Latest Post

Pasaman (Rangkiangnagari) - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman tahun anggaran (TA) 2022 berjumlah Rp 1,088 triliun. Anggaran tersebut turun dari APBD murni tahun 2021 yang disahkan Rp1, 126 triliun.

"Ya benar, APBD Kabupaten Pasaman tahun 2022 mengalami penurunan sedikit dari APBD murni 2021 lalu. Penurunan APBD ini tidak hanya terjadi di daerah kita, namun juga terjadi di Kabupaten/kota lainnya," ujar Bupati Pasaman, Benny Utama usai menghadiri rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan Rancangan APBD Kabupaten Pasaman tahun anggaran 2022, di Gedung Syamsiar Thaib Lubuksikaping, Rabu (24/11/2021) malam. 

Benny Utama mengungkapkan, salah satu program prioritas Pasaman pada 2022 mendatang adalah, sesuai visi misi Pemerintah daerah kabupaten Pasaman yang telah dituangkan dalam RPJMD 2021-2026 mendatang. 

Adapun, 10 program prioritas pada tahun 2022 mendatang kita fokuskan itu diantaranya adalah, Pasaman sehat. Dalam program Pasaman sehat itu, salah satu wujudnya yakni tidak ada lagi masyarakat Pasaman yang sakit tidak bisa berobat. 

"Nanti, di 2022 mendatang, masalah kesehatan masyarakat Pasaman akan dijamin oleh pemerintah melalui BPJS, yang biayanya akan ditanggung oleh pemerintah pusat, provinsi dan APBD Pasaman tahun 2022. Untuk menjamin kesehatan masyarakat Pasaman itu, pemerintah daerah telah menganggarkan biayanya lebih kurang sekitar Rp. 46 miliar," Kata Bupati. 

Selanjutnya, program Pasaman Cerdas. Salah satu wujud kepedulian pemerintah terhadap warganya dalam program Pasaman cerdas itu, adalah pendidikan sekolah gratis mulai dari sekolah tingkat SD hingga SLTA.

"Terkait program pendidikan gratis yang akan kita laksanakan itu, kita sudah menjalin MoU dengan pemerintah provinsi Sumatera Barat yakni antara Bupati Pasaman dengan Gubernur Sumbar. Tindak lanjutnya, nanti akan dilaksanakan antara Dinas Pendidikan provinsi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman. Program pendidikan gratis ini, dilaksanakan dalam rangka mengejar Indeks Prestasi Manusia (IPM) kita yang masih jauh dibawah Kabupaten/kota lainnya yang ada di Sumbar," terangnya. 

Selain itu kata Benny, untuk menuju Pasaman cerdas itu, di Pasaman nanti juga akan dibangun Kampus UNP di Kecamatan Tigo Nagari, dan Universitas Muhammaddiyah di Kecamatan Mapattunggul. 

Kemudian, pemerintah daerah juga akan melaksanakan program Pasaman terakses. Dalam program ini, pemerintah daerah akan terus memacu pembangunan daerah pinggir di lima kecamatan di daerah ini melalui berbagai program yang sumber dananya mulai dari DAU, DAK dan APBD 2022 mendatang. 

"Pada 2022 mendatang, pemerintah daerah akan melanjutkan pembangunan jalan di daerah Hulu Layang Kecamatan Mapat Tunggul Selatan. Pembangunan jembatan di daerah Muaro Tais Kecamatan Mapattunggul, Tidak itu saja, jalan perkotaan juga akan ditingkatkan seperti Jalan Sitombol - Kampung Sumua, dan Jalan Padang Galanggang yang sudah banyak hancur juga akan dilanjutkan pembangunannya. Intinya, secara bertahap pembangunan di daerah terisolir dan perkotaan di Pasaman akan dibenahi kedepan, " bebernya. 

Menurut Bupati, salah satu porsi APBD Kabupaten Pasaman tahun 2022 mendatang seperti di Bidang Bina Marga Dinas PUTR Pasaman untuk belanja modalnya jauh mengalami peningkatan.

"Tahun 2022 nanti, Bidang Bina Marga anggarannya naik sekitar Rp160 miliar, dibanding tahun 2021 yang hanya Sekitar Rp120 miliar. Hotmik, melalui DAK tahun 2021 anggarannya hanya sekitar Rp20 miliar, namun pada tahun 2022 mendatang naik menjadi Rp35 miliar, dan ditambah lagi dari dana APBD Pasaman sekitar Rp15 miliar. Jadi diperkirakan untuk Hotmik saja tahun 2022 mendatang anggaran keseluruhannya hampir mencapai Rp. 50 miliar. Dengan dana tersebut, diperkirakan sekitar 25 kilo meter jalan di Pasaman yang akan terhotmik nantinya, " tambahnya. 

Disamping masalah infrastruktur jalan, Pasaman juga akan fokus pada program pengembangan pariwisata. "Secara bertahap, pengembangan kawasan wisata di Pasaman ini akan kita tingkatkan, sehigga nanti akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah," tegasnya. 

Tidak itu saja, Bupati Benny juga menyampaikan program dibidang keagamaan juga akan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah di 2022 mendatang." Alokasi anggaran untuk guru MDA/TPQ/TPSQ, juga sudah dianggarkan di APBD tahun 2022 mendatang. Ditambah lagi untuk insentif guru PAUD di Pasaman juga sudah dianggarkan," jelas Bupati. 

Lebih jauh kata Bupati, program bidang pertanian juga menjadi perhatian khusus oleh pemerintah daerah." Pemerintah nanti akan mendorong masyarakat yang bergerak dibidang pertanian, dan itu akan dilakukan berdasarkan keunggulan lokal, seperti pengembangan lahan perkebunan enau, ditambah lagi tanaman tumpang sari lainnya," tandasnya. 

Selain fokus pada program kegiatan rutin dan prioritas pembangunan, fokus APBD Pasaman tahun 2022 mendatang adalah di penanganan COVID-19, penggenjotan vaksinasi, dan persiapan anggaran bencana alam. "COVID-19 belum berhenti, jadi kita masih akan terus memprioritaskan anggaran penanganan COVID-19," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Benny Utama mengimbau kepada masyarakat Pasaman agar tetap waspada. Meski saat ini tren penularan Covid-19 sudah menurun, namun warga diminta agar tidak euforia dan mengabaikan protokol kesehatan. "Mari kita jaga protokol kesehatan, dengan tetap memakai masker, cuci tangah dan hindari kerumunan," pintanya.

Informasi yang dihimpun Rakyat Sumbar bahwa, dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman  tahun anggaran (TA) 2022 berjumlah Rp 1,088.919. 864.752 itu, Pendapatan Daerah Rp.1,032.852.142.323.

Belanja Rp.1,079. 919.864.752.- dengan total surplus sebesar Rp.47.067. 722.429. 

Pembiayaan Daerah yaitu :- Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp. 56,067.722.429.- Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp9. 000,000,000.- dengan pembiayaan netto sebesar Rp47. 067.722.429. (Tio).

PAYAKUMBUH (RangkiangNagari) - Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) memilih 5 kelurahan sebagai pilot project kelompok ketahanan keluarga.

Kepala DP3AP2KB Kota Payakumbuh AH Agustion didampingi Kabid Pemberdayaan Perempuan Erma Yunita ketika ditemui di kantornya, Kamis (25/11), menyampaikan 5 kelurahan ini adalah perwakilan 1 dari masing-masing kecamatan, ada Kelurahan Tiakar, Balai Panjang, Subarang Batuang, Ompang Tanah Sirah, dan Padang Sikabu.

Di tiap kelurahan ini dibentuk kepengurusan kelompok ketahanan keluarga dari tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh adat dan tokoh agama, LPM, PKK, Karang Taruna, dan Bundo Kanduang. Karena terdiri dari berbagai lembaga, maka diperlukan sinergisitas dalam perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini.

“Kita berharap bisa terus menambah wawasan ibu-ibu muda agar mereka bisa menjalankan peran dengan baik sebagai ibu rumah tangga, jangan sampai mereka tidak diberdayakan, karena dalam ketahanan keluarga ibu-ibu harus punya ilmu dan potensi, agar rumah tangganya harmonis,” kata Agustion.

Agustion menjelaskan, kenapa dilaksanakan sosialisasi parenting kepada ibu-ibu muda karena di beberapa daerah lain bisa dilihat maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga, pedofilia, hingga masalah lainnya. Dirinya berharap hal ini bisa dicegah, kalau bisa tidak pernah terjadi di kota yang saat ini dipimpin oleh Wali Kota Riza Falepi.

“Kita juga menguatkan ketahanan keluarga dari pengaruh negatif globalisasi informasi yang tidak bisa dibendung, apalagi setiap orang telah memiliki media sosial. Maka perlu pengawasan yang kuat dan bijak menyikapi sisi positif dan negatif dalam memanfaatkan media sosial,” tukuknya.

Dalam hal ini, bersama P2TP2A dan Forkomdapuspa yang diketuai oleh Machdalena Erwin Yunaz turut menyampaikan materi terkait sinegisitas kegiatan pemberdayaan masyarakat.

“Di setiap kelurahan sebagai pilot project ketahanan keluarga ini kita juga memberikan bekal ilmu peningkatkan ekonomi perempuan dengan pelatihan budi daya jamur tiram oleh Noviantini dan Yurnalis dari Kampung Jamur Payolinyam,” tutup Agustion.

Sementara itu, Noviantini dalam pemaparannya saat menjadi narasumber menjelaskan selama beberapa tahun dirinya dan warga Payolinyam membudi dayakan jamur, memang dapat mengangkat perekonomian keluarga, bahkan permintaan pasar yang cukup tinggi dan itu belum terpenuhi oleh pembudi daya jamur tiram di Kota Payakumbuh.

“Makanya kami mengajak ibu-ibu untuk berbudi daya jamur tiram, selain mudah dan murah, hasilnya menjanjikan,” kata Noviantini yang telah memproduksi jamur olahan seperti rendang jamur, jamur krispi, bakso jamur, dan lainnya.

 

#Rn

PAYAKUMBUH (RangkiangNagari) - Upaya Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam mencegah stunting dan mempercepat penurunan resiko stunting terus gencar dilakukan.

Meski Kota Payakumbuh pada tahun 2021 bukan merupakan daerah lokus stunting, namun untuk tahun 2022, Kota Payakumbuh termasuk daerah Intevensi Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting bersama daerah lainnya se Indonesia.

Angin segar datang bersamaan dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, sehingga meski anggaran ABPD di dinas terbatas, bisa tetap melaksanakan percepatan penurunan stunting di lapangan dengan didukung oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai pembina melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menurut Kepala DP3AP2KB Kota Payakumbuh AH Agustion didampingi Kabid PPKB Yunimar alias Amak saat ditemui media di kantornya, Kamis (25/11), menyampaikan daerah dibina oleh BKKBN sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, memiliki tugas untuk melaksanakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

“Program ini namanya telah berubah menjadi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana atau yang disingkat menjadi BANGGA KENCANA,” kata Agustion.

Ditambahkan mantan Kadis Pendidikan Kota Payakumbuh itu, program ini harus dapat mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dan lingkungan hidup, serta meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa tenteram dan harapan masa depan yang lebih baik atau mandiri dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

“Dalam upaya penurunan stunting peran keluarga merupakan sesuatu yang perlu dioptimalkan. Keluarga perlu memperhatikan periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam pencegahan stunting. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pendampingan kepada keluarga berisiko stunting yaitu terhadap calon pengantin, pendampingan kepada ibu hamil, pendampingan kepada ibu pasca persalinan atau ibu menyusui dan pendampingan kepada bayi baru lahir hingga usia 2 tahun,” jelasnya.

DP3AP2KB Kota Payakumbuh melalui Bidang PPKB juga telah melaksanakan pembentukan kader pendamping keluarga yang berisiko stunting yang di SK kan oleh masing-masing kelurahan sejak 1 Oktober 2021 lalu.

Berdasarkan ketetapan Pewakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Kota Payakumbuh maksimal bisa membentuk kader dengan jumlah 92 tim. Pada masing-masing tim terdiri dari 3 orang, 1 orang bidan pembina wilayah, 1 orang dari kader PKK, dan 1 orang dari Kader IMP/KB.

Setelah membentuk Kader, kemudian tim Fasilitator Kota yang terdiri dari TP PKK tingkat Kota, Dinas P3AP2KB, Kordinator PKB Lapangan dan Non PNS, dan Organisasi IBI dengan jumlah sebanyak 13 orang dilatih menjadl fasilitator tingkat kota, yang selanjutnya akan melaksanakan orientasi terhadap Kader Pendamping.

“Mereka mengikuti traning of trainer (TOT) Fasilitator sebagai pelatih kader pendamping keluarga dan dilatih oleh fasilitator tingkat Provinsi Sumatera Barat,” kata Agustion.

Agustion menerangkan, sesuai jadwal, kegiatan kali ini adalah eksekusi dari program orientasi kader pendamping yang dimulai pada tanggal 17 sampai 25 November 2021 yang dibagi 6 Angkatan, yang berjumlah sebanyak 276 orang atau 92 tim.

“Peserta adalah kader pendamping keluarga yang melaksanakan pendampingan kepada sasaran Calon Berisiko Stunting. Calon yang berisiko terjadinya stunting adalah, Catin (Calon Pengantin), Calon Ibu Hamil sampai Pasca bersalin, serta Bayi dan Balita usia 0-59 Bulan,” pungkasnya.

Ditambahkan Agustion, kader-kader ini dilatih memakai aplikasi yang telah diluncurkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada September lalu. Namanya Aplikasi Elektronik Siap Nikah Dan Hamil atau Elsimil. Hal tersebut bertujuan, untuk menekan kasus stunting yang diawali dari pasangan calon pengantin.

Aplikasi Elsimil berfungsi sebagai alat skrining kondisi calon pengantin, yang menghubungkan calon pengantin dengan petugas pendamping, media edukasi tentang kesiapan menikah dan hamil dan alat pantau kepatuhan calon pengantin dalam melakukan treatment peningkatan status gizi.

“Di Indonesia ada sebanyak 14 provinsi termasuk Bali, Kupang, Aceh dan Banyuwangi yang telah melakukan uji coba terhadap aplikasi Elsimil,” pungkas Agustion.

 

#Rn

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.