Rangkiang Nagari | Portal Berita

Natural, Rangkiang Nagari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago meninjau pasukan Yon Komposit 1/Gardapati serta prajurit TNI dan Polri yang bertugas di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Dalam rangkaian kunjungan kerja tersebut, Menko Polkam juga meninjau Gugus Tempur Laut Komando Armada I (Guspurla Koarmada I) guna memastikan kesiapan pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan utara Indonesia, Kamis (2/7).

Di hadapan prajurit Yon Komposit 1/Gardapati, Marinir, dan Polri, Menko Polkam menegaskan bahwa penugasan di Natuna merupakan amanah strategis karena berada di garda terdepan yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara. Oleh karena itu, setiap personel dituntut menjaga profesionalisme, disiplin, dan kekompakan dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Tugasmu bukan tugas sembarangan, tidak sama dengan tugas di daerah lain. Kalian di sini menjaga kedaulatan kita. Seluruh unsur Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian harus kompak semua. Bangsa menunggu hasil dari tugasmu di sini,” tegas Menko Polkam.

Menko Polkam juga menyampaikan salam dan pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada seluruh prajurit yang bertugas di Natuna agar senantiasa menjaga kesehatan, meningkatkan solidaritas, dan memperkuat sinergi antarmatra. 

Menurutnya, Presiden berulang kali menekankan bahwa kekokohan negara sangat bergantung pada soliditas TNI dan Polri sebagai pilar utama penjaga kedaulatan bangsa.

“Salam beliau adalah selamat bertugas, jaga kesehatan dan kekompakan kalian. Tugas kita masih belum akan selesai, ke depan mungkin akan semakin banyak,” ujar Menko Polkam menyampaikan pesan Presiden.

Selain itu, Menko Polkam mengingatkan seluruh prajurit agar senantiasa memegang teguh sumpah prajurit dan menjaga nama baik Indonesia. Ia menegaskan bahwa Natuna merupakan wilayah strategis yang menjadi etalase terdepan Indonesia sehingga setiap tindakan prajurit akan memengaruhi cara pandang negara-negara di kawasan terhadap Indonesia.

“Kalian yang bertugas di wilayah ini berhadapan langsung dengan negara-negara lain. Apa yang kalian perbuat di sini akan sangat berpengaruh pada pandangan negara-negara sekitar terhadap Indonesia. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian lakukan, akan menentukan tingkat penghargaan orang asing kepada bangsa kita,” tegasnya.

Menko Polkam juga mengingatkan bahwa kesiapan tempur hanya dapat dibangun melalui latihan yang berkesinambungan. Menurutnya, seorang prajurit harus selalu meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya agar siap menghadapi setiap tantangan dalam menjaga kedaulatan negara.

“Ingat, tentara kalau tidak bertempur, ya berlatih. Tidak mungkin seorang prajurit mampu melaksanakan tugasnya tanpa latihan. Karena itu, teruslah berlatih, tingkatkan kemampuan, dan siapkan diri menghadapi setiap tantangan yang mungkin terjadi,” tegas Menko Polkam.

Ia kembali menegaskan bahwa sebagaimana arahan Presiden, kekuatan bangsa sangat bergantung pada kekompakan TNI dan Polri. Oleh karena itu, seluruh prajurit diminta terus menjaga soliditas serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

“Presiden berulang-ulang menyampaikan bahwa tulang punggung negara ini betul-betul tergantung kepada kekokohan dan kekompakan TNI dan Polri. Kalau dua tiang ini kokoh, negara kita menjadi kuat. Oleh karena itu, jaga betul kedaulatan kita di sini dan laksanakan tugas dengan baik,” jelasnya.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Menko Polkam juga meninjau Gugus Tempur Laut Komando Armada I (Guspurla Koarmada I) dan menerima paparan dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali beserta jajaran mengenai kondisi keamanan maritim terkini, kesiapan operasional, serta berbagai tantangan strategis di wilayah Laut Natuna Utara.

Menko Polkam menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga guna memastikan sistem pertahanan dan keamanan maritim berjalan optimal. Penguatan kesiapsiagaan di wilayah perbatasan tidak hanya penting untuk menjaga kedaulatan negara, tetapi juga menjamin keamanan pelayaran, perdagangan, perikanan, serta pemanfaatan sumber daya laut sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan.

Guspurla Koarmada I merupakan Komando Pelaksana Operasi (Kolaksops) di bawah Panglima Koarmada I yang berkedudukan di Fasilitas Pelabuhan TNI AL Selat Lampa, Natuna. Satuan ini memiliki peran strategis dalam melaksanakan operasi tempur laut dan amfibi, proyeksi kekuatan, serta penegakan hukum di laut guna menjaga stabilitas keamanan maritim dan memastikan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Laut Natuna Utara.

Selama kunjungan kerja di Natuna, Menko Polkam didampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, Bupati Natuna Cen Sui Lan, serta pejabat Kemenko Polkam, di antaranya Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, para Deputi II, III, dan IV, serta Staf Khusus Menko Polkam.(*)

PADANG - Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, melakukan peralihan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Bank Nagari Syariah yang menjadi unit usaha syariah dari PT Bank Nagari. 

Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan sebelumnya pembayaran gaji ASN di lingkup Pemkot Padang menggunakan Bank Nagari konvensional, dan terhitung mulai 1 Juli 2026 ini dilakukan peralihan ke Bank Nagari Syariah. 

“Jadi peralihan ini menjadi simbol nyata semangat hijrah. Karena, hijrah tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan secara fisik, tetapi juga transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik, lebih berkah, lebih sesuai dengan nilai-nilai syariat, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (1/7/2026). 

Dia menyampaikan kebaikan itu bukan sekadar perubahan mekanisme pembayaran, tetapi merupakan langkah strategis dalam membangun fondasi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. 

Fadly menuturkan peralihan pembayaran gaji ASN merupakan langkah awal dari transformasi yang lebih besar. Setelah Gaji ASN menjadi bagian dari sistem keuangan syariah, tahapan berikutnya adalah peralihan rekening kas umum daerah (RKUD) dari Bank Nagari Konvensional ke Bank Nagari Syariah, sebagai pusat pengelolaan keuangan daerah, pembiayaan serta aktivitas keuangan mitra Pemkot Padang.

Menurutnya melalui transformasi ini bukanlah program yang berdiri sendiri, melainkan roadmap pembangunan ekonomi syariah yang dilakukan secara bertahap dan terukur oleh Pemkot Padang yang sesuai dengan visi yang menempatkan landasan agama dan budaya dalam menggerakkan potensi Kota Padang. 

“Peralihan gaji ASN menjadi langkah awal reformasi keuangan daerah yang membawa beberapa makna penting,” ujarnya. Wako Fadly menyampaikan perubahan ini tidak berhenti pada pemindahan rekening ASN, tetapi menjadi awal penguatan seluruh ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Kota Padang, mulai dari pengelolaan kas daerah, pembiayaan UMKM, transaksi pemerintah, hingga peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat.    

Dia menambahkan, ASN merupakan representasi pemerintah di tengah masyarakat. Artinya, setiap kebijakan yang dijalankan ASN akan menjadi contoh bagi masyarakat luas. Ketika ribuan ASN mulai menggunakan layanan keuangan syariah, kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah akan meningkat.  

“Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh sektor perbankan, tetapi juga membuka peluang yang lebih besar bagi pembiayaan UMKM, pengembangan usaha halal, penguatan zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ucapnya. 

Dengan kata lain, ASN bukan hanya penerima gaji, tetapi menjadi agen perubahan dalam membangun budaya ekonomi yang lebih sesuai dengan filosofi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Oleh karena itu, dengan dimulai dari ASN sebagai motor penggerak, kemudian berlanjut pada pengelolaan kas daerah, dan selanjutnya diperluas kepada seluruh mitra pemerintah, pelaku usaha, lembaga pendidikan, rumah sakit, BUMD, organisasi masyarakat, hingga berbagai pemangku kepentingan yang selama ini menjadi bagian dari aktivitas ekonomi Pemerintah Kota Padang. 

Sementara itu, Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra menyambut baik adanya kebijakan dari Pemkot Padang melalui keputusan dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Karena kebijakan yang diambil itu akan memberikan contoh kepada masyarakat secara luas. Dia melihat ASN merupakan kelompok masyarakat yang memiliki peran strategis dalam menciptakan perubahan perilaku ekonomi. 

Dengan jumlah ribuan pegawai dan nilai transaksi gaji yang sangat besar setiap bulan, perpindahan pembayaran gaji ke sistem syariah akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan.    

Pihak Bank Nagari mengungkapkan bahwa dari dana yang sebelumnya tersebar pada sistem konvensional, kini mulai berputar dalam sistem keuangan syariah. Perputaran dana tersebut akan meningkatkan kapasitas pembiayaan sektor produktif, memperbesar kemampuan pembiayaan UMKM, memperluas akses pembiayaan masyarakat, sekaligus memperkuat industri halal di Kota Padang.    

“ASN bukan hanya menjadi penerima manfaat layanan syariah, tetapi juga menjadi duta perubahan dalam membangun budaya ekonomi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam,” sebutnya. Setelah implementasi pembayaran gaji ASN berjalan baik, lanjut Gusti Candra, Pemkot Padang telah menyiapkan langkah berikutnya yaitu peralihan RKUD yang merupakan jantung pengelolaan keuangan daerah. 

Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah bermuara pada sistem ini.  “Ketika RKUD dikelola melalui sistem perbankan syariah, maka seluruh aktivitas fiskal pemerintah akan semakin selaras dengan prinsip-prinsip syariah. 

Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa komitmen Pemkot Padang tidak berhenti pada aspek simbolik, tetapi menyentuh sistem pengelolaan keuangan secara menyeluruh,” katanya. Dirut bilang keberhasilan transformasi keuangan syariah tidak hanya diukur dari jumlah rekening yang berpindah, tapi yang jauh lebih penting adalah lahirnya ekosistem keuangan syariah yang saling menguatkan.  

Artinya apabila seluruh unsur tersebut bergerak secara bersama, maka Kota Padang tidak hanya memiliki sistem keuangan syariah, tetapi juga membangun sebuah ekosistem ekonomi Islam yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.     “Transformasi ini tentunya menjadi implementasi nyata dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang yang menempatkan penguatan nilai-nilai agama sebagai salah satu fondasi pembangunan daerah,” jelasnya.

Momentum Juli 2026 menjadi awal perjalanan baru, sambung Gusti Candra, dari pembayaran gaji ASN, berlanjut kepada pengelolaan RKUD, kemudian berkembang menjadi penguatan transaksi syariah di seluruh perangkat daerah, pengembangan UMKM halal, optimalisasi zakat dan wakaf produktif, hingga mendorong lahirnya berbagai inovasi ekonomi syariah yang mampu menjadikan Kota Padang sebagai salah satu pusat ekonomi dan keuangan syariah terdepan di Indonesia. 

Gusti Candra menegaskan apabila seluruh tahapan ini dapat dijalankan secara konsisten, maka Kota Padang tidak hanya akan dikenal sebagai kota yang religius, tetapi juga sebagai model nasional pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah berbasis pemerintah daerah. (rel.01).

Kabupaten Solok (Rangkiangnagari) - Pemerintah Kabupaten Solok terus memperkuat komitmennya dalam mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang terdampak bencana. Semangat untuk bangkit tidak hanya diwujudkan melalui bantuan usaha, tetapi juga melalui penguatan motivasi dan kapasitas para calon penerima manfaat.

Mewakili Bupati Solok, Wakil Bupati Solok H. Candra, SHI menghadiri kegiatan Motivasi dan Berusaha bagi Calon Penerima Bantuan Usaha Pemulihan Dampak Bencana Tahun 2026 yang diselenggarakan di Aula Kantor Camat Kubung, Rabu (01/07).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati menyampaikan bahwa setiap bantuan yang diberikan pemerintah sejatinya merupakan ikhtiar untuk membangun kembali harapan masyarakat. Bantuan modal usaha bukan sekedar dukungan finansial, melainkan titik awal bagi lahirnya kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

“Yang kita bangun hari ini bukan sekedar usaha, tetapi juga optimisme. Ketika masyarakat memiliki semangat untuk bangkit dan berusaha, maka sesungguhnya kita sedang menyiapkan fondasi yang kokoh bagi kemajuan daerah,” ujar Wakil Bupati.

Beliau juga mengajak seluruh calon penerima bantuan agar memanfaatkan kesempatan ini dengan penuh tanggung jawab. Bantuan yang diterima diharapkan mampu menjadi modal produktif yang dikelola secara bijaksana sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut disampaikan bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari besarnya bantuan yang disalurkan, tetapi dari sejauh mana bantuan tersebut mampu membawa perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, pendamping, dan para pelaku usaha menjadi kunci agar program pemulihan ekonomi dapat berjalan secara optimal.

Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang untuk membangun semangat baru bagi para peserta, sekaligus membekali mereka dengan motivasi dan keyakinan bahwa setiap tantangan dapat dihadapi melalui kerja keras, ketekunan, dan kemauan untuk terus belajar.

Pemerintah Kabupaten Solok akan terus hadir mendampingi masyarakat dalam setiap proses pemulihan dan pembangunan, dengan harapan terciptanya masyarakat yang tangguh, mandiri, dan semakin sejahtera.(Lz)