Rangkiang Nagari | Portal Berita

Payakumbuh (Rangkiangnagari) - Pemerintah Kota Payakumbuh menunjukan komitmen dalam melindungi  tenaga kerja melalui penandatanganan MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi untuk pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan Tahun Anggaran 2026.

Penandatangan MoU tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berlangsung di Ruang Kerja Wali Kota Payakumbuh , Jumat (05/12/2025).

Pada tahun 2026, Pemko Payakumbuh akan mengikutsertakan pekerja rentan dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan. 

Target peserta pada tahun tersebut berjumlah 3.158 pekerja rentan, di mana seluruh iurannya akan ditanggung oleh Pemerintah Kota Payakumbuh.

Pekerja rentan yang akan diikutsertakan merupakan masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan akan diverifikasi oleh Dinas Sosial, BPJS Ketenagakerjaan, serta pemerintah kelurahan. Untuk melaksanakan program ini, Pemko Payakumbuh telah menyiapkan anggaran sebesar Rp661.149.750.

Untuk bulan desember 2025 ini, Pemerintah Kota Payakumbuh juga telah mendaftarkan  sebanyak 2.410 pekerja rentan, dengan iuran yang bersumber dari sumbangan pribadi Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, Baznas dan donatur lainnya.

Pada kesempatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan bukti bahwa Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, telah melakukan pembayaran iuran bagi pekerja rentan. Penyerahan bukti pembayaran ini menjadi simbol komitmen Pemko Payakumbuh dalam memenuhi kewajiban perlindungan sosial ketenagakerjaan.

Dokumen kerja sama ini mencakup dalam ruang lingkup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

MoU bertujuan untuk Mewujudkan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Kota Payakumbuh, Meningkatkan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, baik bagi pekerja formal maupun informal, serta terpenuhinya penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pada kesempatan itu, Zulmaeta menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan komitmen kuat pemerintah daerah untuk memastikan seluruh masyarakat pekerja mendapatkan perlindungan yang layak.

“MoU ini bukan hanya administrasi kerja sama, tetapi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam melindungi warganya, khususnya pekerja yang rentan terhadap risiko kecelakaan kerja maupun kematian,” ujarnya

Ia juga berharap BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“BPJS Ketenagakerjaan diharapkan semakin komit dengan pelayanan, dan mampu meyakinkan masyarakat tentang pentingnya perlindungan asuransi. Terima kasih kepada BPJS, semoga program ini memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi masyarakat Payakumbuh,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi, Iddal, memberikan apresiasi atas komitmen Pemko Payakumbuh. 

Ia menegaskan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja rentan, sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Harapan kami, masyarakat terutama pekerja rentan dapat terlindungi melalui jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Ketika perlindungan ini berjalan dengan baik, kita yakin dan percaya bahwa masyarakat Payakumbuh dapat bekerja lebih tenang karena sudah memiliki perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Iddal menambahkan bahwa jaminan sosial merupakan langkah nyata untuk memutus mata rantai kemiskinan.

“Peran BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya memberikan jaminan, tetapi mencegah munculnya keluarga miskin baru. Ketika risiko terjadi dan tidak ada perlindungan, keluarga bisa jatuh dalam kemiskinan. Karena itu, dengan adanya program ini, kita memastikan masyarakat tetap terlindungi,” ungkapnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah, Asisten I, serta kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. (Rn) 

Payakumbuh (Rangkiangnagari) - Pemerintah Kota Payakumbuh meluncurkan dan mendiseminasikan Beranda Informasi Geospasial Data Analitik Tematik Akurat (BIG DATA), sebuah inisiatif revolusioner untuk memperkuat dasar perencanaan pembangunan daerah, bertempat di Aula Bappeda Kota Payakumbuh, Kamis. (4/12/2025)

Peluncuran ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota  Payakumbuh dalam mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi, valid, dan akurat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Kegiatan Peluncuran Beranda Informasi Geospasial Data Analitik Tematik Akurat (BIG DATA) tersebut dibuka oleh Kepala Bappeda, Syafwal, beliau menekankan pentingnya data yang lebih mikro dan berbasis geospasial. Selama ini, data statistik yang ada masih bersifat makro, sehingga program pembangunan belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi tantangan seperti tingginya tingkat pengangguran terbuka, kemiskinan, dan ketimpangan (gini rasio).

"Tingginya angka gini rasio menunjukkan bahwa kue pembangunan masih dominan dinikmati kelompok ekonomi menengah atas. Artinya, program kegiatan pembangunan yang telah dilakukan belum sepenuhnya tepat sasaran," ujarnya. "Oleh karena itu, dibutuhkan data yang lebih mikro, valid, akurat dan lengkap, agar kebijakan pembangunan benar-benar menyentuh kelompok masyarakat ekonomi lemah ataupun kelompok rentan lainnya," tukuknya.

BIG DATA menjadi tonggak penting dalam transformasi digital Pemerintah Kota Payakumbuh. Inovasi BIG DATA merupakan Aksi Perubahan dari Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) II Tahun 2025, inovasi ini digagas oleh Faisal, ST, Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Payakumbuh dan dikembangkan melalui kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah.

Inovasi BIG DATA ini  menawarkan dua bentuk layanan utama, yaitu Beranda Digital yang dapat diakses melalui Website Pemko Payakumbuh, merupakan pintu masuk untuk mengakses GIS Portal Kota Payakumbuh, yang berfungsi sebagai Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD) Kota Payakumbuh. Portal ini berisi koleksi Peta Geospasial Dasar dan Tematik yang terstandar dan dapat dibagipakaikan. 

Fitur GIS Portal Kota Payakumbuh ini  mendapat pengakuan nasional dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2025 dengan meraih Kategori Unggul, menjadikannya salah satu dari 11 JIGD terbaik tingkat Nasional dan yang terbaik di Pulau Sumatera dengan kategori unggul.

Fitur baru Beranda Digital juga dilengkapi Fitur Data Analitik Tematik yang menyajikan data geospasial untuk 15 tematik sesuai Program Prioritas Nasional dalam bentuk infografis dan peta, berfungsi sebagai dasar analisis kebijakan dan penentuan lokus intervensi yang presisi.

Bentuk layanan BIG DATA lainnya adalah Beranda Fisikal, sebuah ruang khusus yang dibuka di Bappeda sebagai layanan konsultasi atau "Coaching Clinic Room". Ruangan ini didedikasikan untuk peningkatan kapasitas dan pendampingan bagi Admin Geospasial dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam hal pengumpulan data (tagging koordinat), pengolahan, dan penggunaan aplikasi GIS. 

Layanan BIG DATA juga mendapat dukungan dari dunia akademik melalui kerja sama dengan Program Studi Geografi Universitas Negeri Padang (UNP) dalam bentuk Program Magang Berdampak. Kolaborasi ini memperkuat validitas dan pengayaan data spasial, sekaligus menjadi sarana peningkatan kapasitas SDM lokal.

BIG DATA juga berfungsi sebagai dasar dalam penyelarasan pembangunan daerah dengan Program Prioritas Nasional, memungkinkan Pemerintah Kota  Payakumbuh menyusun proposal kepada Pemerintah Pusat dengan kelengkapan Readiness Criteria berbasis bukti, yang krusial untuk menarik pembiayaan APBN.

Pemerintah Kota Payakumbuh menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah atas kontribusi data, serta ucapan terima kasih kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh atas dukungan teknis yang solid sejak awal pembangunan JIGD, mulai dari penyediaan server hingga rancang bangun GIS Portal.

Kabid IPW Bappeda Kota Payakumbuh sebagai inisiator kolaborasi berharap kedepan kolaborasi sinergis lintas lembaga ini semakin solid, "Mari kita jadikan BIG DATA ini sebagai langkah untuk membangun ekosistem data yang kuat, terbuka, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Payakumbuh, menuju cita-cita Payakumbuh sebagai Smart City" . 

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kota Payakumbuh, sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung program strategis pemerintah daerah. (Rn) 

Payakumbuh (Rangkiangnagari) - Pemko Payakumbuh menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai upaya menahan lonjakan harga bahan pokok yang mulai dirasakan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

Program intervensi harga pangan ini dipusatkan di Pasar Rakyat Padang Kaduduk pada Kamis (04/12/2025) dan menjadi salah satu agenda prioritas Pemko Payakumbuh dalam menjaga stabilitas pasokan.

Antusias warga terlihat sejak pagi. Ratusan masyarakat datang dengan harapan bisa memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah dibanding pasar.

GPM menyediakan delapan komoditas strategis dengan stok yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menegaskan bahwa GPM merupakan intervensi langsung pemerintah untuk memastikan harga pangan tidak semakin membebani warga.

“Gerakan Pangan Murah ini diharapkan mampu menciptakan stabilisasi harga pangan di tengah masyarakat, serta membantu meringankan beban ekonomi keluarga,” kata Wako Zulmaeta.

Melalui GPM, Pemko menawarkan berbagai komoditas pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Di antaranya: Beras Anak Daro lokal 3,8 ton (Rp130.000/10 kg), Beras SPHP 50 karung (Rp63.000/5 kg), Minyak goreng 450 liter (Rp28.000/2 kg).

Kemudian gula pasir 352 kg (Rp15.000/kg), cabai merah 150 kg (Rp25.000/500 gram), bawang merah 240 kg (Rp13.000/500 gram), bawang putih 150 kg (Rp13.000/500 gram), dan telur ayam ras 350 tray (Rp35.000/tray).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, Edvidel Arda, menjelaskan bahwa GPM merupakan tindak lanjut dari arahan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan operasi pasar terkoordinasi di daerah.

“Gerakan ini menyasar masyarakat Kota Payakumbuh dengan mekanisme menunjukkan fotokopi KTP. Saat ini tersedia 450 kupon yang masing-masing hanya berlaku untuk satu jenis komoditas,” terangnya.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga yang belum kebagian kupon, serta menegaskan bahwa kegiatan ini dibiayai oleh APBD sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap ketahanan pangan lokal.

Acara tersebut turut dihadiri Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Yasrizal, Kepala Dinas Kominfo Kurniawan Syahputra, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Dewi Novita.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan pangan murah secara simbolis oleh Wali Kota kepada masyarakat. Ia berharap agar upaya ini membawa manfaat nyata.

“Semoga Gerakan Pangan Murah ini mendapat keberkahan dan membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan lebih terjangkau,” pungkasnya. (Rn)