Payakumbuh (Rangkiangnagari) – Pemprov Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) berama Pemko Payakumbuh di Aula Josrizal Zain, Kantor Walikota Payakumbuh, Rabu (25/02/2026).
Pada momen itu, Pemko Payakumbuh memanfaatkan penyampaian persoalan strategis daerah sekaligus menyelaraskan program pembangunan 2026–2027.
“Kami masih menghadapi tantangan serius dalam penanganan bencana, terutama banjir akibat luapan Sungai Batang Agam, Batang Lampasi, dan Batang Pulau. Data di dashboard kebencanaan per 25 Desember 2025 menunjukkan perlunya penanganan pascabencana (Jitupasna) yang komprehensif,” kata Wako Zulmaeta.
Rakor yang bertepatan dengan kunjungan Safari Ramadhan Pemprov Sumbar itu menghadirkan Gubernur Sumbar, Mahyeldi, Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman serta jajaran kepala OPD provinsi dan kota.
Zulmaeta menjelaskan, bencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2025 menyebabkan kerusakan rumah dan lahan pertanian di sejumlah wilayah.
Ia menegaskan, Pemko Payakumbuh terus memperbarui data dampak bencana dan menyiapkan langkah rehabilitasi.
“Kami berharap ada dukungan percepatan melalui pergeseran anggaran pasca alokasi TKD agar penanganannya berjalan cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Selain bencana, Zulmaeta juga menyoroti persoalan TPA Regional yang hingga kini memicu keluhan masyarakat.
Ia mengatakan tumpukan sampah yang belum tertutup tanah dan pengelolaan air lindi yang belum optimal berpotensi menimbulkan polusi.
“Kami mohon dukungan provinsi untuk pemakaian kembali TPA regional pada tahun 2026 serta perbaikan akses jalan menuju TPST selama masa konstruksi,” tambahnya.
Di sektor infrastruktur, Pemko Payakumbuh mengusulkan pemeliharaan jalan provinsi yang rusak akibat cuaca ekstrem dan kendaraan over Dimension Over Load (ODOL).
Pemerintah kota juga mendorong pelebaran Jalan Lingkar Selatan untuk memperkuat kawasan pergudangan dan distribusi barang.
Zulmaeta juga memasukkan kapasitas produksi air minum Perumda Tirta Sagu yang belum mampu mengimbangi pertumbuhan perumahan.
Ia mengungkapkan sebagian besar jaringan pipa yang dibangun pada era 1980-an dan kini mengalami kebocoran tinggi.
“Kami terpaksa memberikan rekomendasi bagi 11 pengembang perumahan karena pasokan udara belum mencukupi. Kami mengusulkan rehabilitasi jaringan, pembangunan instalasi pengolahan air di Limbukan, serta pembangunan reservoir baru,” katanya.
Di sektor ekonomi, Zulmaeta mengungkapkan peluang kerja sama dengan perusahaan The Sak Bali yang siap menyerap produk dari 1.000 pengrajin rajut dan anyaman. Saat ini, kapasitas pengrajin di Payakumbuh baru sekitar 400 orang.
“Ini peluang emas bagi UMKM kita. Kami membuka kerja sama dengan pengrajin dari daerah sekitar dan berharap provinsi memfasilitasi hilirisasi produk kerajinan agar mampu menembus pasar ekspor,” ujarnya.
Ia juga meminta dukungan peningkatan kualitas lulusan SLTA agar lebih banyak diterima di perguruan tinggi unggulan, serta fasilitasi penuntasan tapal batas dan peralihan aset antara Pemko Payakumbuh dan Pemkab Lima Puluh Kota.
Menangapi berbagai usulan tersebut, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menegaskan 2026 harus menjadi titik balaik kebangkitan ekonomi Sumbar setelah menghadapi berbagai tekanan pada tahun 2025.
“Tantangan 2025 adalah panggilan bangun bagi kita semua. Tahun 2026 harus menjadi langkah awal transisi dari ekonomi berbasis komoditas mentah menuju industri olahan, digital, dan berwawasan lingkungan. Target pertumbuhan 5,7 persen bukan mustahil jika transformasi kita mulai hari ini,” tegasnya.
Mahyeldi memaparkan empat strategi utama. Pertama, hilirisasi agroindustri dengan menghentikan ekspor bahan mentah dan mendorong investasi pabrik pengolahan.
Ia menyebut potensi devisa hasil ekspor sebesar Rp20 triliun dapat memicu dampak ekonomi hingga Rp80 triliun dan menyerap 240 ribu tenaga kerja hingga tahun 2029.
Kedua, transformasi pariwisata dan ekonomi hijau melalui penguatan pariwisata berkualitas di kawasan Mandeh serta pemanfaatan energi panas bumi dengan pembiayaan hijau.
Ketiga, mempercepat digitalisasi UMKM melalui perluasan jaringan broadband hingga ke desa, onboarding fintech, dan integrasi QRIS dalam rantai nilai pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak pertumbuhan 1–2 persen.
“Kita juga harus memandang mitigasi bencana sebagai investasi ekonomi. Percepatan perbaikan jalur vital seperti Sitinjau Lauik dan Lembah Anai menjadi kunci distribusi pangan. Kita akan mendorong asuransi pertanian secara masif dan pembangunan pengendali banjir di sentra produksi,” tutupnya. (Rn)