Bahas "Good Governance "Keuangan Daerah, Reydonnizar Moenek tampil Memukau


Reydonnizar Moenek ketika menyampaikan materi dihadapan peserta diskusi literasi " good governance"


Padang (RangkiangNagari) - DPD RI menggelar diskusi literasi dengan tema “Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah” yang juga merupakan judul buku tulisan DR. Drs. Reydonnyzar Moenek, M.Devt.M dan DR. H. Dadang Suwanda, SE, M.M M.Ak, Ak, CA.

Acara ini merupakan kerjasama antara Perpustakaan DPD RI dengan Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan mengambil tempat di Aula Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas (Kampus Merah), Padang (10/12).

Dihadiri dua ratus lebih undangan yang terdiri dari para Dosen dibeberapa perguruan tinggi di Sumbar, ASN, mahasiswa Unand, IPDN Kampus Bukittinggi dan pemerhati Good Governance Kota Padang.

Acara ini menghadirkan Sekjen DPD RI Dr. Drs. Reydonnyzar Moenek, M.Devt.M atau yang akrab disapa Donny Moenek sebagai pembicara utama. Narasumber lainnya yakni Wali Kota Padang H. Mahyedi Ansharullah, S.P, Wali Kota Pariaman Dr. Genius Umar, S.Sos, M.Si. Direktur IPDN Kampus Bukittinggi Dr. Tun Huseno, M.Si dan pakar hukum Unand Dr. Yuslim, S.H, M.H dengan Moderator Dr. Hengki Andora, SH, LLM.

Ketua Panitia, Kepala Bagian Kearsipan Perpustakaan DPR RI Empi Muslion, M.T, M.Sc dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan kegiatan diskusi literasi pada hari ini adalah untuk menyebarkan dan mendialektikakan ilmu pengetahuan yang ada dalam karya ilmiah, agar dapat berfaedah bagi banyak orang, dan bermanfaat dalam membuka pikiran dan cakrawala baru pengembangan teori dan praktik ilmu pengetahuan yang terus berkembang, “Apalagi di tengah pusaran zaman revolusi 4.0 saat ini, yang sarat dengan lompatan teknologi digital dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, yang mau tidak mau akan menerobos dan merubah masuk dalam paradigma dan praktek tata kelola pemerintahan.” kata Empi  Muslion yang merupakan lulusan Universite Lumiere Lyon 2-Perancis.

Dekan fakultas hukum Universitas Andalas Dr. Busyra Azeri, SH, MH, yang hadir membuka acara mengatakan rasa terima kasihnya atas kepercayaan yang diberikan DPD RI untuk menjalin kerja sama dengan Fakultas Hukum Unand, “kalau saya bertemu dengan Pak Sekjen ini, saya terkenang saat beliau masih menjadi Pj Gubernur Sumbar tahun 2015-2016 di mana kami sering melakukan diskusi dan kerja sama. Rupanya saat ini, beliau masih ingat dengan Sumatera Barat. Semoga dengan buku yang beliau tulis dan pemaparan yang disampaikan hari ini dapat memberikan pencerahan bagi kita semua dan Sumatera Barat umumnya.”

Reydonnyzar "Donny" Moenek memukau para peserta diskusi literasi dengan paparannya yang merupakan intisari dari buku Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Donny Moenek dengan data data angka dan fakta yang akurat menyampaikan betapa Sumatera Barat jauh tertinggal dari daerah lain dalam menggali potensi sumber pendapatan daerahnya.
Perlu terobosan, ide ide cemerlang dalam pengelolaan keuangan daerah. Daerah tidak bisa lagi dikelola dengan cara cara tradisional mengharapkan pajak dan retribusi daerah atau mengharap turunnya dana perimbangan. Perlu adanya management asset, management fiskal, penguatan sumber daya manusia dan penegakkan hukum yang tegas jika terjadi penyimpangan.

Walikota Pariaman Genius Umar, mengatakan "Donny Moenek yang mendidik saya hingga seperti sekarang ini”
Genius memaparkan bagaimana Pariaman dengan PAD yang kecil tapi mampu berselancar dengan segala visi dan inovasi, melakukan pendekatan dan menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat, memajukan pariwisata, membangun kota yang berkonsep water front city serta healty city.

Sementara itu Walikota Padang Mahyeldi Asharullah, mengatakan bahwa masyarakat madani sebagai good governance. Mahyeldi juga menyoroti bagaimana tata kelola keuangan di Kota Padang.

Pakar Hukum Unand Yuslim memaparkan mengenai good governance dalam kaitannya dalam hukum dan demokrasi. Equality-Freedom-Good Governance. Ia mengikat pemerintah tapi hak pada masyarakat. “Persoalan keuangan terlalu banyak diselesaikan dalam kasus pidana. Sementara yang administrasi diabaikan, oleh karena itu, dalam good governance intinya adalah hak rakyat dalam berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Dalam acara diskusi literasi ini, beberapa LSM, Wartawan dan mahasiswa sangat mengapresiasi dan menyambut dengan positif ditengah kegersangan dialog dan dialektika para tokoh tokoh di Sumatera Barat.

Apalagi menyonsong Pilkada Gubernur Sumatera Barat 2020 ini sudah selayaknya, perguruan tinggi mengambil tempat dan membentang altar membedah pokok pokok pikiran, gagasan, ide visi dan konsep para generasi minang untuk menakhodai Sumatera Barat kedepan menjadi Propinsi yang maju dan sejahtera.

Acara ditutup dengan penyerahan buku oleh Donny Moenek kepada narasumber dan peserta dengan antrinya peserta meminta tanda tangan sang penulis Donny Moenek.

Diskusi Literasi seperti ini sepantas dan selayaknya dilakukan oleh Perguruan Tinggi sebagai dapur penguji dan penyebar nilai nilai substansial para tokoh yang ingin menjadi kepala daerah.

(R/BB)
Labels: ,
[blogger]

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.