Antisipasi Penumpukan Agenda Bupati Adakan RKP Bersama OPD Di Lingkup Pemkab Solok

Kabupaten Solok (Rangkiangnagari) - Bupati Solok capt. H. Epyardi Asda, M.Mar yang di wakili Sekretaris Daerah Medison, S.Sos.,M.Si memimpin Rapat Koordinasi Pemerintahan di lingkup pemerintah Kabupaten Solok. Senin (09/01).

Tampak hadir dalam mengikuti Rakor Pemerintahan Asisten I Drs. Syahrial, M.M,Asisten II Syaiful, S.T.,M.T,Asisten III Edityawarman, S.Sos.,M.Si, Staf Ahli Bidang Ekbang Kesra Eva Nasri, S.H., M.M,Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan SDM mulyadi marcos, S.E.,M.M,Kepala OPD,Camat se- Kabupaten Solok

Dalam sambutannya Syahrial menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini adalah agenda rutin  yg di lakukan setiap tahun,

Ada banyak agenda2 yang harus di kejar dari awal tahun agar tidak sampai mumpuk di akhir tahun

Di himbau agar masing2 SKPD betul-betul mempersiapkan dari awal tahun ini untuk mencapai perubahan yang lebih baik, contohnya dalam waktu dekat pada bagian Kesra,  akan mengikuti event MTQ Nasional di Solok selatan

Bagian dinas pendidikan akan mengadakan Porprov.

Ditambahkannya,tahun ini merupakan tahun politih, agar tetap menjaga situasi, berhati-hati, tetap pada prosedur yang jelas dan semua administrasi yang tercatat rapi, jangan beri celah kepada oknum-oknum yang nanti akan menimbulkan masalah d kemudian hari

Dalam kesempatan itu  sekretaris daerah Medison menyampaikan bahwa dalam arahan presiden, Mendagri dinilai bagus dalam pengendalian inflasi oleh karena untuk seluruh kepala OPD, mulai senin untuk dapat hadir tanpa di wakili tanpa terkecuali pada jam 8 pagi untuk rapat koordinasi inflasi daerah.

Lanjutnya, Ia mengatakan mengawali tahun segera selesaikan kewajiban laporan di tahun 2022, ini menjadi prioritas, menuntaskan laporan pertanggungjawaban keuangan dan rekon aset, terkait barang persediaan, ini ada batas waktu sampai 15 januari 2023. target kita laporan keuangan ke BPK di akhir Januari sudah di aporkan paling lambat 25 Januari 2023.

Medison melanjutkan bahwa di awal tahun tentu ada percepatan-percepatan yang harus di lakukan, diantaranya,percepatan penunjukan pengelola keuangan,percepatan program 2023 dimana persyaratannya harus entri SIRUP di aplikasi, kalau hal tersebut tidak dilakukan, tidak akan bisa masuk pengadaan barang dan jasa. semua dilakukan secara bersama-sama, untuk itu harus bisa mengkoordinir personil internal.

Percepatan pelaksanaan pekerjaan yang bersifat PL ataupun Tender, untuk itu diminta agar segera mempersiapkan dokumen perencanaannya.untuk meningkatkan kualitas sistem dalam pemerintahan, agar dimohon untuk memfungsikan sistem  kerja bertingkat, untuk tahun 2023, agar melakukan peningkatan dalam hal paraf surat dari yang manual menjadi paraf digital

Di tahun 2023 ini, akan menganggarkan peningkatan kapasitas aparatur, pembekalan KPA, PPK PPTK dan pekabat pengelola keuangan.

KPA/PPK wajib memiliki sertifikat kompetensi dimana untuk memperoleh hal tersebut, pemda akan membiayainya dan bekerjasama dengan lembaga yang ada di Unand

Medison juga menyampaikan program prioritas pada tahun 2023 di antaranya

Revisi penyusunan perda RTRW, RIPPARDA, PDAM, dan LP2B,penyusunan perda penyertaan modal ke Perumda  Solinda Percepatan jalan Kabupaten  dimana bupati berharap pada saat HUT RI ke 78, jalan kabupaten telah bagus dan layak,pemilihan Walinagari,hari ulang tahun Kabupaten Solok,Festival pariwisata 5 danau, peningkatan RSUD arosuka menjadi rumah sakit rujukan penyakit jantung dan stroke, pengendalian inflasi daerah

Di akhiri oleh Asisten II yang menyampaikan bahwa segera lakukan percepatan di bidang infrastruktur dan percepatan pada barang dan jasa, seperti pemaketan kegiatan

Serta bener-benar mempelajari dan hati-hati dalam pemutusan kontrak, dan administrasi harus detail dan jelas. (Rn/Vn)

Labels: , ,
[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.