Solsel (Rangkiangnagari) - Ketua DPRD Solok Selatan Zigo Rolandameminta agar pemerintah segera menyampaikan Ranperda inikepada Gubernur Sumatera Barat untuk dievaluasi lebihlanjut.
"Sehubungan dengan penetapan Ranperda tentangPertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022 ini telahdipercepat sebelum batas waktu yang ditentukan, makaperubahan APBD 2023 sudah bisa dilakukan. Kami dorongagar pemerintah daerah bisa melakukan percepatanpenyusunan perubahan APBD 2023 sehingga waktupelaksanaan bisa lebih panjang dan kegiatan bisa lebihoptimal pelaksanaannya," terang Zigo. Selasa (6/6).
Pemerintah dan DPRD Kabupaten Solok Selatan telahmenyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentangPertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022 untuk bisamenjadi Peraturan Daerah. Penyelesaian pembahasan inidinilai lebih dulu dibanding dengan batas waktu yang ditentukan sehingga mempermudah pembahasan perubahananggaran 2023.
Bupati Solok Selatan H. Khairunas mengapresiasi kerja samaantara DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Selanjutnyapemerintah akan segera menyelesaikan peraturan daerahtersebut dan melakukan evaluasi atas rekomendasi DPRD.
"Saya berterima kasih atas perhatian dan kesungguhan, sertasaran dan kritikan dalam pandangan umum pada pendahuluandan pembahasan oleh komisi bersama dengan OPD sebagaimitra kerja. Dan juga pada pembahasan pada tingkat banggarbersama TAPD sampai pendapat akhir fraksi terkait Ranperdatentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022," kata Khairunas dalam rapat paripurna di ruang sidang DPRD.
Selanjutnya, pemerintah akan melakukan evaluasi danperbaikan atas kritikan dan masukan yang disampaikan dalampembahasan tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Pemerintah juga berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruhtanggapan yang diberikan oleh seluruh fraksi dan melakukanevaluasi terhadap kekurangan pada anggaran 2022 danmemberikan perbaikan pada anggaran tahun ini.
Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh seluruh fraksi, Sekretaris Daerah, dan jajaran Kepala OPD. (Rn/Dt)