Padang Pariaman (Rangkiangnagari) – Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Wakil Wali Kota Elzadaswarman menegaskan komitmen Pemerintah Kota Payakumbuh mendukung terwujudnya Sumatera Barat Bebas Sampah 2029 melalui pengurangan sampah dari sumber serta penyusunan roadmap pengelolaan sampah yang terintegrasi.
Komitmen tersebut disampaikan Elzadaswarman saat menghadiri Rapat Koordinasi Permasalahan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) se-Sumatera Barat yang dipimpin Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat di Padang Pariaman, Selasa (14/7/2026).
Rapat koordinasi yang melibatkan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, para bupati dan wali kota, serta kepala dinas lingkungan hidup se-Sumatera Barat itu membahas penyusunan roadmap pengelolaan sampah sebagai pedoman penyelesaian penyelesaian permasalahan persampahan di daerah sekaligus mendukung target nasional pengelolaan sampah.
“Pemko Payakumbuh mendukung penuh penyusunan roadmap pengelolaan sampah Sumatera Barat. Penanganan sampah harus dilakukan secara terpadu melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat agar target Sumbar Bebas Sampah 2029 dapat diwujudkan,” kata Elzadaswarman.
Menurutnya, Pemerintah Kota Payakumbuh terus mengarahkan kebijakan pengelolaan sampah untuk mengurangi timbulnya sampah mulai dari sumber melalui edukasi masyarakat, penerapan prinsip pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang (3R), serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Ia menilai upaya tersebut perlu didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana persampahan yang memadai agar pelayanan masyarakat semakin optimal sekaligus mengurangi beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
“Dukungan tersebut akan mempercepat peningkatan kualitas pengelolaan sampah di daerah,” ujarnya.
Dalam arahannya, Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat meminta seluruh pemerintah daerah di Sumatera Barat segera menyusun peta jalan pengelolaan sampah sebagai acuan bersama dalam menyelesaikan persoalan persampahan. Pemerintah pusat juga menyatakan siap mendukung kebutuhan daerah, seiring penyesuaian anggaran fiskal, guna mempercepat peningkatan kualitas pengelolaan sampah.
Menteri menyampaikan permasalahan sampah merupakan isu nasional yang memerlukan penanganan serius. Secara nasional sekitar 74 persen sampah masih belum terkelola dengan baik, sementara sekitar 70 persen TPA masih menerapkan sistem open dumping sehingga perlu ditransformasikan menuju sistem pengelolaan yang lebih ramah lingkungan.
Elzadaswarman menyambut positif arahan tersebut dan menilai sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
“Arahan pemerintah pusat menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memperkuat pengelolaan sampah dari hulu. Sinergi yang baik antara pusat, provinsi, dan daerah akan menjadi kunci keberhasilan terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyampaikan pemerintah provinsi terus mendorong pengurangan sampah dari sumbernya melalui penciptaan sampah, pemanfaatan kembali, dan daur ulang. Pemprov Sumatera Barat juga meluncurkan Buku Saku 101 Pengolahan Sampah serta menargetkan penerapan program zero waste di seluruh organisasi perangkat daerah sebagai bagian dari strategi mewujudkan Sumbar Bebas Sampah 2029.
Di akhir kegiatan, Elzadaswarman mengajak seluruh masyarakat berperan aktif mengurangi, memilah, dan mengelola sampah sejak dari rumah tangga sebagai langkah nyata mendukung terwujudnya Sumbar Bebas Sampah 2029.
“Kami mengajak seluruh masyarakat menjadikan pengelolaan sampah sebagai gerakan bersama. Ketika setiap rumah tangga mulai mengurangi sampah dari sumbernya, target Sumbar Bebas Sampah 2029 akan lebih cepat tercapai,” tutupnya.