Padang(RS)-Komisi V DPRD Sumbar menindaklanjuti temuan BPK Perwakilan Sumbar bersama mitra kerja yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap LKPD pemerintah daerah Sumbar tahun 2018. yang dibahas seperti pembayaran tunjangan profesi guru, kelebihan pembayaran dan kesalahan penyetoran atas penerimaan sewa di RSUD.
Ketua Komisi V DPRD Sumbar Hidayat mengatakan ada tiga dinas yang menjadi mitra komisi diundang. yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial.
"Agar pengelolaan keuangan daerah bisa berjalan optimal, komisi V mendesak Gubernur melakukan revisi Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Kelola Keungan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan terkini. Dengan direvisinya regulasi itu, OPD bisa menerapkan efisiensi dan efektifitas dalam perancanaan pengelolaan keuangan daerah. Untuk mengoptimalkan pembangunan, katanya, Komisi V berharap pemerintah provinsi (pemprov) melakukan teguran tegas terhadap rekanan yang tidak berkomitme terhadap kesepakatan yang dibuat.
”Bisa saja konsekuensinya rekanan yang telah melanggar perjanjian tidak boleh ikut lelang pada tahun berikutnya terhadap proyek pemerintah daerah,” tegasnya, Selasa (18/6).
Dia mengatakan, dalam hal penataan usaha setiap program seharusnya menggunakan sitem dalam jaringan (IT), hal itu akan memudahkan DPRD dalam melakukan pengawasan. ”Ketika hal ini diterapkan, DPRD akan melakukan monitoring secara efisien dan efektif. Seperti bagaimana kondisi sekolah, bagaimana kondisi tenaga pendidik dan sarana prasarana telah terhimpun dalam satu database,” katanya.
”Rekomendasi dari hasil rapat ini akan disampaikan kepada Ketua DPRD sebagai acuan pembahasan Ranperda pertanggungjawaban APBD 2018, sehingga pembahasan berjalan lebih optimal,” katanya.
Menyikapi itu, Asisten III Pemprov Sumbar, Nasir Ahmad mengatakan, pengelolaan keungan daerah akan melalui sistem perencanaan yang matang dengan koordinasi Pemprov bersama OPD. Untuk memajukan Disdik Pemprov akan melakukan evaluasi terhadap sumber daya manusia (SDM).(jelita)
Ketua Komisi V DPRD Sumbar Hidayat mengatakan ada tiga dinas yang menjadi mitra komisi diundang. yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial.
"Agar pengelolaan keuangan daerah bisa berjalan optimal, komisi V mendesak Gubernur melakukan revisi Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Kelola Keungan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan terkini. Dengan direvisinya regulasi itu, OPD bisa menerapkan efisiensi dan efektifitas dalam perancanaan pengelolaan keuangan daerah. Untuk mengoptimalkan pembangunan, katanya, Komisi V berharap pemerintah provinsi (pemprov) melakukan teguran tegas terhadap rekanan yang tidak berkomitme terhadap kesepakatan yang dibuat.
”Bisa saja konsekuensinya rekanan yang telah melanggar perjanjian tidak boleh ikut lelang pada tahun berikutnya terhadap proyek pemerintah daerah,” tegasnya, Selasa (18/6).
Dia mengatakan, dalam hal penataan usaha setiap program seharusnya menggunakan sitem dalam jaringan (IT), hal itu akan memudahkan DPRD dalam melakukan pengawasan. ”Ketika hal ini diterapkan, DPRD akan melakukan monitoring secara efisien dan efektif. Seperti bagaimana kondisi sekolah, bagaimana kondisi tenaga pendidik dan sarana prasarana telah terhimpun dalam satu database,” katanya.
”Rekomendasi dari hasil rapat ini akan disampaikan kepada Ketua DPRD sebagai acuan pembahasan Ranperda pertanggungjawaban APBD 2018, sehingga pembahasan berjalan lebih optimal,” katanya.
Menyikapi itu, Asisten III Pemprov Sumbar, Nasir Ahmad mengatakan, pengelolaan keungan daerah akan melalui sistem perencanaan yang matang dengan koordinasi Pemprov bersama OPD. Untuk memajukan Disdik Pemprov akan melakukan evaluasi terhadap sumber daya manusia (SDM).(jelita)