Dharmasraya (Rangkiangnagari) - Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, berulang kali menegaskan komitmennya menjalankan pemerintahan bersih dari korupsi dan nepotisme. Ucapannya indah, penuh keyakinan, dan selalu terdengar lantang di podium. Namun, sebagaimana pepatah Minangkabau, “kato nan manih indak samo jo raso di lidah” kata manis belum tentu manis pula di rasa.
Kasus dugaan penggelapan Rp600 juta oleh pejabat Badan Keuangan Daerah (BKD) pada Mei 2025, yang kini tengah diusut Inspektorat dan melibatkan pemeriksaan terhadap delapan orang saksi termasuk Pj Sekda Jasman Rizal, adalah pukulan telak terhadap janji tersebut. Uang itu bukan milik segelintir orang, melainkan milik dua OPD, Sekretariat DPRD dan Dinas Pendidikan. Artinya, yang dicuri bukan sekadar angka di buku kas, tapi masa depan anak-anak dan layanan masyarakat yang mestinya diperjuangkan.
Namun, ini bukan cerita baru. Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dharmasraya sudah berkali-kali tertangkap basah menggarong uang rakyat. Pepatah adat berkata, “indak ado rotan, akar pun jadi”, tapi tampaknya di sini yang terjadi sebaliknya: rotan ada, namun tidak dipakai, akar pun dibiarkan membelit. Bupati seolah membiarkan birokrasi berjalan dengan “hukum rimba”, di mana ucapan pemimpin hanyalah hiasan, dan pelanggaran dianggap lumrah.
Seorang pemimpin Minangkabau diajarkan “manjadi payuang di nan ka hujan, menjadi panji di nan ka panas”. Itu artinya, pemimpin harus jadi pelindung dan penuntun, bukan sekadar penonton dari jauh. Maka wajar masyarakat bertanya, apakah Annisa benar-benar memegang kendali pemerintahan, atau sekadar menata Topi untuk penampilan, sementara Tengkuluk tanggung jawab diletakkan di sudut ruangan?
Jika janji bersih hanya menjadi mantra tanpa tindakan, maka kepercayaan masyarakat akan luntur. Dan ketika kepercayaan itu hilang, bukan hanya nama Bupati yang tercoreng, tapi juga marwah kepemimpinan di Ranah Minang yang selama ini dikenal menjunjung adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.(St)