Rangkiang Nagari | Portal Berita

Payakumbuh (Rangkiangnagari) - Pemko Payakumbuh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kembali menertibkan bangunan tanpa izin yang berdiri di atas lahan milik pemerintah.

Penertiban kali ini dilakukan terhadap bangunan semi permanen yang berdiri di kawasan Jalan Imam Bonjol, Padangdata Tanahmati, Kamis (13/11/2025).

Langkah tegas ini dilakukan setelah pemilik bangunan mendapatkan surat penyegelan dan perintah pembongkaran namun tidak diindahkan.

Pasalnya, lahan tersebut sejatinya diperuntukkan sebagai fasilitas umum, namun justru dialihfungsikan menjadi tempat usaha pribadi.

Kepala Dinas PUPR Kota Payakumbuh, Muslim, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi pembangunan ilegal di atas lahan pemerintah.

Ia menilai tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap tata ruang dan peraturan daerah.

“Seperti bangunan ini, pemilik mendirikan bangunan tanpa izin dari Pemko dan tidak sesuai peruntukannya. Ini lahan fasilitas umum, bukan tempat mendirikan bangunan pribadi, apalagi untuk berjualan,” kata Muslim di sela pembongkaran.

Dia menjelaskan, penertiban tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah (Perda) Tata Ruang dan Perda Bangunan Gedung.

Pemerintah daerah, katanya, memiliki kewenangan memberikan sanksi administratif hingga tindakan pembongkaran terhadap bangunan yang melanggar ketentuan izin.

“Kita sudah lalui seluruh prosedur. Teguran, penyegelan, hingga surat perintah bongkar sudah diberikan. Karena tak diindahkan, maka kita lakukan pembongkaran,” tuturnya.

Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak mendirikan bangunan di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya. Selain melanggar tata ruang, tindakan itu juga dapat dikenakan sanksi hukum.

“Kami tegaskan kepada masyarakat, jangan coba-coba mendirikan bangunan tanpa izin. Ini bukan hal sepele, bisa berujung pada sanksi berat, bahkan pidana,” tegasnya.

Sementara itu, salah seorang warga yang melintas di lokasi pembongkaran, Ryan (35), mengaku setuju dengan langkah tegas yang diambil Pemko Payakumbuh.

Menurutnya, keberadaan bangunan liar kerap membuat kawasan tersebut terlihat semrawut bahkan bisa membahayakan pengguna jalan.

“Bagus juga dibongkar. Kalau dibiarkan, nanti banyak yang ikut-ikutan mendirikan bangunan tanpa izin. Nanti kota kita jadi kelihatan kumuh,” ujarnya.

Aksi pembongkaran tersebut menjadi perhatian warga sekitar yang selama ini mengeluhkan munculnya bangunan liar di atas lahan pemerintah.

Selain mengganggu keindahan, bangunan tanpa izin itu juga dianggap menghambat akses publik dan menyalahi aturan tata ruang.

Dengan langkah ini, kata Muslim, pemerintah daerah menegaskan komitmennya menjaga ketertiban tata ruang Kota Payakumbuh.

"Pesannya jelas: jangan coba-coba menantang aturan, karena setiap pelanggaran pasti berujung tindakan," pungkasnya. (Rn) 

Payakumbuh (Rangkiangnagari) - Pemko Payakumbuh menegaskan komitmennya memperkuat kerja sama dengan DPRD dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Payakumbuh melalui Sekretaris Daerah, Rida Ananda, saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2026, dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (13/11/2025).

“Pandangan umum fraksi merupakan bentuk masukan dan kritik membangun yang sangat berarti sebagai bahan evaluasi bagi kami. Kami berkomitmen untuk menindaklanjutinya demi perbaikan kinerja pemerintah daerah,” kata Sekda Rida.

Ia menambahkan, pemerintah daerah sepakat dengan DPRD bahwa arah pembangunan Payakumbuh harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan publik.

Menanggapi pandangan Fraksi Golkar, yang menyoroti pelanggaran jam operasional kafe yang masih marak terjadi di sejumlah titik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, kegiatan usaha kafe dibatasi hingga pukul 00.00 WIB.

“Masih ada pelaku usaha yang beroperasi melebihi batas waktu. Satpol PP telah memberi teguran dan melakukan penertiban, tetapi sebagian kembali beroperasi setelah petugas meninggalkan lokasi,” terangnya.

Ia menyebutkan, pemerintah akan memperkuat sosialisasi perda kepada masyarakat dan pengelola kafe, serta meningkatkan patroli rutin dan razia mendadak untuk menegakkan ketertiban umum.

Terkait usulan pemindahan Car Free Day (CFD) dari kawasan wisata Batang Agam ke Jalan Soekarno-Hatta, pemerintah berencana melakukan koordinasi dengan berbagai pihak sebelum menetapkan lokasi baru agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan pelaku UMKM.

Sementara itu, menanggapi Fraksi NasDem, pemerintah akan menertibkan parkir liar yang marak di pasar dan pusat keramaian.

Dinas Perhubungan bersama Satpol PP dan kepolisian akan melakukan pengawasan langsung di lapangan.

Rida juga menjelaskan bahwa sistem pemungutan retribusi daerah kini telah menggunakan perangkat digital Point of Sale (POS) yang terhubung dengan aplikasi e-retribusi.

Pada 2026, Pemko akan mengembangkan sistem terpadu bernama “SIM Pasar” atau Sistem Informasi Manajemen Pasar untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemungutan retribusi.

“Kami mengakui masih ada pungutan liar di lapangan. Dengan penerapan sistem digital, kami berharap pengelolaan retribusi menjadi lebih tertib dan transparan,” ujarnya.

Dalam menanggapi Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR), Pemko Payakumbuh berkomitmen untuk mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Pemerintah berencana memangkas kegiatan yang bersifat seremonial dan mengalihkan anggaran ke program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Adapun kepada Fraksi Demokrat, pemerintah menjelaskan bahwa tingkat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Payakumbuh telah mencapai 97,67 persen (Universal Health Coverage) dengan tingkat keaktifan 84 persen.

“Jika ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan namun kartunya tidak aktif, dapat dilakukan pengaktifan darurat melalui kuota yang tersedia. Pengusulan peserta baru juga terus dilakukan setiap bulan,” jelasnya.

Dalam menanggapi Fraksi PKS, Rida menyebutkan bahwa penutupan objek wisata Ngalau Indah disebabkan oleh sengketa lahan antarkaum adat sejak Januari 2024.

Pemerintah telah memfasilitasi mediasi melalui Kerapatan Adat Nagari Koto Nan IV, namun belum mencapai kesepakatan.

Selain itu, Rida juga menyoroti permasalahan sosial seperti LGBT, pergaulan bebas, dan kenakalan remaja yang masih menjadi perhatian. Menurutnya, keluarga memiliki peran utama dalam pengawasan anak-anak dan remaja.

“Melalui kegiatan karang taruna dan pelatihan seni tradisional, kami berupaya menekan perilaku negatif di kalangan remaja. Pemerintah juga terus memperkuat peran sosial masyarakat dalam pembinaan generasi muda,” katanya.

Menanggapi Fraksi PPP, Rida menyampaikan bahwa Pemko Payakumbuh telah mengajukan proposal pembangunan kembali Pasar Payakumbuh yang terbakar ke Kementerian Perdagangan dan Kementerian PUPR.

Namun, proses pembangunan masih menunggu penyelesaian status kepemilikan tanah yang melibatkan kaum adat setempat.

Pemerintah juga telah membangun 200 unit kios penampungan sementara menggunakan dana bantuan donasi dan BTT, yang ditargetkan rampung pada awal Desember 2025.

Selain itu, usulan Fraksi PPP terkait lelang kendaraan dinas yang kurang dimanfaatkan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk menekan biaya operasional.

Kepada Fraksi PAN, pemerintah menyampaikan dukungan atas target pendapatan daerah yang dinilai realistis dan mencerminkan kemandirian fiskal.

Pemerintah berkomitmen memperkuat basis pajak dan retribusi melalui digitalisasi serta pengawasan yang ketat terhadap potensi PAD.

Di bidang pendidikan, program beasiswa untuk siswa kurang mampu tetap dialokasikan dalam APBD 2026.

Pemko juga bekerja sama dengan Baznas Kota Payakumbuh, Bank Nagari, dan pihak swasta untuk membantu siswa yang belum terakomodasi melalui program pemerintah pusat.

“Kami ingin memastikan tidak ada anak Payakumbuh yang terhambat dalam melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi,” tuturnya.

Sekda Rida Ananda menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD atas pandangan dan masukan yang diberikan.

“Kami memiliki persepsi dan komitmen yang sama terhadap aspirasi masyarakat. Dengan kemitraan sejajar, sinergi antara pemerintah dan DPRD harus terus diperkuat demi kemajuan dan kesejahteraan warga Payakumbuh,” pungkasnya. (Rn) 

Payakumbuh (Rangkiangnagari) - Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, menegaskan pentingnya peran sekretaris Tim Penggerak PKK sebagai pusat data dan penggerak koordinasi dalam mendukung keberhasilan berbagai program pemberdayaan keluarga di daerah itu.

Hal tersebut disampaikan Elzadaswarman saat membuka Pelatihan Sekretaris TP-PKK Kota Payakumbuh bertema “Optimalisasi Peran Sekretaris PKK dalam Mendukung Keberhasilan Program TP-PKK” di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Payakumbuh, Rabu (12/11/2025).

“Sekretaris memiliki posisi strategis dalam menjaga kelancaran administrasi dan komunikasi organisasi. Semua kegiatan, laporan, serta koordinasi lintas bidang bergantung pada ketelitian dan kecepatan sekretaris dalam menyajikan informasi yang akurat,” kata Wawako Elzadaswarman.

Ia menambahkan, di era digital saat ini, kemampuan menguasai teknologi informasi menjadi keharusan bagi sekretaris PKK.

Dengan sistem administrasi yang tertib dan terdokumentasi, proses evaluasi dan pengembangan program dapat dilakukan dengan lebih mudah dan transparan.

“Dengan kemampuan manajemen data yang baik, program-program PKK bisa lebih mudah dievaluasi dan dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Pelatihan yang digagas oleh Tim Penggerak PKK Kota Payakumbuh tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dan profesionalitas sekretaris PKK di seluruh tingkatan agar mampu menjalankan fungsi administrasi secara efektif dan efisien.

Kegiatan ini turut dihadiri Staf Ahli PKK Kota Payakumbuh Ny. Yeni Elzadaswarman, Ketua Bidang Pokja II Ny. Elfriza Zaharman, Ketua Bidang IV dr. Yone, serta Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Hurisna Jamhur.

Dalam kesempatan yang sama, Yeni Elzadaswarman menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

Ia menilai pelatihan ini merupakan langkah konkret memperkuat peran sekretaris dalam mendukung tugas-tugas ketua dan bidang kerja di lingkungan PKK.

“Sekretaris yang andal bukan hanya mampu mencatat, tetapi juga menjadi sumber informasi dan penggerak koordinasi di setiap kegiatan PKK,” ujar Yeni.

"Harapan kita, melalui kegiatan ini, seluruh sekretaris PKK di Kota Payakumbuh semakin memahami tugas pokok dan fungsinya, serta mampu memberikan kontribusi dalam mendukung keberhasilan program kerja TP-PKK di semua tingkatan," pungkasnya. (Rn)