SAWAHLUNTO (RangkiangNagari) – Praktik politik uang masih tetap teratas di Indeks Kerawanan (IKP) Pemilu 2019 di Sawahlunto. Tak beda di Pilkada 2018, praktek politik uang juga di peringkat teratas.
Hal itu dikemukakan Komisioner Divisi Sosialisasi dan Pencegahan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sawahlunto Fira Hericel dalam acara Fasilitasi, Publikasi dan Supervisi Pengawasan Pemilu 2019 di Hotel Ombilin, Minggu (24/2).
Ia mengatakan, bagi Bawaslu hasil survei indek kerawanan pemilu untuk mengurangi terjadinya politik uang. Jadi, hasil IKP dijadikan sebagai langkah antisipasi. Meski begitu, potensi kerawanan lain perlu pula diantisipasi, misalnya, pemilih ganda, data pemilih tidak valid dan adanya pemilih tidak dikenal.
Sementara itu Ketua Bawaslu Dwi Murini mengemukakan, aparatur sipil negara berpolitik praktis dan memperlihatkan tidak netral di Pemilu 2019 masih terjadi di kota ini. “Kami merekomendasikan 2 ASN ke Komisi Aparatur Sipil Negara karena tidak netral dan memposting dukungannya terhadap salah satu pasangan calon presiden di media sosial, “ujar Dwi Murini.
Hal itu dikemukakan Komisioner Divisi Sosialisasi dan Pencegahan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sawahlunto Fira Hericel dalam acara Fasilitasi, Publikasi dan Supervisi Pengawasan Pemilu 2019 di Hotel Ombilin, Minggu (24/2).
Ia mengatakan, bagi Bawaslu hasil survei indek kerawanan pemilu untuk mengurangi terjadinya politik uang. Jadi, hasil IKP dijadikan sebagai langkah antisipasi. Meski begitu, potensi kerawanan lain perlu pula diantisipasi, misalnya, pemilih ganda, data pemilih tidak valid dan adanya pemilih tidak dikenal.
Sementara itu Ketua Bawaslu Dwi Murini mengemukakan, aparatur sipil negara berpolitik praktis dan memperlihatkan tidak netral di Pemilu 2019 masih terjadi di kota ini. “Kami merekomendasikan 2 ASN ke Komisi Aparatur Sipil Negara karena tidak netral dan memposting dukungannya terhadap salah satu pasangan calon presiden di media sosial, “ujar Dwi Murini.
#Ryan