Rangkiang Nagari | Portal Berita

Pariaman (Rangkiangnagari) - Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, menghadiri kunjungan kerja Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Republik Indonesia, Yandri Susanto, di Desa Cubadak Aia Utara, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Sabtu (4/4/2026).

Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen pemerintah terhadap pembangunan desa yang menyeluruh dan menguntungkan.

Dalam sambutannya, Menteri Yandri membuka pidato dengan mengutip pernyataan yang didukung oleh Proklamator RI, Muhammad Hatta: "Indonesia tidak akan bersinar karena obor besar di Jakarta, tapi akan bersinar karena lilin-lilin di desa."

Kutipan itu bukan sekadar hiasan retorika, melainkan fondasi menjadi arah kebijakan yang ia perjuangkan.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembangunan desa harus menyentuh aspek fundamental kehidupan masyarakat.

“Pembangunan tidak cukup hanya menghadirkan sarana fisik, melainkan juga harus memperkuat nilai spiritual, pendidikan, serta pengembangan potensi generasi muda.” lanjut Menteri Yandri. 

Menurutnya, model pembangunan yang mengintegrasikan masjid, pesantren, dan pengembangan bakat olahraga di tingkat desa harus menjadi contoh nasional.

Desa, tegasnya, bukan sekadar berbicara soal infrastruktur, tetapi juga tentang bagaimana menyiapkan generasi muda yang beriman, berilmu, dan berprestasi.

“Saya melihat ini sebagai kolaborasi luar biasa. Ketika masjid, pesantren, dan olahraga disatukan, maka kita sedang membangun peradaban dari desa,” ujar Menteri Yandri. 

Selain itu, ia mengungkapkan alasan intensitas kunjungannya ke Sumatera Barat. Menurutnya, daerah tersebut memiliki sejarah panjang dalam melahirkan tokoh-tokoh bangsa yang memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan nasional, termasuk Muhammad Hatta dengan gagasannya tentang ekonomi kerakyatan dan demokrasi desa.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, menyampaikan penghargaan tinggi atas kunjungan kerja Menteri Yandri yang dinilainya sangat inspiratif dan memberikan energi baru bagi para pemimpin daerah.

"Kunjungan kerja Pak Menteri ini bukan sekadar seremonial. Ada pesan yang dalam dan kuat bahwa pembangunan sejati dimulai dari desa, dari rakyat, dan untuk rakyat. Kami di Payakumbuh menyerap semangat ini sepenuhnya. Sebagai kota yang lahir dari budaya Minangkabau yang kaya, kami percaya bahwa kemajuan yang menggabungkan nilai spiritual dan pengembangan potensi generasi muda adalah jalan yang tepat. Gagasan Bung Hatta tentang cahaya lilin di desa itu relevan hingga hari ini, dan kami ingin Payakumbuh menjadi salah satu lilin itu," ujar Elzadaswarman.

Ia juga menambahkan konsep pembangunan terintegrasi yang menggabungkan nilai-nilai keagamaan, pendidikan, dan pelatihan generasi muda sejalan dengan visi pembangunan daerah.

“Kami melihat pendekatan ini sebagai strategi jangka panjang yang relevan untuk menjawab tantangan pembangunan ke depan. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memperkuat desa sebagai basis kemajuan daerah,” tambahnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Anggota DPR RI Dapil II Sumbar Arisal Aziz, Wali Kota Pariaman Yota Balad, dan Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra. Menteri Yandri sendiri didampingi oleh Kepala BPSDM Kemendes PDT Agustomi Masik dan Kepala BPI Kemendes PDT Mulyadin Malik.(Rn)

Payakumbuh (Rangkiangnagari) - Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, melantik dan mengambil sumpah Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sagu, serta Pejabat Fungsional lingkungan Pemko Payakumbuh. 

Pelantikan dan pengambilan sumpah itu turut dihadiri Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, Sekretaris Daerah, Dewan Pengawas, Pimpinan BUMD, Asisten, Staf Ahli, serta tamu undangan lainnya di Aula Josrizal Zain, Kamis (02/04/2026).

Dalam kesempatan itu, Zulmaeta melantik Devitra sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Payakumbuh serta Erizon sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia untuk menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Zulmaeta juga melantik Prety Diawati sebagai Direktur Perumda Air Minum Tirta Sagu Kota Payakumbuh.

Sementara itu, sejumlah pejabat fungsional turut dilantik, antara lain Rika Fitriani dan Dwi Yulia Jayanti sebagai Perencana Ahli Muda, serta Yellita Eka Putri sebagai Perencana Ahli Pertama.

Dalam berbagai hal, Zulmaeta menegaskan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Ia menekankan bahwa proses pelantikan PPT Pratama telah melalui seluruh tahapan sesuai norma, standar, dan prosedur kepegawaian yang berlaku.

“Saya berharap saudara dapat menjalankan tugas secara konsisten serta mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan penuh tanggung jawab dan profesional,” tambahnya.

Zulmaeta menyebutkan pelantikan Direktur Perumda Air Minum Tirta Sagu telah melalui proses panjang yang dilaksanakan secara akuntabel dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum

Ia juga mengatakan Perumda Air Minum Tirta Sagu memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan air bersih.

“Perumda Air Minum Tirta Sagu tidak hanya menjalankan fungsi sosial, tetapi juga dituntut beroperasi secara mandiri, profesional, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya inovasi dan adaptasi teknologi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor air minum.

“Dibutuhkan kepemimpinan yang visioner, strategis, dan adaptif untuk mendorong transformasi Perumda menjadi entitas yang tangguh, efisien, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan,” katanya.

Tak hanya itu, Ia juga menegaskan agar Direktur yang baru dilantik mampu menjaga integritas dan profesionalisme, serta mewujudkan visi perusahaan sebagai penyedia layanan air minum yang modern dan inovatif.

Di akhir Berbagainya, ia menekankan kepada seluruh pejabat yang dilantik, agar selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, melakukan percepatan program kerja, serta memperkuat koordinasi dan komunikasi.

“Jaga kinerja, karena akan terus memantau dan mengevaluasi secara berkala.Jadikan jabatan ini sebagai motivasi untuk memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi dan masyarakat,” tutupnya. (Rn)

Payakumbuh (Rangkiangnagari) – Pemko Payakumbuh memperkuat komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik melalui koordinasi dan sosialisasi persiapan penilaian maladministrasi bersama Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat di Balai Kota Payakumbuh, Kamis (02/04/2026).

Semua saran dan rekomendasi harus segera ditindaklanjuti,” kata Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta di depan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat, Adel Wahidi, Wakil Wali Kota Elzadaswarman, Sekretaris Daerah Rida Ananda, kepala OPD, serta camat se-Kota Payakumbuh.

Zulmaeta menyebut kegiatan tersebut sebagai langkah strategis untuk memastikan seluruh perangkat daerah memahami indikator penilaian sekaligus memperkuat standar pelayanan publik.

Ia mendorong setiap OPD bergerak cepat melakukan evaluasi internal dan menyusun rencana aksi yang konkret dan terukur.

Menurutnya, konsistensi kinerja Pemko Payakumbuh dalam penilaian Ombudsman selama empat tahun terakhir menjadi modal penting untuk terus melangkah lebih baik.

Nilai kepatuhan pelayanan publik terus meningkat dari 86,34 pada tahun 2021 menjadi 97,60 pada tahun 2024, dengan predikat zona hijau kualitas tertinggi.

“Capaian ini harus kita jaga bersama. Namun, kita juga harus menyadari bahwa ekspektasi masyarakat terus meningkat,” ujarnya.

Ia menekankan, pengelolaan pengaduan masyarakat menjadi aspek krusial dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Oleh karena itu, Pemko Payakumbuh akan memperkuat sistem pengaduan agar setiap laporan dapat direspons secara cepat, tepat, dan transparan.

“Masyarakat harus merasa hadirnya pemerintah memberi solusi. Setiap pengaduan wajib kita tindak lanjuti serius dengan,” tegasnya.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat Adel Wahidi menjelaskan, penilaian pelayanan publik mencakup empat dimensi utama, yakni input, proses, pengaduan, dan output yang bermuara pada tingkat kepercayaan masyarakat.

“Ada 12 bentuk maladministrasi yang menjadi fokus penilaian. Ini harus dipahami secara utuh oleh setiap penyelenggara layanan,” kata Adel.

Ia mengungkapkan, sepanjang tahun 2025 Ombudsman menilai 310 instansi di Sumbar, meliputi pemerintah daerah, kepolisian, kantor pertanahan, imigrasi, hingga lembaga pemasyarakatan.

Realisasi penerimaan laporan masyarakat bahkan melampaui target, yakni 368 laporan atau 105 persen, dengan rata-rata penyelesaian 110,5 hari.

Adel juga memaparkan sejumlah pencapaian pengawasan Ombudsman, antara lain pendistribusian ribuan ijazah kepada alumni, pengembalian dokumen agunan kepada masyarakat, serta realisasi hak pelapor dalam berbagai kasus pelayanan publik.

Dalam forum tersebut, Ombudsman memberikan sejumlah rekomendasi, mulai dari pemberian penghargaan kepada unit layanan berkinerja tinggi, penguatan koordinasi, hingga peningkatan kapasitas pengelolaan pengaduan dan pemahaman regulasi.

Menanganggap hal itu, Zulmaeta mengatakan seluruh jajaran Pemko Payakumbuh harus menjadikan hasil evaluasi Ombudsman sebagai dasar pembenahan berkelanjutan.

“Kita jadikan ini sebagai cermin untuk berbenah. Saya minta setiap OPD segera menyusun langkah-langkah perbaikan yang jelas dan diukur,” ujarnya.

Kegiatan yang diikuti Wakil Wali Kota Elzadaswarman, Sekretaris Daerah Rida Ananda, kepala OPD, serta camat se-Kota Payakumbuh juga diisi dengan diskusi interaktif guna memperdalam pemahaman teknis penilaian maladministrasi. (Rn)