Payakumbuh (Rangkiangnagari) - Pemko Payakumbuh akan menindaklanjuti seluruh pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.
Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman mengatakan, seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD merupakan bagian penting dari proses penyusunan anggaran agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami menghargai seluruh pandangan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD. Semua akan kami pelajari secara cermat dan dijawab secara resmi pada rapat paripurna berikutnya,” kata Wawako Elzadaswarman di DPRD Payakumbuh, Selasa (11/11/2025).
Ia menegaskan, kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci dalam menjaga kualitas perencanaan pembangunan, terutama di tengah dinamika fiskal nasional dan terbatasnya ruang fiskal daerah.
“Kami berharap pembahasan RAPBD 2026 berjalan lancar dan tetap mengedepankan kolaborasi serta prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas,” ucapnya.
Sebelumnya, tujuh fraksi di DPRD Kota Payakumbuh telah menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan RAPBD 2026 dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Wirman Putra.
Dalam pandangan tersebut, sejumlah isu menjadi sorotan. Mulai dari Fraksi Golkar yang menilai pelaksanaan Car Free Day perlu dievaluasi dan lokasinya dipindahkan ke Jalan Soekarno–Hatta.
Fraksi NasDem menyoroti ketidakteraturan pungutan retribusi di Pasar Ibuh, sementara Fraksi PKS menekankan perlunya penanganan serius terhadap kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba.
Fraksi Demokrat meminta pemerintah menjaga kualitas layanan publik terutama BPJS Kesehatan. Fraksi PAN mendukung digitalisasi pajak dan retribusi.
Sedangkan Fraksi PPP mendorong efisiensi anggaran melalui lelang kendaraan dinas serta pembayaran insentif bagi RT/RW dan guru TPA.
Elzadaswarman menyebut, seluruh pandangan tersebut menunjukkan komitmen DPRD dalam mengawal pembangunan Kota Payakumbuh agar tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Masukan dari DPRD sangat berharga. Ini bagian dari proses demokrasi yang sehat untuk memastikan setiap kebijakan berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya. (Rn)