Rangkiang Nagari | Portal Berita

Bukittinggi (Rangkiangnagari) - Pemerintah Kota Bukittinggi, angkat bicara terkait kondisi Gajah Zidan yang agresif sejak tahun 2022 lalu. Penjelasan ini disampaikan langsung Wali Kota Bukittinggi, didampingi Sekda, Asisten II, Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Diskominfo, kepada wartawan di Aula Balaikota, Senin (14/9/26).

Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyebut, gajah merupakan salah satu satwa yang dilindungi. Pemerintah Daerah, tidak punya kewenangan untuk satwa yang dilindungi, karena semua kewenangan itu, berada di Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui BKSDA.

"Ada enam surat resmi dari Pemko Bukitinggi sejak Juni 2024 hingga Desember 2024, termasuk satu surat di tahun 2025. Semua surat itu, membicarakan kondisi Gajah Zidan. Dari enam surat itu, hanya satu kali dibalas BKSDA, yang isinya, Gajah Zidan bisa direlokasi ke Taman Satwa Kandi, Sawahlunto. Namun, belum ada tindaklanjut dari surat itu. Pemko tidak boleh sewenang wenang untuk memindahkan satwa yang dilindungi, semua kewenangan ada di BKSDA, Kalau kita yang lakukan kita salah dari segi aturan," kata Wako.

Wako juga menjelaskan terkait salah satu mahouth atau keeper atau penanggungjawab utama Gajah Zidan yang mengundurkan diri. Salah satunya Legianto, pawang gajah yang mengundurkan diri, karena cedera akibat keagresifan Gajah Zidan.

"Ada surat resmi dari Legianto ini. Dia bekerja sebagai pawang Gajah Zidan sejak 2010 hingga Juni 2024. Ia mengundurkan diri karena mengalami cedera saat menangani Gajah Zidan. Sehingga saat ini ada satu keeper penanggung jawab utama atas nama Rahmad Ramadhan yang mulai menangani Gajah Zidan dari 2024 hingga kini dan sudah kita ikutkan beberapa kali pelatihan," jelasnya.

Kepala Dinas Pariwisata, Rofie Hendria, menambahkan, gajah jantan Zidan, masuk Bukittinggi tahun 2001, artinya kurang lebih 25 tahun lebih terakhir. Awalnya Zidan berperilaku normal. Namun, tahun 2022, Zidan mengalami perubahan perilaku menjadi gajah yang agresif, sehingga pawang penanggung jawab utamanya, Legion, mengalami cedera. Bahkan, Zidan juga menyerang gajah betina, Lia. 

BUKITTINGGI (RangkiangNagari) - Wakil Bupati Dharmasraya Leli Arni mendorong kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) tidak sekadar aktif dalam kegiatan organisasi, tetapi mampu menjadi penggerak penguatan keluarga dan ekonomi masyarakat melalui 10 Program Pokok PKK.

Pesan tersebut disampaikan Leli Arni saat menghadiri pembukaan Wirakarya Jambore Kader PKK ke-XXII dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 tingkat Provinsi Sumatera Barat di Aula Istana Bung Hatta, Kota Bukittinggi, Rabu (2/9/2026).

Menurut Leli Arni, PKK memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan karena bersentuhan langsung dengan kehidupan keluarga dan masyarakat.
Ia menilai keberhasilan program PKK tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari sejauh mana program tersebut mampu memberikan dampak nyata terhadap kehidupan keluarga, termasuk dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi.
Jambore Kader PKK tingkat Sumatera Barat tersebut diikuti kader PKK dari kabupaten dan kota se-Sumatera Barat dengan mengusung tema “Bersinergi, Berprestasi, Melalui 10 Program Pokok PKK Mewujudkan Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas 2045”.
Kegiatan itu dibuka Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi.

Dalam kesempatan tersebut, Leli Arni juga memberikan dukungan kepada kontingen TP-PKK Dharmasraya yang dipimpin Wakil Ketua TP-PKK Dharmasraya Ny. Hj. Rafnelly Rafki Marlon.
Ia meminta seluruh kader yang mengikuti jambore dapat tampil maksimal, menjaga kekompakan, serta membawa nama baik Dharmasraya.
Usai pembukaan, Leli Arni bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Dharmasraya Ny. Tezi Medison dan anggota mengunjungi stan UP2K PKK Dharmasraya.

Berbagai produk UMKM hasil binaan Pokja dan mitra TP-PKK Dharmasraya dipamerkan di stan tersebut, mulai dari produk olahan hingga berbagai hasil usaha kader dan pelaku UMKM daerah
Leli Arni mengapresiasi kreativitas kader dan pelaku UMKM yang terus mengembangkan produk lokal.
Menurutnya, pengembangan UP2K PKK dapat menjadi salah satu pintu masuk untuk memperkuat ekonomi keluarga sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat.
“Ini merupakan bentuk kreativitas kader dalam mengembangkan potensi lokal. Kita berharap pembinaan dan pengembangan UMKM terus diperkuat agar produk masyarakat semakin berkembang dan memiliki daya saing,” tukasnya.

Bukittinggi (Rangkiangnagari) - Berbagai kegiatan digelar dalam peringatan 100 Tahun Jam Gadang. Kegiatan yang berlangsung selama bulan Juni 2026 itu, mulai tanggal 3 hingga 21 Juni 2026, yang komprehensif dalam dua kategori besar. 

Perayaan 100 Tahun bertajuk “Jam Gadang, Detak Jantung Ibukota” tersebut, menurut Wali Kota, Ramlan Nurmatias, Pemko Bukittinggi akan menghadirkan berbagai event utama berskala lokal, nasional hingga internasional sepanjang Juni 2026. 

“Adapun acara utama tersebut di antaranya Festival Pajalan Nagari, Festival Film Timur Bukittinggi, Pameran 100 Foto Jam Gadang, Seminar Nasional Bukittinggi Kota Perjuangan, Seminar Internasional Menjembatani Persahabatan Memperkuat Ikatan Diplomatik Indonesia–Belanda via Bukittinggi–Amsterdam, Malam Budaya Jam Gadang, Festival Kuliner Tradisional, Lomba Fotografi serta Lomba Cipta Puisi 100 Tahun Jam Gadang tingkat SD, SMP dan SLTA se-Indonesia,” kata Ramlan Nurmatias, kepada Wartawan di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Bukittinggi, Selasa (26/5/26).

Disrbutkan, dukungan dari Yayasan Satu Pena melalui pelaksanaan IMLF 2026 akan menghadirkan berbagai agenda menarik, mulai dari seminar internasional, peluncuran 100 buku, parade 1000 perempuan berpakaian Minang, parade 100 penyair dunia, festival Randai, pertunjukan seni budaya, hingga bazar UMKM dan pameran buku di kawasan Jam Gadang dan Pasa Ateh.

“Kegiatan ini juga akan melibatkan utusan dari 38 negara dan menghadirkan seminar sastra dan AI, penanaman 100 pohon, pembacaan puisi alam, program IMLF Goes to School, serta Seminar Guru Internasional yang membahas peluang dan tantangan pendidikan di era kecerdasan buatan,” ujarnya. 

Bukittinggi (Rangkaiannagari) - Para pengemudi angkutan umum, khususnya Ikatan Kekeluargaan Bermotor (IKABE) menyampaikan uneg-uneg dan keluhan ke DPRD Bukittinggi. Hal itu, terkait situasi transportasi atau kondisi “Manambang” saat ini. 

Ketua Badan Pengawas IKABE Bukittinggi, Afdal Dt. Sampono Sati, menyebut, para sopir angkutan umum mengeluhkan maraknya transportasi online, odong-odong yang masuk ke jalan raya, dan mengisi penumpang serta masalah trayek angkutan desa.

"Banyaknya transportasi online, menimbulkan persaingan tidak sehat. Selain itu, odong-odong tidak ada izin, namun sekarang bebas melewati jalan raya kota. Malah, odong-odong juga “padat” penumpang dan justru “membunuh” angkutan umum,” katanya. 

Dia menilai, Pemerintah Kota, khususnya Dinas Perhubungan tidak bisa menindak odong-odong. Padahal, jelas-jelas odong-odong itu ilegal. “Kami menilai, ada semacam pembiaran dari pemerintah terhadap odong-odong tersebut,”ujar Afdal kepada Wartawan, usai audiensi/audiensi bersama DPRD Bukittinggi di ruang rapat DPRD, Kamis (7/5/26).

Menurut Afdal, apabila situasi ini tidak juga disikapi dan dibiarkan, tentunya akan merugikan pengemudi angkutan umum. Untuk itu, mereka meminta adanya perhatian dan sentuhan pemerintah dalam hal ini.

Saat ini, IKABE melayani 24 trayek. Sedangkan, kondisi “manambang” sangat sulit, karena adanya transportasi online, odong-odong dan trayek angdes. Bahkan, angdes ikut menaikkan penumpang di dalam kota. Lalu, bagaimana nasib angkutan umum di Bukittinggi ini, baik itu IKABE, Kopajag dan sebagainya. Karena itu, kami juga meminta pemerintah kota, khususnya Dishub harus mengambil kebijakan tegas,”ungkapnya.

Sopir angkutan umum menanyakan keberadaan transportasi online baik Go-Car atau Go-Jek untuk dibatasi. Kemudian, jaringan trayek harus diperbarui. Saat ini, odong-odong pun sudah mengambil alih jalur trayek angkutan umum. “Jadi, kami mohon tolong perhatikan nasib kami,” sebut Afdal.

Sekaitan itu, Ketua Organda Bukittinggi Syafrizal, berpendapat, masalah jalur trayek ini perlu ditetapkan lintasan jaringan, mencari simpulnya serta diatur. 

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi Elza Aulia, menjelaskan, untuk angkutan pedesaan banyak masuk kota, tapi tidak boleh menaikkan penumpang. 

"Kita sudah coba koordinasi dengan Dishub Agam, namun belum ada tindak lanjut untuk angkutan pedesaan ini. Secara aturannya, angkutan pedesaan hanya boleh melewati kota saja. Jalur trayek angdes juga tidak jelas, Mereka tidak boleh menaikkan penumpang. Tapi, kondisi sekarang, banyak angdes melanggar jalur," jelas Elza. 

Elza, mengungkapkan, banyaknya transportasi online membuat angkutan kota sepi penumpang. Untuk odong-odong tidak pernah minta izin ke Dishub Bukittinggi. Dishub tidak memiliki peran yang memberi izin odong-odong. Menurut aturannya, odong-odong tidak boleh melewati jalan-jalan pusat kota. “Odong-odong tidak ada regulasinya dan bukan resmi untuk angkutan umum,” sebut Elza.

Kabid Angkutan Dishub Bukittinggi Eko Herdinandes Haswat, menyampaikan, odong-odong memang tidak bisa dibolehkan. Tentang masalah transportasi online, harus ada antisipasi agar tidak semakin membludak. 

Sekaitan itu, Anggota DPRD Bukittinggi, Andre Kresna Saputra, menyampaikan keluhan khusus sopir angkutan kota IKABE tersebut. 

"Para sopir mengeluhkan trayeknya diganggu odong-odong. Odong-odong bukan transportasi dan hanya kendaraan modifikasi, Odong-odong hanya beroperasi di lokasi tertentu, seperti Lapangan Wirabraja," ujarnya. 

Di Bukittinggi, katanya, ada semacam pembiaran terhadap odong-odong, bahkan merambat sampai ke pusat kota. "Kami meminta kepada Dishub membuat surat edaran bahwa odong-odong tidak boleh masuk ke jalan-jalan pusat kota atau trayek angkot. Odong-odong tidak diperbolehkan di jalan raya. Buat surat edaran agar odong-odong tidak mengganggu akses jalan dari angkutan kota. Di sini kami mengamati banyaknya pembiaran untuk transportasi ini termasuk transportasi online," tegas Andre Kresna.

Andre juga menyinggung soal progul Angkot Sekolah Gratis yang belum terealisasi, sedangkan anggaran sudah disiapkan. 

“Sekarang pilihannya, kami akan mempertahankan angkutan kota atau binasakan angkutan kota ini,” tegas Andre. 

Sedangkan anggota DPRD lainnya, Nur Hasra, Dewi Anggraini, dan Amrizal, menanyakan, apakah sudah ada pendataan dari Dinas Perhubungan untuk transportasi ini. Lalu, anggota DPRD menyarankan penertiban angdes dan juga mengkaji keberadaan odong-odong serta bus pariwisata.

Ketua DPRD Bukittinggi, Syaiful Efendi, mengungkapkan, pihak Dishub harus segera menanggapi keluhan para ssopir angkutan kota ini. Dinas terkait dapat mengkaji keberadaan transportasi online dan bagaimana aturannya. 

"Kita minta percepat program Angkot Gratis. Odong-odong harus diatur dan ditertibkan, dan Angdes harus dinegokan dengan Pemkab Agam. Masalah transportasi sudah sangat berulang. Dishub harus memikirkan apa solusi cepatnya, Odong-odong juga ada dari luar Bukittinggi," kata Syaiful. 

Bukittinggi (Rangkiangnagari) - Anggota Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi, Yery Amiruddin, menyerahkan bantuan pokok pikiran (pokir) berupa satu unit mobil ambulans kepada pengurus Masjid Jami' Tigo Baleh. 

Penyerahan mobil ambulans yang dilaksanakan di Masjid Jami' Tigo Baleh, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB, Jumat (8/5/26), yang juga dihadiri Kabag Kesra, tokoh masyarakat, pengurus masjid. 

Hal ini sebagai bentuk realisasi aspirasi warga yang disampaikan melalui kegiatan penelitian dan kunjungan lapangan.

Ketua Pengurus Masjid Jami' Tigo Baleh, Iskandar Dt. Lelo Kayo, menyampaikan penghargaan kepada Yerry Amiruddin, yang telah menyerahkan bantuan pokir berupa mobil ambulans. 

“Bantuan ini sangat bermanfaat dalam mendukung pelayanan kesehatan dan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam kondisi darurat. Kami berharap ambulans ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat luas,” sebut Iskandar Dt. Lelo Kayo

Anggota DPRD, Yerry Amiruddin, menyebut. hal ini merupakan bentuk perjuangan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD agar dapat direalisasikan. Berdasarkan permintaan dan kebutuhan masyarakat di wilayah Tigo Baleh, hal tersebut dapat kami salurkan melalui dana Pokir berupa satu unit ambulans yang penerima manfaatnya adalah masjid Jami' Tigo Baleh untuk kepentingan masyarakat.

“Melalui pengurus masjid dapat dimantaafkan sebaik-baiknya, untuk pelayanan masyarakat. Ambulans ini bukan untuk menggantikan tradisi kearifan lokal dimana biasanya membawa jenazah dari rumah duka ke pandam perkuburan tetap menggunakan tradisi gotong royong masyarakat. Namun, pergunakan mobil ambulans ini untuk kebutuhan darurat bagi masyarakat,” ujar Yerry Amiruddin. 

Bukittinggi (Rangkiangnagari) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi, Beny Yusrial, S.IP, menyerahkan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada Ibu Syukriati, seorang warga Bukik Apik, yang rumahnya hangus terbakar beberapa waktu lalu.

Bantuan ini merupakan aksi nyata kepeduliannya terhadap warga yang tertimpa musibah, yang diserahkan Jumat (8/5/26) itu, sejaligus merupakan realisasi dari dana Pokok Pikiran (Pokir) Beny Yusrial, selaku pimpinan DPRD Bukittinggi, yang dikhususkan untuk membantu masyarakat dalam pengisian yang layak dan aman.

​Dalam kunjungannya ke lokasi, Beny Yusrial menyampaikan rasa prihatinnya atas musibah yang menimpa Ibu Syukriati. Ia menegaskan, agar pihak terkait dapat segera memulai proses pengerjaan bangunan tersebut. ​"Kami berharap bantuan ini dapat segera dieksekusi secepat mungkin," harap Beny Yusrial

“Kita berharap, agar Ibu Syukriati dan keluarga, bisa kembali menempati hunian yang nyaman, aman, dan layak dalam waktu dekat,” ujar Beny di sela-sela menyerahkan bantuan.

​Lebih lanjut, politisi dari Partai Gerindra ini menyebutkan, bahwa program RTLH melalui dana Pokir ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan amanah jabatan dalam membantu warga yang sedang diuji musibah. ​

"Semoga bantuan ini bermanfaat dan menjadi solusi nyata bagi warga kita yang sedang tertimpa musibah. Kita ingin memastikan, negara dan pemerintah hadir di tengah kesulitan rakyat," sebutnya. 

Penyerahan bantuan ini disambut haru oleh Ibu Syukriati dan keluarga, yang kini memiliki harapan baru untuk membangun kembali tempat tinggal mereka setelah dilanda musibah kebakaran. 

Bukittinggi (Rangkiangnagari) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi, H. Syaiful Efendi, Lc., MA, menggelar reses masa sidang II tahun 2025/2026 di Daerah Pemilihan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Bukittinggi, Kamis (30/4/26).

Reses yang berlangsung di Gang Melur, RT 02 RW 01, Aur Kuning, itu menjadi ajang bagi Syaiful Efendi, untuk mengundang serta menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

Menurut Camat Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Bukittinggi, Hendra Eka Putra, bahwa reses merupakan momen penting bagi pimpinan dan anggota DPRD pada setiap masa sidang. Melalui kegiatan ini diketahui, berbagai kebutuhan dan permasalahan masyarakat dapat langsung untuk kemudian diperjuangkan melalui kebijakan anggaran dan program pemerintah daerah.

“Harapan kita, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat diperjuangkan di lembaga legislatif dan direalisasikan untuk kesejahteraan warga ABTB,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat yang telah hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

“Kehadiran bapak dan ibu semua sangat berarti. Setiap aspirasi yang disampaikan akan kami bawa dan bahas dalam rapat di DPRD untuk ditindaklanjuti,” ungkapnya di hadapan para undangan.

Syaiful Efendi, yang dihubungi di sela sela reses, menyebut, sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat, antara lain, revitalisasi jalan gang agar lebih bersih dan layak, bantuan alat kesehatan seperti alat pengukur tekanan darah (tensi), serta penyediaan becak motor untuk mengangkut sampah hingga gang-gang sempit.

Selain itu, warga juga mengusulkan pemerataan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang lebih berkeadilan, bantuan seragam untuk kelompok senam, pembangunan fasilitas untuk Posyandu Melati 2, hingga program bedah rumah bagi warga yang membutuhkan.

Menanganggapi berbagai usulan tersebut, Syaiful, menegaskan, bahwa seluruh aspirasi akan dicatat dan dikaji untuk menentukan skala prioritas.

“Semua masukan ini akan kami jadikan bahan dalam pembahasan di DPRD. Kami akan mengutamakan program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas dan berupaya merealisasikannya secepat mungkin,” tegasnya.

Syaiful, berharap melalui kegiatan reses ini, pembangunan di Kota Bukittinggi ke depan dapat semakin meningkat, baik dari segi infrastruktur, pendidikan, sosial, maupun budaya.

“Semoga ke depan, Bukittinggi menjadi kota yang lebih maju dan sejahtera bagi seluruh masyarakat,” sebutnya. 

Bukittinggi (Rangkiangnagari) - Hj. Elfianis, SM, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bukittinggi, dari Daerah Pemilihan (dapil) Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS), mengadakan reses perorangan, pada masa sidang II, tahun 2025/2026. 

Reses yang berisi ratusan warga ini dilaksanakan di RT 02/RW 04 Kelurahan Campago Ipuah, MKS, Kamis (30/4/26).

Menurut Elfianis, reses ini merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan anggota DPRD setiap masa sidangnya. 

Dengan tujuan, lebih dekat dengan masyarakat dan lebih mengetahui kebutuhan yang akan disampaikan oleh masyarakat, khusisnya di kelurahan Cimpago Ipuah, Mandiangin Koto Selayan. 

“Kegiatan ini kami lakukan sebagai salah satu kewajiban anggota DPRD untuk mewujudkan aspirasi masyarakat. Kami memilih reses perorangan, diharapkan apa yang disampaikan bisa langsung dijawab dan didiskusikan bersama masyarakat,” katanya.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Bukittinggi, Isra Yonza, menyampaikan, reses yang dilakukan anggota DPRD untuk turun ke masyarakat di daerah pemilihannya. Reses juga masa untuk menghadirkan aspirasi masyarakat. 

“Reses menjadi sarana untuk menjalankan tugas sebagai Anggota DPRD. Menjemput aspirasi kepada masyarakat. Melalui reses ini akan lahir, keluhan yang akan dibahas bersama Pemerintah Daerah nantinya,” ujarnya. 

Dari beberapa aspirasi yang disampaikan masyarakat, antara lain, persoalan banjir, perbaikan tutup jalan trotoar, penutupan pipa galian PDAM, penambahan kaca cembung, dan penerangan jalan. Perbaikan drainase yang tertutup, peralatan dan perlengkapan dalam pelayanan posyandu. 

Menangapi persoalan yang disampaikan oleh masyarakat, Elfianis, menyampaikan, tindaklanjut dari keluhan masyarakat, gagal berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, dan juha akan turun ke lapangan. 

Tiga Kelurahan di Wilayah Tigo Baleh Butuh Kantor Baru 

Bukittinggi (Rangkiangnagari) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi, Yerry Amiruddin, SE, melaksanakan reses individu Masa Sidang II 2025/2026, di Kubu Tanjuang Kecamatan Aua Birugo Tigo Baleh (ABTB) Bukittinggi, Kamis (30/4/26). 

Reses Yerry Amiruddin, dari Fraksi Partai Demokrat itu, dalam rangka turun ke daerah pemlihan (dapil) sekaligus menyerap aspirasi masyarakat yang selanjutnya disampaikan ke pemerintah daerah.

"Tujuan kami turun ke masyarakat dan bertemu bapak dan ibu hari ini, dalam rangka mengumpulkan aspirasi. Hal ini juga sebagai tugas kami sebagai wakil rakyat atau anggota DPRD selaku penyelenggara pemerintahan. Seluruh aspirasi bapak akan kami tampung atau diakomodir serta akan dibahas bersama pemerintah daerah," kata Yerry Amiruddin,

Disebutkan, beberapa pembangunan di Kecamatan ABTB khususnya wilayah Tigo Baleh, dapat dilaksanakan tahun 2026 ini yakni pembangunan kantor Lurah Ladang Cakiah. 

“Kami sudah berdiskusi dengan pemerintah daerah, ada tiga prioritas kantor lurah yang akan dibangun di wilayah Tigo Baleh, yakni Kantor Lurah Ladang Cakiah. Keadaan sekarang, tanah kantor Lurah Ladang Cakiah punya Dinas Pendidikan dan bangunan milik masyarakat,”ujarnya. 

Kemudian, kantor Lurah Kubu Tanjuang, dimana lurahnya duduk di wilayah Kabupaten Agam. Pemko dan DPRD akan berupaya membangun Kantor Lurah Kubu Tanjuang. Namun, untuk membangun kantor lurah tersebut, kita membutuhkan tanah. Kita minta bantu masyarakat, mencarikan tanah agar siap dijual ke pemerintah daerah,untuk dijadikan kantor Lurah Kubu Tanjuang. 

Satu lagi adalah kantor Lurah Parit Antang, Secara bangunan, kantor Lurah Parit Antang tak layak lagi, karena berada di pinggir tebing. Kita takut dengan keadaan bencana di wilayah kita, mungkin dirasa kantor lurah tersebut patut dipindahkan. Jika kantor lurah sudah representatif, tentunya pelayanan akan berjalan maksimal,” jelas Yerry.  

Yerry juga menyebutkan kelanjutan pembangunan SDN 08 Kubu Tanjuang, sudah dianggarkan. Selain itu, ada tujuh persoalan yang disampaikan masyarakat saat reses tersebut antara lain masalah MDTA Nurul Hidayah, TK Islam di Kubu Tanjuang, masalah warga yang berhak mendapat bedah rumah, masalah irigasi dan jalan usaha tani yang terintegrasi di 4 kelurahan, dan sebagainya.  

"Kami menerima aspirasi terkait fasilitas alat kesehatan dan mobiler di Posyandu dan rehab Posyandu. Warga menyebutkan gedung Posyandu memberi ke masyarakat dan ini perlu solusi bersama. Ada dua posyandu yang kondisinya cukup memprihatinkan," ungkap Yerry.

Reses Yerry Amiruddin turut hadir Sekretaris Camat Aua Birugo Tigo Baleh Yopi Zulfikar, Lurah Kubu Tanjuang Siziono Erik, tokoh masyarakat, Ketua LPM Kubu Tanjuang, perwakilan SKPD terkait dan tim Sekretariat DPRD Bukittinggi. Beberapa warga cukup antusias mengikuti tes tersebut.

Sementara itu, Sekcam ABTB Yopi Zulfikar, menyambut baik kegatan reses anggota DPRD Bukittinggi Yerry Amiruddin di Kubu Tanjuang. Reses ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan uneg-uneg dan aspirasiya. 

“Melalui reses ini, warga dapat menyampaikan kepada Pak Yerry selaku wakil rakyat, tentang apa yang drasakan serta kondisi yang terjadi. Semoga usulan masyarakat dapat diakomodir atau difasilitasi nantinya,”pungkas Yopi. 

Bukittinggi (RangkiangNagari) - Sembilan orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi, Rabu (29/4/26), melaksanakan Reses Kelompok Daerah Pemilihan (dapil) Guguak Panjang, masa sidang II tahun 2025/2026. 

Reses yang digelar di halaman Kantor Camat Guguak Panjang itu, sembilan wakil rakyat yang melaksanakan reses berkelompok tersebut, Zulhamdi Nova Chandra, Nur Hasra, Arnis Malin Palimo, Dedi Chandra, Andre Kresna, Rahmi Brisma, Vina Kumala, Dewi Anggraini, Zulkhairahmi, Plt di Dampingi, Asisten II Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi, Ade Mulyani, serta SKPD.

Plt, Asisten II, Ade Mulyani, menyebut, reses merupakan kegiatan yang sangat strategis dalam pemerintahan daerah dan DPRD, karena saat ini pemerintah sedang menyusun rencana RKPD tahun 2027. Sehingga melalui aspirasi yang ditampung menjadi catatan dalam penyusunan tersebut.

“Kegiatan resolusi yang dilaksanakan oleh anggota DPRD harus bersinergi, karena pemerintah juga melakukan check and balance. Artinya, aspirasi yang disampaikan akan menjadi masukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan dan pelayanan,” kata Ade Mulyani.

Wakil Ketua DPRD Bukittinggi, Zulhamdi Nova Chandra, menyampaikan, reses merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh anggota DPRD setiap masa sidang. “Melalui reses ini kita akan menyerap aspirasi masyarakat, sehingga bisa diperjuangkan, serta Kami berharap aspirasi ini langsung dicatat oleh SKPD dan dapat dimasukkan ke dalam RKPD 2027,” jelas Zulhamdi Nova Chandra. 

Aspirasi yang ditampung berupa, perbaikan aliran sanitasi, Bantuan untuk BKMT dalam kegiatan, pengamanan jalan berupa CCTV, peralatan pelayanan diposyandu. Perencanaan dalam perbaikan kantor camat dan kantor lurah Guguak Panjang. 

Bukittinggi (Rangkiangnagari) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi, Andi Putra, Kamis (30/4/26) melaksanakan Reses Masa Sidang II Tahun 2025/2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) Mandiangin Koto Selayan (MKS) Bukittinggi.

Reses Perorangan Andi Putra, di Kelurahan Campago Ipuh NKS, itu menjadi sarana bagi warga untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan, dihadiri oleh Camat MKS, tokoh adat, Bundo Kanduang, alim ulama, cadiak pandai, LPM, dan warga setempat.

Menurut Andi Putra, bahwa reses merupakan momentum penting untuk menggalang aspirasi warga. “Kehadiran memastikan saya di sini, adalah untuk aspirasi masyarakat Mandiangin Koto Selayan, khususnya di Campago Ipuh, dapat saya suarakan dan perjuangkan di tingkat legislatif,” katanya.

Pada sesi dialog, warga menyampaikan usulan yang menjadi prioritas di lingkungan mereka. Masalah infrastruktur dasar menjadi sorotan utama, di antaranya permintaan pembenahan saluran drainase jalan guna mencegah pengendapan udara serta penambahan lampu penerangan jalan.

Kecuali infrastruktur, masalah kebersihan lingkungan juga tidak baik. Warga mengeluhkan tumpukan sampah yang sering berserakan di beberapa titik. Sektor kesehatan, di mana warga meminta pemerintah kota melalui dinas terkait untuk lebih sigap dalam penanganan penyakit Demam Berdarah (DBD) di lingkungan mereka.

Menyanggapi berbagai usulan tersebut, Andi Putra, menyatakan, telah mencatat seluruh aspirasi warga secara resmi. “Semua usulan, mulai dari drainase, sampah, hingga penanganan DBD, akan kami bahas dalam rapat-rapat di DPRD,” ujarnya.

Disebutkan, piahaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi, agar usulan-usulan ini bisa segera ditindaklanjuti demi kenyamanan dan kesehatan warga. 

Bukittinggi (Rangkiangnagari) - Pimpinan Kantor Cabang Syariah Bank Nagari Kota Bukittinggi, Syaiful Anwar, termasuk dalam Tim Safari Ramadhan 1447 Hijriah / 2026 Masehi (TSR) II Pemerintah Kota Bukittinggi yang diketuai Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, S.TP., mengunjungi empat Masjid (Masjid Nurul Haq, Masjid Tarok Dipo, Masjid Baiturrahman Bukit Apit dan Masjid Nurul Iman Bukit Apit) dari tanggal 28 Februari s/d 3 Maret 2026.

Tujuan kunjungan kami bersama TSR II Pemerintah Kota Bukittinggi tersebut untuk silaturahmi mempererat persaudaraan dan sekaligus memberikan bantuan untuk masing-masing Masjid sebesar Rp2.500.000.- yang dikunjungi di TSR II Pemerintah Kota Bukittinggi, ucap Syaiful Anwar, Rabu (4/3/2026) di ruang kerja.

Lebih lanjut dijelaskannya, untuk bantuan ke Masjid tidak hanya cabang Syariah saja, jadi berlaku untuk seluruh cabang yang ada di Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten yang adakan Safari Ramadhan.

Untuk pejabat yang diberikan bantuan, maka cabang-cabang di Pemerintah Daerahnya tidak hanya sekedar menghadiri saja, namun juga memberikan bantuan. Di Kota Bukittinggi ada empat titik (Masjid), ada juga cabang-cabang yang banyak di Kabupatennya mengadakan Safari Ramadhan.

Kalau pinjaman di atas Rp100 juta harus ada jaminan dari si penjamin usaha pelaku UMKM tersebut, tapi jika di bawah Rp100 juta tidak ada jaminan, sumber pengembalian pinjaman dari hasil usahanya, kalau tunggakan dalam pembayaran tetap diberlakukan sesuai peraturannya, ungkap Syaiful Anwar., dikutip Khaminang.

Baso (Rangkiangnagari) - Bank Nagari resmi membuka Kantor Cabang Pembantu (KCP) Baso sebagai langkah nyata mendekati layanan perbankan ke pusat aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Agam dan wilayah sekitarnya.

Kabar baik ini disampaikan langsung oleh Pimpinan Bank Nagari Cabang Bukittinggi, Henri Suhairi, kepada media ini, Senin (23/2/2026) di ruang kerjanya.

Ia menegaskan bahwa kehadiran KCP Baso bukan sekedar penambahan layanan kantor, melainkan bagian dari komitmen Bank Nagari dalam memperluas akses keuangan yang mudah, cepat, dan efisien bagi masyarakat.

“Mulai Senin, 23 Februari 2026, masyarakat sudah dapat menikmati berbagai layanan perbankan Bank Nagari di KCP Baso,” ujar Henri.

KCP Baso strategis terletak di Jl. Raya Bukittinggi–Payakumbuh KM 10, Jorong Koto Hilalang, Nagari Lambah, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam.

Lokasi ini dikenal sebagai jalur padat yang menjadi nadi pergerakan ekonomi harian, mulai dari aktivitas perdagangan, pertanian, hingga usaha mikro dan kecil.

Dengan hadirnya KCP Baso, pelaku UMKM, petani, pedagang, serta masyarakat umum kini tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh untuk melakukan transaksi perbankan, baik tabungan, pembiayaan, maupun layanan keuangan lainnya.

Lebih dari sekedar tempat transaksi, KCP Baso diharapkan menjadi simpul baru pertumbuhan ekonomi lokal, mempercepat arus pembiayaan, mendorong masyarakat menabung, mempermudah sistem pembayaran, serta memperkuat inklusi keuangan di wilayah Agam dan sekitarnya.

“Kami mengajak masyarakat untuk datang dan merasakan langsung layanan perbankan Bank Nagari yang amanah, profesional, dan terpercaya di KCP Baso,” tutup Henri.

Dengan dibukanya KCP Baso, Bank Nagari kembali menegaskan sebagai bank daerah yang tumbuh bersama masyarakat, hadir lebih dekat, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap melayani dari nagari ke nagari. **

Bukittinggi (RangkiangNagari) - Gunung Api Marapi di Sumatera Barat kembali mengalami erupsi pada Selasa, 6 Januari 2026, pukul 04.58 WIB. Peristiwa erupsi tersebut dikonfirmasi oleh Pengamat Gunung Marapi, Ahmad Rifandi, A.Md.

Menurut Ahmad Rifandi, tinggi kolom letusan teramati sekitar 250 meter di atas puncak, atau kurang lebih 3.141 meter di atas permukaan laut. Kolom abu vulkanik terlihat berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal yang condong ke arah tenggara.

“Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 3,1 milimeter dan durasi sekitar 35 detik,” ujar Ahmad Rifandi dalam laporan resminya.

Hingga saat ini, aktivitas Gunung Api Marapi masih terus dipantau secara intensif oleh petugas Pos Pengamatan. Masyarakat diminta untuk tetap waspada dan mematuhi rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh pihak berwenang.
Rekomendasi PVMBG Terkait Aktivitas Gunung Api Marapi
Sehubungan dengan terjadinya erupsi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melalui pengamat lapangan menyampaikan sejumlah rekomendasi penting:

Masyarakat dan pendaki diimbau tidak memasuki wilayah radius 3 kilometer dari pusat aktivitas Gunung Api Marapi, khususnya di sekitar Kawah Verbeek.

Warga yang tinggal di sekitar lembah, bantaran, dan aliran sungai yang berhulu di puncak Marapi diminta mewaspadai potensi lahar atau banjir lahar, terutama saat curah hujan tinggi.
Apabila terjadi hujan abu vulkanik, masyarakat dianjurkan menggunakan masker untuk mencegah gangguan pernapasan seperti ISPA.

Seluruh pihak diminta menjaga situasi tetap kondusif, tidak menyebarkan informasi bohong atau hoaks, serta tidak mudah terpancing isu yang tidak jelas sumbernya.

#Rn

Bukittinggi (Rangkiangnagari) - Guna menyerap aspirasi masyarakat, anggota Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi, Dedi Fatria, Daerah Pemilihan (Dapil) Mandiangin Koto Selayan (MKS), melakukan reses Masa Sidang I Tahun 2025/2026, berlangsung di Halaman Kantor Camat MKS, Sabtu (20/12/25)

Camat Mandiangin Koto Selayan, Syukri Naldi, menyampaikan, kegiatan hari ini sangat positif, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, anggota DPRD itu wajib melaksanakan reses di daerah pemilihannya.

"Pada hari ini, pak Dedi Fatria, melaksanakan amanat itu, dan kita yakin, kalau untuk menampung aspirasi tidak disaat reses saja beliau mendengarkan aspirasi masyarakat,” ujar Sukri Naldi dihadapan peserta reses.

Dikatakan, sudah banyak pokir-pokir beliau titipkan, alhamdulillah sudah terlaksana. "Mudah-mudahan apa yang beliau usahakan dan perjuangkan untuk masyarakat MKS dapat bermanfaat dan menjadi ibadah bagi beliau,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Camat Syukri Naldi, meminta masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, apa-apa kendala yang dihadapi masyarakat Mandiangin Koto Selayan saat ini.

Sementara itu, Anggota DPRD Dedi Fatria, menjelaskan, berhubung ini adalah reses triwulan akhir tahun, maka kegiatan 2025 ini sudah selesai.

“Jadi kalau kita buat reses yang normal seperti biasa, tentu akan membuat janji banyak dengan masyarakat yang susah untuk direalisasikan,” sebutnya.

Sementara 2026 ini, kata Dedi, anggaran itupun sudah dipotong 50 persen. Jadi reses hari ini sudah dikemas dalam bentuk kegiatan yang dilakukan pada tahun ini.

"Jadi yang hadir ini adalah mereka-mereka yang terhubung dengan kegiatan pokir 2025. Ada pengecoran jalan di Panorama Baru, bedah rumah, ada musala dan ada bantuan modal usaha untuk masyarakat kurang mampu dan juga kegiatan bundo kanduang,” sebutnya.

Dalam reses itu, disamping Camat MKS Syukri Naldi, mewakili wali kota, juga terlihat  Lurah Garegeh, Lurah Pulai Anak Aia, Lurah Koto Selayan, Masyarakat MKS, Ketua LPM, Ketua RT/RW dan stakeholder terkait. (rul)

Bukittinggi (Rangkiangnagari) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi, Daerah Pemilihan (Dapil) Guguak Panjang, Jumat (19/12/25) melaksanakan reses masa sidang I tahun 2025/2026 di halaman Kantor Camat Guguak Panjang. 

Reses yang dihadiri oleh Rahmi Brisma, Vina Kumala, Nur Hasra, Dewi Anggraini, Dedi Chandra, dan Zulkhairahmi, itu Rahmi Brisma, dari Partai Amanat Nasional (PAN) memperjuangkan pembangunan taman di depan sekretariat DPRD Kota Bukittinggi. 

"Taman ini dapat memperindah wajah kota dan menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan anggaran pembenahan wajah kota," katanya.

Vina Kumala, anggota DPRD Kota Bukittinggi, meminta maaf kepada masyarakat Kota Bukittinggi, khususnya warga Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Guguak Panjang, karena belum terealisasinya seluruh janji dan usulan saat masa pencalonan legislatif. "Pemangkasan anggaran dana pokir hingga 50 persen membuat kami tidak dapat memenuhi semua usulan dan janji," ujarnya.

Masyarakat Guguak Panjang, menyampaikan keluhan tentang kurangnya infrastruktur, seperti jalan rusak dan kurangnya fasilitas umum. 

Nur Hasra, ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menegaskan bahwa agenda-agenda unggulan anggota dewan tetap menjadi prioritas meskipun dana pokok pikiran (pokir) mengalami pemangkasan.

Wakil Ketua DPRD Kota Bukittinggi, H Zulhamdi Nova Candra IB Amd Pangulu Alam, mengatakan, reses adalah kewajiban wakil rakyat untuk menghimpun masukan dan kritikan dari masyarakat. "Reses memungkinkan kami meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat," katanya.

Disisi lain,  masyarakat di Kecamatan Guguak Panjang, menyoroti  cukup  seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Dr. Hamka di depan Kantor BPJS Kesehatan Bukittinggi. Kejadian ini membutuhkan tindak lanjut untuk mengantisipasi kejadian serupa di kemudian hari.

Masyarakat ketika reses berkeinginan agar Anggota DPRD Kota Bukittinggi, meminta pemerintah daerah meningkatkan pengawasan dan penanganan kecelakaan lalu lintas. Rahmi Brisma mengatakan, "Kita harus meningkatkan keselamatan masyarakat dengan memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas."seburnya. 

Pemerintah Kota Bukittinggi, diharapkan meningkatkan anggaran untuk infrastruktur dan fasilitas umum di Guguak Panjang. Vina Kumala menegaskan, "Kita akan terus memperjuangkan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup warga Guguak Panjang."

Dengan demikian, reses anggota DPRD Kota Bukittinggi, dapil Guguak Panjang, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam reses itu,  masyarakat Guguak Panjang, berharap agar pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur dan fasilitas umum di daerah mereka.(rul) 

Bukittinggi (Rangkiangnagari) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi, Daerah Pemilihan (Dapil) Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB), Jon Edwar, ST.,  pada reses masa sidang I 2025/2026 ini memilih reses perorangan di Kelurahan Belakang Balok, di Jalan Perwira  No.2 Komplek Bedeng Indah, Sabtu (20/12/25).

Menurut Politisi Partai Golkar ini, reses perorangan ini berjalan lancar dan sesuai harapan, sehingga terwujudnya tujuan pelaksanaannya yakni menjemput aspirasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang semestinya dijawab oleh pemerintah daerah.

“Kami melaksanakan tugas untuk menjemput aspirasi masyarakat. Akhir-akhir  ini keluhan masyarakat cukup banyak terhadap Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi,”katanya

Disebutkan, secara bergiliran Anggota DPRD Kota Bukittinggi, Jon Edwar, ini melakukan reses di kelurahan yang tersebar di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB).

Terdapat satu ruas jalan di Kelurahan Belakang Balok, yang kondisinya sangat memprihatinkan, termasuk drainase.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kota Bukittinggi, dalam reses ini, sehingga OPD tersebut berjanji untuk turun ke lapangan pada Selasa, 23 Desember 2025. Kita akan turun ke lapangan untuk melihat kondisi realnya, kondisi jalan yang disampaikan masyarakat tadi,”ujarnya.

Anggota dewan ini juga mengaku jalan yang memprihatinkan itu memiliki jarak yang tidak begitu Panjang, hanya berkisar ratusan meter. “Tapi, di ruas jalan itu banyak pemukiman penduduk. Kita perlu menyikapi keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Tadi, kami juga mendengar bahwa beberapa minggu lalu telah terjadi kecelakaan di ruas jalan tersebut,”jelasnya.

Jon Edwar, menilai, keberadaan masyarakat yang berdomisili di Bedeng Indah di RW 3 Kelurahan Belakang Balok cukup tertib. Hal demikian mendasari sektor UMKM yang digeluti warga sepatutnya mendapatkan fasilitasi.

Pihaknya akan menindaklanjuti pemanfaatan dana aspirasi terhadap pemasangan tenda kanopi di depan mushola di Komplek Bedeng Indah tersebut, di Kawasan ini nantinya dijadikan sebagai Pasa Pabukoan agar masyarakat dapat berjualan menu kuliner dan takjil selama bulan Ramadhan.

“Nanti kita minta diadakan pertemuan bersama seluruh komponen di Kawasan ini. Pada prinsipnya kita mendukung masyarakat dapat bertransaksi untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Mereka dapat berjualan kuliner dan menu berbuka puasa. Jadi, musyawarahlah dulu bersama-sama, ”sebutnya

Jon Edwar, tidak membantah bahwa  sekarang para anggota legislatif di daerah ini dihadapkan dengan kondisi sulit, dimana dana aspirasinya melalui Pokok Pokok Pikiran (Pokir) mengalami pemangkasan besaran nominalnya. 

Seharusnya, setiap anggota dewan menerima Rp 1 miliar  per tahun, namun untuk tahun 2026 kondisi keuangan daerah berdampak dengan pengurangan jumlah itu menjadi Rp 500 juta. Pihaknya lebih selektif untuk pemanfaatan dana aspirasi itu dengan program pemberdayaan yang secara langsung bersentuhan erat dengan masyarakat.  

Masyarakat yang membutuhkan penguatan derajat ekonomi difasilitasi untuk berusaha secara produktif. (rul) 

Bukittinggi (Rangkiangnagati) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, Lc. MA.,  melaksanakan reses perorangan masa sidang I tahun 2025/2026. Kegiatan berlangsung di mushalla Darul Muttaqin Belakang Balok, Jum'at (19/12/25).

Camat ABTB, Hendra Eka Putra, menyebut,  reses ini merupakan ruang untuk memberikan informasi, aspirasi yang akan diperjuangkan dan memperhatikan dari sisi anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Ini merupakan wadah untuk kita dalam menyampaikan keluhan, saran dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, bisa diakomodir di DPRD sehingga bisa memenuhi kebutuhan kelurahan Belakang Balok ," katanya..

Ketua DPRD Bukittinggi Syaiful Efendi, menjelaskan, reses menjadi salah satu sarana untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Apapun kebutuhan warga ditampung untuk diperjuangkan agar dapat terealisasi ke depannya.

"Kewajiban Anggota DPRD setiap masa sidang untuk melaksanakan reses. Reses menjadi sarana untuk menjemput aspirasi masyarakat. Kontribusi yang diberikan masyarakat inilah yang kami butuhkan dalam menyusun program pembangunan dan kebijakan daerah ke depannya," ujarnya. 

Pengadaan fasilitas untuk berolahraga dan kesenian, keamanan untuk kelurahan Belakang Balok, perbaikan jalan yang berlobang, serta pengadaan air bersih, mengapung dalam reses tersebut. 

Dalam kesempatan itu, Syaiful Efendi, juga menyerahkan pokir untuk mushalla Darul Muttaqin Belakang Balok, sebesar Rp150 juta berupa pengadaan alat kebutuhan mushalla  sound system satu set, lemari sound system, meja, vakum udara dan karpet 2 set. (rul) 

Bukittinggi (Rangkiangnagari) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi, Hj. Elfianis, Amd, melaksanakan reses perorangan di Simpang Tiga Panganak Kelurahan Puhun Pintu Kabun Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Jumat  (19/12/25).

Elfianis menyebut, tujuannya melakukan reses perorangan ini untuk memetakan apa saja permasalahan atau kebutuhan masyarakat yang perlu diakomodir ke depannya. 

“Reses perorangan ini kami lakukan, untuk menjalin silaturrahmi dengan masyarakat. Dari reses ini, banyak muncul aspirasi dari masyarakat, seperti masalah drainase masjid, ternak anjing mengganggu warga dan masalah tiang lampu. Kami juga menekankan tentang masalah Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)," katanya. 

Menurutnya, warga banyak yang menjerit, terutama, warga yang seharusnya berhak mendapat  bantuan, ternyata tidak masuk data DTSEN tersebut. Bahkan, ada warga yang tidak mendapat bantuan. Ini termasuk kemiskinan ekstrem,” ujar Elfianis dari Fraksi Partai Demokrat.

Elfianis, menambahkan, dana aspirasi atau pokir ke depannya akan disesuaikan dengan kebutuhan orang banyak. Terkait warga tidak masuk  DTSEN, bisa dibahas atau dibicarakan di dalam musyawarah kelurahan. Situasi ini memerlukan adanya tertib administrasi kependudukan. 

“Kita akan kawal dana Pokir atau aspirasi tahun 2026. Khusus ekonomi kerakyatan, kita bisa melaksanakan program beras genggam. Relawan mengumpulkan beras kemudian dibagikan ke warga. Jadi, kita berbagi dengan warga. Untuk mensejahterakan masyarakat  bisa kita mulai dari dewan,”ungkap Elfianis yang juga anggota Komisi II DPRD Bukittinggi. 

Dalam sesi tanyajawab dan penyampaian aspirasi, sejumlah warga mempertanyakan sejumlah hal. Mulai dari Masjid Nurul Huda Panganak  yang kebanjiran di depan masjid saat hari hujan, air yang kering saat kemarau dan membeli air ke PDAM serta menara masjid yang timpang. 

Kemudian, ternak anjing mengganggu warga,  masalah tiang lampu belum ada, dan sebagainya. “Kita akan coba membuat skala prioritas dari aspirasi warga ini. Termasuk juga trotoar jalan ke Panorama Baru. Bus pariwisata banyak melewati  jalan ke Panorama Baru ini,”ungkap Elfianis. 

Reses perorangan anggota DPRD Bukittinggi Elfianis, ini juga dihadiri Camat Mandiangin Koto Selayan, Syukri Naldi, Lurah Puhun Pintu Kabun, Meida Sari, dan sejumlah warga. (rul)