Kota Solok - (RS) Fraksi Bintang Pembangunan Keadilan (BPK) DPRD kota Solok menyarankan agar pimpinan daerah melakukan evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai tidak mampu menjalankan tupoksinya.
Hal itu disampaikan oleh juru bicara fraksi BPK Herdiyulis, SH. MH disela membacakan pandangan umum anggota melalui fraksi tersebut terhadap nota penjelasan walikota Solok tentang tiga Ranperda, Senin 28 Januari 2019 lalu.
Fraksi BPK DPRD kota Solok adalah gabungan dari partai PPP, PKS, dan PBB, dan menurut hematnya, pimpinan daerah sangat perlu melakukan evaluasi terhadap OPD yang tidak mampu dalam menjalankan tupoksinya.
Seperti yang disampaikannya dalam rapat paripurna pada beberapa hari yang lalu terkait dengan pasar semi modern dan pasar pagi yang sampai saat ini masih belum bisa dioperasikan, dan ironisnya hal tersebut sudah berulang kali disampaikan oleh fraksi BPK kepada pimpinan daerah dan OPD terkait.
Menurut Herdiyulis, lambatnya pengoperasian dua pasar tersebut jelas berpotensi akan memperlambat ingkam atau penambahan PAD yang ada, sementara itu dikatakannya bahwa pasar semi modern tersebut telah dibangun sejak 2012 lalu dan pasar pagi pada 2017 lalu.
Selain bisa menjadi katrol untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD), beroperasinya dua pasar tersebut juga akan mengerucutkan angka pengangguran yang ada, serta pembangunannya yang telah menyerap anggaran milyaran rupiah itu tidak terkesan sia sia.
Dalam tersebut diatas, F-BPK menyarankan agar pemerintah daerah setempat melalui OPD terkait agar sesegera mungkin mengoperasikan pasar semi modern dan pasar pagi tersebut, dengan catatan tidak harus melakukan penggusuran atau merelokasi pedagang yang telah ada yang telah merasa nyaman dipasar raya Solok.
" Pimpinan daerah bisa saja menugaskan pimpinan OPD yang ada dengan limit waktu tertentu, serta memberikan ganjaran atau menggantinya jika tidak mampu menjalankan tugasnya itu, namun semua itu tetap tergantung kepada keseriusan pimpinan daerah tersebut dalam melaksanakan pembangunan didaerah setempat " ungkap ketua PPP Kota Solok. (Gia)
Hal itu disampaikan oleh juru bicara fraksi BPK Herdiyulis, SH. MH disela membacakan pandangan umum anggota melalui fraksi tersebut terhadap nota penjelasan walikota Solok tentang tiga Ranperda, Senin 28 Januari 2019 lalu.
Fraksi BPK DPRD kota Solok adalah gabungan dari partai PPP, PKS, dan PBB, dan menurut hematnya, pimpinan daerah sangat perlu melakukan evaluasi terhadap OPD yang tidak mampu dalam menjalankan tupoksinya.
Seperti yang disampaikannya dalam rapat paripurna pada beberapa hari yang lalu terkait dengan pasar semi modern dan pasar pagi yang sampai saat ini masih belum bisa dioperasikan, dan ironisnya hal tersebut sudah berulang kali disampaikan oleh fraksi BPK kepada pimpinan daerah dan OPD terkait.
Menurut Herdiyulis, lambatnya pengoperasian dua pasar tersebut jelas berpotensi akan memperlambat ingkam atau penambahan PAD yang ada, sementara itu dikatakannya bahwa pasar semi modern tersebut telah dibangun sejak 2012 lalu dan pasar pagi pada 2017 lalu.
Selain bisa menjadi katrol untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD), beroperasinya dua pasar tersebut juga akan mengerucutkan angka pengangguran yang ada, serta pembangunannya yang telah menyerap anggaran milyaran rupiah itu tidak terkesan sia sia.
Dalam tersebut diatas, F-BPK menyarankan agar pemerintah daerah setempat melalui OPD terkait agar sesegera mungkin mengoperasikan pasar semi modern dan pasar pagi tersebut, dengan catatan tidak harus melakukan penggusuran atau merelokasi pedagang yang telah ada yang telah merasa nyaman dipasar raya Solok.
" Pimpinan daerah bisa saja menugaskan pimpinan OPD yang ada dengan limit waktu tertentu, serta memberikan ganjaran atau menggantinya jika tidak mampu menjalankan tugasnya itu, namun semua itu tetap tergantung kepada keseriusan pimpinan daerah tersebut dalam melaksanakan pembangunan didaerah setempat " ungkap ketua PPP Kota Solok. (Gia)
#Ryan