PADANG (RangkiangNagari) - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menegaskan penyediaan air bersih, energi, dan konektivitas menjadi fondasi utama untuk mewujudkan desa atau nagari yang mandiri dan berkualitas. Pernyataan itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Data Indeks Desa Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 di Aula Kantor Gubernur, Rabu (5/11/2025).
Rapat bertema “Transformasi Indeks Desa: Menata Arah Pembangunan Nagari yang Terukur dan Berkeadilan” dihadiri jajaran OPD, Bappeda kabupaten dan kota, perguruan tinggi, serta perwakilan Kementerian Desa.
Mahyeldi menekankan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ketersediaan air bersih harus menjadi prioritas utama. Ia menilai masalah air bersih sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, terutama dalam pencegahan stunting.
“Kalau gizinya bagus tapi air yang diminum tidak bersih, tetap bisa memicu stunting. Jadi, penyediaan air bersih yang layak minum itu wajib,” ujar Mahyeldi.
Menurutnya, Sumatera Barat memiliki potensi air melimpah karena berada di kawasan Bukit Barisan. Ia menyebut kerja sama lintas instansi seperti Dinas PU, PSDA, dan Balai Sungai penting untuk memanfaatkan sumber air secara optimal bagi kebutuhan masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya aksesibilitas antarwilayah. Menurutnya, tidak boleh ada desa yang terisolasi karena infrastruktur jalan dan transportasi yang belum memadai.
Mahyeldi menambahkan, pemerintah tengah berupaya menyediakan energi murah bagi daerah kepulauan seperti Mentawai yang masih bergantung pada BBM.
“Kita sedang membahas kerja sama dengan ahli dari Jepang untuk memanfaatkan panas air laut menjadi sumber energi murah di Mentawai,” jelas Mahyeldi.
Ia mendorong kolaborasi dengan perguruan tinggi seperti Universitas Andalas dan Politeknik Negeri Padang dalam pengembangan energi mikrohidro dan tenaga surya di wilayah terpencil.
Selain fokus pada layanan dasar, Mahyeldi menekankan pengembangan ekonomi lokal melalui program Nagari Creative Hub agar pelaku UMKM bisa memasarkan produk secara digital.
“Dengan Nagari Creative Hub, produk unggulan nagari bisa dikenal luas tanpa harus tergantung pada pasar kota,” tuturnya.
Mahyeldi juga mengajak wali nagari melibatkan masyarakat perantau dalam pengembangan digitalisasi pemerintahan nagari.
Ia mengingatkan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel agar pembangunan berjalan efektif dan efisien. Ia meminta seluruh OPD memperkuat sinergi dengan program pemerintah pusat serta memanfaatkan Geoportal Mandiri Sumbar untuk mendukung kebijakan satu peta.
Mahyeldi menyebut visi besar pembangunan Sumbar adalah mewujudkan Provinsi Madani yang Maju dan Berkeadilan serta menjadi pelopor Green Province di Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sumbar Yozarwardi Usama Putra melaporkan hasil pengukuran Indeks Desa Tahun 2025. Jumlah desa mandiri di Sumbar meningkat signifikan menjadi 489 dari sebelumnya 368 desa.
“Desa tertinggal memang sedikit bertambah dari 10 menjadi 12, tapi tidak ada lagi desa yang sangat tertinggal. Ini capaian yang patut kita syukuri,” ujar Yozarwardi.
Rapat yang berlangsung satu hari itu menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya memperkuat layanan dasar, meningkatkan aksesibilitas, dan memperbaiki tata kelola pemerintahan nagari.
Acara ditutup dengan peluncuran E-book Indeks Desa Tahun 2025 sebagai inovasi Dinas PMD Sumbar dalam penyajian data desa secara digital.
#Rn