Bupati menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari hutan. Sebagai bentuk dukungan sekaligus usulan strategis, Bupati Welly meminta agar investasi dari program ini diarahkan pada komoditas unggulan lokal.

"Boleh kami mengusulkan, kalau memang ada investasi untuk jenis tanaman, kalau bisa kopi saja. Karena masyarakat kami sedang giat melakukan penanaman kopi. Selain itu juga tanaman aren," tuturnya.

Selain itu, Bupati juga menyoroti tantangan pemasaran produk tanaman lokal yang selalu memiliki kendala untuk tembus pasar luar. 

"Ini kami minta juga turut jadi perhatian untuk tindaklanjut program itu. Produk ada, tapi pasarnya tidak ada," pungkas Bupati.

Usulan tersebut sejalan dengan potensi daerah. Kadis Pertanian Pasaman, Prasetyo, menambahkan bahwa berdasarkan kontur wilayahnya, Pasaman sangat potensial menghasilkan kopi. Dengan dukungan yang tepat, Pasaman dapat menghadirkan produk kopi yang mampu bersaing di pasar.

Program pendanaan KfW diharapkan tidak hanya menjaga kelestarian hutan, tetapi juga menjadi katalisator bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan melalui komoditas andalan seperti kopi dan aren.(tio). 

Dharmasraya (Rangkiangnagari) - Pernyataan keras itu datang hanya beberapa hari setelah kursi Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya didudukinya. Sumanggar Siagian, SH., MH, tidak memilih kata-kata halus. Di hadapan para jurnalis, Selasa (11/11/2025), ia langsung membuka kartu penegakan hukum di Dharmasraya selama ini terlalu sering terjebak dalam “ruang abu-abu” kepentingan. Dan itu, menurutnya, harus dihentikan.

“Saya tidak ada yang saya takutkan, selain yang di atas itu. Ini soal komitmen kerja,” ucapnya. Kalimat pendek yang terdengar seperti peringatan awal bagi siapa pun yang selama ini nyaman bermain di balik meja perkara.

Sumanggar menegaskan, ia datang bukan untuk menambah daftar pejabat yang sekadar “menghabiskan masa dinas”, melainkan untuk mengembalikan marwah institusi Kejaksaan. Ia menyebut secara eksplisit bahwa tidak akan ada toleransi untuk praktik tutup mata, barter perkara, hingga lobi-lobi gelap tragedi hukum yang kerap mencederai keadilan.

“Haram bagi saya menutup kasus yang sudah masuk tahap penyidikan,” tegasnya.

Pernyataan itu bukan sekadar ajakan moral. Ia membuka pintu bagi media dan masyarakat untuk mengawasi langsung perilaku internal jajarannya.

“Jika ada anggota saya yang main-main dalam kasus, tolong disampaikan informasinya. Saya akan tindak tegas,” ujarnya, sebuah komitmen yang, jika benar dijalankan, berpotensi mengguncang jaringan kepentingan lama yang mungkin sudah bercokol bertahun-tahun.

Sikap terbuka ini langsung disambut PWI Dharmasraya. Plt Ketua PWI, Yahya, mengingatkan bahwa komitmen yang baru diumumkan itu harus diikuti dengan tindakan nyata.

“Kita mendukung, tapi dukungan itu akan dibarengi pengawasan. Media tidak akan sekadar mencatat, tetapi juga menguji,” katanya. “Kran informasi harus dibuka. Jika tertutup lagi, publik akan tahu siapa yang menutupnya.”

Pernyataan Yahya menegaskan satu hal hubungan Kejaksaan dan media bukan hubungan seremonial, tapi tarik-menarik antara transparansi dan kekuasaan.

Kini, bola berada di tangan Kejaksaan Negeri Dharmasraya. Apakah janji tegas itu akan menjelma menjadi reformasi penanganan perkara? Atau hanya menjadi slogan yang perlahan merapuh di tengah tekanan politik dan jaringan kepentingan lokal?

Masyarakat menunggu. Media menyorot.

Satu hal yang pasti, setelah pernyataan ini, tidak ada lagi ruang untuk bekerja dalam gelap.(St) 

Payakumbuh (Rangkiangnagari) - Pemko Payakumbuh akan menindaklanjuti seluruh pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman mengatakan, seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD merupakan bagian penting dari proses penyusunan anggaran agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kami menghargai seluruh pandangan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD. Semua akan kami pelajari secara cermat dan dijawab secara resmi pada rapat paripurna berikutnya,” kata Wawako Elzadaswarman di DPRD Payakumbuh, Selasa (11/11/2025).

Ia menegaskan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci dalam menjaga kualitas perencanaan pembangunan, terutama di tengah dinamika fiskal nasional dan terbatasnya ruang fiskal daerah.

“Kami berharap pembahasan RAPBD 2026 berjalan lancar dan tetap mengedepankan kolaborasi serta prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas,” ucapnya.

Sebelumnya, tujuh fraksi di DPRD Kota Payakumbuh telah menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan RAPBD 2026 dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Wirman Putra.

Dalam pandangan tersebut, sejumlah isu menjadi sorotan. Mulai dari Fraksi Golkar yang menilai pelaksanaan Car Free Day perlu dievaluasi dan lokasinya dipindahkan ke Jalan Soekarno–Hatta.

Fraksi NasDem menyoroti ketidakteraturan pungutan retribusi di Pasar Ibuh, sementara Fraksi PKS menekankan perlunya penanganan serius terhadap kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba.

Fraksi Demokrat meminta pemerintah menjaga kualitas layanan publik terutama BPJS Kesehatan. Fraksi PAN mendukung digitalisasi pajak dan retribusi.

Sedangkan Fraksi PPP mendorong efisiensi anggaran melalui lelang kendaraan dinas serta pembayaran insentif bagi RT/RW dan guru TPA.

Elzadaswarman menyebut, seluruh pandangan tersebut menunjukkan komitmen DPRD dalam mengawal pembangunan Kota Payakumbuh agar tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Masukan dari DPRD sangat berharga. Ini bagian dari proses demokrasi yang sehat untuk memastikan setiap kebijakan berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya. (Rn) 

Pasaman (Rangkiangnagari) - Rapat yang berlangsung usai upacara peringatan Hari Pahlawan itu membahas sejumlah persoalan terkait kerja sama media, sekaligus menindaklanjuti pemberitaan yang sempat menyorot kredibilitas Ketua DPRD Pasaman dalam hal kontrak langganan media online.

Ketua DPRD Pasaman, Nelfri Asfandi, S.P, membuka rapat dengan menjelaskan bahwa pertemuan ini digelar untuk meluruskan informasi dan menyampaikan kondisi riil keuangan DPRD.

“Rapat ini untuk menyampaikan kondisi sebenarnya, termasuk komitmen pimpinan dewan untuk tetap mengakomodir kerja sama media di lingkungan DPRD Pasaman,” ujar Nelfri Asfandi.

Ia menegaskan bahwa sejak awal pembahasan anggaran 2025, dirinya sudah menginstruksikan Sekretaris Dewan agar memastikan anggaran kerja sama media tidak terhapus.

“Kalau tidak bisa lebih dari tahun kemarin, minimal sama dengan anggaran 2024,” tegasnya.

Pria yang akrab disapa Pak Adel PKS itu juga menegaskan pentingnya peran media dalam memperkuat fungsi lembaga politik seperti DPRD.

“Kami sangat paham fungsi strategis media. Justru kami yang lebih butuh kerja sama ini, bukan sebaliknya. Artinya DPRD lebih membutuhkan wartawan, bukan wartawan yang butuh DPRD,” ucapnya, disambut tawa santai para peserta.

Nelfri menambahkan, pihaknya tidak memiliki niat untuk menunda-nunda realisasi kerja sama media. Namun, karena adanya dinamika anggaran daerah, realisasi kontrak baru bisa dilakukan menjelang akhir tahun.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Pasaman, Yusrizal, S.H, M.Hum, menjelaskan bahwa Ketua DPRD sudah berulang kali menekankan agar anggaran media tetap masuk dalam DPA tahun 2025.

“Namun tahun ini ada refocusing anggaran DPRD hingga Rp3,6 miliar. Beberapa pos seperti makan minum rapat, pemeliharaan gedung, dan rumah dinas pimpinan ikut terpangkas,” jelas Yusrizal.

Meski begitu, pihak sekretariat telah melakukan efisiensi di berbagai kegiatan sehingga masih bisa mengamankan sejumlah anggaran untuk kerja sama media online tahun 2025.

“Kami akan berupaya maksimal merealisasikan kerja sama sesuai kemampuan anggaran. Kami juga berharap rekan-rekan wartawan segera melengkapi administrasi kontrak,” tambahnya.

Dalam rapat yang juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Eka Hariani Sandra (Golkar) dan Harissuddin (Demokrat) itu, berlangsung diskusi hangat seputar pola kerja sama media dan rencana program peningkatan kompetensi wartawan di Pasaman.

Suasana pertemuan berlangsung akrab dan terbuka. Seperti biasa, Ketua DPRD Nelfri Asfandi menanggapi setiap pertanyaan wartawan dengan tenan g dan penuh senyum—menciptakan suasana yang cair di tengah diskusi serius siang itu.(Tio). 

Pasaman (Rangkiangnagari) - Bupati Pasaman, Welly Suhery, didampingi Wakil Bupati Pasaman, Parulian Dalimunthe, meresmikan pemasangan tiang utama atau ‘Tagak Kudo-Kudo’ Masjid Al Ikhlas Siparayo, Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, pada Senin, 10 November 2025.

Kegiatan tersebut merupakan momen penting bagi masyarakat setempat untuk memulai tahap pembangunan fisik utama masjid. Selain itu kegiatan ini merupakan tradisi terun temurun , tak hanya pembangunan masjid , rumah masyarakat tak luput dari kegiatan tersebut , 

Dalam kesempatan tersebut juga hadir , Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Yusran, Kabag Kesra , Camat Tigo nagari , Kapolsek Tigo Nagari , Danramil diwakili Babinsa , KUA tigo Nagari , termasuk Kapolsek Tigo Nagari dan jajaran ,  

Dalam sambutannya, Bupati Welly Suhery menekankan bahwa pembangunan rumah ibadah adalah tanggung jawab kolektif umat dan jamaah di sekitar masjid.untuk itu ia mengajak masyarakat untuk menanamkan rasa tanggung jawab ini demi kelancaran dan kelanjutan pembangunan. 

Bupati pada kesempatan tersebut  juga berbagi pengalaman pribadinya selaku ketua pembangunan masjid, yang kuncinya terletak pada kebersamaan, semangat, dan persatuan."Mari kita jadikan momen ini sebagai satu ajakan, sebagai satu panggilan kepada kita semua untuk menabung amal. Sesuai dengan salah satu hadis ,  Pembangunan rumah Allah dijanjikan pahala yang berlipat ganda, dan Allah akan bangunkan istana di surga," ujar Bupati Welly Suhery.

Dalam hal pemerintah daerah , memang tidak bisa berbuat banyak karena terikat masalah aturan standarisasi dan kondisi keuangan daerah yang sedang tidak baik-baik saja.

Bupati menanggapi laporan tentang dana hibah yang belum dapat dibayarkan, dan menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh kondisi defisit anggaran yang dihadapi. Beliau menekankan perlunya skema lain, seperti kunjungan Ramadan, untuk mengalokasikan bantuan.

Di akhir sambutan, Bupati berpesan agar masyarakat tidak pernah ragu untuk bersedekah di jalan Allah. Beliau juga mengingatkan bahwa membangun masjid mungkin lebih mudah daripada memakmurkan masjid itu sendiri, sehingga mengajak seluruh jamaah untuk bersama-sama meramaikan rumah ibadah setelah pembangunan selesai.(Tio)