Pasaman (RangkiangNagari) - Polres Pasaman mengelar Rapat Kesepakatan Bhakti Sosial Bhayangkara KB-Kesehatan tahun 2019 bertempat di Aula Rupatama Polres setempat pada, Selasa (28/5) kemarin.
Kegiatan yang bertemakan, "Melalui Bhakti Bhayangkara KB-Kesehatan tahun 2019, kita tingkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan KB di Kampung KB dalam Penanggulangan Stunting" dihadiri oleh, Kapolres Pasaman, Kepala DPPKB Pasaman, Kepala Dinas Kesehatan, Ketua TP PKK Pasaman, Ketua dan anggota Bhayangkari Cabang Pasaman, panitia pelaksana Bhayangkara KB Kesehatan, Koordinator Balai Penyuluh KB se Pasaman, pimpinan puskesmas se Pasaman, serta Kapolsek.se Pasaman.
Dalam sambutannya, Kapolres Pasaman AKBP Hadanuddin mengatakan, Kesepakatan Sosial Bhakti Bhayangkara KB Kes merupakan komitmen serta kepedulian Polri dalam memberikan pengabdian terbaik melalui penyediaan layanan kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Kegiatan yang bertemakan, "Melalui Bhakti Bhayangkara KB-Kesehatan tahun 2019, kita tingkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan KB di Kampung KB dalam Penanggulangan Stunting" dihadiri oleh, Kapolres Pasaman, Kepala DPPKB Pasaman, Kepala Dinas Kesehatan, Ketua TP PKK Pasaman, Ketua dan anggota Bhayangkari Cabang Pasaman, panitia pelaksana Bhayangkara KB Kesehatan, Koordinator Balai Penyuluh KB se Pasaman, pimpinan puskesmas se Pasaman, serta Kapolsek.se Pasaman.
Dalam sambutannya, Kapolres Pasaman AKBP Hadanuddin mengatakan, Kesepakatan Sosial Bhakti Bhayangkara KB Kes merupakan komitmen serta kepedulian Polri dalam memberikan pengabdian terbaik melalui penyediaan layanan kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat.
“Melalui kesepakatan bhakti sosial bhayangkara KB-Kes nantinya akan ikut serta membantu masyarakat dalam mensukseskan program KB,” ujarnya.
Untuk itu, kata dia laju pertumbuhan penduduk tersebut harus segera ditangani dengan serius baik oleh pemerintah maupun masyarakat.
“Jika laju pertumbuhan penduduk tidak terkendali ini akan berdampak karena tidak seimbangnya sumber daya alam yang bisa diolah. Lapangan kerja yang terbatas sehingga berujung pada kriminalitas yang semakin meresahkan hingga kerusakan alam karena ulah manusia,” jelasnya.
Sehingga, lanjut AKBP Hasanuddin, pengendalian pertumbuhan penduduk perlu dilaksanakan, satu diantaranya melalui terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
Kondisi tersebut, tentu menjadi harapan semua pihak sehingga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam lingkungan bisa terwujud.
“Tentunya hal itu harus didukung semua pihak, yaitu benar-benar mendukung program kependudukan dan keluarga berencana,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana Ermita dalam laporannya mengatakan, tahun 2019 merupakan tahun ke empat pelaksanaan RPJMN dan rencana strategi (2015-2019) sebagai dasar kebijakan rencana strategi yang pertama adalah penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi.
Berdasarkan hasil survey demokrasi Indonesia (SDKI) tahun 2017 mengalami kemajuan yang ditunjukkan hasil TFR di Indonesia 2,6 di tahun 2012 sampai 2,4 ei tahun 2017 untuk Sumbar sendiri 2,8 si tahun 2012 sampai 2,5 di tahun 2017. Hal tersebut diperkuat dengan peningkatan CPR, akseptor KB MKJP dan peniruan Unmet Need.
Ermita menjelaskan, Bhayangkara mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pencapaian target KB sesuai dengan dat Riskesdes. "Kegiatan Bhayangkara KB Kes sangat strategis sekali dalam mendukung tercapainya target KB tahun 2019 adalah adanya kegiatan Bhakti Sosial Bhayangkara KB Kes yang dilaksanakan dari bulan Mei sampai Juli 2019," terangnya.
Katanya, pelayanan KB dan keawhatan secara gratis kepada masyarakat miskin wilayah sasaran program KB yaitu daerah unmeet need tinggi, kampung KB, Galeitas, twepencil dengan membeeikan pelayanan KB MKJP maupun non MKJP. Dan untuk tahun 2019 ini sasarn keeja Bhayangkara KB-Kes lebih berat karena Kabupaten Pasaman (34 nagari) meeupakan salah satu Kabupaten tsunting dari 100 kabupaten/kota di Indonesia yang telah ditetapkan dari hasil Riskesdas. "Makanya diperlukan rapat kesepakatan Bulan Bhakti KB-Kes tingkat Kabupaten ini dengan PD IBI, Dinas Kesehatan dan OPD Pasaman," katanya.
Dalam Bimtek ini kata Ermita, materi yang diberikan mateei dari DPP-Kab yaitu tentang program KB yang akan disampaikan oleh Kepala DPP-KB Desrizal, dan materi dari Dinas Keaehatan yaitu tentabg target kegiatan Dinas kesehatan dalam rangka bhakti sosial Bhayangkara yang dosampaikan oleh Desmariza.
Untuk itu, kata dia laju pertumbuhan penduduk tersebut harus segera ditangani dengan serius baik oleh pemerintah maupun masyarakat.
“Jika laju pertumbuhan penduduk tidak terkendali ini akan berdampak karena tidak seimbangnya sumber daya alam yang bisa diolah. Lapangan kerja yang terbatas sehingga berujung pada kriminalitas yang semakin meresahkan hingga kerusakan alam karena ulah manusia,” jelasnya.
Sehingga, lanjut AKBP Hasanuddin, pengendalian pertumbuhan penduduk perlu dilaksanakan, satu diantaranya melalui terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
Kondisi tersebut, tentu menjadi harapan semua pihak sehingga keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam lingkungan bisa terwujud.
“Tentunya hal itu harus didukung semua pihak, yaitu benar-benar mendukung program kependudukan dan keluarga berencana,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana Ermita dalam laporannya mengatakan, tahun 2019 merupakan tahun ke empat pelaksanaan RPJMN dan rencana strategi (2015-2019) sebagai dasar kebijakan rencana strategi yang pertama adalah penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi.
Berdasarkan hasil survey demokrasi Indonesia (SDKI) tahun 2017 mengalami kemajuan yang ditunjukkan hasil TFR di Indonesia 2,6 di tahun 2012 sampai 2,4 ei tahun 2017 untuk Sumbar sendiri 2,8 si tahun 2012 sampai 2,5 di tahun 2017. Hal tersebut diperkuat dengan peningkatan CPR, akseptor KB MKJP dan peniruan Unmet Need.
Ermita menjelaskan, Bhayangkara mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pencapaian target KB sesuai dengan dat Riskesdes. "Kegiatan Bhayangkara KB Kes sangat strategis sekali dalam mendukung tercapainya target KB tahun 2019 adalah adanya kegiatan Bhakti Sosial Bhayangkara KB Kes yang dilaksanakan dari bulan Mei sampai Juli 2019," terangnya.
Katanya, pelayanan KB dan keawhatan secara gratis kepada masyarakat miskin wilayah sasaran program KB yaitu daerah unmeet need tinggi, kampung KB, Galeitas, twepencil dengan membeeikan pelayanan KB MKJP maupun non MKJP. Dan untuk tahun 2019 ini sasarn keeja Bhayangkara KB-Kes lebih berat karena Kabupaten Pasaman (34 nagari) meeupakan salah satu Kabupaten tsunting dari 100 kabupaten/kota di Indonesia yang telah ditetapkan dari hasil Riskesdas. "Makanya diperlukan rapat kesepakatan Bulan Bhakti KB-Kes tingkat Kabupaten ini dengan PD IBI, Dinas Kesehatan dan OPD Pasaman," katanya.
Dalam Bimtek ini kata Ermita, materi yang diberikan mateei dari DPP-Kab yaitu tentang program KB yang akan disampaikan oleh Kepala DPP-KB Desrizal, dan materi dari Dinas Keaehatan yaitu tentabg target kegiatan Dinas kesehatan dalam rangka bhakti sosial Bhayangkara yang dosampaikan oleh Desmariza.
#Ryan #(wel).