Rangkiang Nagari | Portal Berita

Sunur barat (Rangkiangnagari) - Malakek an sako panghulu suku guci datuak Bagindo Rajo kepada H. Porman,SE. Di korong kampuang Jambak nagari Sunur barat kecamatan nan Sabaris kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat Sabtu,30/08/2925.

Acara adat  memasangkan saluak ini juga dihadiri para datuak,panghulu,ulama, pemuka, kaum kerabat,masyarakat dan masyarakat setempat.

Pemasangan saluak ini didahului oleh Syamsir datuang Mangkuto dan di ikuti oleh datuak yang lainnya.

 Datuak Mangkuto berpesan,"setelah gala dan jabatan adat ini di sandang, berarti baban barek dan tanggungjawab kepada sanak kemenakan sudah di pundak, terutama mengembangkan sejarah Ranji keturunan dan adat yang berlaku di salingka nagari.

Karena diera sekarang ini peraturan adat dan raso jo pareso antara mamak, dunsanak juga kemenakan tidak lagi saling menghargai, maka inilah tugas panghulu yang utama, apalagi kalau ada permasalahan yang berat dalam nagari, seharusnyalah panghulu sebagai mamak bertindak bijaksana dalam penyelesaiannya, bak pepatah Minang,"karih patah dalam saruang"(masalah bisa diselesaikan dalam keluarga-red) jelas datuak Mangkuto.

Diposisi yang sama pemuka masyarakat nagari Kuraitaji Abdul Malik,"saya bangga pangulu basuku guci H.Deni Porman,SE yang barusan menyandang gelar adat datuak Bagindo Rajo adalah sahabat saya, dari sekolah SMP negeri 03 Pariaman alumni 88.

Semoga sahabat saya ini bisa mengemban amanah adat salingka nagari dan mendidik sanak kemenakan ke arah yang lebih baik, terutama tentang adat istiadat yang berlaku di ranah Minangkabau, harapan Abdul Malik.(Kk) 

Ulakan (Rangkiangnagari) - Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bekerja sama dengan PT Angkasa Pura Indonesia KC BIM melaksanakan kegiatan bakti sosial bersih-bersih di kawasan Masjid Raya Syekh Burhanudin, Ulakan Tapakis, Jumat (29/8).

Kegiatan ini turut dihadiri Kadis DLH Padang Pariaman Syafrion, PH. GM PT Angkasa Pura Indonesia KC BIM Hastanto Yuli Setiawan, Kasat Pol PP dan Damkar Rifki Monrizal, Camat Ulakan Tapakis Efinaldi, Wali Nagari, serta masyarakat setempat yang berpartisipasi aktif dalam gotong royong.

Dalam sambutannya, Kadis DLH Padang Pariaman Syafrion menyampaikan apresiasi kepada PT Angkasa Pura yang ikut andil dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya lewat program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Angkasa Pura yang telah bersinergi bersama pemerintah daerah dan masyarakat dalam kegiatan bersih-bersih hari ini. Sinergi seperti ini sangat penting untuk menjaga lingkungan tetap bersih, terutama di kawasan Masjid Raya Syekh Burhanudin yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan budaya masyarakat,” ungkap Syafrion.

DLH Padang Pariaman dalam kegiatan ini juga memfasilitasi pengangkutan sampah hasil gotong royong. Ia menambahkan, ke depan akan digelar kegiatan serupa yang diinisiasi oleh masyarakat, nagari, maupun kecamatan, sehingga budaya gotong royong terus terjaga.

Kegiatan bakti sosial ini tidak hanya menjadi wujud kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, tetapi juga mempererat sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat dalam membangun Padang Pariaman yang lebih bersih dan nyaman"(Kk)

Pariaman (Rangkiangnagari) - Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum delapan fraksi DPRD terkait Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dalam rapat paripurna DPRD yang digelar di ruang sidang utama di Pariaman, Jumat (29/8/2025).

Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, menegaskan bahwa seluruh saran, masukan, dan pertanyaan dari fraksi DPRD menjadi bahan penting dalam penyempurnaan postur anggaran daerah. Pemerintah, kata Rahmat, berkomitmen untuk mengelola APBD secara transparan, akuntabel, efisien, dan berpihak kepada rakyat.

“Masukan dari DPRD merupakan bahan evaluasi bersama yang akan memperkuat rancangan perubahan APBD ini. Pemerintah memastikan arah kebijakan tetap fokus pada kepentingan masyarakat,” ujar Wabup dalam sambutannya.

Rahmat Hidayat juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah menyampaikan pandangan umum, yang telah disampaikan pada agenda sidang sebelumnya, yaitu Fraksi PAN oleh Alam Syahri, SE, Fraksi Gerindra oleh Dr(C). Zulkifli, SH, MH, ABM, MBA, Fraksi PKB oleh Rudi Hartono Caniago, Fraksi NasDem oleh Mothia Aziz, SH Dt. Nan Basa, Fraksi Golkar oleh Nazir Tanjung, SH, MH, Fraksi Demokrat oleh Syahrul Usman, SH, Fraksi PKS oleh St. Deddy Firmansyah, SH, Fraksi PPP oleh Siswanto

Adapun beberapa poin penting yang ditanggapi pemerintah daerah di antaranya:

Fraksi PAN: Pemerintah sependapat dengan pentingnya optimalisasi PAD tanpa membebani masyarakat serta pengelolaan anggaran yang akuntabel.

Fraksi Gerindra: Pemerintah mendukung efisiensi belanja dan memprioritaskan program yang berdampak langsung pada masyarakat.

Fraksi PKB: Pemerintah menekankan transparansi dan keadilan dalam penyusunan APBD serta komitmen memperjuangkan status pegawai R4.

Fraksi NasDem: Pemerintah menjelaskan bahwa kenaikan belanja modal diarahkan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.

Fraksi Golkar: Pemerintah menekankan pentingnya penyesuaian target PAD, perbaikan infrastruktur, serta penataan aset hibah daerah.

Fraksi Demokrat: Pemerintah menegaskan penyesuaian belanja infrastruktur akibat kebijakan pusat dan siap melakukan penyisiran pos belanja bersama DPRD.

Fraksi PKS: Pemerintah mendukung selektivitas prioritas belanja, pengembangan PDAM, serta perhatian terhadap perbaikan jalan dan pendidikan di Kecamatan IV Koto Aur Malintang.

Fraksi PPP: Pemerintah sepakat memperkuat program pro-rakyat di sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, serta penguatan data kemiskinan agar bantuan tepat sasaran.

Menutup penyampaiannya, Wabup Rahmat berharap pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2025 dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik demi kesejahteraan masyarakat Padang Pariaman. (Kk) 

Jakarta  (Rangkiangnagari) - Buah dari kerja keras dan keseriusan dalam mendukung pengelolaan zakat di daerah, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menerima Baznas Award 2025 kategori Kepala Daerah Pendukung Gerakan Zakat Indonesia.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ketua Baznas RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, dalam acara yang digelar di Mercure Hotel Ancol, Kamis (28/8/2025).

Saluran Drainase di Campago Selatan Dibersihkan, Wabup Rahmat Hidayat Apresiasi Inisiatif Warga

Delapan Fraksi DPRD Padang Pariaman Sampaikan Pandangan Umum atas Nota Penjelasan Perubahan APBD 2025, Bupati JKA Apresiasi Kampung Sulam Samek Pasia Baru Pilubang

Dalam kesempatan itu, Bupati John Kenedy Azis menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya.

“Terima kasih kepada jajaran BAZNAS Padang Pariaman atas dedikasi dan kinerja yang luar biasa. Penghargaan ini saya dedikasikan untuk masyarakat Padang Pariaman dan para muzaki yang telah mempercayakan hartanya untuk dikelola melalui Baznas,” ujarnya.

Bupati menegaskan zakat memiliki peran strategis dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan terus bersinergi dengan Baznas dalam menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat, demi terwujudnya Padang Pariaman yang maju, sejahtera, dan bahagia.

Ia juga berharap Baznas Padang Pariaman semakin memperlihatkan kinerja maksimal, mampu meningkatkan penghimpunan zakat, mengelola dengan transparan, serta melahirkan program-program berkualitas bagi umat dan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Baznas Kabupaten Padang Pariaman M. Defriadi, S.Kom., Dt. Rangkayo Basa menyampaikan bahwa penghargaan tersebut menjadi motivasi besar bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja lembaga.

“Penghargaan ini menjadi energi baru bagi kami untuk meningkatkan kinerja, memperluas jangkauan, serta menghadirkan lebih banyak program yang bermanfaat bagi masyarakat Padang Pariaman,” ujarnya.

Dalam acara tersebut, Bupati John Kenedy Azis turut didampingi pimpinan Baznas Kabupaten Padang Pariaman, yakni Ketua M. Defriadi, S.Kom., Dt. Rangkayo Basa, Wakil Ketua I Zul Efendi, Wakil Ketua III Anton Niyus Rizal, S.Pd, serta Staf Ahli Bupati Bidang Sosial Budaya dan SDM, Budi Mulya, ST, M.Eng."(Kk)

Kuraitaji (Rangkiangnagari) - Berdasarkan rapat musyawarah stunting tahun 2025, di kantor walinagari Kuraitaji, ketua Bamus nagari Kuraitaji Khairul Koto, S. I. Kom yang didampingi pemuka masyarakat korong Muaro Joniswan langsung berkunjung ke rumah anak penderita jantung bocor dan stunting yang tinggal di korong Muaro nagari Kuraitaji, kecamatan nan Sabaris, kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kamis 28/08/2025.

Ade Ramadani,28 tahun dan Afrizal 31 tahun, adalah orang tua dari Arsila,2,7 tahun penderita jantung bocor dan stunting.

Ade Ramadani membenarkan melalui media ini,"Berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter yang bertugas di rumah sakit M Djamil Padang, anak saya Arsila sedari dalam kandungan sudah mengalami cacat, yaitu jantungnya bocor dua titik.

Kelahirannya yang di operasi, hanya beratnya 1,4 kilogram, yang sempat dipanaskan di angkubator, semenjak itu pulalah kesehatan dan kondisi perkembangan badannya terhambat, sehingga diusianya yang sudah 2,7 tahun, berat badanya hanya 7,5 kilogram, bahkan sampai sekarang ia belum bisa berdiri dan berjalan sendiri, jelas Ade.

Pengakuan ibu dari Arsila ini, bantuan dan perhatian dari pemerintah, khususnya dari kesehatan di kecamatan dan nagari sudah ada, walaupun tidak mencukupi, namun saya sangat berharap kepada pemerintah melalui dokter dari RSUD M Djamil Padang, kalau untuk penyembuhan jantung bocor anak saya, agar secepatnya berobat dan dioperasi ke jakarta.

Namun harapan agar anak saya lekas sembuh itu banyak kendala, walaupun saya memiliki BPJS untuk menebus obat keseharian ini, namun itu tidak termasuk pembiayaan saya untuk  Keberangkatan ke jakarta juga biaya operasinya, sedangkan suami saya hanya memiliki pekerjaan serabutan dalam mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keseharian dan saya hanya sebagai ibu rumah tangga.

Kami sangat berharap kepada pemerintah, instansi lainnya juga masyarakat yang merasa berkelebihan rezekinya, bisa peduli dan memperhatikan nasib anak saya ini bisa berobat ke jakarta dan terbebas dari penyakit yang dideritanya, sehingga nasa depannya cerah seperti anak anak yang lainnya, harapan. Ade Ramadani.

ketua Bamus nagari Kuraitaji Khairul Koto S. I. Kom,"dengan meningkatnya kasus anak stunting di nagari Kuraitaji, kami lembaga Bamus beserta pemerintahan nagari Kuraitaji di sidang RKP 2026 berupaya dan serius memprioritaskan anggaran untuk pencegahan anak stunting di nagari Kuraitaji, tegas Khairul Koto.(Kk)

Kuraitaji (Rangkiangnagari) - setelah diadakan musyawarah stunting di nagari Kuraitaji, rabu 27/08/2015. Yang bertempat di ruang rapat kantor walinagari Kuraitaji kecamatan nan Sabaris kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat, menurut data petugas dilapangan, anak stunting di wilayah pemerintahan nagari Kuraitaji meningkat, dibanding tahun lalu. Jelas ketua kpm/ kader yandu nagari Kuraitaji Imelda Johar.

Senada dengan Walinagari Kuraitaji Syukri,"kami dari pemerintah nagari sudah bekerja untuk pencegahan anak stunting ini, dengan mengadakan kegiatan pemeriksaan kesehatan anak di posko kesehatan yang tersebar di masing masing korong.

Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada kedua orang tua yang memiliki anak balita. Bahkan anggaran yg sudah di anggarkan pertahunnya untuk kesehatan anak tersebut, jelas Syukri.

Pengelola gizi puskesmas Pauh Kamba Desi Safitri,S.ST ," sesuai juklak juknis kami sudah bekerja dan laksanakan dengan baik, namun tetap saja ada kendalanya dilapangan.

Penyebab anak Stunting bukanlah kekurangan gizi semata, namun kondisi lingkungan juga berpengaruh, seperti kebiasaan orang tua yang masih ada perokok, kebersihan lingkungan, ini juga penyebab dari stunting.

Juga masih adanya para orang tua yang masih malu berterus terang melaporkan anaknya ke bidan terdekat, ini juga salah satu penyebab masih adanya anak stunting, kami sangat berharap kepada masyarakat, terutama pada orang tua yang memiliki anak balita bisa bekerjasama dengan bidan dan kader posyandu setempat, agar anak anak di nagari Kuraitaji terhindar dari stunting, harapan Desi Safitri.

Ketua Bamus nagari Kuraitaji Khairul Koto,S.I.Kom,"selaku pengawas anggaran Bamus sangat berterimakasih dan mengapresiasi kepada seluruh instansi yang telah ikut andil dalam upaya pengurangan anak stunting di nagari Kuraitaji ini.

Namun hasil yang didapat belum sesuai dengan harapan, namun kita selalu optimis dan menyukai dengan bijak penyebab dan langkah yang harus dilakukan, sehingga anak stunting di nagari Kita ini di tahun yang akan datang berkurang,kapan perlu tak ada lagi yang namanya penyakit kurang gizi ini nagari Kuraitaji yang kita cintai ini, harapan Khairul.

Semoga di tahun 2026, krisis ekonomi di NKRI ini ada penyegaran sehingga kekurangan dan keinginan para kader dan pendamping posyandu di lapangan bisa kita atasi, Bamus beserta walinagari bisa mengganggarkan dalam ketuk palu, demi kesejahteraan masyarakat nagari Kuraitaji.jelasnya.(Kk) 

PADANG PARIAMAN (Rangkiangnagari) - Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis (JKA), menegaskan tidak akan mentolerir praktik pungutan liar (pungli) dalam proses pengusulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dari tenaga kesehatan.

Hal itu disampaikan Bupati saat menemui ratusan calon P3K kategori R3 dan R4 tenaga kesehatan se-Kabupaten Padang Pariaman di Aula Dinas Kesehatan, Parit Malintang, Senin 25/8/2025.

“Saya sangat berang  (marah) mendengar adanya oknum-oknum yang mencoba melakukan pungutan terhadap calon P3K. Ini sudah jelas merugikan dan tidak ada kaitannya dengan perjuangan mereka. yang berwenang mengajukan adalah pemerintah daerah, bukan kelompok tertentu,” ucapnya 

Menurut Jhon Kenedy Aziz Bupati Padang Pariaman, salah satu syarat utama menjadi ASN adalah kejujuran, sportifitas, serta bebas dari praktik korupsi dan pungli. karena itu ia menegaskan keberhasilan usulan P3K bukan karena perjuangan individu atau kelompok, melainkan hasil dari pengajuan resmi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ke pemerintah pusat.

Dalam kesempatan itu, Bupati JKA menyampaikan bahwa sebanyak 216 orang tenaga kesehatan kategori R4 akan diusulkan formasinya ke Kementerian PAN RB,"terangnya 

Sebelumnya, usulan untuk tenaga honorer lainnya juga sudah rampung, dan kini tinggal sekitar lebih dari 200 orang lagi dari kategori R3 dan R4 yang akan dituntaskan,"tambahnya

“Totalnya keseluruhan dari 1.800 orang tenaga honorer di Padang Pariaman sudah kita usulkan kembali ke pusat. proses ini dilakukan berdasarkan kebutuhan daerah, pengalaman, serta pengabdian para tenaga kesehatan yang rata-rata sudah bekerja belasan tahun,” ungkapnya

Bupati juga menegaskan kembali komitmennya untuk menutup rapat peluang praktik kotor dalam pemerintahan. 

“Di masa pemerintahan kami tidak ada seperak pun untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu. kalau ada yang mendengar ada pembayaran sejumlah uang untuk mendapatkan jabatan atau pekerjaan, saya pastikan itu tidak benar dan tidak akan saya tolerir,” tegasnya"(Kk) 

Kampuang Dalam (Rangkiangnagari) - Masyarakat Nagari Campago Selatan, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, berinisiatif melakukan pembersihan saluran drainase yang sudah lama tidak terawat. Kegiatan gotong royong ini dilaksanakan pada Rabu (27/8/2025), dengan dukungan alat berat serta bahan bakar dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, bersama Ketua DPRD Aprinaldi, Camat V Koto Kampung Dalam, Walinagari, dan masyarakat setempat, turun langsung meninjau jalannya kegiatan.

Berdasarkan informasi, saluran air tersebut belum pernah dibersihkan sejak tahun 2012. Tingginya sedimentasi menyebabkan aliran tersumbat dan memicu banjir ketika hujan deras mengguyur wilayah itu.

Wabup Rahmat Hidayat memberikan apresiasi kepada masyarakat atas semangat gotong royong yang ditunjukkan.

“Kami berharap pembersihan saluran ini dapat mengurangi risiko banjir sekaligus memperlancar pengairan sawah masyarakat. Dengan begitu, produktivitas pertanian juga bisa meningkat,” ujarnya.

Sementara itu, Camat V Koto Kampung Dalam, Firman Suheri, menjelaskan pembersihan dilakukan sepanjang jalur dari Korong Toboh Kuranji hingga Korong Tigo Palanggaran, termasuk jalan menuju SPP. Totalnya melewati enam korong: Toboh Kuranji, Toboh Tangah, Simpang IV Pancahan, Simpang Tigo Palanggaran, Simpang Setia, dan Toboh Baruah. Proses pembersihan diperkirakan berlangsung selama satu minggu ke depan.

Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus mendukung partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan serta kelancaran saluran air, sebagai langkah nyata dalam mengurangi risiko bencana di musim penghujan.(Kk) 

Pariaman (Rangkiangnagari) - Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Penjelasan atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Padang Pariaman jalan M. Syafei Kota Pariaman, pada Rabu (27/8/2025).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Padang Pariaman, Aprinaldi, dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, bersama Sekretaris Daerah Rudy Repenaldi Rilis, Sekretaris DPRD Armen Rangkuti, unsur Forkopimda, serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah.

Dalam paripurna tersebut, masing-masing Fraksi secara bergiliran menyampaikan kritik, saran, pendapat, dan masukan terkait penggunaan anggaran pada Perubahan APBD 2025. Penyampaian dimulai dari Fraksi PAN, kemudian Fraksi Gerindra, PKB, Nasdem, Partai Golkar, Demokrat, PKS, dan ditutup oleh Fraksi PPP.

Wakil Bupati Rahmat Hidayat usai paripurna, menyampaikan apresiasi atas seluruh pandangan yang disampaikan delapan Fraksi DPRD.

“Atas pandangan dan masukan dari masing-masing Fraksi, kami menyambut baik dan sangat menghargainya. Semua Fraksi telah sepakat, agar RAPBD-P 2025 ini dilanjutkan pembahasannya pada sidang berikutnya. Nanti, Pemerintah Daerah akan memberikan penjelasan resmi, melalui agenda jawaban Bupati atas pandangan umum Fraksi,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam pandangan umum yang disampaikan, sejumlah Fraksi menekankan pentingnya:

Melakukan penghematan pada belanja langsung maupun tidak langsung, kecuali yang bersifat mendesak dan urgen.

Tetap memprioritaskan pelayanan dasar masyarakat, khususnya di bidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menjaga ketentuan agar penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, beberapa Fraksi juga memberikan apresiasi terhadap capaian Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama ini. (Kk) 

Dharmasraya (Rangkiangnagari) - Dharmasraya kembali diguncang polemik serius dalam relasi eksekutif dan legislatif. Bupati Annisa Suci Ramadhani bersama Sekda Jasman Rizal diduga telah mempertontonkan kesombongan politik yang melecehkan kewenangan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Arogansi itu tampak jelas ketika Sekda, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), secara sepihak membatalkan jadwal rapat asistensi yang sebelumnya sudah diputuskan melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPRD. Padahal, Permendagri 80/2015 secara tegas mengatur bahwa Bamus adalah satu-satunya forum yang berwenang menentukan jadwal dan tempat rapat DPRD.

Keputusan Bamus bukan sekadar formalitas. Ia adalah produk kolektif yang mengikat seluruh anggota DPRD, alat kelengkapan dewan, dan pihak eksekutif yang diundang termasuk bupati, sekda, dan TAPD. Artinya, tidak ada satu pun alasan yang dapat membenarkan pembatalan sepihak dari pihak eksekutif.

Dengan kata lain, penetapan jadwal dan tempat rapat asistensi adalah hak DPRD, bukan hak bupati atau sekda. DPRD tidak berkewajiban meminta izin atau restu eksekutif. Jika jadwal sudah diketok Bamus, maka seluruh pihak harus menyesuaikan.

Tindakan membatalkan jadwal asistensi yang telah diputuskan Bamus bukan hanya soal teknis administrasi, melainkan bentuk nyata penghinaan terhadap lembaga legislatif. Publik bisa membaca peristiwa ini sebagai upaya Bupati Annisa dan Sekda Jasman untuk merendahkan DPRD, seolah-olah lembaga legislatif hanyalah perpanjangan tangan eksekutif yang bisa diatur sesuka hati.

Jika pola seperti ini dibiarkan, maka bukan mustahil marwah DPRD akan terus dilecehkan. Lebih jauh, relasi eksekutif-legislatif di Dharmasraya akan bergeser dari kemitraan sejajar menjadi relasi atasan-bawahan. Sebuah preseden buruk bagi demokrasi lokal.

Polemik ini tidak bisa dibiarkan lewat begitu saja. DPRD sebagai representasi rakyat wajib membela martabat kelembagaannya sendiri. Diam berarti setuju, dan tunduk berarti kalah.

Oleh karena itu, DPRD Dharmasraya sudah selayaknya menggunakan hak politik yang melekat pada dirinya:

Hak Interpelasi, untuk meminta penjelasan resmi Bupati dan Sekda.

Hak Angket, untuk menyelidiki lebih dalam dugaan pelecehan kewenangan legislatif.

Hak Menyatakan Pendapat (Mosi Tidak Percaya), jika terbukti eksekutif secara sengaja merendahkan marwah DPRD.

Langkah politik ini bukan semata demi kepentingan DPRD, melainkan demi menjaga keseimbangan kekuasaan daerah. Demokrasi hanya hidup ketika eksekutif dan legislatif berdiri sejajar, saling menghormati, dan tidak ada pihak yang merasa lebih berkuasa.

Kasus ini menjadi cermin betapa rentannya hubungan eksekutif-legislatif di Dharmasraya. Jika Bupati Annisa dan Sekda Jasman terus mempertahankan arogansinya, maka mereka bukan saja menciderai aturan hukum, tetapi juga merusak tradisi demokrasi yang dibangun dengan susah payah.

Seperti diingatkan pepatah adat Minangkabau:

“Kok gadang indak malindungi, kok tinggi indak manjuluangi.”

Pemimpin yang besar semestinya menaungi, bukan menindih, yang tinggi mestinya menjulang, bukan menindas. Bila bupati dan sekda justru memperkecil marwah DPRD, maka sejatinya mereka telah menyalahi falsafah kepemimpinan urang awak sendiri.

DPRD tidak boleh dibiarkan menjadi boneka yang bisa ditarik ulur. Saatnya dewan menunjukkan taring politiknya. Marwah lembaga legislatif adalah marwah rakyat. Jika dilecehkan, maka rakyatlah yang sebenarnya dihina. 

Sicincin (Rangkiangnagari) - Upaya Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis (JKA) untuk terus berkoordinasi dan melobi pembangunan infrastruktur daerah kembali membuahkan hasil. Salah satunya terkait rehabilitasi Irigasi Ladang Laweh Lubuak Sikoci, Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung, yang telah lama rusak.

Bupati JKA bersama Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Naryo Widodo, Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Kontruksi (SDABK) Sumbar Rifda Suriani, Sekdakab. Rudy Repenaldi Rilis, anggota DPRD Padang Pariaman, serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah, meninjau langsung lokasi irigasi yang akan segera direhabilitasi tersebut, pada Senin (25/8/2025).

“InsyaAllah tahun 2025 ini akan kita mulai pembangunannya. Tinggal menunggu arahan dari Kementerian PUPR, mudah-mudahan segera bisa dilaksanakan,” ungkap Bupati JKA.

Menurut Bupati, rehabilitasi irigasi ini sangat penting karena ribuan hektar lahan pertanian, termasuk sawah dan tambak perikanan di sekitar Lubuk Pandan hingga kawasan sekitarnya, sangat bergantung pada aliran air dari bendungan tersebut.

“Kalau irigasi ini sudah diperbaiki, dunsanak kita yang bertani dan bersawah akan jauh lebih terbantu. Kita ingin lancarkan pembangunannya agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat luas,” tambah JKA.

Ia juga mengingatkan, agar seluruh pihak ikut mendukung kelancaran proyek ini.

“Mari kita berkolaborasi, jangan ada yang mempersulit. Karena ini demi kebaikan kita bersama. Kita syukuri walaupun masih dalam kondisi efesiensi anggaran namun Alhamdulillah kita tetap bisa berupaya maksimal untuk pembangunan di Padang Pariaman,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BWS Sumatera V, Naryo Widodo, menyebutkan bahwa tahun ini telah tersedia anggaran awal sebesar Rp. 6 miliar untuk memulai rehabilitasi Irigasi Ladang Laweh Lubuak Sikoci. (Kk) 

Padang Pariaman (Rangkiangnagari) - Setelah sukses menggelar sejumlah festival pada awal tahun 2025, seperti Pacu Kudo, Festival Juadah, Festival Musik dan Tari hingga Festival Tani dan Festival Tuah Sepakat II, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kembali menyiapkan perhelatan budaya dan keagamaan.

Kali ini, Festival Maulid Akbar akan digelar untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah, yang jatuh pada tanggal 5 September 2025 atau bertepatan dengan 12 Rabiul Awal di Masjid Raya Kantor Bupati Parit malintang.

Festival ini, menjadi bagian dari rangkaian Program 100 Festival Padang Pariaman. Dalam rapat persiapan yang dipimpin Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis (JKA), Jumat (22/8/2025) di Pandopo Bupati.

Ia menegaskan, agar kegiatan ini menjadi penanda awal (“gong”) dimulainya peringatan Maulid Nabi di Padang Pariaman.

”Festival Maulid Akbar ini, harus dilaksanakan secara bergotong royong, melibatkan alim ulama, ninik mamak, pemerintah, swasta, dan organisasi kemasyarakatan. Setelah festival ini, masjid-masjid dan surau-surau di nagari juga akan menggelar Maulid Nabi,” ujar Bupati JKA.

Sejumlah kegiatan akan meramaikan festival, di antaranya Zikir Sarafal Anam, Tabligh Akbar, Festival Malamang, Festival Bungo Lado, Shalawat Dulang, pertunjukan Silat Tradisional, Ulu Ambek, serta beragam acara keagamaan lainnya.

Sekretaris Daerah Padang Pariaman, Rudi Repenaldy Rilis, menambahkan bahwa persiapan teknis, tema, dan bentuk kegiatan akan dibahas lebih lanjut dalam rapat lanjutan bersama seluruh unsur terkait.

Tradisi Maulid yang Kaya Makna. Berbeda dengan tradisi peringatan Maulid Nabi, di banyak daerah lain yang umumnya terbatas pada ceramah agama, perayaan Maulid di Padang Pariaman berlangsung meriah dan penuh simbol kebersamaan.

Masyarakat menampilkan, Malamang (memasak lemang), Badikie (membaca syair pujian Nabi), dan Bungo Lado (membuat pohon uang untuk infak pembangunan masjid).

Selain itu, ada pula Makan Bajamba (makan bersama dalam satu wadah) sebagai wujud syukur dan mempererat silaturahmi. Tradisi Salawaik Dulang, yakni penceritaan sejarah Nabi melalui seni tutur, juga menjadi bagian penting dalam ritual keagamaan ini.

Peringatan Maulid di Padang Pariaman, biasanya berlangsung selama tiga bulan, mulai dari Rabiul Awal hingga Jumadil Awal, dengan pelaksanaan bergilir di surau-surau dan masjid-masjid nagari.

Festival Maulid Akbar ini, diharapkan dapat mengangkat kembali kekayaan tradisi keagamaan masyarakat, sekaligus memperkuat identitas budaya Padang Pariaman dalam bingkai kebersamaan.(Kk)

PADANG (RangkiangNagari) - Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat berhasil menangani laporan berupa dugaan Maladministrasi oleh bank yang meminta jaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang plafon pinjamannya hanya di bawah Rp 100 juta.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa agunan tambahan tidak diberlakukan bagi KUR dengan plafon pinjaman hingga Rp100 juta.

KUR adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan.

Program ini dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.
Mensyaratkan jaminan, khususnya bagi KUR dengan plafon pinjaman hingga Rp100 juta. Tentu saja menjadi kendala, akan menghambat akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dan tentu menghalangi usaha pemerintah guna mengembangkan dan membangkitkan sektor riil.
Pada periode semester pertama tahun 2025 ini, terdapat 3 laporan berkaitan dengan permintaan jaminan KUR oleh Bank.

Dan, alhamdulillah, semua bank Terlapor secara kooperatif telah mengembalikan jaminan. Terbaru, jaminan berupa dua BPKB milik Pelapor telah dikembalikan oleh BSI. “Alhamdulillah berkat Ombudsman kami merasa terbantu banget, kata Pelapor”

Sebelumnya, dua unit BRI juga telah mengembalikan jaminan KUR berupa masing-masing dua unit BPKB motor. Untuk tiga laporan itu, valuasi kerugian masyarakat yang berhasil diselamatkan oleh Ombudsman mencapai Rp150 juta.
Saat terjadi Maladministrasi, pasti selalu terjadi kerugian materiil dan immateriil yang diderita masyarakat. Kali ini nilai kerugian itu telah dikembalikan dengan oleh Terlapor.

Berbeda dengan korupsi, yang berujung pada kerugian negara atau memperkaya orang lain. Maladministrasi justru sebaliknya, menimbulkan kerugian pada masyarakat pengguna layanan, baik kerugian materiil dan immateriil.
Saran saya, bagi bank yang belum konfiden untuk menyalurkan KUR tanpa jaminan, sebaiknya ubah strategi. Sebaiknya perkuat survey usaha dan analisis kelayakan usaha calon debitur.

Bagi Ombudsman Sumatera Barat, ini bukan masalah baru. Tahun 2024, Ombudsman Sumatera Barat juga menemukan adanya indikasi maladministrasi dalam pelayanan KUR. Sebanyak 12 nasabah KUR di Bank BRI Wilayah Padang, yang meminjam dana di bawah Rp 100 juta, dipersyaratkan memberikan agunan. Persyaratan agunan tersebut meliputi BPKB motor hingga sertifikat rumah
Saat itu, dihadapan Pimpinan Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, agunan nasabah juga dikembalikan oleh BRI, dengan total valuasi kerugian mencapai Rp 656 juta.
Ombudsman menghimbau bagi nasabah KUR yang masih dipersyaratkan jaminan KUR dengan plafon pinjaman hanya di bawah Rp 100 juta. Hayo, silahkan laporkan pada Ombudsman Sumatera Barat, di Nomor WA : 08119553737. Berani lapor itu baik.

#Rn

JAKARTA (RangkiangNagari) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyurati seluruh kepala daerah di Sumbar, baik gubernur maupun walikota/bupati.

Surat nomor B/5380/KSP.00/70-72/08/2025 tertanggal 21 Agustus 2025 itu dengan perihal permintaan data 10 proyek strategis, pokok pikiran, hibah dan bansos.

Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Agung Yudha Wibowo menyebutkan KPK minta daftar 10 proyek strategis,daftar pokok pikiran DPRD, daftar hibah dan daftar bantuan sosial dalam rangka transparansi data dalam. mendukung upaya meningkatkan koordinasi dan supervisi 2025.
"Paling lambat disampaikan 3 September," kata Agung Yudha Wibowo.

Langkah ini dilakukan sesuai dengan U No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), KPK bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwewenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik serta supervisi terhadap instansi yang berwewenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Surat dengan nomor B/5380/KSP.00/70-72/98/2025 itu, bersifat segera.

Isinya:
“Berdasarkan ketentuan pasal 6 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakar pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanar publik, serta supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasar tindak pidana korupsi.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami meminta Saudara untuk memberikan data terkail 10 proyek strategis, daftar pokok pikiran DPRD, daftar hibah, serta daftar bantuan sosial dalam rangka transparansi data dukung dalam upaya meningkatkan kegiatan koordinasi dan supervisi untuk Tahun 2025.

Data mohon dapat disampaikan sebelum tanggal 3 September 2025. Untuk pengiriman data dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi PIC Wilayah masing-masing,” demikian surat tersebut *

“Surat sudah diterima,” kata Sekda Sumbar Arry Yuswandi, Kamis (21/9). 

#Rn

PADANG (RangkiangNagari) - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumbar melakukan pengecekan gudang Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Sumbar guna memastikan stok pangan, khususnya beras tersedia bagi masyarakat, Selasa (26/8).

Pengecekan gudang tersebut dipimpin langsung Direktur Reskrim Khusus Polda Sumbar Kombes Pol Andry Kurniawan bersama Pemimpin Perum Bulog Sumbar, Darma Wijaya.

Andry mengatakan, pengecekan ini memastikan ketersedian stok pangan di gudang Perum Bulog Sumbar mencukupi.

"Untuk stok di gudang masih memenuhi kebutuhan di Sumbar," kata Andry.
Dikatakan, langkah ini merupakan tindak lanjut dan mensukseskan program ketahanan pangan sesuai Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

"Termasuk langkah kami dalam rangka membantu masyarakat dengan melakukan gerakan pangan murah," ujar Andry.
Sementara itu, Pemimpin Perum Bulog Sumbar, Darma Wijaya, memastikan stok pangan mencukupi memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2025. Terutama ketersedian beras.

"Tersedia hingga akhir tahun. Stok kurang lebih 15 ribu ton beras," kata Darma.

Dijelaskannya, pihaknya selaku penanggungjawab memastikan ketersedian pangan yang dimulai dari hulu hingga hilir.

Ini bentuk langkah nyata pemerintah hadir. Pihaknya bersama Polri melakukan sinergitas yang luar biasa, dan ingin memastikan‎ ketersedian stok untuk masyarakat.
"Ini salah satu langkah kongkrit. Kegiatan ini adalah sinergitas terkait Asta Cita bapak presiden untuk memastikan ketahanan pangan menuju swasembada pangan. Kami ingin memastikan semua ketersedian untuk masyarakat terjangkau dan terpenuhi,"

#Rn

Payakumbuh (RangkiangNagari) - Kebakaran hebat yang melanda Blok Barat Pasar Kota Payakumbuh, Selasa (26/08/2025) dini hari, mengundang perhatian Bupati Agam Benni Warlis.

Sebagai bentuk kepedulian, Pemerintah Kabupaten Agam menyalurkan bantuan sebesar Rp50 juta untuk musibah kebakaran tersebut.

Bantuan itu diserahkan langsung oleh Bupati Agam kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Payakumbuh dan disaksikan Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta.

“Atas nama Pemko Payakumbuh, kami menyampaikan terima kasih kepada Bupati Agam dan jajaran atas bantuan yang diberikan,” kata Wako Zulmaeta.

“Kami juga sangat mengapresiasi dukungan armada pemadam kebakaran beserta personel dari Agam yang ikut membantu memadamkan api,” tukuknya.

Bupati Agam Benni Warlis, menegaskan bahwa musibah kebakaran Pasar Payakumbuh merupakan duka bersama yang tidak hanya dirasakan warga Payakumbuh, melainkan juga masyarakat Agam.

“Kita satu rasa, sakit satu sakit semua. Hanya yang membedakan adalah administrasi, yaitu Agam dan Payakumbuh. Apalagi banyak korban terdampak merupakan warga Agam juga. Melalui bantuan ini, kami berharap bisa sedikit meringankan beban saudara-saudara kita,” ujarnya.

Kebakaran yang terjadi pada Selasa dini hari itu menghanguskan ratusan toko dan lapak pedagang di Blok Barat Pasar Payakumbuh.

Hingga kini, pemerintah daerah bersama unsur terkait masih melakukan pendataan terhadap kerugian dan pedagang yang terdampak.

#Rn

Payakumbuh (RangkiangNagari) – Pasca kebakaran hebat yang melanda Pusat Pertokoan Pasar Payakumbuh Blok Barat pada Selasa (26/08/2025) dini hari, Pemko Payakumbuh mulai menyiapkan langkah pemulihan.

Salah satunya dengan meninjau sejumlah lokasi yang akan dijadikan tempat relokasi sementara bagi para pedagang terdampak.

Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta, bersama Wakil Wali Kota Elzadaswarman, Wakil Ketua DPRD, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta Sekretaris Daerah meninjau langsung beberapa titik yang dinilai layak dijadikan lokasi relokasi.

“Kita ingin memastikan para pedagang tetap bisa beraktivitas dan perekonomian masyarakat tidak terhenti. Oleh karena itu, relokasi sementara harus segera dipersiapkan,” kata Wako Zulmaeta.

Ia menambahkan, pemerintah daerah tengah memprioritaskan kebutuhan mendesak para pedagang, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana dasar di lokasi relokasi.

“Kami tidak ingin pedagang menunggu terlalu lama. Pemko berkomitmen menghadirkan solusi cepat, tepat, dan tetap memperhatikan kenyamanan pedagang maupun pembeli,” ujarnya.

Selain meninjau lokasi relokasi, Pemko Payakumbuh juga sedang melakukan pendataan menyeluruh terkait jumlah pedagang terdampak dan kebutuhan yang harus segera dipenuhi.

Pemko Payakumbuh menegaskan bahwa upaya pemulihan Pasar Pusat Payakumbuh akan dilakukan secara terencana, termasuk menyiapkan skema pembangunan kembali pasar dengan konsep yang lebih aman dan modern.

“Musibah ini tentu menjadi pukulan berat bagi kita semua. Namun dengan kerja sama dan dukungan seluruh pihak, kita optimistis perekonomian Pasar Pusat akan segera pulih,” pungkasnya.

#Rn

Payakumbuh (RangkiangNagari) – Kebakaran hebat melanda kawasan Pusat Pertokoan Pasar Payakumbuh Blok Barat pada Selasa (26/08/2025) subuh.

Api dengan cepat membesar dan melahap ratusan toko dan kios pedagang hingga akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 10.30 WIB.

Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta, turun langsung ke lokasi bersama Wakil Wali Kota, Kapolres Payakumbuh, dan Dandim 0306/50 Kota dan Sekretaris Daerah saat peristiwa terjadi.

Pemko Payakumbuh bersama seluruh jajaran, tim pemadam kebakaran, dan relawan bahu membahu menjinakkan si jago merah.

Pemadaman juga melibatkan bantuan mobil damkar dari sejumlah daerah di Sumatera Barat, antara lain Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, serta Kabupaten Sijunjung.

“Atas nama Pemko Payakumbuh dan masyarakat, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kabupaten/kota yang telah membantu, termasuk relawan dan semua pihak yang telah turun tangan,” kata Wako Zulmaeta.

Wali Kota Zulmaeta menyampaikan rasa duka mendalam atas musibah kebakaran tersebut.

Berdasarkan pendataan awal, kerugian ditaksir mencapai sekitar Rp 65 miliar. Sebanyak 485 toko dan kios dilaporkan habis terbakar, sementara 152 lainnya terdampak langsung.

“Pemerintah Kota akan segera mengambil langkah cepat dan terukur untuk membantu para pedagang. Pasar Payakumbuh adalah pusat kegiatan ekonomi vital, sehingga pemulihan harus dilakukan secara terencana dengan konsep lebih aman dan modern,” ucapnya.

Dia menegaskan bahwa penanganan kebakaran akan dilakukan secara transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Kami akan menyiapkan skema pembangunan kembali pasar agar lebih aman dan layak,” ucapnya.

Zulmaeta juga meminta masyarakat tidak terpengaruh isu-isu liar terkait penyebab kebakaran. Pemerintah saat ini masih menunggu hasil penyelidikan tim Laboratorium Forensik (Labfor) Inafis Polda Riau.

“Temuan labfor nantinya akan menjawab semua pertanyaan masyarakat terkait penyebab kebakaran,” katanya.

Zulmaeta juga menginstruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera melakukan pendataan pedagang, memfasilitasi kebutuhan darurat, serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan.

Pemko Payakumbuh akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat untuk mengupayakan dukungan anggaran pemulihan.

“Kami memahami betapa berat dampak kebakaran ini. Namun dengan kebersamaan, gotong royong, dan dukungan penuh semua pihak, kami optimis Pasar Payakumbuh akan segera bangkit kembali,” tutupnya.

Kabag Ops Polres Payakumbuh yang hadir di lokasi menegaskan pihak kepolisian berkomitmen menjaga keamanan pasca kebakaran.

“Kami memastikan pengamanan lokasi berjalan optimal, termasuk menjaga aset yang tersisa dan mencegah gangguan keamanan,” ujarnya.

Sementara itu, Dandim 0306/50 Kota menyatakan kesiapan TNI untuk mendukung pemerintah daerah.

“Kami siap membantu dalam pengamanan, pendataan maupun kebutuhan teknis di lapangan. Semangat gotong royong harus kita kedepankan,” pungkasnya.

#Rn

Payakumbuh (RangkiangNagari) - Kota Payakumbuh berpeluang besar kembali meraih penghargaan Swasti Saba Wistara, predikat tertinggi dalam penilaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS) tingkat nasional.

Tahun 2025 ini menjadi keikutsertaan kedelapan bagi Payakumbuh, setelah tujuh kali berturut-turut berhasil menyandang gelar tersebut sejak 2009.

Verifikasi lanjutan dilakukan secara daring di Aula Ngalau Indah lantai 3 kantor Wali Kota Payakumbuh, Senin (25/08/2025).

Tim verifikator nasional menilai kesiapan pemerintah daerah cukup matang dengan berbagai inovasi yang memenuhi sembilan tatanan penilaian KKS.

Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman, memaparkan langsung capaian pembangunan kesehatan, mulai dari program penanggulangan stunting (GENTING dan GERMAS), pengelolaan sampah dan IPLT, sekolah berprestasi Adiwiyata, hingga pengembangan pasar tradisional berstandar SNI.

“Seluruh inovasi yang kami jalankan adalah komitmen pemerintah daerah dalam memberikan layanan terbaik, sekaligus mewujudkan Payakumbuh sebagai kota sehat yang berkelanjutan,” kata Wawako Elzadaswarman.

Selain itu, Payakumbuh juga dinilai menonjol pada tatanan perkantoran dan pariwisata.

Kehadiran Mal Pelayanan Publik serta branding City of Randang menjadi bukti nyata upaya memperkuat pelayanan publik dan sektor ekonomi kreatif.

Sementara di bidang pariwisata, kegiatan budaya seperti pacu itik, pacu jawi, pacu kuda, dan Payakumbuah Bagodang disebut sebagai bentuk inovasi yang menghidupkan partisipasi masyarakat.

Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Meizon Satria, menyatakan optimisme bahwa Payakumbuh dapat mempertahankan predikat Wistara.

“Target kami jelas, Wistara ke-8. Bagi Payakumbuh, penghargaan ini bukan hanya prestasi, tetapi bukti komitmen menjaga kualitas hidup masyarakat,” kata Meizon.

Sementara itu, tim verifikator nasional memberikan apresiasi atas kesiapan Payakumbuh dalam proses penilaian.

Mereka menilai pemerintah daerah sudah memahami indikator KKS dengan baik sehingga hanya beberapa catatan yang diberikan.

“Kami melihat Payakumbuh sangat konsisten dalam mengembangkan kota sehat. Harapannya, capaian ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan,” pungkasnya.

#Rn

Payakumbuh (RangkiangNagari) - Pemko Payakumbuh melalui TP PKK Kota menggelar Rakor Pemantapan Gerakan PKK hingga kelompok dasawisma di Aula Randang Lantai 2 Balai Kota Payakumbuh, Senin (25/08/2025).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah, Rida Ananda, mewakili Wali Kota Payakumbuh. Rapat tersebut bertujuan memperkuat peran PKK melalui penguatan koordinasi, penyamaan persepsi, serta sinergi program agar pelaksanaan program PKK berjalan lebih efektif dan terintegrasi dengan pembangunan daerah.

Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh menegaskan bahwa PKK adalah mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“ PKK harus hadir bukan hanya sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai penggerak masyarakat. Peran kelompok dasawisma sangat penting dalam melakukan pendataan keluarga dan menggerakkan partisipasi warga agar program berjalan efektif,” ujarnya.

Ia menambahkan, PKK memegang peranan besar dalam menangani berbagai persoalan sosial, termasuk stunting, pengentasan kemiskinan, hingga peningkatan ekonomi keluarga.

“Koordinasi lintas sektor harus terus diperkuat. Peran lurah dan camat sangat strategis dalam mendukung program PKK, terutama untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan bersama,” tambahnya.

Rida juga menekankan pentingnya gotong royong antara pemerintah daerah, OPD, dan TP PKK agar program berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata.

“Melalui rapat ini, kita berharap dapat melahirkan solusi dan tindak lanjut yang konkret dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Payakumbuh,” ujarnya

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Payakumbuh, Ny. Eni Muis Zulmaeta, dalam arahannya mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi.

“Keberhasilan program PKK tidak mungkin tercapai tanpa kolaborasi. Kita harus saling bersinergi untuk memajukan kota, meningkatkan perekonomian keluarga, serta memperkuat akhlak dan moral masyarakat,” tegasnya.

Eni juga menegaskan bahwa fokus utama gerakan PKK adalah meningkatkan perekonomian masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Ia mendorong lurah dan camat untuk terus memotivasi masyarakat agar bergerak bersama, memanfaatkan potensi lokal, serta meningkatkan kreativitas ekonomi keluarga.

“Tujuan kita jelas, yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat menuju kesejahteraan dan kemakmuran bersama,” pungkasnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan ekonomi keluarga, kelompok dasawisma diarahkan untuk memanfaatkan pekarangan rumah guna menambah penghasilan keluarga. Selain itu, TP PKK Kota Payakumbuh juga telah menjalin kerja sama dengan The Sak Bali untuk memproduksi rajutan sebanyak 1.000 pouch per bulan.

Rakor ini dilaksanakan secara bertahap agar lebih efektif dan tepat sasaran. Sesi pertama diikuti oleh perwakilan Kecamatan Payakumbuh Barat dan Payakumbuh Selatan, kemudian dilanjutkan untuk Kecamatan Payakumbuh Utara, Latina, dan Payakumbuh Timur.

Bersama Ketua TP PKK Kota Payakumbuh Ny. Eni Zulmaeta, juga hadir Ny. Yeni Elzadaswarman, dan Ny. Chece Rida Ananda , Kepala OPD terkait, Camat, Lurah dan Ketua TP-PKK Kecamatan dan Kelurahan se Kota Payakumbuh, serta Uda Uni dan Duta GenRe Kota Payakumbuh.

Dengan adanya rapat ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan TP PKK semakin kokoh, sehingga program-program PKK dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat Kota Payakumbuh. 

#Rn

Padang(Rangkiangnagari)-Wali Kota Padang, Fadly Amran, menghadiri secara langsung acara pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Advokasi Kebudayaan dan Adat Minangkabau (DPP LAKAM) periode 2025–2030 yang diselenggarakan di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat. Acara ini dipimpin oleh Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi Sumbar, Yayat Wahyudi, yang mewakili Gubernur Sumbar. Dalam susunan pengurus baru, Azwar Siri dipercaya sebagai Ketua Umum dan Adi Saputra sebagai Sekretaris Jenderal. Momentum ini menjadi simbol kebangkitan semangat kolektif dalam memperkuat identitas adat Minangkabau di tengah arus modernisasi.

Dalam sambutannya, Wali Kota Fadly Amran menyampaikan apresiasi tinggi dan ucapan selamat kepada jajaran pengurus yang baru dikukuhkan. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang siap menjadi mitra strategis LAKAM dalam mendorong pelestarian nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau. “Kita berharap pengurus LAKAM yang baru ini dapat memberikan vokasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya dalam mengemban tugas mempertahankan tradisi, adat, dan budaya di Sumatera Barat,” ujar Fadly, seraya menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adat.

Wali Kota Fadly juga mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini tengah memfinalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau. Ranperda ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dalam memberdayakan organisasi masyarakat seperti LAKAM. “Kami ingin semua potensi yang dimiliki masyarakat dapat diberdayakan secara optimal, termasuk LAKAM sebagai garda terdepan dalam menjaga warisan budaya di tengah tantangan globalisasi,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP LAKAM Azwar Siri menjelaskan bahwa LAKAM hadir dengan tiga fungsi utama: advokator dalam memperjuangkan nilai adat, edukator yang mencerdaskan masyarakat adat, dan mediator yang menyelesaikan konflik secara kultural. “Tugas ini tidak ringan, namun dengan kerja sama seluruh pihak, kita mampu mewujudkannya. Kami berharap sinergi yang erat bersama pemerintah, baik provinsi maupun kota, menjadi pijakan kuat untuk masa depan budaya Minangkabau,” ungkap Azwar dengan penuh semangat. Acara ini ditutup dengan seruan kolektif untuk membumikan kembali filosofi adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah sebagai fondasi kehidupan masyarakat Minang.(Ayu)

Pasaman (Rangkiangnagari) - Bupati Pasaman Welly Suhery, bersama istri Lusi Welly Suhery sekaligus Ketua Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kabupaten Pasaman membesuk Balita penderita kekurangan gizi (karbohidrat) di ruang Perawatan Anak, Rumah Sakit Umum (RSU) Tuanku Imam Bonjol, Lubuksikaping Jum'at (22/8/2025) sore.

Pada kunjungan itu, Bupati Welly Suhery tampak begitu iba dan bersimpati melihat penderitaan Balita kekurangan karbohidrat, anak dari Lisna Yanti, warga Kampung Sumur Nagari Sitombol, Kecamatan Padang Gelugur yang telah dirawat selama beberapa hari sejak di Puskesmas Tapus Padang Gelugur hingga dibawa ke RSU Tuanku Imam Bonjol itu.

"Pada waktu datang, kondisinya Balita memang sudah kritis, bintik-bintik merah pada kulit sebelumnya, sampai di RSU Tuanku Imam Bonjol ini karena dianjurkan untuk dirawat disini. Kita tentu sangat prihatin dengan kondisi ini," ujar Bupati Welly Suhery dengan nada rendah.

Berawal dari sebelumnya kondisi Balita adanya bintik-bintik di wajah, sang orangtua membawa anaknya ke Puskesmas terdekat di Padang Gelugur. Namun, setelah upaya pengobatan di Puskesmas belum pulih, dokter Puskesmas menyarankan untuk diobati di RSU tuanku Imam Bonjol agar penanganannya lebih intensif.

Sejak di RSU Tuanku Imam Bonjol, melihat kondisi anak tersebut yang sangat kritis, pihak rumah sakit menyarankan untuk dirawat inap, yang nanti bisa ditangani oleh dokter spesialis.

"Saya pribadi sangat berterima kasih sekali terhadap penanganan medis yang dilakukan pihak rumah sakit terhadap anak saya, ditambah lagi dengan perhatian khusus dari Bupati Pasaman Welly Suhery serta istri dengan mengunjungi anak saya," ungkap Lisna Yanti.

Dikatakan Lisna Yanti, Dirinya sungguh tidak menyangka, bahwa Orang Nomor Satu di Kabupaten Pasaman tersebut akan peduli dengan datang berkunjung ke ruang Perawatan anak tempat anaknya, dirawat.

"Saya sempat terkejut melihat sosok Bupati dan istri yang tiba-tiba sudah ada di samping anak saya yang terbaring. Perasaan saya bercampur, Saya sangat senang dan berterima kasih sekali atas kunjungan Pak Bupati," ucap Lisna Yanti yang tak kuasa menahan haru hingga meneteskan air mata.

Bupati Welly Suhery dengan Istri marasa sangat prihatin yang tinggi atas sakit yang dialami Balita tersebut. "Kita berharap penyakit yang dialami pasien dapat sembuh dan bisa tumbuh normal seperti anak-anak yang lain," katanya.

Welly Suhery meminta kepada pihak RSU Tuanku Imam Bonjol atau dokter yang menangani pasien kiranya dapat memberikan pelayanan dan pengobatan yang terbaik bagi pasien.

Dokter spesialis anak yang menangani pengobatan balita tersebut, Hamdi, SpA menjelaskan bahwa melihat kondisi dari BB dan tinggi pasien yang hanya mempunyai BB 2 kg, sementara umurnya sudah mencapai 6 bulan. Hal ini tentu dikatakan anak ini kekurangan gizi, selain juga diduga kekurangan protein.

Dikatakan Hamdi, upaya penanganan sudah dilakukan dengan maksimal dengan kondisi kurang protein, kita tambahkan protein dan HB-nya kurang, kita akan juga transfusikan darah sehingga dapat memulihkan pasien. Jelas Hamdi. 

Kunjungan Bupati Pasaman beserta istri ke ruang rawat anak RSU Tuanku Imam Bonjol tersebut ditemani sang istri. Selain itu Bupati juga didampingi kepala dinas Kesehatan dan kepala dinaa P3AP2KB Pasaman. Bupati berpesan agar Kadia kesehatan terus memantau kondisi Balita tersebut.(Wl) 

Pasaman (Rangkiangnagari) - Sosper Perda Nomor 5 tahun 2017 turut dihadiri Kapala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Bapak Dr. Rasydi Sumetry, S.Pd, M.Pd, Kapolsek Panti dan Wali Nagari Panti.

Dihadapan peserta Salamat menyampaikan,  dalam perda itu melingkupi banyak hal yang bisa menjadi acuan masyarakat maupun pemerintah daerah di Pasaman, untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga mulai dari pengajuan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, dan pembinaan.

“Perda ini segala aspek yang berkaitan olahraga, fasilitas, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan,” ujarnya.

Salamat menyampaikan perda tersebut menjelaskan tidak dalam arti sempit melainkan meliputi olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, prestasi, disabilitas, dan olahraga aparatur sipil negara (ASN).

Dalam kegiatan sosialisasi kali ini, kata Salamat salah satunya difokuskan pada olahraga pendidikan. 

Ia juga menjelaskan pemerintah daerah, harus memiliki peran membantu atlet dari kalangan siswa yang berprestasi di bidang olahraga, untuk terus ditingkatkan prestasinya dengan memberikan kemudahan akses izin di luar kegiatan sekolahnya.

“Para siswa yang secara prestasi olah raganya bagus, maka proses perizinannya diberikan kemudahan, namun jangan sampai juga mengganggu akademik anaknya, tadi ada usulan juga begitu,” ungkapnya 

Kemudian, Politisi Partai Nasdem ini menambahkan keistimewaan dari perda tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mencetak atlet-atlet, agar berprestasi dan menjadi juara sesuai slogan Provinsi Sumatera Barat yaitu Juara Lahir Batin.

Perda itu, lanjut dia, tentunya memberikan manfaat besar bagi atlet  atlet, warga pasaman karena memberikan perhatiannya berkelanjutan," tutupnya.(Tio) 

Bukittinggi (Rangkiangnagari) - Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi Masa Sidang III Tahun 2024-2025.

Reses Masa Sidang III Tahun 2024/2025, Anggota DPRD Kota Bukittinggi dari Daerah Pemilihan Aur Birugo Tigo Baleh, M. Taufik, S.Ag., MM atau yang dikenal dengan sapaan Tuanku Mudo, menjemput aspirasi langsung dari masyarakat Birugo. 

Kegiatan yang digelar di Kantor Lurah Birugo, Jumat (1/8/25) itu, dihadiri OPD terkait, Camat, lurah serta tokoh masyarakat, pemuda, Bundo Kanduang, serta berbagai unsur warga dan Tim Pendamping Sekretariat DPRD Kota Bukititinggi.

Bertajuk “Menjemput Aspirasi Warga Birugo”, kegiatan reses berlangsung penuh dialog terbuka. Sejumlah usulan dan masukan mencuat, mencerminkan kebutuhan riil masyarakat akan perhatian kebijakan yang lebih terarah.

Salah satu aspirasi yang cukup mendapat perhatian, datang dari Bundo Salma, yang mengusulkan pelatihan adat bagi Puti Bungsu dan Bundo Kanduang, guna menghidupkan kembali nilai-nilai budaya lokal di kalangan generasi muda.

Sementara itu, Bapak Naro menyuarakan beberapa pokok usulan, diantaranya,  permintaan dukungan dana pembangunan surau kecil yang akan difungsikan sebagai pusat kegiatan anak nagari Birugo pada tahun 2026.

Kemudian, Pemanfaatan dana parkir sebagai modal pembinaan untuk pemuda nagari. Pemberian honor bagi RT/RW sebagai penggerak di tingkat akar rumput.

Begitu juga, Hendra, menyerahkan proposal penguatan kelembagaan Koperasi Merah Putih, dan berharap adanya dukungan DPRD untuk memperjelas arah kebijakan koperasi tersebut.

Dalam tanggapannya, M. Taufik, menyampaikan sejumlah respon, bahwa pelatihan adat yang diusulkan akan dijadwalkan pada tahun 2026, dengan catatan ketersediaan ruang kegiatan.

Dana untuk pembangunan surau kecil telah dialokasikan senilai Rp300 juta, dan diproyeksikan masuk dalam anggaran tahun 2026.

Terhadap Koperasi Merah Putih, M. Taufik, menjelaskan, bahwa prosesnya sudah dalam tahap legalisasi dan akan dipantau secara berkala oleh pihak terkait.

Aspirasi mengenai Puskesmas dan pelayanan kesehatan, menutur M. Taufik,  juga tengah dalam tahap proses realisasi.

Terkait kesesuaian antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah kota, Tuanku Mudo menyampaikan bahwa sebagian usulan telah melalui proses verifikasi dan masuk dalam skema prioritas pembangunan, termasuk pengadaan alat portabel yang menyokong pelayanan dasar masyarakat.

Anggota dewan yang dikenal dekat dengan warga ini, berpesan, agar proses penyampaian aspirasi dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi:

“Dengan adanya perubahan dan dinamika kebijakan, saya berharap kita bisa mengevaluasi mekanisme aspirasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depan,” ujarnya.

Kegiatan ini, menegaskan pentingnya fungsi reses DPRD sebagai jembatan nyata antara masyarakat dan kebijakan publik, sekaligus bagian dari tanggung jawab legislatif dalam menyusun Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk pembangunan Bukittinggi yang lebih responsif dan berkeadilan. (rul) 

Bukittinggi (Rangkiangnagari) - Menjalani Reses Masa Sidang III Tahun 2024/2025, Ir. Hj. Rahmi Brisma, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Guguak Panjang, melaksanakan temu konstituen di Lapangan depan Balai Adat RT 01 RW 06 Kelurahan Pakan Kurai,  Minggu (3/8/25).

Kegiatan ini merupakan bagian dari mekanisme kerja anggota DPRD untuk menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung di daerah pemilihan masing-masing. 

Dalam reses tersebut, beberapa isu penting mengemuka, mencakup keagamaan, infrastruktur, ekonomi, kesehatan, serta pendataan bantuan sosial dan keadilan akses layanan pemerintah

Warga menyampaikan berbagai usulan dan masukan, Ernita, warga Simpang Aua Dalam, mempertanyakan mekanisme pendataan bangunan yang diduga belum sepenuhnya merata. 

Menanggapi hal tersebut, Rahmi Brisma, menyampaikan, bahwa hal tersebut akan segera dikonsultasikan dengan Dinas Sosial, termasuk memastikan keakuratan basis data melalui peran aktif RT dan RW.

Susilawati, warga Pakan Kurai, mengusulkan adanya pembinaan dan pelatihan untuk pelaku UMKM, sebagai langkah strategis pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

Terhasap hal itu, Rahmi Brisma, menyampaikan, bahwa program pelatihan dan pembinaan UMKM dapat diarahkan untuk mendukung potensi pariwisata lokal melalui pembentukan kelompok usaha berbasis destinasi wisata kelurahan.

Gusmeylani, mengajukan, kebutuhan bantuan dana usaha katering. Dijelaskan bahwa mekanisme bantuan UMKM diarahkan kepada kelompok usaha, sehingga warga diimbau untuk membentuk kelompok, menyusun proposal usaha, dan mengajukannya secara resmi ke kelurahan atau kecamatan.

Sementara itu, Epa dari RT 2 RW 4 menyoroti soal ketidaksetaraan dalam proses pendataan bantuan karena bukan penduduk asli. Rahmi Brisma, menjelaskan, bahwa seluruh proses pendataan sosial dilakukan berdasarkan data statistik dan validasi program seperti PKH (Program Keluarga Harapan). Masyarakat diminta untuk berkoordinasi aktif dengan RT/RW agar tidak tertinggal dalam proses verifikasi.

Aspirasi yang disampaikan oleh warga pada kegiatan reses tersebut secara umum selaras dengan program prioritas Pemerintah Kota Bukittinggi, terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat, validasi dan integrasi data penerima bantuan sosial, serta peningkatan kualitas sektor UMKM sebagai bagian dari strategi pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

Mengakhiri kegiatan, Hj. Rahmi Brisma, menyampaikan harapan agar masyarakat semakin aktif menyampaikan aspirasi secara langsung melalui kanal-kanal resmi pemerintahan, serta menjaga semangat gotong royong dan kepedulian sosial. 

“Kita semua merindukan keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat perlu menghindari praktik-praktik diskriminatif dan koruptif, serta membangun komunikasi yang baik dengan RT, RW, dan aparat kelurahan,” pesannya.

Rangkaian reses ini diharapkan dapat menjadi media efektif dalam menjaring aspirasi masyarakat secara partisipatif dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah ke depan. (rul) 

Bukittinggi (Rangkiangnagari) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Arnis Malin Palimo, S.Pd, Sabtu (2/8/25) melaksanakan reses masa sidang III tahun 2024/2025 di kawasan Jl. Pendidikan, Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguak Panjang. 

Kegiatan yang menjadi momentum untuk menjemput aspirasi warga, khususnya terkait kebutuhan infrastruktur, pendidikan, dan pemberdayaan sosial itu 

juga dihadiri oleh Perwakilan OPD terkait se Kota Bukittinggi, Camat diwakili Sekcam, Lurah, RT/RW, Niniak Mamak, Bundo Kanduang, Tokoh Masyarakat, Warga, kader, simpatisan daerah pemilihan. 

H. Arnis, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kehadiran dan antusiasme warga masyarakat yang mengikuti kegiatan dengan penuh semangat. Forum ini menjadi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan konstituennya, yang secara langsung menyampaikan keluhan, masukan, serta harapan untuk kemajuan lingkungan dan masyarakat.

“Seluruh aspirasi dari tamu hadirin dan tokoh masyarakat kita tampung dengan baik. Intinya adalah tentang upaya bersama menuju masyarakat yang lebih maju dan sejahtera, bagaimana pembinaan generasi muda dan masyarakat dapat dijalankan melalui dukungan terhadap masjid, penguatan peran keluarga, serta peningkatan sarana prasarana yang dibutuhkan,” katanya.

Beberapa pokok aspirasi yang disampaikan, diantaranya, menyoroti perlunya penataan operasional tempat hiburan malam, seperti karaoke dan kafe, mendorong prioritas bagi anak-anak yang berdomisili dekat sekolah untuk diterima di sekolah tersebut, serta percepatan pengaspalan jalan.

Sementara itu, Sekretaris Camat turut mengusulkan alokasi dana pokok pikiran (pokir) untuk penyelesaian pembangunan Masjid Jami' di kawasan setempat. 

Di sisi lain, Gindo Ali, Ketua RT, menyoroti masalah saluran drainase yang sempit dan butuh pelebaran serta pembersihan.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan Dinas PUPR, Des, menjelaskan bahwa pembangunan selokan dari Jembatan Besi telah masuk dalam perencanaan tahun 2025. 

Beberapa item seperti krosing genangan jalan dan perbaikan trotoar juga telah dirancang namun masih menunggu realisasi anggaran. Dalam bidang sosial, Ibu Yusrida dari RW 2 Tarok Dipo mengangkat pentingnya pelatihan masyarakat berbasis data DTKS, termasuk memperluas akses pelatihan bagi masyarakat yang belum terdata namun memiliki minat. 

H. Arnis, merespon dengan komitmen untuk melakukan pendataan ulang DTKS serta mendata anak-anak kurang mampu dan fakir miskin, guna mendukung program sosial yang lebih adil.

Aspirasi dari Ibu Satria, di RT 4 RW 5 Sumurapak, menyentuh persoalan zonasi pendidikan yang menyulitkan anak-anak di wilayah tersebut masuk sekolah terdekat. 

Menjawab hal ini, perwakilan Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa penempatan siswa didasarkan pada SK Walikota dan data Dapodik, serta keterbatasan kuota di sekolah-sekolah terkait.

Di sisi lain, terkait pengadaan fasilitas senam lansia seperti mikrofon dan speaker, H. Arnis, menyatakan, akan mengalokasikan dana pokir dan mengusulkan kebijakan berbasis kearifan lokal untuk mendukung kegiatan posyandu lansia.

Keselarasan dengan Prioritas Pemko Aspirasi warga yang mencuat di titik reses ini secara umum sejalan dengan program prioritas Pemerintah Kota Bukittinggi, khususnya dalam hal peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan, akses pendidikan, dan penguatan jaminan sosial berbasis data akurat.

Namun, H. Arnis menyampaikan bahwa persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) perlu dipecahkan bersama, termasuk meninjau ulang sistem berdasarkan domisili, afirmasi, mutasi, dan jalur prestasi. 

Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan kearifan lokal dan aspirasi ninik mamak agar sistem penerimaan siswa lebih berkeadilan.

Menutup sesi reses, H. Arnis Malin Palimo, mengajak warga untuk terus aktif menyampaikan aspirasi melalui forum resmi, serta mengawasi pergaulan anak-anak baik di lingkungan rumah maupun di luar, sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam membangun karakter generasi muda. (rul) 

Bukittinggi (Rangkiangnagari) - Masalah PBB, Zonasi Pendidikan, dan Pemanfaatan Lahan Hibah, menjadi sorotan pada Reses Persorangan Anggota DPRD Kota Bukittinggi dari Fraksi Demokrat, Yerri Amiruddin. 

Yerry Amiruddin, yang melaksanakan  reses masa sidang III tahun 2024/2025 dengan menjaring aspirasi warga  Kelurahan Ladang Cangkiah, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Bukittinggi, yang berlangsung di Lapangan Takraw RW 01 halaman masjid istiqamah sumua, Minggu pagi (3/8/25).

Dihadiri oleh tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, serta sejumlah perangkat daerah terkait, sejumlah isu krusial mencuat dalam kegiatan tersebut, mulai dari keluhan atas tingginya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), ketimpangan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB, hingga hambatan teknis dalam sertifikasi tanah secara online.

“PBB kami terlalu tinggi dan tidak mencerminkan kondisi bangunan. Ini sangat memberatkan,”kata Ibu Mellita, salah seorang warga, yang juga menyoroti sistem zonasi pendidikan yang membuat anak-anak sulit masuk ke sekolah terdekat.

Aspirasi lain datang dari Ibu Mardiah, yang menyampaikan kesulitan warga lansia dalam mengakses program sertifikasi tanah berbasis sistem online. Sementara itu, RW Doni, mengusulkan perbaikan saluran air (drainase) yang kerap menjadi sumber genangan di lingkungan RW 01.

Isu pemanfaatan lahan hibah juga turut disuarakan. Ibu Rina, warga lainnya, mengusulkan agar lahan hibah yang ada di wilayah mereka dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum seperti ruang terbuka hijau atau balai warga.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Yerri Amiruddin, berkomitmen, untuk mengawal seluruh masukan hingga ke meja pembahasan DPRD, baik dalam bentuk rekomendasi, pokok-pokok pikiran, maupun pengawasan langsung ke instansi terkait.

“Kami tidak hanya datang untuk mendengar, tapi memastikan bahwa setiap suara warga ini masuk dalam mekanisme resmi DPRD. Isu-isu seperti PBB, pendidikan, dan pengelolaan lahan harus dikawal serius,” tegasnya.

Selain permasalahan teknis, warga juga menyuarakan dukungan terhadap program pemberdayaan seperti bank sampah, pemanfaatan lahan tidur untuk ekonomi kreatif, serta penyaluran bantuan langsung kepada petani dan pelaku UMKM agar lebih tepat sasaran.

Kegiatan reses ini berlangsung hangat dan terbuka, dengan warga menyampaikan langsung harapan-harapan mereka kepada wakil rakyat di hadapan OPD teknis yang turut hadir. (rul) 

Bukittinggi (Rangkiangnagari) - Enam Anggota Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD) Kota  Bukittinggi, melaksanakan reses kelompok masa sidang III tahun 2024/2025, di halaman kantor camat Mandiangin Koto Selayan (MKS), Jumat (01/08/25).

Persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), khususnya di tingkat SMA, jadi topik terhangat yang muncul dalam reses tersebut.

Enam Anggota DPRD Bukittinggi, dari Daerah Pemilihan (Dapil) MKS, yang melaksanakan reses kelompok tersebut, yakni Yundri Refno Putra (Gerindra), Neni Anita (Nasdem), Berliana Betris (Golkar), Dede Suryadi Harahap (PAN), Linda Wardiyanti (PKS) dan Dedi Fatria (PPP). Sementara, wakil rakyat dari dapil MKS lainnya, melaksanakan reses secara perorangan.

Anggota DPRD Bukittinggi, Dedi Fatri, menjelaskan, aspirasi terkait PPDB, khususnya di tingkat SMA, memang masih jadi persoalan untuk sejumlah pelajar. Ada sejumlah anak anak Bukittinggi, yang masih belum diterima atau tidak tertampung di tingkat SMA sederajat.

“Beberapa warga memberikan pertanyaan mengarah pada persoalan penerimaan peserta didik baru, khususnya di SMA. Ini jadi masalah hampir setiap tahun,” katanya.

Menyikapi hal itu, Dedi Fatria, bersama anggota dewan lainnya, menyampaikan, persoalan ini memang sedang jadi pembahasan serius bagi pemerintah kota dan provinsi Sumatra Barat. Sistem yang ditetapkan untuk penerimaan, melalui jalur afirmasi dan mutasi persen sedangkan prestasi 35 persen.

“Ini yang akan kita bahas lagi bersama pemerintah daerah, agar hal serupa tidak terulang lagi di tahun yang akan datang. Sementara, persoalan yang ada saat ini, sudah mulai diselesaikan, termasuk dengan memasukkan anak Bukittinggi ke sekolah yang ada di daerah tetangga,” ujar Dedi.

Selain masalah pendidikan, sejumlah aspirasi warga juga diungkapkan dalam reses ini. Diantaranya, masalah infrastruktur dan sosial yang menjadi kepentingan umun di tengah masyarakat. (rul)