Rapat Persiapan Porprov Bersama Disparpora Agam Kisruh, 38 Pengcab Walkout

AGAM (RangkiangNagari) - Rapat persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) yang digelar Dinas Pariwasata, Pemuda dan Olahraga Agam berlangsung kisruh.
Puluhan pengurus cabang olahraga (pengcab) yang bernaung di bawah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Agam memilih melakukan walkout saat mengikuti rapat di aula dinas setempat, Selasa (8/9).

Rapat yang digelar di Aula Disparpora Agam tersebut dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Agam, M. Lutfhi. Namun, suasana rapat memanas setelah para pengurus cabang olahraga mengetahui adanya pengurus KONI Caretaker yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Kehadiran pengurus KONI Caretaker disebut telah ditolak oleh 38 pengurus cabang olahraga (pengcab) yang bernaung di bawah KONI Agam. Penolakan tersebut kemudian menjadi salah satu pemicu puluhan pengcab memilih meninggalkan ruang rapat.
Sekda Agam Muhammad Luthfi menjelaskan, pihaknya hanya mendukung lembaga yang legal yang di SK kan pengurus KONI Sumbar yang lainnya ilegal.
"Meski pengurus SK KONI careteker bentukan KONI Sumbar diminta KONI Pusat untuk dicabut, namun jika KONI Sumbar tidak mengubah kebijakan, maka akan tetap dijadikan acuan untuk pelaksanaan program keolahragaan selanjutnya," katanya.

Kalaupun ada pihak lainnya yang keberatan atau tidak setuju dengan kebijakan yang diterapkan KONI Sumbar, bisa didiskusikan, atau dilaporkan ke pihak hukum lainnya, seperti ke PTUN, Ombudsman atau Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI).

Pihaknya siap berhadapan dengan pihak yang melakukan tuntutan terhadap kondisi yang terjadi.
"Saya hanya mendorong peningkatan prestasi olahraga di Agam, tidak lebih dari itu," katanya.

Terkait dengan hal tersebut Pengcab Orado Agam, Vera Christian, mengatakan pihaknya bersama puluhan pengurus cabang olahraga lainnya sejak awal hadir untuk memenuhi undangan pemerintah daerah dan menghargai agenda rapat yang digelar terkait persiapan Porprov.
Namun berubah setelah pihaknya mengetahui adanya pengurus KONI Caretaker dalam rapat tersebut.

"Kami memilih walkout setelah mengetahui ada pengurus KONI Caretaker di dalam rapat. Kehadiran mereka sudah ditolak oleh 38 pengcab olahraga," katanya.
Selain persoalan kehadiran KONI Caretaker, kekecewaan para pengurus cabang olahraga juga dipicu oleh jawaban Sekda Agam terkait dugaan keterlibatannya dalam proses yang dinilai menghambat pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) KONI Agam.

Seharusnya pemerintah daerah bisa duduk bersama pengcab olahraga, melakukan verifikasi, apakah benar ada yang dilanggar olah pengurus KONI Agam.
Pihaknya menilai, justru persoalan ini terjadi setelah ada surat dari pemerintah daerah untuk menunda Musorkab.

Sementara itu, Ketua Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (Pobsi) Agam, Eka Heraska, juga mengungkapkan kekecewaan yang sama. Ia mempertanyakan posisi pemerintah daerah dalam persoalan KONI Agam dan meminta seluruh pihak berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
"Kami mempertanyakan posisi pemerintah daerah. Kami meminta semuanya berjalan sesuai AD/ART yang ada, sebab KONI bukanlah OPD yang berada di bawah pemerintah daerah," tegasnya.

Persoalan KONI Agam seharusnya diselesaikan berdasarkan aturan organisasi dan mekanisme yang telah ditetapkan, bukan melalui intervensi pihak-pihak di luar organisasi.

Ia meminta pemerintah daerah menghormati suara pengurus cabang olahraga yang menjadi bagian dari struktur organisasi KONI.

"Kami juga meminta pemerintah daerah untuk menghormati keputusan tertinggi organisasi, yakni suara pengcab olahraga,"katanya.
Selain itu, para pengurus cabang olahraga juga meminta pemerintah daerah menghormati keputusan KONI Pusat terkait pencabutan Surat Keputusan (SK) KONI Caretaker.
"Kemudian, kami juga meminta pemerintah daerah menghormati keputusan KONI Pusat untuk mencabut SK Caretaker," lanjut Eka.