Rangkiang Nagari | Portal Berita

Kabupaten Solok (Rangkiangnagari) - Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.H.I meninjau langsung persiapan lokasi pelaksanaan Ground Breaking Rehabilitasi Lahan Sawah Terdampak Bencana Sumatera Barat di Jorong Munggu Tanah, Nagari Selayo, Kecamatan Kubung, Rabu (14/01).

Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan ground breaking yang dijadwalkan berlangsung Kamis (15/01/2026), meski kegiatan tersebut merupakan program langsung dari Kementerian Pertanian RI.

Dalam peninjauan tersebut, Mewakili Bupati, Wabup Candra didampingi Asisten II Jefrizal, Kepala Dinas Kominfo Susi Susianti Saidani, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asnur, Kalaksa BPBD Khairul, Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Djoni, serta Kepala Dinas Pertanian Deslirizaldi.

Di lokasi, rombongan Pemkab Solok disambut Direktur Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian RI, Dhani Gartina, beserta jajaran. Wabup Candra menerima laporan kesiapan teknis acara yang rencananya akan dihadiri Gubernur Sumatera Barat dan Wakil Menteri Pertanian RI.

Kepala Dinas Perhubungan M. Djoni melaporkan kesiapan pengaturan lalu lintas dan parkir, sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asnur menyampaikan kesiapan personel untuk menjaga kebersihan selama kegiatan berlangsung.

Dalam kesempatan itu, Dhani Gartina menjelaskan bahwa rehabilitasi difokuskan pada lahan pertanian dengan tingkat kerusakan ringan dan sedang. Ia juga memastikan anggaran rehabilitasi telah tersedia.

“Anggarannya sudah tersedia, termasuk KPA di tingkat provinsi. Hari ini dan besok kami dorong kontrak,” kata Dhani.

Anggaran tersebut, lanjut Dhani, akan digunakan untuk kegiatan Optimalisasi Lahan (OPLAH), pembangunan bangunan konservasi, parit, serta rehabilitasi jaringan irigasi tersier.

Menanggapi hal tersebut, Wabup Solok Candra atas nama Pemerintah Daerah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Pusat, Presiden RI, dan Menteri Pertanian atas perhatian terhadap petani Kabupaten Solok.

“Insyaallah besok Pak Menteri langsung membuat komitmen melalui SPK agar rehabilitasi lahan terdampak ini bisa segera dikerjakan,” ujar Candra.

Dhani Gartina juga menegaskan bahwa seluruh tahapan pekerjaan, mulai dari persiapan hingga tanam, ditargetkan rampung dalam waktu singkat.

“Mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyelesaian sampai tanam harus tuntas pada bulan Januari–Februari. Kami mohon dukungan Bapak untuk mengawal kegiatan tahap pertama ini,” pungkasnya.(Lz) 

Kabupaten Solok (Rangkiangnagari) - Polres Solok menggelar kegiatan Pembinaan Mental dan Rohani (Binrohtal) Dalam rangka memperingati peristiwa agung Isra’ dan Mi’raj Nabi Muhammad SAW, bagi seluruh personel Polres Solok. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat keimanan, ketakwaan, serta integritas moral personel Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Kegiatan Binrohtal tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Solok, AKBP Agung Pranajaya, S.I.K., dan diikuti oleh para Pejabat Utama (PJU), perwira, bintara, serta ASN Polres Solok. Suasana kegiatan berlangsung dengan khidmat, penuh kekhusyukan, serta sarat dengan nilai-nilai spiritual yang mendalam.

Dalam sambutannya, Kapolres Solok AKBP Agung Pranajaya, S.I.K., menyampaikan bahwa peringatan Isra’ dan Mi’raj Nabi Muhammad SAW bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum penting bagi seluruh personel Polri untuk melakukan refleksi diri serta memperkuat hubungan spiritual dengan Allah SWT.

Kapolres Solok mengajak seluruh personel untuk meneladani makna dan hikmah peristiwa Isra’ dan Mi’raj, khususnya terkait pentingnya pelaksanaan salat lima waktu sebagai bentuk hubungan langsung antara hamba dengan Allah SWT. Salat, menurutnya, merupakan pondasi utama dalam membentuk kepribadian yang disiplin, jujur, dan bertanggung jawab, yang sangat relevan dengan tugas-tugas kepolisian.

Lebih lanjut, AKBP Agung Pranajaya menekankan bahwa peristiwa Isra’ dan Mi’raj juga mengajarkan tentang kekuatan iman dan keikhlasan dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan, sebagaimana yang dialami Nabi Muhammad SAW pada masa-masa sulit sebelum terjadinya Isra’ dan Mi’raj. Nilai ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi personel Polres Solok dalam menghadapi dinamika dan tantangan tugas yang semakin kompleks.

Selain itu, Kapolres Solok juga mengingatkan pentingnya keteguhan dalam menyampaikan kebenaran meskipun menghadapi penolakan, serta meneladani kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang selalu mengedepankan kejujuran, keadilan, dan kebaikan dalam setiap aspek kehidupan. Menurutnya, nilai-nilai tersebut harus tercermin dalam sikap dan perilaku personel Polri, baik saat bertugas maupun dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat.

“Peristiwa Isra’ dan Mi’raj mengajarkan kepada kita bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan, kebahagiaan, dan pertolongan dari Allah SWT. Oleh karena itu, mari kita senantiasa bersyukur secara menyeluruh atas segala nikmat yang telah diberikan Allah, serta menjadikannya sebagai motivasi untuk terus berbuat kebaikan,” ujar Kapolres Solok.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Solok juga menegaskan bahwa personel Polri sebagai aparatur negara harus memiliki kekuatan iman dan ketakwaan sebagai benteng diri dari berbagai godaan dan penyimpangan yang dapat merusak diri sendiri, keluarga, maupun mencoreng citra institusi Polri. Dengan iman dan takwa yang kuat, diharapkan setiap personel mampu menjalankan tugas secara profesional, humanis, dan berintegritas tinggi.

Melalui kegiatan Binrohtal ini, Polres Solok berkomitmen untuk terus membina mental dan spiritual personelnya sebagai bagian dari pembentukan karakter anggota Polri yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kegiatan peringatan Isra’ dan Mi’raj Nabi Muhammad SAW di Polres Solok ditutup dengan doa bersama, dengan harapan seluruh personel senantiasa diberikan kekuatan, perlindungan, dan keberkahan dalam menjalankan amanah tugas demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Solok.(Lz) 

Kabupaten Solok (Rangkiangnagari) - Pemerintah Kabupaten Solok menggelar Rapat Persiapan Groundbreaking Rehabilitasi Lahan Sawah Terdampak Bencana Hidrometeorologi di Sumatera Barat yang berlangsung di Ruang Rapat Setda, pada Selasa (13/01).

Rapat dibuka oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok Deslirizaldi, SP., MP, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian (Puslatan) Kementerian Pertanian RI Dr. Tedy Dirhamsyah, Tenaga Ahli Menteri Pertanian Prof. Ir. I Gusti Made Subiksa, Direktur Polbangtan Malang Setya Budhi Udrayana (Uud), Wakil Direktur II Polbangtan Malang Dr. Ir. Andi Warnaen, Asisten II Setda Kabupaten Solok Jefrizal, S.Pi, MT, unsur Forkopimda, serta jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

Dalam kesempatan tersebut, mewakili Bupati, Wakil Bupati Solok H.Candra, S.H.I menyampaikan bahwa Groundbreaking Rehabilitasi Lahan Sawah Terdampak Bencana akan dilaksanakan pada Kamis (15/01/2026), dan rencananya akan dibuka langsung oleh Menteri Pertanian RI Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan pemulihan sektor pertanian pascabencana hidrometeorologi di Sumatera Barat.

Wabup H. Candra menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi selama 3 kali masa tanggap darurat. Melalui koordinasi yang intensif hingga ke tingkat kecamatan dan nagari, masyarakat di wilayah rawan bencana, khususnya di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS), dapat dievakuasi dengan baik sehingga bencana banjir tidak menimbulkan korban jiwa maupun orang hilang.

"Saat ini, Pemerintah Kabupaten Solok telah memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi. Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten Solok bahkan dinilai sebagai salah satu yang terbaik secara nasional dan direkomendasikan oleh BNPB sebagai rujukan bagi daerah terdampak lainnya," ujar Wabup.

Sebanyak 550 hektare lahan sawah ditetapkan sebagai sasaran pemulihan dan akan segera direhabilitasi. Wabup Candra berharap kegiatan groundbreaking ini dapat dihadiri oleh kabupaten/kota terdampak di Sumatera Barat, dan menjadi momentum penting dalam mempercepat pemulihan ketahanan pangan daerah.

Sementara itu, Kepala Puslatan Kementerian Pertanian Dr. Tedy Dirhamsyah menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari SK Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 1355 dan 383 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Tanggap Bencana dan Penyediaan Pangan untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menegaskan bahwa sesuai arahan Menteri Pertanian, pelaksanaan kegiatan lebih menitikberatkan pada aksi nyata di lapangan daripada aspek seremonial.

"Penanganan rehabilitasi lahan sawah akan dilakukan secara serentak di 14 kabupaten/kota di Sumatera Barat, dengan fokus pada lokasi-lokasi yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan sektor pertanian sekaligus menjaga stabilitas ketahanan pangan pascabencana" ujarnya.

Melalui rapat persiapan ini, seluruh pihak menyatakan komitmen untuk memastikan pelaksanaan rehabilitasi lahan sawah berjalan efektif, terkoordinir, dan memberikan manfaat langsung bagi petani serta masyarakat Sumatera Barat.(Lz)

Kabupaten Solok (Rangkiangnagari) - Pemerintah Kabupaten Solok terus mematangkan persiapan pelaksanaan program rehabilitasi lahan sawah rusak pascabencana yang merupakan program Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Program tersebut rencananya akan diselenggarakan pada Kamis (15/02) bertempat di Munggu Tanah, Selayo Kecamatan Kubung, dan akan dihadiri secara daring oleh Menteri Pertanian RI, Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P.

Persiapan kegiatan tersebut dibahas dalam pertemuan bersama Wakil Bupati Solok H. Candra yang berlangsung di Gedung Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Solok, dan dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok Deslirizaldi, S.P., M.P., serta Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Solok Eko Gunanto, S.Pd.

Dalam laporannya Deslirizaldi menyampaikan bahwa, kegiatan rehabilitasi sawah rusak ini akan melibatkan berbagai daerah kabupaten/kota yang terdampak bencana dan akan diakomodir oleh Balai Penerapan dan Modernisasi Pertanian (BRMP). Selain itu, direncanakan Gubernur Sumatera Barat juga akan hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut.

“InsyaAllah Bapak Gubernur Sumatera Barat akan hadir. Kabupaten dan kota yang terdampak banjir juga akan kita hadirkan, sebagian secara langsung dan sebagian secara daring,” ujar Deslirizaldi.

Ia menjelaskan bahwa rehabilitasi sawah rusak akan dilaksanakan berdasarkan tingkat kerusakan, yaitu ringan, sedang, dan berat. Untuk kerusakan ringan dan sedang, rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan pembersihan sedimen, penyemaian, serta penanaman benih. Sementara untuk kerusakan berat, penanganannya akan melibatkan penggunaan alat berat dan pihak ketiga.

“Peletakan batu pertama akan dimulai dari sawah yang mengalami kerusakan ringan, sedang, hingga berat. Untuk yang ringan dan sedang, pelaksanaan dijadwalkan pada Januari dan Februari. Sedangkan kerusakan berat akan dikerjakan oleh pihak ketiga,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, mewakili Bupati, Wakil Bupati Solok H. Candra menegaskan pentingnya validitas data penerima bantuan. Ia menanyakan kesiapan data kerusakan sawah yang akan menjadi dasar penyaluran bantuan Kementerian Pertanian.

“Acara ini merupakan program rehabilitasi sawah rusak, baik ringan, sedang, maupun berat. Saya ingin memastikan apakah seluruh data yang kita miliki sudah benar-benar valid, karena nantinya Bapak Gubernur akan menyerahkan bantuan secara simbolis kepada seluruh daerah terdampak,” tegas Wabup Candra.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian memastikan bahwa seluruh data telah diverifikasi dan dinyatakan valid. Ia menjelaskan bahwa untuk kerusakan ringan dan sedang yang masuk kategori optimalisasi lahan (oplah), petani akan membersihkan sedimen dan material pasir, kemudian langsung dilakukan penaburan benih.

“Bantuan untuk kerusakan ringan sebesar Rp. 4,6 juta akan masuk ke rekening kelompok tani. Namun total bantuan yang diterima bisa mencapai Rp. 15 juta per hektar karena mencakup bantuan irigasi dan pupuk. Sedangkan untuk kerusakan berat terdapat alokasi seluas 892 hektar,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa pada kegiatan Kamis mendatang akan dilakukan simulasi penanganan untuk kerusakan ringan dan sedang sebagai contoh pelaksanaan di lapangan.

Berdasarkan data Sakato Plan Provinsi Sumatera Barat, luas sawah terdampak mencapai 1.072 hektar, irigasi sebanyak 8 titik dengan panjang 1.364 meter, hortikultura 90,9 hektar, asuransi pertanian 3 lokasi, perkebunan 10,3 hektar, ternak 110 ekor, serta ladang 1 hektar. Total anggaran penanganan yang masuk dalam Sakato Plan tersebut mencapai Rp. 90 miliar lebih.

Pemerintah Kabupaten Solok berharap melalui program ini, lahan pertanian yang rusak dapat segera pulih sehingga aktivitas pertanian masyarakat kembali normal dan ketahanan pangan daerah tetap terjaga.(Lz)

Dharmasraya (Rangkiangnagari) - Konflik antara masyarakat Nagari Lubuk Besar dan Nagari Alahan Nan Tigo dengan PT Tidar Kerinci Agung (PT TKA) sejatinya bukan lagi soal perbedaan tafsir, apalagi miskomunikasi. Persoalan ini telah melampaui ranah dialog sosial dan memasuki wilayah kepatuhan terhadap keputusan negara.

Fakta yang tak terbantahkan kewajiban kebun plasma bukanlah kebijakan sukarela. Ia merupakan perintah undang-undang. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 secara tegas mewajibkan perusahaan perkebunan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal 20 persen dari total Hak Guna Usaha (HGU).

Dalam kasus PT TKA, kewajiban itu bahkan diperkuat oleh dokumen resmi negara,

Surat Keterangan Bupati Dharmasraya tertanggal 5 Oktober 2021, Surat Pernyataan Kesanggupan Direktur PT TKA di hadapan notaris, serta Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 43/HGU/KEM-ATR/BPN/VII/2022. Seluruh dokumen tersebut memberi tenggat waktu tiga tahun hingga 5 Oktober 2025 untuk menyelesaikan pembangunan kebun plasma.

Namun hingga tenggat itu berlalu, kewajiban tersebut dinilai belum direalisasikan.

Dalam negara hukum, situasi ini menimbulkan pertanyaan serius, apa makna sebuah keputusan menteri jika tidak dijalankan oleh pihak yang diatur? Dan lebih jauh, di mana posisi pemerintah daerah ketika keputusan tersebut diabaikan?

Masyarakat telah menempuh jalur yang tertib. 

Mereka menunggu, bersabar, dan menerima proses fasilitasi. Namun ketika waktu habis dan hak belum diberikan, aksi unjuk rasa menjadi jalan terakhir bukan untuk melawan hukum, tetapi untuk menagih hukum itu sendiri.

Yang perlu digarisbawahi, tuntutan masyarakat bukanlah sesuatu yang baru atau berlebihan. Mereka hanya meminta apa yang secara eksplisit dijanjikan dan dituangkan dalam keputusan resmi. 

Bahkan dalam aturan disebutkan, jika perusahaan tidak memiliki lahan di luar HGU, maka kebun plasma harus dialokasikan dari kebun inti. Prinsip ini sederhana dan tegas.

Dalam konteks ini, konflik agraria bukan lagi persoalan relasi perusahaan dan masyarakat semata, tetapi menjadi cermin wibawa negara. 

Ketika keputusan pusat dan surat kepala daerah tidak ditaati, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keadilan bagi petani, melainkan juga otoritas pemerintahan itu sendiri.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya kini berada di titik krusial. Perannya tidak cukup berhenti pada fasilitasi atau pernyataan normatif, akan memperjuangkan kepentingan masyarakat. 

Masyarakat menunggu tindakan administratif dan politik yang tegas, sesuai kewenangan yang dimiliki, untuk memastikan regulasi dijalankan.

Jika pembiaran terus terjadi, maka preseden berbahaya akan lahir keputusan negara bisa dinegosiasikan, ditunda, bahkan diabaikan tanpa konsekuensi yang jelas. Dalam jangka panjang, ini akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan institusi pemerintahan.

Aksi masyarakat di depan PT TKA sejatinya adalah alarm. Bahwa konflik agraria tidak akan selesai dengan janji baru di atas janji lama. Bahwa keadilan sosial dalam sektor perkebunan hanya akan terwujud jika hukum ditegakkan secara konsisten, tanpa pandang bulu.

Kini pertanyaannya sederhana namun mendasar apakah negara hadir untuk memastikan keputusan yang telah dikeluarkannya ditaati, atau membiarkan masyarakat terus berjuang sendiri menagih hak yang sudah diakui hukum?

Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menentukan arah penyelesaian konflik ini dan wajah keadilan agraria di Dharmasraya ke depan.(St) 

Pasaman (Rangkiangnagari) - Bupati Pasaman, Welly Suhery, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Sumatera Barat yang digelar di Auditorium Gubernuran, Selasa (13/1/2025), pukul 09.00 WIB.

Rakor tersebut dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Barat. Kegiatan dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, Kepala BNPB, para wakil menteri, unsur Forkopimda, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumbar, serta undangan lainnya.

Dalam forum strategis tersebut, Bupati Pasaman Welly Suhery berkesempatan berdialog langsung dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait kondisi Kabupaten Pasaman pascabencana.

Mendagri secara khusus menanyakan perkembangan infrastruktur dan pelayanan dasar di Pasaman.

“Pasaman bagaimana kondisinya? Apakah ada kendala terkait saluran air, gas, BBM, jalan, dan jembatan? Bagaimana kondisinya di sana, Pak Bupati?” tanya Tito Karnavian.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Welly Suhery memaparkan secara kondisi terkini Pasaman. Ia menjelaskan bahwa pemulihan terus berjalan, meskipun masih terdapat sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat.

“Untuk pelayanan air bersih melalui PDAM, saat ini kondisinya sudah berjalan dan tinggal tahap penyempurnaan. Kami terus berupaya agar kebutuhan dasar masyarakat bisa segera terpenuhi secara maksimal,” ujar Welly Suhery.

Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah ruas jalan kabupaten yang terdampak longsor akibat bencana alam. Kondisi tersebut menyebabkan terganggunya akses transportasi masyarakat di beberapa wilayah.

“Beberapa ruas jalan kabupaten masih mengalami kerusakan akibat longsor. Ini tentu berdampak pada mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian. Kami berharap percepatan rehabilitasi bisa segera dilakukan,” katanya.

Selain jalan, Bupati Welly juga menyoroti kondisi jembatan gantung di Kabupaten Pasaman yang mengalami kerusakan cukup parah akibat bencana dan tidak lagi dapat dilalui masyarakat.

“Ada beberapa jembatan gantung yang terdampak bencana dan saat ini sudah tidak bisa digunakan. Padahal jembatan tersebut merupakan akses vital bagi masyarakat, terutama untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Ini sudah menjadi catatan penting bagi kami di Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

Pernyataan Bupati Pasaman tersebut langsung mendapat respons serius dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia menegaskan bahwa pembangunan jembatan gantung merupakan salah satu program nasional yang menjadi perhatian Presiden.

“Nah, ini menjadi perhatian. Saya ingin menekankan kepada para kepala daerah bahwa Bapak Presiden memprogramkan pembangunan sekitar 300 ribu jembatan gantung di seluruh Indonesia,” ujar Tito.

Menurut Mendagri, jembatan gantung tersebut dirancang untuk menghubungkan wilayah yang terpisah oleh sungai dan jurang, sehingga memudahkan mobilitas masyarakat. Jembatan itu juga direncanakan dapat dilalui kendaraan roda dua.

Tito mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pendataan kerusakan jembatan gantung di seluruh Indonesia.

“Kami sudah lebih dari sebulan menurunkan tim ke lapangan dan mendapatkan data sebanyak 6.692 jembatan gantung dalam kondisi rusak. Saya justru khawatir angkanya masih terlalu sedikit, padahal anggaran yang disiapkan Presiden cukup besar,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa data tersebut akan diteruskan ke Sekretariat Negara, sementara pelaksanaan pembangunan nantinya akan dikerjakan oleh TNI.

“Saya khawatir informasi ini belum sampai ke rekan-rekan bupati. Oleh karena itu, saya minta daerah yang membutuhkan jembatan gantung, baik karena bencana maupun kebutuhan umum, segera mengusulkan. Para bupati silakan teruskan ke gubernur, dan Pak Gubernur nanti menyampaikannya ke Mendagri,” jelas Tito.

“Sekali lagi, ini terkait jembatan gantung dan ini adalah peluang besar bagi daerah,” pungkasnya. (Tio). 

Padang, Rangkiang Nagari (Jan) - Tahun baru merupakan salah satu momentum bagi sebagian besar orang dalam melakukan perencanaan dan resolusi keuangan setelah melewati periode penge luaran-pengeluaran besar di akhir tahun. Menyikapi hal tersebut, tanpa menunggu lama, Bank Nagari sebagai bank kebanggaan masyarakat Sumatera Barat langsung tancap gas menghadirkan Promo Kejutan Spesial Awal Tahun. Program ini ditujukan kepada nasabah ASN, PNS, PPPK dan pensiunan dengan memberikan reward berupa saldo tabungan kepada nasabah atau calon nasabah yang mengajukan pinjaman dalam periode promo ini. 

Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari, Hafid Dauli menyampaikan kepada awak media bahwa dalam rangka Tahun Baru 2026, Bank Nagari hadir lagi bersama nasabah setianya dengan meluncurkan program Promo Kejutan Spesial Awal Tahun dengan memberikan cashback bagi nasabah ASN, PNS, PPPK, dan pensiunan yang mengajukan pinjaman mulai 5 sampai 31 Januari 2026.

Ia menambahkan, promo ini besifat racing, yang artinya apabila kuota cashback telah habis diserbu oleh nasabah maka periode promo akan berakhir dengan sendirinya. Hafid Dauli menyebut, promo ini adalah wujud dari komitmen Bank Nagari untuk memberikan manfaat dan apresiasi, serta menghadirkan pelayanan terbaik bagi nasabahnya.

 "Oleh karena itu kami mengajak seluruh nasabah untuk mengajukan permohonan pinjaman dan berkonsultasi ke Bank Nagari terdekat, baik nasabah baru maupun nasabah lama yang belum memperbarui pinjamannya pada Bank Nagari," katanya. 

Bagi nasabah yang ingin mengajukan pinjaman pada Promo Kejutan Spesial Awal Tahun, persyaratannya sangat mudah yaitu promo berlaku untuk ASN, PNS, PPPK, dan pensiunan yang melakukan realisasi pinjaman baru di Bank Nagari atau yang sedang meminjam di Bank Nagari, kemudian melakukan pembaharuan atau top-up pinjaman di Bank Nagari atau yang memindahkan (take-over) pinjamannya dari bank lain ke Bank Nagari.

Jangka waktu pinjaman yang dipersyaratkan dalam promo ini adalah minimal 24 bulan. Promo berlaku baik untuk pinjaman dengan pola konvensional ataupun pola syariah. Reward yang diperoleh nasabah adalah dalam bentuk uang yang ditambahkan ke saldo tabungan yang bersangkutan di Bank Nagari, baik tabungan konvensional ataupun tabungan syariah.

"Besaran nilai reward diperhitungkan dengan formulasi tertentu dari nilai pinjaman dan nasabah bisa memperoleh reward dengan nilai yang menarik tentunya," ujar Hafid. "Periode berlangsung 5 sampai 31 Januari 2026. Kuota terbatas, sehingga periode bisa berakhir lebih cepat apabila kuota habis," tambahnya.

Lebih lanjut, Bank Nagari sebagai bank kebanggaan masyarakat Sumatera Barat yang tumbuh dan berkembang bersama nasabahnya terus berinovasi serta berupaya untuk membe rikan pelayanan terbaik bagi nasabah dalam bentuk Pelayanan yang Cepat, Mudah, Murah, Aman dan Nyaman. 

Untuk mendorong hal tersebut Bank Nagari hadir lebih dekat dengan nasabah  dengan menyediakan layanan jemput bola langsung ke instansi-instansi atau ke rumah-rumah nasabah. "Untuk itu dipersilahkan membuat janji dengan personel Bank Nagari serta dapatkan pelayanan yang terbaik dari Bank Nagari," ujarnya. 

Bank Nagari juga menyediakan layanan digital sebagai media untuk mengajukan permohonan kredit  bagi  para ASN, PNS, PPPK dan pensiunan, yaitu melalui menu N-Form Bank Nagari di website www.banknagari.co.id, atau mendaftar di menu N-Form pada Mobile Banking Bank Nagari (ollin), atau menghubungi Nagari Call 150234. (*)

SOLSEL (Rangkiangnagari) - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menetapkan dua pejabat administrator baru di lingkunganpemerintahan kabupaten. Dua jabatan ini diisi oleh pejabathasil uji kompetensi dalam sistem manajemen talenta yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten bersama dengan BadanKepegawaian Negara (BKN) jelang akhir tahun lalu.

Dua pejabat yang dilantik yakni Prima Wijaya S.IP yang sebelumnya merupakan Kepala Bidang Penegakan PeraturanDaerah pada Satpol PP dan Pemadam Kebakaran menjadiCamat Koto Parik Gadang Diateh. Kemudian Ibrahim, SH., MM dari sebelumnya Camat Sungai Pagu menjadi KepalaBidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satpol PP danPemadam Kebakaran.

 Pelantikan ini ditetapkan berdasarkan SK Bupati SolokSelatan Nomor 800.24-2026 Tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pembebasan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan. Dilantiklangsung oleh Bupati Solok Selatan H. Khairunas di Aula Sarantau Sasurambi Kantor Bupati Solok Selatan, Senin(12/1).

Dalam sambutannya, Khairunas mengatakan seluruh proses pengisian jabatan ini dilakukan murni melalui sistemmanajemen talenta. Sistem ini mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan rekam jejak dari ASN.

“Saya tegaskan bahwa pelantikan ini tidak dilandasi intervensipihak manapun dan tidak ada tekanan, titipan, dankepentingan pribadi atau kelompok. Seluruh proses jabtan inimurni melalui sistem manajemen talenta. Sistem inimempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, danrekam jejak,” kata Khairunas siang ini.

Dia menegaskan, ini merupakan komitmen pemerintahkabupaten untuk mewujudkan birokrasi yang bersih danprofesional. Dirinya menilai bahwa sistem manajemen talentaini akan memberikan kesempatan kepada seluruh ASN untukmengisi setiap posisi sesuai dengan kompetensi dankemampuannya, bukan dari pertimbangan non-profesionallainnya.

Untuk itu, Bupati menegaskan bahwa jabatan yang diberikansehingga menjadi tanggungjawab. Sehingga ekspektasi yang diberikan bisa memberikan kinerja terbaik, menjunjung tinggiintegritas, dan bekerja penuh dedikasi dan loyalitas kepadanegara, pemerintah kabupaten, dan masyarakat Solok Selatan.

Terakhir, dirinya menegaskan bahwa ke depan tuntuanmasyarakat atas pelayanan publik yang cepat, transparan, danberkualitas semakin tinggi. Sehingga seluruh ASN dimintauntuk terus beradaptasi, berinovasi, dan bekerja secarakolaborasi lintas perangkat daerah untuk kinerja yang lebihprofesional dan berorientasi pada hasl. (DT)