Pasaman (Rangkiangnagari) - Bupati Pasaman Welly Suhery menyoroti pengalokasian pupuk bersubsidi di daerah itu. Ia menduka distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Pasaman mengalami kebocoran serius. Pupuk yang seharusnya untuk petani setempat informasinya malah ada dijual atau dikirim ke luar daerah.
Bupati Pasaman, Welly Suhery, secara tegas meminta pendataan penerima diperjelas dan menginstruksikan penelusuran serta tindakan tegas atas dugaan penyelewengan tersebut.
"Kita terima informasi ada pupuk bersubsidi yang dikirim keluar daerah dan bukan untuk petani kita," tegas Bupati Welly Suhery, dalam rapat bersama kepala OPD dan para camat beberapa waktu lalu di Balerong Anak Nagari.
Bupati Welly menegaskan hal ini sangat merugikan masyarakat Pasaman, khususnya para petani.
Bupati Welly tidak memandang sebelah mata informasi yang beredar. Ia meminta dinas terkait tidak terpaku pada data kios pupuk yang ada.
"Bisa saja yang mengambil pupuk bersubsidi itu orang yang punya puluhan hektar lahan sawah dan kebun. Sehingga mengakibatkan petani lainnya tidak terakomodir," ujarnya.
Untuk itu, ia memastikan pendataan harus tepat sasaran agar petani kecil tidak dirugikan.
Persoalan lain yang mengakibatkan distribusi tidak merata adalah keengganan kelompok tani menerima anggota baru. Hal ini dibenarkan Kepala Dinas Pertanian Pasaman, M Prasetyo.
"Persoalan yang terjadi saat ini di tingkat petani yakni, kelompok tani yang ada saat ini tidak mau terima anggota yang baru. Sehingga masih banyak petani yang belum terakomodir," jelas Prasetyo.
Padahal, menurutnya, satu kelompok tani bisa menampung hingga 125 orang, sementara saat ini hanya kelompok tani rata-rata beranggotakan sekitar 25 orang. "Ini kita dorong terus karena satu kelompok bisa maksimal anggota 125 orang," pungkasnya.
Prasetyo menegaskan setiap petani berhak menerima pupuk bersubsidi, namun harus tergabung dalam kelompok tani terlebih dahulu.
Menyikapi kompleksnya masalah ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman, Yudesri, menekankan pentingnya melibatkan aparat penegak hukum dalam pendistribusian dan pengawasan.
Sekda juga menguatkan dugaan kebocoran pupuk bersubsidi tersebut. "Jika pupuk tidak keluar, mungkin tidak ada riak di masyarakat," ujarnya, menyindir bahwa kelangkaan pupuk di tingkat petani diduga kuat karena adanya aliran ke luar daerah.
Untuk itu ia meminta Pemerintah Nagari aktif memberikan pemahaman kepada kelompok tani agar mau menerima anggota baru. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas cakupan penerima pupuk bersubsidi yang sah dan memutus mata rantai penyimpangan yang merugikan petani Pasaman. (Tio).