Pasaman (RangkiangNagari) - Masyarakat Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat sangat menyambut baik terkait adanya wacana Pemerintah yang mengusulkan pemasangan label 'Keluarga Pra Sejahtera' pada rumah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) untuk memudahkan pemantauan perkembangan kondisi perekonomian penerima bantuan.
"Wacana tersebut sangat baik. Bahkan kalau tidak salah sudah diterapkan di sejumlah daerah. Dengan adanya label itu masyarakat umum akan lebih mudah mengetahui siapa saja penerima bantuan PKH itu. Soalnya saat ini banyak masyarakat menilai banyak penerima program PKH itu tidak tepat sasaran,"ungkap salah seorang warga Pasaman, Yulisman kepada media, di Lubuk Sikaping, Selasa (18/06/2019).
Menurut Yulisman, dengan adanya wacana itu setidaknya setiap penerima PKH yang memang tidak layak menerima bisa sadar diri dan menyeerahkannya kepada yang calon penerima yang lebih berhak.
"Harapan kita seperti itu. Soalnya saya melihat masih banyak masyarakat Pasaman yang lebih layak mendapatkan program itu, namun belum juga terdaftar. Hal ini tentu jelas akan menjadi ketimpangan bagi kalangan masyarakat yang memang kurang mampu,"katanya.
Hal senada juga disampaikan oleh warga lainnya, Husnul yang menilai wacana Kemensos itu akan lebih menilai tingkat efektivitas penerima program PKH saat ini.
"Jadi program PKH ini jelas bisa dinilai masyarakat umum memang tepat sasaran. Kemudian kepada penerima yang memang keadaan ekonominya layak, bisa dengan sadar bahkan didorong untuk mengundurkan diri. Disamping itu kita juga bersama pemerintah akan lebih mudah memantau progres atau perkembangan ekonomi si penerima usai mendapatkan dana PKH itu,"kata husnul,
Husnul juga berharap kepada Pemerintah kembali menyeleksi penerima program PKH yang saat ini dirasa sudah tidak layak lagi menjadi penerima. "Hal ini tentu sesuai prosedural di PKH. Kalau memang dinilai sudah tidak layak, ganti dengan warga yang ekonominya masih miskin,"ujarnya.
Sementara Anggota Komisi C DPRD Pasaman, Musliarni mengatakan terkait sekelumit permasalahan dilapangan di program PKH sudah pernah dibawas di DPRD setempat.
"Kami sudah Pernah membahas masalah ini dengan Dinas terkait dan pendamping PKH. Hal ini guna menanggapi keluhan masyarakat tentang masih adanya penerima PKH yang tidak tepat sasaran. Kami juga waktu itu sudah menyarankan kepada pendamping PKH untuk memberikan label baik itu semacam stiker di rumah penerima PKH,"kata Musliarni.
Musliarni juga meminta pendampjng PKH untuk lebih fokus memantau perkembangan ekonomi KPM PKH. "Kalau memang selama pembinaan PKH ekonominya sudah membaik untuk diwisuda. Ganti dengan warga lain yang belum mendapatkan bantuan itu yang dirasa layak. Sehingga program ini tepat sasaran. Namun hingga kini kami belum melihat progresnya,"tutupnya.
Sebwlumnya, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan pemasangan label pada rumah keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memudahkan pemantauan perkembangan kondisi perekonomian penerima bantuan.
Agus Gumiwang Kartasasmita menilao dengan memberikan label 'Keluarga Pra Sejahtera' di rumah masing-masing KPM PKH yang sudah membaik perekonomiannya dengan sendirinya akan mengundurkan diri.
Disamping itu dengan sistem labelisasi semacam itu, Agus berharap keluarga penerima manfaat (KPM) PKH yang sudah mampu secara sukarela melepaskan diri dari program bantuan sehingga posisi mereka dapat diisi oleh keluarga pra-sejahtera lain yang membutuhkan bantuan.
"Wacana tersebut sangat baik. Bahkan kalau tidak salah sudah diterapkan di sejumlah daerah. Dengan adanya label itu masyarakat umum akan lebih mudah mengetahui siapa saja penerima bantuan PKH itu. Soalnya saat ini banyak masyarakat menilai banyak penerima program PKH itu tidak tepat sasaran,"ungkap salah seorang warga Pasaman, Yulisman kepada media, di Lubuk Sikaping, Selasa (18/06/2019).
Menurut Yulisman, dengan adanya wacana itu setidaknya setiap penerima PKH yang memang tidak layak menerima bisa sadar diri dan menyeerahkannya kepada yang calon penerima yang lebih berhak.
"Harapan kita seperti itu. Soalnya saya melihat masih banyak masyarakat Pasaman yang lebih layak mendapatkan program itu, namun belum juga terdaftar. Hal ini tentu jelas akan menjadi ketimpangan bagi kalangan masyarakat yang memang kurang mampu,"katanya.
Hal senada juga disampaikan oleh warga lainnya, Husnul yang menilai wacana Kemensos itu akan lebih menilai tingkat efektivitas penerima program PKH saat ini.
"Jadi program PKH ini jelas bisa dinilai masyarakat umum memang tepat sasaran. Kemudian kepada penerima yang memang keadaan ekonominya layak, bisa dengan sadar bahkan didorong untuk mengundurkan diri. Disamping itu kita juga bersama pemerintah akan lebih mudah memantau progres atau perkembangan ekonomi si penerima usai mendapatkan dana PKH itu,"kata husnul,
Husnul juga berharap kepada Pemerintah kembali menyeleksi penerima program PKH yang saat ini dirasa sudah tidak layak lagi menjadi penerima. "Hal ini tentu sesuai prosedural di PKH. Kalau memang dinilai sudah tidak layak, ganti dengan warga yang ekonominya masih miskin,"ujarnya.
Sementara Anggota Komisi C DPRD Pasaman, Musliarni mengatakan terkait sekelumit permasalahan dilapangan di program PKH sudah pernah dibawas di DPRD setempat.
"Kami sudah Pernah membahas masalah ini dengan Dinas terkait dan pendamping PKH. Hal ini guna menanggapi keluhan masyarakat tentang masih adanya penerima PKH yang tidak tepat sasaran. Kami juga waktu itu sudah menyarankan kepada pendamping PKH untuk memberikan label baik itu semacam stiker di rumah penerima PKH,"kata Musliarni.
Musliarni juga meminta pendampjng PKH untuk lebih fokus memantau perkembangan ekonomi KPM PKH. "Kalau memang selama pembinaan PKH ekonominya sudah membaik untuk diwisuda. Ganti dengan warga lain yang belum mendapatkan bantuan itu yang dirasa layak. Sehingga program ini tepat sasaran. Namun hingga kini kami belum melihat progresnya,"tutupnya.
Sebwlumnya, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan pemasangan label pada rumah keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memudahkan pemantauan perkembangan kondisi perekonomian penerima bantuan.
Agus Gumiwang Kartasasmita menilao dengan memberikan label 'Keluarga Pra Sejahtera' di rumah masing-masing KPM PKH yang sudah membaik perekonomiannya dengan sendirinya akan mengundurkan diri.
Disamping itu dengan sistem labelisasi semacam itu, Agus berharap keluarga penerima manfaat (KPM) PKH yang sudah mampu secara sukarela melepaskan diri dari program bantuan sehingga posisi mereka dapat diisi oleh keluarga pra-sejahtera lain yang membutuhkan bantuan.
#Ryan #(wk).