Padang (RangkiangNagari) - Sederet tugas berat dan tanggung jawab mendesak diselesaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy. Terutama, bagaimana meningkatkan dan menggairahkan kembali sektor perekonomian yang babak belur alikbiat pandemi Covid-19.
Ekonom asal Universitas Andalas, Prof Elfindri kepada Padang Ekspres, baru-baru ini mengatakan, gubernur maupun wakil gubernur harus sesegera mungkin memetakan dan mengidentifikasi sektor-sektor mana yang bisa lebih cepat di-recovery (dipulihkan). Terutama, tentunya berbasis konsumsi pokok masyarakat.
”Kita perlu dorong agar sektor-sektor penghasil kebutuhan pokok seperti ini distribusikan, dan produksinya ditingkatkan karena sektor tersebut permintaannya selalu ada atau pasti,” jelasnya. Di saat bersamaan, tambah dia, pemimpin baru harus mulai melirik dan menentukan pilihan terhadap secondary goods karena pola konsumsi masyarakat selama pandemi Covid-19 berubah.
”Untuk secondary goods itu contohnya barang-barang yang sifatnya intermediary atau perantara. Nah produk dari barang-barang tersebut bisa dimaksimalkan lagi pengolahan bakunya karena prospeknya bisa dilakukan dalam waktu dekat,” ungkapnya.
Untuk peningkatan sektor perekonomian dalam jangka waktu panjang, Elfindri mengimbau kepala daerah melakukan penelaahan atau merevisi kebijakan-kebijakan yang telah dibuat kepala daerah sebelumnya dalam hal pembangunan perekonomian di Sumbar.
Caranya, perhatikan jadwal pembangunan infrastruktur sesuai APBD agar tidak terjadi penumpukan. Sehingga, jumlah anggaran yang beredar mulai terbentuk dan sesuai kebutuhan.
Lebih lanjut Elfindri menyampaikan, gubernur dan wagub Sumbar dalam program 100 hari kerjanya harus mulai memastikan, mana proyek strategis pemimpin terdahulu yang bisa segera dituntaskan 100 hari kerja tersebut.
Hal itu ditujukan agar gubernur dan wagub baru bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Di mana, mereka bisa menyelesaikan pekerjaan yang belum dituntaskan kepemimpinan periode sebelumnya.
”Kan konsep-konsep atau kebijakan gubernur terdahulu sudah disampaikan. Nah bila ada proyek strategis yang bisa langsung dieksekusi, ya lakukan saja demi peningkatan perekonomian,” ujar Elfindri.
Pemimpin baru juga harus mampu menggiring dan menyakinkan para investor untuk berinvestasi di Sumbar. Namun, tentunya investasi-investasi itu harus lebih inovatif dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat.
Elfindri mengungkapkan, pada sebuah kajian yang dilakukan lembaga internasional bahwasanya tahun ini akan terjadi booming perjalanan atau banyaknya orang melakukan perjalanan ke negara-negara lain. Hal itu sejalan dengan mulai menggeliatnya kembali sektor pariwisata di berbagai dunia, termasuk Indonesia.
”Kepala daerah tentunya mulai saat ini harus mempersiapkan momen tersebut dengan melakukan segala peningkatan dan perbaikan pada sektor pariwisata, seperti destinasi wisata dan industri pariwisata,” jelasnya.
Hal yang bisa dilakukan, menurut Elfindri, bagaimana kebijakan pemerintah daerah untuk menegaskan kembali penerapan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 di seluruh destinasi wisata dan industri pariwisata. Sehingga, para wisatawan yang berkunjung bisa merasa aman dan nyaman. ”Seiring meningkatnya sektor pariwisata, otomatis berdampak positif terhadap sektor perekonomian Sumbar,” tukas Elfindri.
Terpisah, Ekonom asal Unand lainnya, Dr Harif Amali mengatakan, hal pertama yang mungkin bisa dilakukan gubernur dan wagub Sumbar baru adalah tetap melanjutkan pemberian bantuan sosial (bansos) atau stimulan kepada masyarakat.
”Bantuan stimulan ini sifatnya dalam waktu pendek saja, sifatnya trigger atau pemancing terjadinya peningkatan perekonomian masyarakat Sumbar yang bisa dikatakan babak belur selama pandemi Covid-19,” jelasnya.
Harif menyebutkan, lewat bantuan stimulan itu tentunya ada pendapatan yang diterima masyarakat dan secara otomatis pasti ada konsumsi masyarakat yang berpengaruh terhadap berputarnya roda perekonomian. Hal ini bisa memberikan harapan dan dukungan kepada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang selama bisa bisa dilihat paling terdampak.
”Seperti kita ketahui, gubernur baru ini saat menjadi Wali Kota Padang bisa dikatakan berhasil menata pasar-pasar di Kota Padang. Nah, saat jadi gubernur tentunya tidak Kota Padang saja yang diperhatikan tapi seluruh kabupaten dan kota di Sumbar,” ungkapnya.
Lebih lanjut mantan Dekan Fakultas Ekonomi (FE) Unand itu menyampaikan, gubernur dan wagub Sumbar yang baru juga harus berfokus pada penyelesaian jalan tol Padang-Pekanbaru.
Dengan terselesaikannya tol Padang-Pekanbaru tersebut, setidaknya dapat membuka akses untuk pintu sektor perekonomian sehingga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat itu sendiri. ”Pasti terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi di Sumbar, karena jalan tol Padang-Pekanbaru langkah strategis untuk membuka pintu Sumbar itu sendiri,” kata Harif.
Dari janji-janji kampanye lalu, menurut Harif, juga harus segera dipenuhi minimal dalam 100 hari kerja sejak dilantik. Salah satu janji atau program yang disampaikan yakni mewujudkan dan menciptakan wirausaha di Sumbar. Janji tersebut tentunya akan ditagih oleh masyarakat nantinya.
”Nah kita bisa lihat, 100 hari kerja itu apa yang sudah dilakukan gubernur dan wagub Sumbar baru ini. Jika menciptakan wirausaha, pastinya yang harus dipikirkan itu bantuan permodalannya,” ujarnya. Khusus UMKM, pelaku usaha pasti menginginkan kebijakan kemudahan dalam segi aksesibilitas dana atau modal.
Harif juga menekankan, kepala daerah juga harus mulai memperhatikan kualitas sumber daya manusia (SDM) ekonomi itu sendiri yang dimulai dari dunia pendidikan. Pembangunan infrastruktur pendidikan di seluruh kabupaten/kota perlu jadi prioritas. ”Pastinya sektor pendidikan merupakan gerbang awal bagi masyarakat untuk bisa meningkatkan kualitas mereka, sehingga bisa membangun perekonomian Sumbar itu sendiri,” tutur Harif.
Intinya, gubernur dan wagub Sumbar harus memperhatikan tiga elemen penting yakni, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan Sumbar lebih maju ke depan.
#Ryan