Latest Post

Payakumbuh (RangkiangNagari) – Upaya stabilisasi harga bahan pokok di pasaran terus digenjot oleh Pemerintah Kota Payakumbuh. Mengambil momentum peringatan Hari Pangan Sedunia 2026, sebuah operasi pasar bertajuk Gerakan Pangan Murah resmi digelar di Kantor Camat Payakumbuh Selatan, Rabu (21/10/2026). Dalam kegiatan ini, cabai merah seharga Rp50.000 per kilogram menjadi komoditas primadona yang paling diburu warga.

Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Wakil Wali Kota Elzadaswarman memantau langsung jalannya Gerakan Pangan Murah tersebut mengatakan bahwa operasi pasar ini merupakan langkah taktis pemerintah untuk meredam gejolak harga. Sasaran utamanya adalah komoditas strategis yang selama ini rentan memicu inflasi daerah.

"Melalui gerakan pangan murah ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh beras, cabai merah, bawang merah, telur ayam, dan minyak goreng dengan harga yang jauh lebih terjangkau," kata Wawako Elzadaswarman.

Kegiatan yang merujuk pada program Badan Pangan Nasional (Bapanas) ini mutlak membutuhkan sinergi lintas sektor. Elzadaswarman menegaskan, kelancaran rantai distribusi serta ketersediaan pasokan menjadi penentu utama kestabilan harga, yang pelaksanaannya melibatkan pemerintah, distributor, petani, hingga pelaku usaha.

"Kami mengajak seluruh pihak menjaga kelancaran distribusi dan ketersediaan pasokan serta menghindari praktik penimbunan maupun spekulasi yang merugikan masyarakat. Kami juga terus mendorong pemanfaatan pangan lokal dan pemberdayaan petani serta UMKM pangan di Kota Payakumbuh," imbuhnya.

Di tingkat rumah tangga, pemerintah turut mengedukasi warga agar mulai memanfaatkan lahan pekarangan masing-masing untuk menanam cabai maupun sayuran harian. Masyarakat juga diimbau menekan perilaku pemborosan makanan serta beralih pada pola konsumsi yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.

Elzadaswarman juga meminta Dinas Ketahanan Pangan bersama perangkat daerah terkait untuk terus memonitor fluktuasi harga di pasar dan menyiapkan skenario antisipatif jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan.

"Kami berharap gerakan pangan murah memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang wajar," tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Edvidel Arda merinci ketersediaan komoditas yang dijajakan pada operasi pasar tersebut. Pihaknya mendistribusikan 3.600 kilogram beras lokal yang dijual seharga Rp140.000 per 10 kilogram, serta 373 kilogram cabai merah seharga Rp50.000 per kilogram.

Selain itu, tersedia pula 300 kilogram bawang merah seharga Rp20.000 per kilogram, 325 kilogram gula pasir seharga Rp15.000 per kilogram, serta 300 tray telur ayam dengan harga Rp35.000 per tray.

"Untuk minyak goreng, kami menyediakan 320 kemasan berisi dua liter dengan harga Rp30.000 per kemasan. Komoditas ini kami siapkan agar masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau," kata Edvidel.

Gerakan Pangan Murah ini ditujukan secara khusus bagi masyarakat Kota Payakumbuh. Guna mencegah aksi borong oleh pihak tak bertanggung jawab, warga yang ingin berbelanja cukup menunjukkan lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai syarat transaksi.

Edvidel memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan penyeimbang harga pasar ini sepenuhnya ditopang oleh alokasi dana APBD Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Padang (RangkiangNagari) – Sejalan dengan visi tata kelola pemerintahan yang transparan dan profesional dari Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta bersama Wakil Wali Kota Elzadaswarman, komitmen keterbukaan informasi publik terus dimatangkan oleh jajaran Pemerintah Kota Payakumbuh. Komitmen kuat tersebut dipaparkan secara komprehensif pada tahapan presentasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat.

Pemaparan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh Kurniawan Syah Putra, S.Sos., M.A.P. dengan didampingi tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Aula Utama Kantor Bappeda Provinsi Sumbar, Padang, Rabu (21/10/2026).

Di hadapan tim penilai, Kurniawan menjabarkan bahwa komitmen transparansi Pemko Payakumbuh tidak sekadar slogan, melainkan telah diikat oleh regulasi yang solid. Hal ini dibuktikan dengan penerbitan payung hukum berupa Peraturan Wali Kota (Perwako) hingga Keputusan Wali Kota terkait pedoman pengelolaan layanan informasi.

"Komitmen ini juga kami wujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, penempatan konter PPID khusus di Mal Pelayanan Publik (MPP), kesiapan sumber daya manusia, hingga dukungan alokasi anggaran," papar Kurniawan.

Menyambung hal tersebut, Kurniawan secara tegas merujuk pada substansi filosofis Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Ia menekankan bahwa pemenuhan informasi bukanlah sebatas kewajiban administratif pemerintah daerah, melainkan hak konstitusional warga negara yang wajib dilayani.

"Berdasarkan amanat UU KIP, hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara cepat, tepat, murah, dan bertanggung jawab adalah hal yang mutlak. Oleh karena itu, keterbukaan informasi ini menjadi roh utama dalam tata kelola pemerintahan kami, sekaligus instrumen vital untuk membangun kepercayaan publik terhadap setiap kebijakan dan hasil pembangunan," tegasnya.

Untuk memastikan pemenuhan hak publik tersebut berjalan optimal dan presisi, Pemko Payakumbuh terus melahirkan sejumlah inovasi. Di antaranya adalah integrasi pelayanan tatap muka secara terpadu di MPP Kota Payakumbuh serta optimalisasi layanan digital tanpa batas waktu melalui portal resmi website PPID Kota Payakumbuh.

Melalui keikutsertaan dalam ajang Monev KI Sumbar 2026 ini, Pemko Payakumbuh menargetkan raihan predikat prestisius sebagai Badan Publik Informatif. Lebih dari sekadar penghargaan, capaian tersebut diproyeksikan menjadi pemacu konsistensi penerapan budaya kerja transparan dan akuntabel di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Payakumbuh.

Jakarta (RangkiangNagari) - Kementerian Koperasi (Kemenkop) RI tengah menggenjot penguatan ekonomi daerah melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Guna mematangkan program strategis nasional tersebut, Wakil Menteri Koperasi RI, Farida Farichah, menerima audiensi Bupati Pasaman, Welly Suhery, di Kantor Kemenkop, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Pertemuan ini secara khusus membahas tata kelola koperasi berbasis potensi lokal di ujung utara wilayah Sumatera Barat. Wamenkop Farida Farichah menegaskan bahwa kehadiran KDKMP dirancang untuk mengubah kedudukan warga desa dari sekadar penonton atau objek ekonomi menjadi pelaku utama yang mengendalikan perputaran ekonomi di nagari (desa) mereka sendiri.

"Melalui KDKMP, potensi desa dipetakan untuk kemudian dikelola secara mandiri oleh warga, mulai dari pasca-panen, pengolahan produk, hingga proses pemasaran," ujar Farida.

Menurut Farida, integrasi pengelolaan hilirisasi di tingkat nagari ini memastikan bahwa seluruh keuntungan ekonomi tetap berputar di desa dan dinikmati langsung oleh warga setempat. Selain sebagai motor penggerak ekonomi, koperasi ini diproyeksikan untuk memotong rantai pasok pangan yang panjang dan kerap melambungkan harga di tingkat konsumen.

"Koperasi menjamin ketersediaan kebutuhan pokok dengan harga wajar dan murah. Produk pangan dapat diakses langsung oleh masyarakat tanpa perantara yang berlebih," tambahnya.

Farida menekankan bahwa kebijakan ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk mengembalikan arah ekonomi negara sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Dalam konsep ekonomi nasional, tiga pilar utama yakni BUMN, swasta, dan koperasi harus tumbuh seimbang. KDKMP memegang peranan krusial agar masyarakat memiliki kendali penuh atas kekayaan daerahnya.

"Koperasi adalah wujud nyata Pasal 33 UUD 1945. Jika koperasi kuat, maka masyarakatlah yang berkuasa atas ekonominya sendiri. Di sini, setiap anggota memiliki hak dan kedudukan yang sama," tegas Wamenkop.

Komitmen "Jemput Bola" Kabupaten Pasaman

Merespons arahan tersebut, Bupati Pasaman Welly Suhery menyatakan komitmen penuhnya untuk mensukseskan program prioritas nasional ini dengan strategi "jemput bola". Welly melaporkan bahwa Kabupaten Pasaman bergerak cepat dalam membangun infrastruktur pendukung KDKMP.

"Saat ini di Kabupaten Pasaman sudah selesai dibangun 14 titik gerai KDKMP. Sementara 7 unit lainnya sedang dalam proses pembangunan dan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026," lapor Welly kepada Wamenkop.

Politisi PKB ini menjelaskan bahwa puluhan gerai koperasi desa tersebut didirikan di lokasi-lokasi strategis yang memiliki keunggulan komoditas lokal. Salah satunya berada di Nagari Languang, Kecamatan Rao Utara, yang akan difokuskan menjadi pusat pengelolaan beras lokal terpadu.

Selain itu, wilayah Nagari Tarung-Tarung dan Nagari Langsat Kadap di Kecamatan Rao Selatan juga tengah dipersiapkan. Di kawasan ini, gerai KDKMP diarahkan untuk mengelola sektor perikanan budidaya secara menyeluruh, mulai dari rantai produksi pakan, pembibitan, hingga jaringan pemasaran.

Bupati Welly juga menyampaikan bahwa ada potensi pengelolaan kopi melalui Cafe di Pasaman yang hari ini digemari anak anak muda. Ia berharap potensi ekonomi ini bisa berkolaborasi dengan KDKMP guna mengakomodir minat generasi Z dan Milenial dalam pengembangan usaha koperasi.

Welly berharap Kemenkop terus memberikan pendampingan intensif agar 21 koperasi tahap awal di Pasaman ini dapat beroperasi maksimal sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Di akhir pertemuan, Bupati Pasaman menyerahkan cenderamata sekaligus mengundang Menteri dan Wakil Menteri Koperasi untuk hadir langsung dalam agenda peluncuran resmi (launching) KDKMP Pasaman.

"Kami sangat berharap kehadiran jajaran Kementerian Koperasi di Pasaman pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027 mendatang. Kehadiran Ibu Wamen dan Bapak Menteri tentu akan menjadi suntikan semangat yang luar biasa bagi pengurus dan warga di daerah," pungkas Welly.


Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.