Ketua DPD Minta Pertamina Pilih Mitra Lokal di Blok Rokan

DUMAI (Rangkiangnagari) - DPD meminta PT Pertamina Hulu Rokan tetap memperhatikan mitra bisnis dari pengusaha lokal di Riau. Selain itu, DPD meminta tenaga kerja eks PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) yang sebelumnya bekerja di Blok Rokan tetap dipekerjakan.

“Saya minta PHR fokus pada dua hal. Pertama soal tenaga kerja, kedua soal kerjasama dengan pemerintah daerah dan stakeholder lokal. Ini penting karena menyangkut daerah penghasil,” kata Ketua DPD, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di Dumai, Riau, Selasa (2/9/2020).

Senator asal Jawa Timur itu memaklumi PHR yang secara resmi akan menggantikan PT CPI sebagai operator Blok Rokan pada 9 Agustus tahun depan harus bekerja efisien dan ekonomis. Pasalnya,Production Sharing Contract (PSC) yang dianut memakai skema gross split.

“Tapi jangan karena itu, di awal sudah bilang bahwa prinsip B to B akan memprioritaskan mitra yang paling menguntungkan, dan sesama BUMN menjadi opsi pertama,” ucapnya.

Menurut LaNyalla, ada alasan BUMN dan anak cucu tetap menjadi prioritas, yaitu penugasan pemerintah, kedua ketika swasta tidak mampu. 

Dia yakin penawaran BUMN dan anak cucu bisa lebih murah, karena mereka punya induk usaha sehingga bisa melakukan subsidi silang.

“Jangan karena alasan menganut rezim gross split, lantas meninggalkan vendor lokal,” ucapnya.

Mantan ketua umum Kadin Jatim itu juga mengingatkan agar PHR belajar dari proses alih Kelola Blok Mahakam dari TOTAL ke Pertamina yang saat itu mengalami penurunan drastis produksi. Dia meminta proses transisi ini berjalan baik sehingga tahun depan PHR tetap dapat menjaga kinerja lifting minyak.

“Saya minta komunikasi intesif dengan SKK Migas, Pemda dan CPI dijaga,” ujarnya.

Presiden Direktur PHR Ricardo Perdana Yudantoro sempat mengeluhkan beberapa agenda teknis dalam rangka persiapan transisi alih kelola masih mengalami hambatan. Terutama aspek teknis penyiapan titik sumur baru di lokasi saat ini.

“Kami saat ini belum bisa masuk ke lokasi, karena masih dalam kelola PCI, sementara kami harus menyiapkan titik sumur baru, dan itu harus dilakukan minimal enam bulan sebelum Agustus tahun depan,” kata mantan SVP Eksplorasi Direktorat Hulu Pertamina itu.

Sebelum bertemu PHR, LaNyalla yang didampingi wakil ketua Sultan Baktiar Najamudin terlebih dahulu bertemu Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno dan VP Operation CPI Nurhasan di Bengkalis, Riau. Dalam kesempatan itu, LaNyalla meminta SKK Migas memastikan proses transisi berjalan baik.

“Libatkan juga Pemda secara aktif dalam proses transisi ini, sehingga semuanya lancar dan tidak terjadi kendala lapangan,” ujarnya.

Pasalnya, proses transisi ini menyangkut pipa alir atau jalur pipa minyak ke Pelabuhan Dumai yang melintasi beberapa kabupaten masih ada beberapa masalah di lapangan terkait klaim kepemilikan tanah dan lainnya.

“Di sini saya minta pemda berperan aktif membantu. Karena itu saya minta SKK Migas, maupun PHR libatkan pemda secara aktif. Termasuk terkait inventarisasi aset dalam proses transisi ini,” ujarnya.

LaNyalla melakukan kunjungan kerja ke Riau selama tiga hari. Dalam kunjungan kerja itu, turut hadir tiga Senator asal Riau, Misharti, Edwin Pratama Putra dan Muhammad Gazali.

Selain itu, tampak Senator asal Sumatra lainnya yaitu Fachrul Razi (Aceh), Alirman Sori (Sumatera Barat), Dharma Setiawan (Kepulauan Riau), Bustami Zainudin (Lampung), Alexander Fransiscus dan Zuhri M Syazali (Bangka Belitung).(**rel.01).

Labels: , ,
[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.