Rangkiang Nagari | Portal Berita

SOLOK (RangkiangNagari) - Tim SAR menemukan jenazah seorang laki-laki yang diduga merupakan korban bencana banjir bandang (galodo) di aliran sungai Jorong Kayu Aro, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Jumat (25/9/2026) sekitar pukul 10.45 WIB.

Jenazah ditemukan di kawasan aliran sungai di sebelah permukiman Pemda, tepatnya di belakang Kantor PU Komplek Bupati. Penemuan tersebut merupakan hasil pencarian yang dilakukan sejak Rabu (23/9/2026) oleh personel gabungan dengan menyisir sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi keberadaan korban.

Dalam pencarian tersebut, Tim K9 Polda Sumbar turut dikerahkan untuk membantu penyisiran lokasi. Tim juga menggunakan Radar Lidik Jiwa sebagai salah satu perangkat pendukung dalam upaya mendeteksi keberadaan korban di lokasi yang terdampak material banjir bandang.

Kapolres Solok AKBP Rini Anggraini mengatakan, pencarian dilakukan secara intensif hingga akhirnya jenazah berhasil ditemukan pada hari ketiga pencarian.
“Alhamdulillah, hari ini telah ditemukan jenazah berjenis kelamin laki-laki di belakang Kantor PU Komplek Bupati. Pencarian telah dilaksanakan mulai hari Rabu dan pada hari ketiga dibantu oleh Tim K9 Polda Sumbar serta alat Radar Lidik Jiwa hingga jasad tersebut berhasil ditemukan,” ujar AKBP Rini Anggraini.

Usai ditemukan, jenazah kemudian dievakuasi untuk menjalani pemeriksaan dan proses identifikasi. Tim DVI Polda Sumbar melakukan pemeriksaan untuk memastikan identitas korban sesuai prosedur yang berlaku.

“Untuk saat ini, jasad tersebut sedang dalam proses pemeriksaan oleh DVI Polda Sumbar dengan disaksikan oleh warga masyarakat dan keluarga. Keluarga juga menyampaikan terima kasih atas ditemukannya jenazah yang selama ini dicari,” jelasnya.

AKBP Rini menegaskan bahwa identitas jenazah belum dapat dipastikan dan masih menunggu hasil pemeriksaan dari Tim DVI Polda Sumbar. Kepastian identitas akan disampaikan setelah seluruh proses identifikasi selesai.
Sementara itu, Dirsamapta Polda Sumbar AKBP Andre Anas mengatakan, pencarian dilakukan dengan mengerahkan personel dan anjing pelacak K9 untuk menyisir sejumlah lokasi yang dinilai memiliki kemungkinan menjadi titik keberadaan korban.

“Pencarian ini kami lakukan secara maksimal dengan mengerahkan Tim K9 serta berkoordinasi dengan personel Polres Solok, masyarakat dan keluarga korban. Korban akhirnya berhasil ditemukan dan selanjutnya dievakuasi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut,” ujar AKBP Andre Anas.
Ia mengatakan, koordinasi antara personel kepolisian, masyarakat dan keluarga korban menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pencarian. Informasi yang diberikan masyarakat dan keluarga turut membantu tim dalam menentukan titik-titik penyisiran di lapangan.

Kabidhumas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel, masyarakat dan keluarga korban yang turut mendukung proses pencarian hingga jenazah berhasil ditemukan.
“Polda Sumbar terus memberikan dukungan dalam proses pencarian dan penanganan korban bencana, termasuk dengan mengerahkan personel dan kemampuan khusus Tim K9. Selanjutnya, proses identifikasi dan pemeriksaan dilakukan sesuai ketentuan,” ujar Kombes Pol Susmelawati Rosya.
Ia menambahkan, Polda Sumbar bersama jajaran dan seluruh unsur terkait akan terus mendukung setiap tahapan penanganan pascabencana, mulai dari pencarian, evakuasi hingga proses identifikasi korban.

“Polri akan terus berkoordinasi dengan seluruh unsur terkait dalam setiap tahapan penanganan bencana, dengan mengedepankan keselamatan personel, korban maupun masyarakat serta memastikan seluruh proses berjalan secara humanis dan profesional,” pungkasnya.

AROSUKA (RangkiangNagari) - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau sejumlah infrastruktur dan fasilitas publik yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Jumat (25/9/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi infrastruktur yang terdampak bencana sekaligus memastikan proses pemulihan dan perbaikan dapat segera dilakukan.

Dalam kunjungannya, Wapres menekankan agar pemulihan akses utama dan infrastruktur terdampak dipercepat.

Hal ini dinilai penting untuk menjaga mobilitas dan keselamatan masyarakat, sekaligus memastikan distribusi bantuan serta pelayanan pemerintahan dapat kembali berjalan.
“Prioritas sekarang, akses utama harus segera pulih. Kita pastikan jalur yang digunakan masyarakat aman, sehingga mobilitas warga, distribusi bantuan, dan pelayanan pemerintahan bisa kembali berjalan. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas,” ungkapnya.

Saat meninjau Jembatan Arosuka yang menjadi salah satu akses penghubung Kota Padang dan Kabupaten Solok, Wapres menginstruksikan agar kebutuhan sarana dan prasarana jembatan, termasuk ruas jalan di sekitarnya yang terdampak banjir, segera ditangani.
“Akses utama jalan dan jembatan harus dipulihkan secepat mungkin. Utamakan juga aspek keselamatan warga yang melintas,” tegasnya.

Dari infrastruktur penghubung antardaerah, peninjauan kemudian dilanjutkan ke fasilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Saat mengunjungi Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Solok yang turut terdampak banjir bandang, Wapres meminta dilakukan pendataan secara menyeluruh terhadap fasilitas pemerintahan yang mengalami kerusakan.

Banjir bandang yang terjadi pada Senin malam (21/9/2026) dilaporkan merusak sedikitnya 12 bangunan perkantoran di wilayah Kabupaten Solok.
Pendataan diperlukan untuk menentukan bentuk penanganan berdasarkan tingkat kerusakan dan tingkat urgensinya.

Wapres juga menegaskan agar kerusakan fasilitas pemerintahan tidak sampai menghambat pelayanan kepada masyarakat.

“Untuk fasilitas penyelenggaraan pemerintahan yang terdampak, segera didata, mana yang membutuhkan penanganan darurat, mana yang membutuhkan perbaikan permanen. Hal yang paling penting, pelayanan kepada masyarakat jangan sampai berhenti,” pintanya.

Menurut Wapres, pemulihan pascabencana tidak berhenti setelah air surut. Material banjir berupa lumpur, pasir, batu, kayu hingga longsoran harus segera dibersihkan agar akses masyarakat dapat kembali terbuka.

Pemulihan juga perlu dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi terhadap berbagai sektor terdampak, mulai dari jalan dan jembatan, kawasan permukiman, lahan pertanian, masjid, fasilitas umum hingga kantor pemerintahan.
Langkah tersebut dinilai penting agar aktivitas masyarakat, distribusi bantuan, serta pelayanan publik dapat kembali berjalan secara normal.

Sejalan dengan arahan tersebut, dalam rapat koordinasi penanganan dampak banjir bandang di Posko Utama, Bupati Solok Jon Firman Pandu menyampaikan sejumlah kebutuhan prioritas yang perlu segera ditindaklanjuti pada tahap pemulihan.

Salah satu kebutuhan tersebut adalah pembangunan sabo dam sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana ke depan. Selain itu, pemerintah daerah juga memprioritaskan perbaikan berbagai fasilitas yang terdampak banjir bandang.

“Rencana pembangunan sabo dam ke depan ini penting. Selain itu, perbaikan gedung kantor yang berkaitan dengan pelayanan publik, perbaikan sawah, rumah, dan masjid,” ujarnya.

Percepatan penanganan di berbagai sektor tersebut diharapkan dapat memulihkan akses dan layanan dasar masyarakat, sekaligus mendukung kembalinya aktivitas warga secara bertahap setelah bencana.

SOLOK (RangkiangNagari) - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau kondisi masyarakat dan infrastruktur terdampak banjir bandang di Arosuka, Kabupaten Solok, Jumat (25/9/2026). Gibran didampingi Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy. Peninjauan bertujuan memastikan penanganan darurat dan pemulihan berjalan cepat.

Gibran meminta kebutuhan prioritas masyarakat segera terpenuhi. Kebutuhan itu meliputi kebutuhan dasar, pencarian korban hilang, pemulihan infrastruktur, serta perlindungan kelompok rentan. Ia juga meminta pemerintah daerah mempercepat pendataan warga terdampak yang memiliki cicilan perbankan, termasuk nasabah PNM Mekar dan bank-bank Himbara. Pendataan tersebut menjadi dasar pemberian keringanan melalui skema restrukturisasi selama masa bencana.

"Kita minta pendataan disegerakan, agar segala kebutuhan penanganan dapat dihitung. Termasuk yang terkait cicilan perbankan, kita akan bantu dengan skema restrukturisasi," ucapnya.

Gibran juga menekankan percepatan pemulihan lahan pertanian terdampak. Kabupaten Solok memiliki peran penting dalam produksi pangan Sumbar dan nasional, terutama padi serta bawang. Pemulihan lahan pertanian menjadi bagian penting penanganan pascabencana agar produksi masyarakat kembali berjalan. Ia juga meminta pelayanan publik tetap berjalan, terutama administrasi kependudukan bagi warga yang kehilangan dokumen. Pemerintah diminta memberi perhatian kepada lansia, penyandang disabilitas, anak-anak, serta ibu hamil dalam distribusi bantuan.
Ketersediaan air bersih turut menjadi perhatian. Pemenuhan kebutuhan tersebut penting untuk mencegah penyakit pascabencana. Gibran juga mendorong mitigasi jangka panjang melalui normalisasi sungai dan pembangunan sabo dam. Seluruh rencana rehabilitasi dan rekonstruksi diminta disusun melalui dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Dokumen itu menjadi dasar pemulihan jangka panjang, pembangunan sabo dam, serta kemungkinan relokasi bangunan di kawasan rawan bencana.
Dalam pembangunan hunian tetap, Gibran mengingatkan pemerintah memilih lokasi yang aman dari risiko bencana. Lokasi juga perlu mempertimbangkan kedekatan dengan tempat tinggal sebelumnya serta sumber mata pencaharian warga. Ia mengajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, Forkopimda, relawan, dan masyarakat menjaga kekompakan dalam proses pemulihan.

"Dalam penanganan ini, semua harus bergerak, berkolaborasi," tegasnya.

Mahyeldi mengatakan normalisasi sungai menjadi salah satu prioritas yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Curah hujan di sejumlah wilayah Sumbar masih tinggi. Kondisi itu membuat potensi bencana susulan perlu diantisipasi. "Normalisasi sungai ini yang menjadi prioritas. Walaupun dari Balai juga sudah turun. Curah hujan masih tinggi, seperti yang terjadi di Agam dan Padang. Kalau ada curah hujan dengan intensitas tinggi dan panjang lagi, ini berpotensi akan terdampak," ujarnya.
Pemprov Sumbar telah menyurati seluruh bupati dan wali kota untuk melakukan penyusuran sungai di wilayah masing-masing. Langkah itu bertujuan mengidentifikasi serta membersihkan material penghambat aliran air, seperti kayu tumbang dan material lainnya. Penyusuran melibatkan pemerintah kabupaten dan kota, Forkopimda, relawan, kelompok Siaga Bencana, serta komunitas pencinta alam. BNPB juga memberikan dukungan peralatan, termasuk chainsaw.

Kepala BNPB Suharyanto memastikan pemerintah pusat terus mendampingi Pemprov Sumbar dan Pemkab Solok. Operasi pencarian satu warga yang masih hilang terus dilakukan hingga hari ketujuh sesuai ketentuan dengan melibatkan Basarnas serta unsur terkait. BNPB juga memastikan kebutuhan dasar warga terdampak tetap terpenuhi, termasuk logistik dan kebutuhan khusus pengungsi. Pemerintah menyiapkan dana tunggu hunian Rp600 ribu per keluarga per bulan selama tiga bulan bagi warga dengan rumah rusak berat. Bantuan rumah rusak ringan mencapai Rp15 juta. Rumah rusak sedang mendapat Rp30 juta.
Bupati Solok Jon Firman Pandu melaporkan banjir bandang pada Senin (21/9) menyebabkan satu orang meninggal dunia dan satu orang masih dalam pencarian. Bencana juga menyebabkan satu orang luka berat serta tiga orang luka ringan. Sebanyak 480 warga terdampak. Sebagian warga mengungsi mandiri ke rumah keluarga serta sejumlah lokasi pengungsian. Kerusakan meliputi enam gedung perkantoran kategori berat, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, kendaraan, jembatan, sawah, lahan kering, serta puluhan rumah warga. Total kerugian sementara mencapai sekitar Rp300 miliar.
Pemkab Solok menetapkan status tanggap darurat sejak 22 September hingga 5 Oktober 2026. Penanganan mencakup pencarian korban, evakuasi warga, pengoperasian posko dan dapur umum, pembersihan jalan, sungai, fasilitas pemerintahan, distribusi logistik, pelayanan warga luka, serta koordinasi lintas pemerintahan. Tahap pemulihan merencanakan pembangunan tiga unit sabo dam, perbaikan gedung pelayanan publik, normalisasi sungai, pemulihan sawah dan lahan terdampak, perbaikan rumah, sarana ibadah, jembatan, serta kendaraan dinas. Total kebutuhan anggaran pemulihan diperkirakan mencapai sekitar Rp929 miliar.