Rangkiang Nagari | Portal Berita

PADANG (RangkiangNagari) - Kedatangan jemaah haji Kelompok Terbang (Kloter) 12 di Asrama Haji Embarkasi Padang, Rabu (6/5/2026), menandai dimulainya fase pemberangkatan gelombang II musim haji 1447 H/2026 M.

Pada gelombang ini, jemaah tidak lagi diterbangkan ke Madinah, melainkan langsung menuju Jeddah sebelum melanjutkan perjalanan ke Makkah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Barat, M. Rifki, memastikan seluruh kesiapan operasional berjalan lancar.

“Alhamdulillah, kedatangan jemaah Kloter 12 sebagai awal gelombang II berjalan tertib. Seluruh layanan telah disiapkan sesuai dengan skema yang ditetapkan,” ujarnya.
Berdasarkan data manifes, Kloter 12 membawa 393 jemaah dan petugas. Rombongan ini merupakan gabungan jemaah dari Kota Padang sebanyak 180 orang, Kabupaten Lima Puluh Kota 154 orang, dan Kota Sawahlunto 54 orang, serta didampingi lima petugas.
Rifki menjelaskan, jemaah dijadwalkan berangkat dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM) menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, pada Kamis (7/5/2026) pukul 03.40 WIB menggunakan pesawat Garuda Indonesia tipe Boeing 777 dengan nomor penerbangan GIA 3512.

“Memasuki gelombang II, pola pergerakan jemaah berbeda. Setibanya di Jeddah, jemaah akan langsung menuju Makkah untuk melaksanakan umrah wajib,” jelasnya.

Ia menambahkan, penyelenggaraan haji tahun ini tetap mengedepankan layanan berbasis kebutuhan jemaah, khususnya kelompok prioritas.
“Melalui tagline ‘Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan’, kami memastikan layanan lebih sederhana dan mudah diakses, terutama bagi jemaah lansia dan risiko tinggi,” katanya.

Salah satu bentuk layanan tersebut adalah penerapan sistem one stop service di asrama haji. Melalui sistem ini, proses penyerahan gelang identitas, paspor, hingga distribusi uang saku dilakukan secara terpusat.
“Dengan layanan satu pintu, jemaah tidak perlu berpindah-pindah lokasi. Ini untuk mengurangi kelelahan dan mempercepat proses,” ujar Rifki.

Seiring masuknya Kloter 12, Rifki menyebut jumlah jemaah Embarkasi Padang yang telah dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi terus bertambah.
“Secara akumulatif, jumlah jemaah yang telah dan akan diberangkatkan mencapai 4.696 orang dari total 14 kloter,” katanya.
Untuk menjaga kualitas layanan, Embarkasi Padang juga membuka akses pengaduan bagi jemaah dan masyarakat.

“Kami menyediakan layanan pengaduan dan indeks kepuasan masyarakat sebagai sarana evaluasi. Setiap masukan akan kami tindak lanjuti secara cepat dan transparan,” pungkasnya.

PADANG (RangkiangNagari) – Ketua KONI Kota Padang Erianto Mahmuda menargetkan cabang olahraga bola voli Kota Padang meraih medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat tahun 2026.
Target tersebut disampaikan Erianto yang juga Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Golkar ini saat membuka Kejuaraan Bola Voli “Anak Nagari Cup 2026” di Lapangan FKAN Kuranji, Selasa malam, (6/5/2026).

“Voli Kota Padang harus emas di Porprov Sumbar 2026. Tidak ada tawar-menawar. Anak Nagari Cup ini adalah titik awal seleksi. Saya mau lihat atlet yang punya mental juara dari sekarang,” tegas Erianto di hadapan atlet, pelatih, dan Forkopimca Kuranji.
Erianto menambahkan, untuk memotivasi atlet dan pelatih, KONI Kota Padang bersama Pemko Padang telah menyiapkan bonus untuk masing-masing cabor yang berhasil meraih medali emas. Tidak hanya itu, bonus juga akan diberikan langsung di arena saat Porprov berlangsung bagi atlet peraih medali.
“Ini komitmen kita bersama Pak Walikota. Dan kita siapkan juga bonus _cash_ langsung di arena supaya atlet makin semangat tanding,” ujar Erianto.

Anak Nagari Cup 2026 yang diikuti 18 tim putra-putri se-Kota Padang pada 6–9 Mei 2026 ini merupakan program KONI Kota Padang sebagai ajang pemantauan dan seleksi awal pembentukan Tim Bola Voli Porprov Kota Padang. Kegiatan ini didukung pokok-pokok pikiran Bapak Jupri, Wakil Ketua DPRD Kota Padang.

Turut hadir dalam pembukaan Kabid Olahraga Dispora Kota Padang Adlin, Ketua Harian PBVSI Kota Padang Ayendra Mufti, Camat Kuranji, Kapolsek Kuranji, Danramil 03/Kuranji, serta tokoh masyarakat Kuranji.

PADANG (RangkiangNagari) - Pemerintah Kota Padang menggelar exit meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat di Gedung Putih kediaman resmi wali kota, Rabu (6/5/2026). Agenda ini menandai berakhirnya pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2025.
Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan apresiasi atas kinerja tim BPK yang telah melakukan pemeriksaan selama beberapa bulan. Ia menilai proses tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

“Pemko Padang berkomitmen untuk terus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan Padang Amanah,” tegasnya.

Ia menegaskan seluruh catatan dan masukan dari BPK akan menjadi bahan evaluasi untuk pembenahan berkelanjutan. Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah segera menindaklanjuti hal-hal yang masih memerlukan penyempurnaan.
“Kami akan menindaklanjuti setiap catatan yang ada dan memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai ketentuan. Semoga komunikasi antara Pemko Padang dan BPK terus terjaga, khususnya dalam proses penyempurnaan laporan keuangan sebelum diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan,” ujarnya.
Fadly Amran juga menyampaikan optimisme Pemerintah Kota Padang untuk kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan tahun 2025. Capaian tersebut diharapkan menjadi raihan ke-13 dan ke-12 kali secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2014.

“Jika terwujud, capaian ini menjadi bukti konsistensi dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Pengendali Teknis BPK Perwakilan Sumatera Barat Dedi Efendi mengapresiasi kerja sama Pemko Padang selama proses pemeriksaan. Ia menyebut BPK memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjuti temuan sebelum laporan final diterbitkan.
“Kami berharap seluruh hal yang menjadi perhatian dapat ditindaklanjuti dengan baik, sehingga mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan pemeriksaan LKPD berlangsung selama 75 hari dalam dua tahap, yakni pemeriksaan interim pada 29 Januari hingga 31 Maret dan pemeriksaan terinci pada 1 April hingga 5 Mei 2026.
“Proses pemeriksaan dilakukan secara berjenjang dan profesional, dengan hasil akhir yang akan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sesuai tahapan yang berlaku,”