Rangkiang Nagari | Portal Berita

JAKARTA (RangkiangNagari) – Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Khoirizi kembali bersilaturahim dengan Duta Besar Arab Saudi di Jakarta, Esham Altsaqafi. Khoirizi berharap jemaah umrah Indonesia bisa segera mendapat kesempatan untuk diberangkatkan.

Menurutnya, penanganan Covid-19 di Indonesia terus membaik. Jemaah umrah Indonesia juga siap untuk mengikuti prokes yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.“Kami berharap pemerintah Arab Saudi segera mencabut suspen dan memberi kesempatan kepada jemaah umrah Indonesia untuk bisa berangkat ke Tanah Suci,” terang Khoirizi di Jakarta, Rabu (22/9/2021). Ikut hadir, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Nur Arifin, Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Bagus Hendraning Kobarsih, dan Kepala Pusat Kesehatan Haji Budi Silviana.

“Ada lima negara pengirim jemaah umrah terbanyak, yaitu Pakistan, Indonesia, India, Turki, dan Mesir, yang belum bisa mengirimkan jemaah umrahnya. Kami berharap jemaah umrah Indonesia diprioritaskan untuk bisa segera diberangkatkan,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Plt Dirjen PHU menyampaikan salam Menag Yaqut Cholil Qoumas dan ucapan selamat National Day Arab Saudi ke-91 yang diperingati setiap 23 September.

Dubes Arab Saudi Esham Altsaqafi kembali menegaskan bahwa Saudi tidak pernah melarang umat Islam Indonesia untuk melaksanakan umrah. Menurutnya, pengaturan dilakukan semata dalam rangka mengatasi pandemi. Apalagi, hubungan Arab Saudi dan Indonesia juga sangat baik.

Esham mengaku baru saja melaporkan kepada otoritas Arab Saudi bahwa kasus Covid-19 di Indonesi sudah mulai melandai. Menurutnya, informasi ini dia sampaikan agar menjadi pertimbangan bagi pemerintah Arab Saudi

Dubes Arab Saudi menambahkan, meski penyelenggaraan umrah sudah dibuka sejak Muharam 1443H untuk beberapa negara, namun peminatnya masih sepi, hanya sekitar 1000 – 1500 orang. Dia mengatakan hal ini disebabkan prosedur penyelenggaraan umrah yang sangat ketat, demi mencegah penyebaran pandemi.

#Rn

PADANG (RangkiangNagari) – Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kejati Sumbar) meminta proses pembebasan lahan untuk tol Padang-Sicincin yang merupakan proyek strategis nasional itu diteliti.

“Kami ingatkan kepada pemerintah serta tim terkait pembebasan lahan supaya hati-hati dan teliti dalam proses membebaskan lahan,” kata Asisten Intelijen Kejati Sumbar, Mustaqfirin di Padang, Kamis (23/9).Jangan sampai, katanya uang ganti rugi lahan untuk pembangunan jalan tol yang notabene adalah uang negara tersebut salah sasaran atau salah alamat.

Sehingga uang ganti rugi itu diterima oleh pihak-pihak yang sebenarnya tidak berhak menerima ganti rugi.

Apalagi saat ini pemerintah pusat baru-baru ini kembali menambah anggaran sebesar Rp300 miliar untuk pembangunan tol.

“Oleh karena itu kami ingatkan kepada pemerintah beserta tim hati-hati saat validasi serta verifikasi kepemilikan lahan,” katanya.

Pihak Kejati Sumbar berkaca pada kasus dugaan korupsi ganti rugi lahan tol Padang-Pekanbaru yang tengah disidik pihaknya saat ini.

Kasus itu terjadi di lahan yang berada di kawasan taman kehati Kecamatan Parit Malintang, Kabupaten Padangpariaman.

Demi pelaksanaan proyek jalan tol negara telah membayarkan ganti rugi terhadap lahan-lahan yang terpakai untuk pembangunan.

Hanya saja di kawasan taman kehati Parit Malintang ditemukan indikasi bahwa penerima ganti rugi bukanlah yang berhak sebagai penerima dengan nilai mencapai Rp300 miliar.

Sebab belakangan diketahui lahan itu tercatat sebagai aset milik pemerintah daerah, sedangkan yang menerima ganti rugi adalah orang per orang.

“Karena itu perlu teliti saat validasi dan verifikasi, jika sudah dilakukan secara teliti namun masih terjadi pennyimpangan karena pemalsuan data kepemilikan misalnya, maka itu ranah aparat penegak hukum,” katanya.

Pada bagian lain, Mustaqfirin menegaskan bahwa penyidikan pihaknya tidak akan menghambat pengerjaan tol, karena berfokus pada masalah pembayaran ganti rugi lahan.

“Pemrosesan ini bagian dari upaya kejaksaan dalam mendukung proyek tol sebagai proyek strategis nasional, jangan sampai ada pihak tak bertanggung jawab yang mengambil keuntungan pribadi dan merugikan keuangan negara,” katanya.

#Rn