SAWAHLUNTO (RangkiangNagari) - DPRD Sawahlunto berikan catatan kritis atas pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2025 terhadap pendapatan dan belanja daerah.
Catatan kritis yang ditanda tangani Ketua DPRD Sawahlunto Susi Haryati dan dibacakan Politisi Nasdem Idrayeni dalam rapat paripurna DPRD Sabtu (20/6).
"Capaian pendapatan daerah yang tinggi kami apresiasi. Namun agar meningkat lagi pendapatan diperlukan inovasi dari pemerintah daerah," ujar Susi.
Dikatakannya, DPRD memandang perlu dan penting mengoptimalkan kios-kios di pasar terisi ditempati pedagang. Lalu, menertibkan penyewaan ruko di Pasar Bagonjong yang disewa pihak ketiga. Selain itu, perlunya inovasi berlanjut Dinas Pariwisata meningkatkan jumlah pengunjung dengan mengoptimalkan potensi pariwisata.
Lebih jauh dikatakan Ketua DPRD, perlu kualitas pelayanan RSUD ditingkatkan guna meningkatkan pendapatan daerah dengan mengembangkan fasilitas, kompetensi SDM dan optimalisasi layanan unggul.
Di sektor belanja daerah DPRD pun memberikan sejumlah catatan kritis. "Kami berharap, pemerintah kota punya perencanaan lebih cermat dan terarah agar tak ada lagi kegiatan atau program tidak bisa dilaksanakan yang berdampak pada capaian kinerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah)," ungkap Susi Haryati.
Walikota Riyanda Putra dalam sambutannya berjanji menindak lanjuti kritik dan saran DPRD dan fraksi.
"Kami akan menindaklanjuti kritik dan saran yang telah disampaikan anggota DPRD demi penyelenggaraan pemerintahan yang semakin baik untuk masa akan datang," tutur Riyanda.
Di pandangan umum, lima fraksi DPRD Sawahlunto menerima Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Sawahlunto 2025 untuk dijadikan peraturan daerah. Fraksi itu, PAN-PKB, Nasdem-Demokrat, PPP, Golkar dan Gerakan Keadilan Indonesia Sejahtera.