PADANG (RangkiangNagari) – Polri mendeteksi ada upaya untuk menyebarkan informasi petakut bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) akan terjadi rusuh (chaos). Informasi itu tujuannya untuk menjadikan orang untuk meninggalkan Indonesia kemudian tidak memilih ke tempat pemungutan suara (TPS).
Penegasan itu disampaikan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Moechgiyarto, pada rapat koordinasi penguatan pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri, Rabu (27/3) di Aula Kantor Gubernur Sumbar.
Dikatakannya, pihaknya telah menerima indikasi penyebaran berita bohong tentang potensi chaos pada saat hari pencoblosan. Hal itu disebarkan oleh oknum untuk memancing ketakutan masyarakat, sehingga tidak datang ke TPS.
“17 April itu hari Rabu, kemudian Kamis hari terjepit, Jumat hari libur kenaikan Isa Almasih, Sabtu dan Minggu libur lagi. Hampir sepekan libur. Indikasinya sudah ada yang menyebar isu kalau Pemilu kacau, agar masyarakat takut, berbondong-bondong keluar dari Indonesia di hari libur panjang itu. Ini yang kita antisipasi,” ungkapnya.
Diungkapkannya, upaya itu guna menghalngi masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Akibatnya, golongan putih (golput) tinggi, sehingga partisipasi pemilih rendah.
Mengantisipasi isu dimaksud, jelas Moechgiyarto, seluruh pihak harus ikut menyuarakan kesuksesan Pemilu berupa ajakan memilih. Tidak saja penyelenggara, pemerintah di daerah juga harus masif mengkampanyekan ajakan memilih. Diantaranya, Babinkatibmas, Babinsa, KPU dan semuang yang terlibat.
“Menciptakan kondisi atau mengajak masyarakat untuk memilih pada 17 April. Bukan mengkondisikan untuk memilih kandidat tertentu, jangan disalahartikan. Polri dan jajaran pemerintah tetap dalam posisi netral,” terangnya.
Sementara terkait, indeks kerawanan Pemilu, Moechgiyarto menjelaskan, Polri telah memetakan wilayah-wilayah rawan. Begitupula dengan bentuk pengamanannya. Bahkan pemetaan dilakukan secara rinci, hingga ke TPS-TPS.
Khusus untuk Sumbar, tingkat kerawanannya sudah mulai turun, dari sebelumnya berada pada tiga besar paling rawan, kini turun menjadi peringkat 26. Dengan turunnya tingkat kerawanan itu diharapkan, semua tetap waspada untuk menjaga pemilu tetap berjalan dengan aman dan damai.
“Mana TPS yang berpotensi konflik, mana yang rawan politik uang, semua sudah dipetakan. Pola pengamanan juga telah diatur, berapa di TPS rawan, berapa di TPS yang tidak rawan. Yakinlah, Polri sudah petakan itu. Tinggal lagi masyarakat ikut menyukseskan dengan datang ke TPS,” tutupnya.
Sementara itu, Guru Besar FAH UIN Syarif Hidayatullah Prof Azyumardi Azra ditemui di Kantor Gubernur Sumbar mengatakan, kampanye hitam dan kampanye negatif tidak akan mengubah perilaku politik orang lain. Atau mengubah perliku orang untuk memilih orang. Hoak tidak akan mengubah jalan pikiran orang. Hoak hanya membuat kegaduhan saja.
“Sebaiknya, orang orang itu berhenti saja, lebih baik menyebarka pesan-pesan yang positif untuk pemilu untuk kemajuan bangsa, dan daerah.
Penegasan itu disampaikan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Moechgiyarto, pada rapat koordinasi penguatan pengawasan netralitas ASN, TNI dan Polri, Rabu (27/3) di Aula Kantor Gubernur Sumbar.
Dikatakannya, pihaknya telah menerima indikasi penyebaran berita bohong tentang potensi chaos pada saat hari pencoblosan. Hal itu disebarkan oleh oknum untuk memancing ketakutan masyarakat, sehingga tidak datang ke TPS.
“17 April itu hari Rabu, kemudian Kamis hari terjepit, Jumat hari libur kenaikan Isa Almasih, Sabtu dan Minggu libur lagi. Hampir sepekan libur. Indikasinya sudah ada yang menyebar isu kalau Pemilu kacau, agar masyarakat takut, berbondong-bondong keluar dari Indonesia di hari libur panjang itu. Ini yang kita antisipasi,” ungkapnya.
Diungkapkannya, upaya itu guna menghalngi masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Akibatnya, golongan putih (golput) tinggi, sehingga partisipasi pemilih rendah.
Mengantisipasi isu dimaksud, jelas Moechgiyarto, seluruh pihak harus ikut menyuarakan kesuksesan Pemilu berupa ajakan memilih. Tidak saja penyelenggara, pemerintah di daerah juga harus masif mengkampanyekan ajakan memilih. Diantaranya, Babinkatibmas, Babinsa, KPU dan semuang yang terlibat.
“Menciptakan kondisi atau mengajak masyarakat untuk memilih pada 17 April. Bukan mengkondisikan untuk memilih kandidat tertentu, jangan disalahartikan. Polri dan jajaran pemerintah tetap dalam posisi netral,” terangnya.
Sementara terkait, indeks kerawanan Pemilu, Moechgiyarto menjelaskan, Polri telah memetakan wilayah-wilayah rawan. Begitupula dengan bentuk pengamanannya. Bahkan pemetaan dilakukan secara rinci, hingga ke TPS-TPS.
Khusus untuk Sumbar, tingkat kerawanannya sudah mulai turun, dari sebelumnya berada pada tiga besar paling rawan, kini turun menjadi peringkat 26. Dengan turunnya tingkat kerawanan itu diharapkan, semua tetap waspada untuk menjaga pemilu tetap berjalan dengan aman dan damai.
“Mana TPS yang berpotensi konflik, mana yang rawan politik uang, semua sudah dipetakan. Pola pengamanan juga telah diatur, berapa di TPS rawan, berapa di TPS yang tidak rawan. Yakinlah, Polri sudah petakan itu. Tinggal lagi masyarakat ikut menyukseskan dengan datang ke TPS,” tutupnya.
Sementara itu, Guru Besar FAH UIN Syarif Hidayatullah Prof Azyumardi Azra ditemui di Kantor Gubernur Sumbar mengatakan, kampanye hitam dan kampanye negatif tidak akan mengubah perilaku politik orang lain. Atau mengubah perliku orang untuk memilih orang. Hoak tidak akan mengubah jalan pikiran orang. Hoak hanya membuat kegaduhan saja.
“Sebaiknya, orang orang itu berhenti saja, lebih baik menyebarka pesan-pesan yang positif untuk pemilu untuk kemajuan bangsa, dan daerah.
#Ryan