LUBUK SIKAPING (RangkiangNagari) - Kepala BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan Kabupaten Pasaman Syafruddin SE S.Kom. memuji komitmen Bupati Pasaman H. Yusuf Lubis M.Si. dalam mendukung program BPJS Kesehatan di daerah itu sehingga mampu mencapai sejumlah kemajuan.
''Karena komitmen itu, Pasaman lebih maju dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Sumbar dalam soal BPJS Kesehatan,'' katanya, sambil menjelaskan bahwa progam-progam nasional dalam banyak kasus memang sangat membutuhkan sinergitas dengan pemerintah daerah. “BPJS tidak mungkin maju dan berkembang tanpa dukungan pemerintah daerah,” tandas Syafruddin.
Karena komitmen Bupati Yusuf Lubis yang tinggi itu pula, imbuh Syafruddin, angka kepesertaan BPJS Kesehatan di Pasaman mencapai 95 persen, menuju ke 100 persen. “Untuk tingkat Sumbar, kepesertaan BPJS Kesehatan di Pasaman tergolong yang tertinggi,’ imbuhnya. Dampaknya, belum lama ini Bupati Yusuf Lubis menerima penghargaan UHC atas keberhasilan tersebut.
Dijelaskan Syafruddin, tingginya komitmen Yusuf Lubis mendukung BPJS Kesehatan tidak hanya dengan memberi dorongan moril. Yang lebih lagi, “Sejumlah anggota masyarakat yang kurang mampu diikutkan BPJS Kesehatan dengan iyuran yang ditanggung oleh APBD Pasaman,” katanya. Dari tahun ke tahun, imbuhnya, jumlah masyarakat Pasaman yang ikut BPJS Kesehatan dengan iyuran yang ditanggung APBD bertambah banyak.
Data terakhir, menurut Syafruddin, sebanyak 65.603 masyarakat yang tergolong kurang mampu di Pasaman ditanggung kepesertaannya di program BPJS Kesehatan oleh Pemkab Pasaman, bekerja sama dengan Pemerontah Provinsi Sumatera Barat. “Porsinya 80:20,” terangnya. Yaitu, sebanyak 80 persen iyuran kepesertaan ditanggung APBD Pasaman, dan 20 persen ditanggung oleh APBD Sumbar.
Merasa masih ada masyarakat kurang mampu yang belum terakomodir, menurut Syafruddin, di APBD Pasaman 2019 dianggarkan lagi kepesertaan masyarakat kurang mampu untuk sebanyak 21.761 jiwa. “Pada APBD Perubahan Pasaman 2019 Pak Bupati kembali memasukkan sebanyak 15.600 lagi ke program BPJS Kesehatan, yang pembayaran iyurannya ditanggung oleh APBD,” terangnya.
Diakumulasikan semua peserta BPJS Kesehatan di Pasaman, baik yang iyurannya ditanggung APBD, peserta mandiri, ASN dan TNI/Polri, sebut Syafruddin, jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan di daerah itu sudah menyentuh angka 95 persen, yang merupakan angka pencapaian tertinggi di Sumbar. “Kita sedang menuju angka kepesertaan 100 persen,” tambah Syafruddin.
Tapi, disayangkan Syafruddin, tingkat kesadaran Bupati Yusuf Lubis yang tinggi tidak diikuti sikap serupa oleh sebagian masyarakat setempat. "Khusus dalam membayar iyuran, tingkat kesadaran peserta masih tergolong rendah, yaitu sekitar 30 persen,” bebernya. Bertolak belakang dengan pencapaian angka kepesertaan dari kalangan peserta mandiri, di Pasaman mencapai angka 70 persen.
Dengan kata lain, pencapaian angka kepesertaan yang tinggi di Pasaman tidak diikuti kesadaran yang tinggi pula untuk membayar iyuran. “Kasus ini, yang juga terjadi secara nasional, yang menyebabkan program BPJS mengalami desfisit,” terangnya. Padahal, disebutkan Syafruddin, BPJS merupakan sebuah program yang identik dengan Gotong Royong Besar.
“Coba bayangkan, ketika melahirkan yang sejatinya menelan biaya besar, yang terkadang mencapai Rp9 juta, peserta BPJS Kesehatan hanya mengeluarkan Rp25.500 saja per bulan.” Diibaratkan meminjam uang ke bank sejumlah Rp9 juta, “Mana mungkin bisa dicicil Rp25.500/bulan? Tapi karena BPJS, ketidakmampuan sementara lapisan masyarakat ditutupi oleh lapisan masyarakat yang lain. Semacam subsidi silang.”
Soal peserta yang menunggak untuk kasus di Pasaman, Syafruddin mengaku telah melakukan berbagai cara untuk menekan angka tunggakan iyuran yang tinggi itu. “Kita intens melakukan sosialisasi dan edukasi, selain juga dengan menelepon langsung untuk mengingatkan,” terangnya. Pihaknya juga menurunkan sejumlah kader untuk mengetuk kesadaran peserta buat untuk taat membayar iyuran.
''Karena komitmen itu, Pasaman lebih maju dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Sumbar dalam soal BPJS Kesehatan,'' katanya, sambil menjelaskan bahwa progam-progam nasional dalam banyak kasus memang sangat membutuhkan sinergitas dengan pemerintah daerah. “BPJS tidak mungkin maju dan berkembang tanpa dukungan pemerintah daerah,” tandas Syafruddin.
Karena komitmen Bupati Yusuf Lubis yang tinggi itu pula, imbuh Syafruddin, angka kepesertaan BPJS Kesehatan di Pasaman mencapai 95 persen, menuju ke 100 persen. “Untuk tingkat Sumbar, kepesertaan BPJS Kesehatan di Pasaman tergolong yang tertinggi,’ imbuhnya. Dampaknya, belum lama ini Bupati Yusuf Lubis menerima penghargaan UHC atas keberhasilan tersebut.
Dijelaskan Syafruddin, tingginya komitmen Yusuf Lubis mendukung BPJS Kesehatan tidak hanya dengan memberi dorongan moril. Yang lebih lagi, “Sejumlah anggota masyarakat yang kurang mampu diikutkan BPJS Kesehatan dengan iyuran yang ditanggung oleh APBD Pasaman,” katanya. Dari tahun ke tahun, imbuhnya, jumlah masyarakat Pasaman yang ikut BPJS Kesehatan dengan iyuran yang ditanggung APBD bertambah banyak.
Data terakhir, menurut Syafruddin, sebanyak 65.603 masyarakat yang tergolong kurang mampu di Pasaman ditanggung kepesertaannya di program BPJS Kesehatan oleh Pemkab Pasaman, bekerja sama dengan Pemerontah Provinsi Sumatera Barat. “Porsinya 80:20,” terangnya. Yaitu, sebanyak 80 persen iyuran kepesertaan ditanggung APBD Pasaman, dan 20 persen ditanggung oleh APBD Sumbar.
Merasa masih ada masyarakat kurang mampu yang belum terakomodir, menurut Syafruddin, di APBD Pasaman 2019 dianggarkan lagi kepesertaan masyarakat kurang mampu untuk sebanyak 21.761 jiwa. “Pada APBD Perubahan Pasaman 2019 Pak Bupati kembali memasukkan sebanyak 15.600 lagi ke program BPJS Kesehatan, yang pembayaran iyurannya ditanggung oleh APBD,” terangnya.
Diakumulasikan semua peserta BPJS Kesehatan di Pasaman, baik yang iyurannya ditanggung APBD, peserta mandiri, ASN dan TNI/Polri, sebut Syafruddin, jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan di daerah itu sudah menyentuh angka 95 persen, yang merupakan angka pencapaian tertinggi di Sumbar. “Kita sedang menuju angka kepesertaan 100 persen,” tambah Syafruddin.
Tapi, disayangkan Syafruddin, tingkat kesadaran Bupati Yusuf Lubis yang tinggi tidak diikuti sikap serupa oleh sebagian masyarakat setempat. "Khusus dalam membayar iyuran, tingkat kesadaran peserta masih tergolong rendah, yaitu sekitar 30 persen,” bebernya. Bertolak belakang dengan pencapaian angka kepesertaan dari kalangan peserta mandiri, di Pasaman mencapai angka 70 persen.
Dengan kata lain, pencapaian angka kepesertaan yang tinggi di Pasaman tidak diikuti kesadaran yang tinggi pula untuk membayar iyuran. “Kasus ini, yang juga terjadi secara nasional, yang menyebabkan program BPJS mengalami desfisit,” terangnya. Padahal, disebutkan Syafruddin, BPJS merupakan sebuah program yang identik dengan Gotong Royong Besar.
“Coba bayangkan, ketika melahirkan yang sejatinya menelan biaya besar, yang terkadang mencapai Rp9 juta, peserta BPJS Kesehatan hanya mengeluarkan Rp25.500 saja per bulan.” Diibaratkan meminjam uang ke bank sejumlah Rp9 juta, “Mana mungkin bisa dicicil Rp25.500/bulan? Tapi karena BPJS, ketidakmampuan sementara lapisan masyarakat ditutupi oleh lapisan masyarakat yang lain. Semacam subsidi silang.”
Soal peserta yang menunggak untuk kasus di Pasaman, Syafruddin mengaku telah melakukan berbagai cara untuk menekan angka tunggakan iyuran yang tinggi itu. “Kita intens melakukan sosialisasi dan edukasi, selain juga dengan menelepon langsung untuk mengingatkan,” terangnya. Pihaknya juga menurunkan sejumlah kader untuk mengetuk kesadaran peserta buat untuk taat membayar iyuran.
#Ryan #E2