PADANG (RangkiangNagari) – Sebanyak 8 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov Sumba diketahui tidak masuk hari pertama pascalibur lebaran. Mereka terancam dikenakan sanksi sesuai dengan aturan disiplin pegawai.
“Benar ada 8 orang tanpa keterangan, nanti pimpinan masing-masing akan menindaklanjuti, tentu ada alasan mendasar,” sebut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbar Ahmad Zakri, Senin (9/5).
Dikatakan terkait sanksi bagi pegawai tak masuk tanpa keterangan akan diberikan atasan masing-masing. Sanksinya bertingkat, bisa teguran atau sanks administrasi.
Data BKD Sumbar, mencatat tingkat kehadiran pegawai di lingkungan Pemprov Sumbar mencapai 97 persen. Dengan rincian, darj 46 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebanyak sebanhak 17 orang sakiyli, izin 5 orang dan cuti sebanyak 75 orang.
Dari angka itu juga terdapat sebanyak 10 orang menjalani pendidikan, 8 orang tak hadir tanpa keterangan. Total pegawai yang hadir 3.798 orang, jumlah itu tidak masuk pegawai rumah sakit.
Tidak WFH
Sebagaimana arahan dari Pemerintah Pusat, pegawai Pemprov Sumbar tidak memberlakukan sistem kerja dari rumah (Work From Home). Semua pegawai Pemprov Sumbar semuanya masuk bekerja seperti biasa.
Hal itu ditegaskan Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Kominfotik) Sumbar, Jasman Rizal. ” Tidak, kita tidak memberlakukan WFH,” jawabnya.
Untuk memastikan kehadiran PNS, Pemrov Sumbar memberlakukan sistem silang dalam inspeksi mendadak (sidak). Masing-masing OPD akan disidak oleh Kepala OPD lainnya, bukan kepala OPD itu sendiri.
Sebelumnya, Gubernur Mahyeldi menjadi pembina apel gabungan dihari pertama masuk kerja pascalibur lebaran Idul Fitri 1443 H, di Halaman Kantor Gubernur Sumbar, Senin (9/5) pagi.
Dalam arahannya, gubernur menginstruksikan kepada seluruh unsur pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi Sumbar untuk kembali bekerja dengan niat ikhlas memberikan yang terbaik untuk keluarga, pekerjaan dan daerah.
“Selamat kembali bertugas di tempat kerja masing-masing setelah libur lebaran yang cukup panjang untuk membayar lebaran dua tahun yang lalu. Pemerintah cukup arif dengan memanjangkan libur. Kembalilah fokus melaksanakan tugas dan fungsi kita,” katanya.
Lebih lanjut gubernur mengapresiasi berbagai langkah antisipasi dan kinerja OPD selama libur lebaran yang secara umum menjadikan mudik lebaran berjalan relatif lancar dan aman. Terutama dengan adanya hotline pengaduan serta SMS Gateway oleh Dinas Kominfotik yang sangat membantu pemudik.
Gubernur juga apresiasi akses jalan-jalan utama di Sumbar yang semakin lebar karena telah dibersihkan dari rumput liar dan lainnya sehingga membantu mengurai kemacetan.
“Lebaran tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Kita punya hotline pengaduan dan sms gateway, kerjasama Diskominfotik Sumbar dengan Telkomsel yang dapat tanggapan positif dari masyarakat. Terimakasih juga pada Dinas BMCKTR yang sudah merapikan pinggiran jalan,” tambahnya.
#Rn