PADANG (RangkiangNagari) – Kepesertaan pekerja melindungi diri dengan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) belum optimal atau masih rendah. Dari data per maret 2019, 22 persen pekerja menjadi peserta yang aktif. Artinya, dari 2.100.000 pekerja, hanya 503.000 orang yang terdaftar.
Hal itu disampaikan, Kepala BPJSTK Padang, Yuniman Lubis.
BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia, terus berupaya menyediakan akses dan layanan perlindungan bagi seluruh pekerja di Indonesia. Tanpa dukungan dari stakeholder terkait, implementasi perlindungan bagi seluruh pekerja di Indonesia akan sulit diwujudkan.
“Saya sangat mengapresiasikan sikap pemerintah daerah dan anggota legislatif yang menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung sepenuhnya implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan. Dukungan seperti ini sangat penting dalam mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja,” tegas Yuniman Lubis didampingi Kepala Bidang Pemasaran Dwi Emanto Rahman Hajianto.
Dijelaskannya, usaha kecil mikro dan penerima upa merupakan sasaran utama diajak untuk ikut menjadi peserta BPJSTK.
Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Azrizal.
“Perda sebulan lagi disahkan. Peraturan daerah itu menjadi dasar hukum bagi kita untuk aturan-aturan lebih tinggi itu diterapkan di tingkatkan provinsi. Ketenagakerjaan menyangkut jaminan sosial. Dengan adanya perda ini semakin kuat kita mengajak pengusaha dan pekerja satu presepsi melihat cara pandang peraturan yang ada yakni betapa pentingnya melindungi diri dengan BPJSTK,” jelasnya.
Diharapkan, mampu meningkatkan kesadaran dari 75 hingga 80 persen pekerja informal dan tenaga kerja mandiri melindungi dari kecelakaan dan penyakit kerja. Disela-sela silaturahmi dan berbuka bersama tersebut, BPJSTK menyerahkan santunan Jaminan Kematian (JKM) kepada ahli waris peserta dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada perwakilan peserta BPJSTK.
Hal itu disampaikan, Kepala BPJSTK Padang, Yuniman Lubis.
BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia, terus berupaya menyediakan akses dan layanan perlindungan bagi seluruh pekerja di Indonesia. Tanpa dukungan dari stakeholder terkait, implementasi perlindungan bagi seluruh pekerja di Indonesia akan sulit diwujudkan.
“Saya sangat mengapresiasikan sikap pemerintah daerah dan anggota legislatif yang menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung sepenuhnya implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan. Dukungan seperti ini sangat penting dalam mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja,” tegas Yuniman Lubis didampingi Kepala Bidang Pemasaran Dwi Emanto Rahman Hajianto.
Dijelaskannya, usaha kecil mikro dan penerima upa merupakan sasaran utama diajak untuk ikut menjadi peserta BPJSTK.
Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Azrizal.
“Perda sebulan lagi disahkan. Peraturan daerah itu menjadi dasar hukum bagi kita untuk aturan-aturan lebih tinggi itu diterapkan di tingkatkan provinsi. Ketenagakerjaan menyangkut jaminan sosial. Dengan adanya perda ini semakin kuat kita mengajak pengusaha dan pekerja satu presepsi melihat cara pandang peraturan yang ada yakni betapa pentingnya melindungi diri dengan BPJSTK,” jelasnya.
Diharapkan, mampu meningkatkan kesadaran dari 75 hingga 80 persen pekerja informal dan tenaga kerja mandiri melindungi dari kecelakaan dan penyakit kerja. Disela-sela silaturahmi dan berbuka bersama tersebut, BPJSTK menyerahkan santunan Jaminan Kematian (JKM) kepada ahli waris peserta dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada perwakilan peserta BPJSTK.
#Ryan