PAYAKUMBUH (RangkiangNagari) - Ribut kalender 2020 yang diluncurkan Koperasi TP PKK Payakumbuh, disikapi positif oleh Sekdako Payakumbuh. Sinyalemen adanya pungutan liar dalam penyebarluasan kalender tersebut, diklarifikasi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Drs. Syahnadel Khairi dan Ketua TP PKK Payakumbuh Ny. Henny Riza Falepi.
Sekdako Payakumbuh Rida Ananda, kepada sejumlah wartawan di Balaikota Payakumbuh, Jum’at (6/3), mengaku sudah memanggil staf terkait dengan pengadaan kalender itu. Tidak sebatas itu saja, malahan juga perintahkan auditor Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan dalam pengadaan kalender itu.
Menurutnya, tidak ada paksaan dalam penjualan kalender kepada perangkat daerah. Hanya saja dalam mengajak perangkat daerah berpartisipasi, ada kealpaan stakeholder dan PD penanggung jawab. Sehingga, surat ajakan untuk berpartisipasi, seolah-olah terkesan paksaan terhadap perangkat daerah.
Makanya, surat ajakan berpartisipaai mengambil kalender kepada perangkat daerah, diminta tarik oleh Sekdako Rida Ananda.
“Itu sudah hasil rekomendasi Inspektorat, untuk menarik surat partisipasi tersebut. Saya sudah perintahkan pejabat bersangkutan untuk menarik surat dimaksud,” tegasnya, sebagaimana dilansir semangatnews.com.
Pencetakan kalender itu dilakukan sepenuhnya oleh Koperasi Cemara yang notabanenya binaan TP PKK Payakumbuh. Kalender dicetak dalam jumlah terbatas, hanya 300 eksamplar. Kalender ini diperuntukkan untuk kalangan internal, anggota PKK sendiri.
Namun, karena ingin mensosialisasikan program-program PKK kepada masyarakat dan perangkat daerah di jajaran pemko, makanya timbul inovasi dari pengurus untuk mendistribusikan kalender kepada perangkat daerah.
“Tapi, karena kita mengakui ini sebuah kealpaan. Makanya, kita minta persoalan ini dijernihkan dan meminta pihak koperasi mengembalikan uang beberapa perangkat daerah yang terlanjur melakukan transaksi,” kata Sekda.***
Sekdako Payakumbuh Rida Ananda, kepada sejumlah wartawan di Balaikota Payakumbuh, Jum’at (6/3), mengaku sudah memanggil staf terkait dengan pengadaan kalender itu. Tidak sebatas itu saja, malahan juga perintahkan auditor Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan dalam pengadaan kalender itu.
Menurutnya, tidak ada paksaan dalam penjualan kalender kepada perangkat daerah. Hanya saja dalam mengajak perangkat daerah berpartisipasi, ada kealpaan stakeholder dan PD penanggung jawab. Sehingga, surat ajakan untuk berpartisipasi, seolah-olah terkesan paksaan terhadap perangkat daerah.
Makanya, surat ajakan berpartisipaai mengambil kalender kepada perangkat daerah, diminta tarik oleh Sekdako Rida Ananda.
“Itu sudah hasil rekomendasi Inspektorat, untuk menarik surat partisipasi tersebut. Saya sudah perintahkan pejabat bersangkutan untuk menarik surat dimaksud,” tegasnya, sebagaimana dilansir semangatnews.com.
Pencetakan kalender itu dilakukan sepenuhnya oleh Koperasi Cemara yang notabanenya binaan TP PKK Payakumbuh. Kalender dicetak dalam jumlah terbatas, hanya 300 eksamplar. Kalender ini diperuntukkan untuk kalangan internal, anggota PKK sendiri.
Namun, karena ingin mensosialisasikan program-program PKK kepada masyarakat dan perangkat daerah di jajaran pemko, makanya timbul inovasi dari pengurus untuk mendistribusikan kalender kepada perangkat daerah.
“Tapi, karena kita mengakui ini sebuah kealpaan. Makanya, kita minta persoalan ini dijernihkan dan meminta pihak koperasi mengembalikan uang beberapa perangkat daerah yang terlanjur melakukan transaksi,” kata Sekda.***
#Ryan #E2