Pemerintah akan Kebut Relokasi Korban Banjir--Longsor Sumatra: "Tenda Tak Boleh Jadi Rumah Baru Mereka"

Jakarta (RangkiangNagari) - Hujan sudah reda, tetapi ratusan ribu warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih hidup dalam ketidakpastian. Di banyak titik, tenda-tenda darurat yang awalnya didirikan untuk hitungan hari berubah menjadi tempat tinggal. Di sinilah pemerintah mencoba bergerak lebih cepat.

Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan lanjutan bencana bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Fokus utamanya satu: mempercepat relokasi. Hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) menjadi kunci agar para penyintas bisa kembali hidup layak, jauh dari ketidakpastian tenda yang lembap dan rapuh.

BNPB melaporkan rumah-rumah yang rusak tersebar dalam skala luar biasa—dari dinding yang retak hingga rumah yang hilang tersapu arus. “Masyarakat yang sekarang tinggal di pengungsian, kita alihkan ke hunian sementara,” kata Suharyanto. “Huntara akan dibangun Satgas TNI–Polri.”

Model huntara yang dipilih bukan bilik seadanya. Luasnya sekitar 36 meter persegi, dilengkapi kamar mandi dan WC, dan didesain agar keluarga bisa hidup mandiri. Biaya pembangunannya diperkirakan Rp30 juta per unit, dengan target penyelesaian enam bulan—model yang sudah dipakai dalam penanganan bencana besar sebelumnya.
Untuk hunian tetap, tongkat komando berada di tangan Kementerian PUPR. Bagi warga yang rumahnya masih berada di zona aman, pemerintah memastikan: tidak semua harus direlokasi. Rumah yang masih mungkin diperbaiki akan ditangani langsung oleh BNPB.
Namun di balik rencana yang rapi itu, ada masalah yang selalu menghantui setiap upaya relokasi: lahan. Pemerintah daerah diminta menyediakan area yang cukup luas agar huntara dapat dibangun per unit keluarga, bukan model barak yang membuat privasi terabaikan. Tetapi jika lahan terlalu sempit, opsi barak tetap harus dipertimbangkan demi mempercepat pemindahan warga dari tenda.

Presiden Prabowo menekankan, hambatan birokrasi tak boleh memperlambat penanganan warga. Proses administrasi pertanahan diminta dipercepat, bahkan opsi menggunakan lahan HGU juga dibuka. “Dicek semua. Kalau perlu, HGU bisa dicabut sementara. Dikurangi. Ini kepentingan rakyat yang lebih penting. Lahan harus ada,” ujarnya, pekan lalu di Banda Aceh.

Targetnya jelas: tenda harus segera kosong. Warga diharapkan bisa pindah ke huntara secepat mungkin, sebelum akhirnya menempati hunian tetap yang aman dan layak. Relokasi ini akan menjadi bagian dari pemulihan besar atas bencana yang telah mengoyak Sumatra dan meninggalkan ribuan keluarga tanpa rumah.
Di balik angka, rapat, dan rencana teknis, ada harapan sederhana: memberikan kembali ruang hidup yang manusiawi bagi mereka yang kehilangan segalanya.

 

#Rn

Labels: ,
[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.